SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan guna memacu percepatan serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan pembangunan sebelum menutup Tahun Anggaran 2026. Langkah tegas ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK) Ke-3 yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Selasa 27/10/2026) pagi.
Dalam forum yang menghadirkan jajaran kepala Perangkat Daerah hingga seluruh Camat se-Kabupaten Kutai Timur tersebut, Bupati menekankan bahwa RADALOK bukanlah ajang laporan rutinitas tahunan semata. Lebih dari itu, forum evaluasi ini dijadikan sarana penyatuan komitmen untuk menyelesaikan persoalan riil pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah.
Bupati Ardiansyah mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunda-nunda penyelesaian administrasi dan pengerjaan proyek hingga menit-menit akhir tahun. Lambatnya realisasi anggaran, tegasnya, bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan berpengaruh langsung pada penilaian pemerintah pusat yang dapat memicu risiko terhadap kucuran Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Panggil semua yang ada atau jika ada persoalan lintas OPD, selesaikan langsung di tempat,” tegas Bupati di hadapan peserta rapat.
“Kita semua harus memahami ini, karena kita sedang dipantau oleh pemerintah pusat terkait pergerakan realisasi. Jangan sampai deviasi yang melebar memengaruhi TKD kita.”
Bupati menambahkan bahwa upaya evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari pengawalan visi RPJMD Pemkab Kutim melalui tiga program unggulan yang disederhanakan, yaitu Kutim Hebat, Kota Hebat, dan Desa Hebat yang berdaya saing serta berkelanjutan.
Sementara itu Sekdakab Kutim, Rizali Hadi, menyampaikan guna memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai target dan kualitas yang ditetapkan, ia mendorong peran aktif para Camat di wilayah masing-masing. Ia mengimbau para Camat untuk tidak pasif dan rutin menjalin koordinasi dengan dinas-dinas teknis.
Camat diminta mengambil peran dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pembangunan yang sedang mengejar tenggat waktu di wilayah hukumnya. Jika ditemukan kendala teknis maupun non-teknis saat pengerjaan fisik di lapangan, para Camat diharapkan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar solusi cepat dapat diambil tanpa menghentikan progres pekerjaan.
“Tolong bantu SKPD untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan. Banyak-banyak koordinasi dengan dinas supaya dalam pelaksanaan bisa dibantu jika ada kendala di lapangan. Nanti kita sama-sama turun ke lapangan melihat langsung realisasinya,” terang Rizali Hadi.
Berdasarkan paparan dalam rapat evaluasi tersebut, tingkat realisasi keuangan APBD per akhir Oktober 2026 secara umum berada pada angka 46,75 persen. Sisa waktu efektif yang menyisakan sekitar 1,5 bulan jelang pertengahan Desember dimanfaatkan untuk menggenjot sisa program, khususnya pada dinas yang membidangi pekerjaan fisik besar.
Melalui sinergi ketat antara jajaran pimpinan daerah, PD teknis, dan jajaran kewilayahan di kecamatan, Pemkab Kutim optimistis dapat mengejar target deviasi anggaran, mencegah timbulnya beban hutang di tahun mendatang, serta memastikan manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara merata.(Rio/Fan/Ltr1)
