SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mematok target realisasi investasi sebesar Rp 18,4 triliun pada tahun 2026. Hingga memasuki triwulan ketiga, capaian penanaman modal di daerah tersebut telah menyentuh angka Rp 7,78 triliun atau sekitar 47,27 persen dari target tahunan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Novian Prananta, menyampaikan optimismenya bahwa sisa target hingga akhir tahun dapat dikejar. Kendati demikian, struktur investasi daerah masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam.
“Sumbangan terbesar sementara dari sektor pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor tersebut yang memberikan nilai investasi yang besar untuk laporan ke provinsi,” ujar Novian saat menghadiri High Level Meeting Regional Investment Relations Unit (HLM RIRU) se-Kaltim 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Rabu, (16/9/2026).
Di balik capaian tersebut, pemerintah daerah mengakui bahwa kelancaran investasi kerap dihadapkan pada hambatan administratif. Kompleksitas pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah dalam sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP Kutim berupaya aktif mendampingi investor agar proses perizinan tidak jalan di tempat. Pendampingan ini dinilai krusial guna memberikan kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif.
“Memang ada beberapa kegiatan yang berada di sistem itu yang memiliki banyak cabang. Jadi ada kewenangan pusat, daerah, dan provinsi. Itu yang kadang membuat pelaku usaha harus tetap kita pandu selama proses perizinan mereka,” jelasnya.
Persoalan tata kelola penanaman modal dan sinkronisasi kebijakan ini turut menjadi sorotan dalam forum HLM RIRU Kaltim 2026 yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, serta para kepala daerah.
Ke depan, Pemkab Kutim berkomitmen untuk tidak sekadar mengejar angka nominal investasi, melainkan memastikan setiap modal yang masuk mampu menghadirkan kemudahan berusaha serta memberikan multiplier effect yang nyata bagi perekonomian lokal.(Adv)
