SANGATTA – Wajah pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memasuki babak baru. Di tengah dinamika daerah dan pertumbuhan masyarakat yang kian pesat, Pemerintah Kabupaten Kutim mengambil langkah strategis dengan membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). Kehadiran fasilitas ini dirancang khusus untuk memangkas alur birokrasi yang panjang, menyederhanakan proses administrasi, sekaligus mendongkrak efektivitas serta kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Peresmian ULT tersebut dilangsungkan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026) kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutim, Rizali Hadi, yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, memimpin langsung prosesi peresmian yang turut disaksikan oleh jajaran kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, insan pers, hingga purnabakti Pemkab Kutim, Sudirman Latif.

Dalam arahannya, Rizali menegaskan bahwa kesuksesan pelayanan publik Kutim yang sukses menyabet predikat terbaik pada 2024 tidak boleh membuat pemerintah cepat puas. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi bahan bakar utama untuk terus mendongkrak kualitas layanan seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat.
“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” ujar Rizali.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa beroperasinya layanan terpadu ini bertumpu pada empat pilar krusial yaitu egulasi yang jelas, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta dukungan operasional dan pembiayaan. Dari sisi payung hukum, regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) telah rampung dan siap menjadi landasan teknis yang diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Tidak sekadar memusatkan meja pelayanan fisik, Pemkab Kutim juga mengintegrasikannya dengan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem yang berada di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika ini diintegrasikan langsung ke dalam ULT Sekretariat Daerah serta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Langkah ini diambil untuk meruntuhkan tembok silo antar-instansi yang selama ini kerap membuat pengelolaan data berjalan secara parsial. Dengan sistem yang saling terhubung, pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah diharapkan jauh lebih akurat dan berbasis data riil.
“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Nanti sekretariat berhubungan dengan SKPD-SKPD hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu SKPD dengan SKPD yang lain,” jelas Rizali.
Ia menambahkan, validitas data yang terintegrasi ini memegang peranan vital dalam mengevaluasi efektivitas 50 program unggulan Bupati Kutim selama masa bakti lima tahun. Seluruh indikator pembangunan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan inflasi daerah akan terukur secara presisi agar setiap kebijakan yang dieksekusi tepat sasaran.
Sebagai langkah penunjang di internal Sekretariat Daerah, Pemkab Kutim turut menata ulang pembagian kewenangan. Alur koordinasi kini diperjelas melalui masing-masing Asisten Sekda, sehingga masyarakat maupun ASN yang memerlukan urusan administrasi dapat langsung berkoordinasi dengan unit yang membidangi tanpa harus selalu bermuara di meja Sekda.
Melalui kehadiran ULT ini, Pemkab Kutim optimistis tata kelola pemerintahan ke depan akan menjadi jauh lebih terukur, transparan, dan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ajek. Guna menjaga kualitas pelayanan, evaluasi berkala akan terus digulirkan dengan membuka ruang masukan seluas-luasnya bagi masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi.(Fan/Ltr)
![]()

