SANGATTA – Memiliki bentang wilayah yang sangat luas, yakni mencapai 31.239,84 kilometer persegi dengan karakteristik topografi pedalaman, pesisir, dan perbukitan yang menantang, tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memberikan perlindungan optimal bagi para pekerjanya. Ketangguhan dan inovasi kebijakan daerah ini dibuktikan langsung di hadapan Tim Penilai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Award 2026 di Jakarta.
Dalam pemaparan resminya, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, yang hadir didampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadistransnaker) Sulisman dan Kepala Bappeda Januar Bayu Irawan, secara terbuka mengakui bahwa luasnya wilayah geografis serta minimnya literasi masyarakat terkait jaminan sosial sempat menjadi tantangan klasik di lapangan.
“Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, pertama karena luasnya Kutai Timur. Yang kedua, mungkin juga mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara mendaftarkannya,” ungkap Ardiansyah menjelaskan dinamika di tingkat akar rumput usai menghadiri sesi wawancara penilaian nasional Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Award 2026 di Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Rabu (14/10/2026).
Ditambahkan Ardiansyah, guna meruntuhkan hambatan geografis dan administratif tersebut, Pemkab Kutai Timur tidak tinggal diam.
“Pemerintah daerah merumuskan empat pilar strategi utama yang mencakup peningkatan tingkat kepatuhan badan usaha, akselerasi perluasan cakupan bagi pekerja rentan serta tenaga non-ASN, penerapan digitalisasi layanan publik, serta penguatan kolaborasi lintas sektor yang masif,” tegasnya.
Selanjutnya, kunci keberhasilan dari strategi ini terletak pada sinergi erat lintas perangkat daerah yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah daerah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) guna mengoptimalkan ekosistem perlindungan di tingkat desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengamankan jaminan sosial para tenaga pendidik, serta peran aktif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,” bebernya.
Tidak hanya itu, pelayanan administrasi juga semakin dipermudah melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Timur yang telah terdigitalisasi.
“Dengan mengandalkan pendekatan aktif “jemput bola” serta instruksi langsung yang melibatkan para camat hingga kepala desa di seluruh kecamatan, program jaminan sosial dipastikan dapat menyentuh masyarakat hingga ke pelosok perdesaan,” jelasnya.
Berkat konsistensi dan kerja terpadu lintas sektoral ini, proyeksi capaian Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 menunjukkan lonjakan signifikan. Pemkab Kutim menargetkan cakupan perlindungan jaminan sosial dapat menembus angka 85,84 persen, dengan estimasi total pekerja yang terlindungi mencapai 193.860 jiwa.(Adv)
