SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama Balai Taman Nasional Kutai (TNK) dan PT PLN (Persero) memperkuat sinergi guna mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Komitmen lintas sektor ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di kawasan TNK yang berlangsung di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Asisten II Sekdakab Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim Noviari Noor, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur warga dengan kewajiban menjaga fungsi kawasan konservasi. Percepatan pembangunan jaringan listrik pedesaan menjadi prioritas mendesak yang dikoordinasikan melalui 315 paket usulan.
“Dalam sepuluh butir komitmen yang disepakati, pembangunan jaringan listrik dipastikan tidak dimaksudkan sebagai bentuk legalisasi atau pengakuan hak atas tanah di dalam kawasan TNK. Pemkab Kutim juga akan segera membentuk tim terpadu untuk memverifikasi calon pelanggan listrik serta usulan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum, sekaligus mengawasi program agar tetap mematuhi aturan zonasi konservasi,” tegasnya.
Sementara itu, Manajer PT PLN UP2K Kaltim, Januri S, mengapresiasi dukungan Pemkab Kutim dan Balai TNK. Ia memaparkan, pada tahun 2026 PLN mendapat penugasan dari Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk membangun jaringan listrik di 105 lokasi di Kalimantan Timur, dengan sekitar 40 titik berada di Kabupaten Kutai Timur.
“Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi telah rampung sepenuhnya, 30 lokasi dalam tahap konstruksi, satu lokasi menunggu pengiriman tiang, sementara dua lokasi di Teluk Lombok dan Airport Sangkima masih memproses perizinan dari Balai TNK. PLN menargetkan seluruh pekerjaan dapat tuntas sesuai tenggat waktu pada 30 Desember 2026,” urainya.
Senada Kepala Balai TNK, Saiful Bahri, menegaskan bahwa pemenuhan layanan dasar masyarakat harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024.
“Dengan luas kawasan mencapai sekitar 192.709,55 hektare, TNK menjadi habitat penting bagi satwa dilindungi seperti orang utan, bekantan, beruang madu, dan banteng sehingga setiap aktivitas fisik wajib melalui koordinasi dan verifikasi ketat,” paparnya.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam arahannya, menekankan pentingnya mencari titik temu antara pelayanan dasar masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Keberadaan kawasan konservasi tidak boleh menjadi hambatan bagi warga untuk mendapatkan akses listrik, jalan, dan fasilitas umum yang layak,” pintanya.
Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen lingkungan seiring dengan potensi ekonomi karbon Kaltim yang sebelumnya pernah menerima insentif pengurangan emisi dari Bank Dunia.
“Melalui kesepakatan ini, Pemkab Kutim berharap pemerataan listrik hingga ke wilayah yang bersinggungan dengan TNK seperti Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Dusun Sangkima Airport, dan Teluk Lombok dapat terwujud secara terarah tanpa mengorbankan kelestarian hutan sebagai warisan generasi masa depan,” tutupnya.(Dw/Fan/Ltr1)
