SANGATTA – Memastikan setiap kebijakan publik dirancang secara akurat dan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Geospasial Informasi Daerah (JGID) se-Kaltim. Pertemuan strategis antarwilayah ini dilangsungkan di Ruang Pelangi Hotel Royal Victoria, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan penting tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Muhaimin, serta didampingi oleh Asisten III Administrasi Umum Sekdakab Kutai Timur (Kutim), Idham Cholid. Forum ini menjadi momentum krusial untuk mempererat koordinasi, memperkuat kolaborasi, serta merajut sinergi lintas daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan data kewilayahan yang terintegrasi.
Dalam arahannya di hadapan para peserta rakor, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin menegaskan bahwa ketersediaan data geospasial merupakan fondasi esensial yang tidak bisa ditawar dalam siklus perumusan kebijakan publik. Ia menilai forum koordinasi ini sangat mendesak untuk menyatukan frekuensi dan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai urgensi data spasial.
“Rapat koordinasi ini diperlukan untuk menyatukan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya data geospasial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan,” ujar Muhaimin.
Kehadiran data geospasial yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan diyakini mampu berfungsi sebagai kompas bagi pemerintah daerah.
“Dengan sistem informasi kewilayahan yang andal, setiap program pembangunan yang digulirkan ke tengah masyarakat dipastikan akan jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten III Administrasi Umum Kutim, Idham Cholid, menyoroti pentingnya membangun jejaring kerja yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik serta standar pelayanan publik yang prima sangat bergantung pada validitas data yang dikelola secara kolektif dan transparan.
“Saya berharap dalam rapat koordinasi ini dapat dioptimalkan supaya jejaring kinerja kita ini dibangun dengan baik dan data bisa divalidasi secara optimal,” tutur Idham Cholid.
Melalui penyelenggaraan forum JGID se-Kalimantan Timur ini, para pemangku kebijakan menaruh harapan besar agar terbangun komitmen bersama yang kokoh. Pengelolaan data geospasial yang tersentralisasi di seluruh wilayah Benua Etam diharapkan mampu memangkas tumpang tindih kebijakan, sekaligus menjadi akselerator utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.(Adv)
