SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengajukan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen yang disampaikan kepada DPRD Kutim, Jumat (18/9/2026), pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 6,40 triliun, meningkat Rp 644,36 miliar dari proyeksi awal sebesar Rp 5,76 triliun.
Kenaikan ini memberikan keleluasaan lebih bagi pemerintah daerah dalam menyusun postur anggaran perubahan, terutama untuk menyesuaikan alokasi belanja dan memperkuat kembali sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak hingga akhir tahun.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, usai Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim menekankan pentingnya momentum ini untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum tercover dalam APBD murni.
“Alhamdulillah, ada angin segar berupa tambahan anggaran di bulan September ini. Ini memungkinkan kita untuk mendongkrak kembali program kerja yang sebelumnya belum bisa disesuaikan saat pergeseran anggaran,” ujar Ardiansyah.
Ardiansyah menambahkan, selain penyesuaian belanja, tambahan kapasitas fiskal ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan pembiayaan daerah yang bersifat fundamental. Meski demikian, ia mengakui waktu pembahasan yang tersedia relatif sempit. Pihaknya menargetkan seluruh proses persetujuan Perubahan APBD 2026 dapat rampung sebelum tenggat waktu akhir September.
Untuk memastikan realisasi proyeksi pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutim terus mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan.
“Tantangan kita ada pada pemenuhan anggaran yang dibutuhkan, karena itu komunikasi dengan pusat dan provinsi terus kita lakukan agar tambahan anggaran ini benar-benar terhitung dalam perubahan APBD,” jelasnya.
Dengan diserahkannya nota pengantar ini, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada rasionalisasi belanja agar tambahan dana tersebut terserap secara efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kutim.(Adv)
