SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama Pemprov Kaltim dan Kejaksaan Tinggi ((Kejati) mempertegas komitmennya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi anak terlantar. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Pemkab Kutim dalam penandatanganan bersama terkait penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kaltim di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026) kemarin.
Kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menangani persoalan anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus di wilayah Benua Etam.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, seusai penandatanganan tersebut, menegaskan bahwa persoalan anak terlantar tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah sosial biasa. Lebih dari itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan sekaligus kewajiban negara dalam menjamin masa depan generasi penerus.
Menurut Ardiansyah, setiap anak memiliki hak dasar yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak, memperoleh akses pendidikan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala oleh persoalan administrasi maupun status hukum.
“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujar Ardiansyah.
Melalui mekanisme perwalian yang sah secara hukum, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan dan asal-usul keluarganya tetap memiliki penanggung jawab resmi. Dengan demikian, mereka tidak akan mengalami hambatan dalam mengakses berbagai hak dasar dan layanan publik.
Ardiansyah menilai, penanganan anak terlantar tidak boleh sekadar berhenti pada tahap pendataan atau pemberian pengasuhan sementara. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan berjalan berkesinambungan hingga aspek legalitasnya tuntas.
Anak-anak terlantar, kata dia, merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian ekstra. Tanpa adanya kepastian hukum dan pendampingan yang memadai, mereka dikhawatirkan akan tertinggal dalam mendapatkan hak-hak fundamentalnya.
Melalui komitmen bersama yang diinisiasi oleh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur ini, Pemkab Kutim berharap koordinasi di lapangan semakin solid. Penandatanganan ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan, ditegaskan Ardiansyah, harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
“Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya. (Dw/Fan/Ltr)
![]()

