SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat komitmennya dalam menekan laju penyebaran HIV/AIDS melalui penyusunan rencana aksi lintas sektor yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi. Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Rencana Aksi Pencegahan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Infeksi Seksual (PMIS) yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (6/8/2026).
Usai memimpin rapat, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa meningkatnya jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) dari tahun ke tahun menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, hingga relawan.
Mahyunadi menjelaskan, selama ini berbagai upaya penanggulangan sebenarnya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Mahakam Plus, serta sejumlah relawan. Namun, pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri sehingga efektivitasnya belum maksimal.
“Yang kita inginkan adalah semua program bergerak dalam satu arah. Jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih, sementara ada kebutuhan lain yang justru belum tersentuh. Karena itu diperlukan penyusunan rencana kerja bersama yang disesuaikan dengan anggaran dan prioritas yang ada,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, rapat yang dilaksanakan kali ini merupakan tahap awal untuk memetakan berbagai persoalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program kerja lintas sektor yang akan dibahas kembali dalam rapat lanjutan.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat pada Senin mendatang untuk menyusun langkah-langkah operasional yang akan menjadi acuan seluruh pihak dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS di Kutim.
Selain memperkuat penanganan terhadap ODHIV, Mahyunadi menekankan pentingnya upaya pencegahan yang menyasar akar persoalan. Menurutnya, penanggulangan HIV tidak cukup hanya dilakukan pada aspek pengobatan, tetapi juga harus diiringi langkah pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi memicu penularan.
Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai berpotensi menjadi media penyebaran HIV, termasuk melakukan penertiban terhadap praktik-praktik yang melanggar norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, juga akan diperluas melalui program sosialisasi di sekolah-sekolah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab.
Mahyunadi menilai pendekatan pencegahan harus dilakukan secara berimbang. Di satu sisi pemerintah terus meningkatkan layanan kesehatan dan pengobatan bagi ODHIV, sementara di sisi lain berbagai faktor penyebab penyebaran penyakit harus diminimalkan melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk mendukung target global 95-95-95 pada tahun 2030, yakni 95 persen orang yang hidup dengan HIV mengetahui status kesehatannya, 95 persen dari mereka yang telah terdiagnosis memperoleh terapi antiretroviral, serta 95 persen pasien yang menjalani pengobatan mampu mencapai supresi virus sehingga kualitas hidupnya meningkat dan risiko penularan dapat ditekan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat peran relawan dan pendamping yang bertugas memberikan edukasi, pendampingan, hingga memastikan pengobatan dapat dijalani secara berkelanjutan. Pendampingan itu dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien guna menghindari stigma dan diskriminasi yang masih kerap menjadi hambatan dalam penanganan HIV/AIDS.
“Pengobatan harus berjalan, tetapi penyebabnya juga harus kita berantas. Jadi penanganannya tidak hanya di hilir, melainkan juga menyentuh hulunya sehingga kasus HIV di Kutim dapat terus ditekan,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan langkah-langkah di lapangan, Mahyunadi belum mengungkapkan secara rinci. Menurutnya, berbagai strategi operasional masih dalam tahap penyusunan dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya agar pelaksanaannya berjalan efektif.(kopi15/kopi13/Ltr1)
