SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi menyarankan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menempuh pendekatan strategis melalui jalur pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan langkah komunikasi yang lebih efektif, disertai data dan informasi lapangan yang akurat agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tepat.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Asisten II Sekdakab Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim Noviari Noor, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut turut membahas kendala rencana pembangunan semenisasi jalan di Desa Himba Lestari yang berada dalam wilayah konsesi PT Kiani Lestari. Meski sejumlah persiapan, termasuk penyediaan material, telah dilakukan, pembangunan belum dapat dilaksanakan karena masih terkendala izin pemanfaatan lahan dari pihak perusahaan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan manajemen PT Kiani Lestari yang sebelumnya diharapkan hadir justru tidak dapat menghadiri pertemuan secara mendadak. Kondisi ini membuat pembahasan belum dapat dilakukan secara langsung bersama pihak perusahaan, sehingga rapat difokuskan pada identifikasi persoalan dan perumusan langkah alternatif penyelesaian oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan stakeholder terkait.
Jimmi menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan jalur koordinasi melalui pemerintah pusat atau kementerian terkait sebagai alternatif untuk membangun komunikasi dengan perusahaan. Langkah tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan dan validasi data di lapangan sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah penyelesaian.
“Koordinasi perlu dilakukan melalui jalur yang lebih strategis, termasuk dengan melibatkan pemerintah pusat atau kementerian terkait. Namun, hal tersebut harus didukung data dan kondisi lapangan yang jelas melalui inventarisasi serta validasi, sehingga upaya penyelesaian dapat dilakukan secara terarah dan memiliki landasan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga wibawa pemerintah daerah dalam proses komunikasi dan penyelesaian persoalan tersebut. Namun, hal itu harus tetap berjalan seiring dengan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat agar kebutuhan infrastruktur dan kepastian pemanfaatan lahan tidak terabaikan.
“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut. Kita harus mencari jalur penyelesaian yang tepat, menjaga wibawa pemerintah daerah, tetapi yang paling penting masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah menginginkan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga memberikan kepastian pemanfaatan lahan masyarakat dalam jangka panjang.
Ia mengatakan, sejumlah alternatif dapat dikaji, mulai dari skema pinjam pakai kawasan hutan, perhutanan sosial, kemitraan konsesi, hingga bentuk kerja sama lainnya yang memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah PT Kiani ini bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan. Ke depan, lahan tersebut diharapkan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat, baik melalui skema pinjam pakai, perhutanan sosial, kemitraan, kerja sama, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang memungkinkan sesuai ketentuan,” kata Mahyunadi.
Sebagai tindak lanjut, Mahyunadi mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan, mengkaji alternatif penyelesaian, serta menyusun tahapan penanganan secara terarah. Tim tersebut diharapkan tidak hanya menangani persoalan dengan PT Kiani Lestari, tetapi juga memetakan potensi permasalahan serupa di wilayah Kutai Timur, khususnya yang berkaitan dengan kawasan konsesi perusahaan maupun kawasan hutan.
Proses pendataan nantinya dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dan kondisi lahan dapat terhimpun secara menyeluruh sebagai bahan koordinasi dan pengambilan kebijakan.
Pembangunan jalan di Desa Himba Lestari sendiri dinilai strategis karena menjadi akses utama menuju kawasan permukiman serta aktivitas pertanian dan perkebunan nanas. Kepala Desa Himba Lestari Firmansyah menyebutkan, sekitar 60 kepala keluarga (KK) akan merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
Melalui koordinasi lintas sektor dan langkah strategis yang disarankan DPRD, Pemkab Kutim berharap persoalan lahan dapat segera menemukan titik terang. Dengan demikian, rencana pembangunan jalan yang telah dipersiapkan dapat dilanjutkan, sekaligus memberikan kepastian akses dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Himba Lestari.(Put/Fan/Ltr)
