SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Timur, Rizali Hadi mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman saat membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).

Dalam arahannya, Rizali mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian daerah yang berhasil meraih predikat terbaik dalam Digital Layanan pada tahun 2024 lalu. Menurutnya, prestasi gemilang tersebut harus dijadikan motivasi untuk mempertahankan serta mendongkrak kualitas birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada publik.

“Kita bangga, pada tahun 2024 Kutai Timur mendapat predikat terbaik dalam Digital Layanan. Ini harus kita pertahankan. Pemerintah Kutai Timur memiliki arah pembangunan yang sudah disusun untuk lima tahun ke depan. Kita berharap pada akhir masa jabatan bupati, tingkat pelayanan kita sudah semakin terukur dan menunjukkan perbaikan,” ujar Rizali di hadapan para peserta forum.

Ia juga menekankan agar seluruh perangkat daerah menyelaraskan peningkatan kualitas pelayanan ini dengan pengawalan 50 program unggulan Bupati Kutai Timur.

“Evaluasi secara berkala dinilai krusial guna memastikan setiap program dan layanan birokrasi berjalan tepat sasaran sesuai target pembangunan daerah,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sidiharjo, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini diselenggarakan sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.

“Penyusunan dan review standar pelayanan ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas, transparan, serta berlandaskan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat pengguna layanan,” tegasnya.

Melalui forum partisipatif ini, Pemkab Kutim berharap mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan agar standar pelayanan Sekretariat Daerah semakin sempurna, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.(Btr/Fan/Ltr)

Loading