SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Prahum) di lingkungan perangkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan formasi sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mendukung pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) di Ruang Kapur Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan pendampingan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Humas tersebut dilaksanakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media terkait batas akhir pengusulan kebutuhan formasi tahun 2026.

Perwakilan Bagian Ortal Setkab Kutim Analisis Kebijakan Muda Slamet Subagyo, mengatakan penghitungan kebutuhan harus mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Sebab, karakteristik serta beban kerja setiap perangkat daerah (PD) berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan.

“Pastikan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional ini didasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Gunakan data beban kerja yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dilakukan penghitungan ulang oleh instansi pembina, kita bisa menjelaskan dasar kebutuhannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat tujuh unit PD yang dipersiapkan untuk mengikuti proses penghitungan bersama instansi pembina. Tiga di antaranya merupakan unit kerja yang wajib hadir, yakni Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Sekretariat DPRD. Sementara empat perangkat daerah lainnya akan diusulkan berdasarkan kesesuaian karakteristik dan kebutuhan organisasi.

Slamet menegaskan, koordinasi antara Bagian Ortal, BKPSDM, Diskominfo dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Hasil penghitungan nantinya akan diselaraskan dengan perencanaan kebutuhan ASN agar formasi yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Madya Bagian Ortal Setkab Kutim, Sulis Listiyawati, menjelaskan pendampingan ini bertujuan membantu perangkat daerah menyiapkan perhitungan sekaligus melengkapi bukti dukung sebelum dilakukan asistensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Untuk saat ini kita masih dalam tahap mempersiapkan perhitungan. Setelah selesai dan dilakukan asistensi dengan kementerian, baru akan diketahui berapa kebutuhan formasi untuk Kabupaten Kutai Timur,” jelas Sulis.

Khusus Sekretariat Kabupaten, kebutuhan jabatan fungsional Prahum diarahkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan terdiri atas enam formasi jenjang pertama, enam jenjang muda, dan dua jenjang madya.

Sulis menambahkan, pengusulan formasi bukan berarti pengangkatan ASN secara otomatis. Ketersediaan formasi menjadi dasar administrasi sebelum jabatan tersebut dapat digunakan dalam proses penerimaan maupun penempatan ASN, baik PNS maupun PPPK, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Kutim menargetkan seluruh hasil penghitungan dan kelengkapan dokumen dapat disiapkan sebelum batas akhir pengusulan pada 19 November 2026. Dengan demikian, kebutuhan jabatan fungsional Prahum di setiap perangkat daerah dapat terakomodasi dan mendukung peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintahan.(Beh/Fan/Ltr)

Loading