SANGATTA – Kelayakan sistem penyimpanan serta rantai pasok alat dan obat kontrasepsi (alokon) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat pengawasan langsung dari tim gabungan lintas instansi. Langkah ini diambil guna menjamin program pelayanan keluarga berencana (KB) di daerah tetap berjalan optimal tanpa kendala logistik.
Pemeriksaan fasilitas penyimpanan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Senin (28/9/2026). Peninjauan lapangan dipimpin perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dengan melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kaltim serta tim teknis terkait.
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) BKKBN Kaltim, Achmad Syarief, menjelaskan bahwa audit fisik fasilitas logistik ini bertujuan mengonfirmasi bahwa seluruh produk kontrasepsi yang tersimpan berada dalam kondisi prima sebelum disalurkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Fokus penelusuran mencakup parameter suhu dan sanitasi ruang simpan, kesesuaian volume persediaan, hingga alur distribusi ke tingkat kecamatan maupun desa,” sebutnya.
Ditambahkan Achmad, selain keandalan stok berjalan, tim gabungan turut menelaah protokol penanganan produk kedaluwarsa.
“Evaluasi diarahkan pada kepatuhan prosedur pemusnahan maupun pemilahan alokon kedaluwarsa untuk sarana pelatihan teknis tenaga kesehatan, agar tidak menimbulkan risiko penggunaan di masyarakat,” urainya.
Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, menuturkan bahwa inspeksi tersebut menjadi rujukan penting dalam menyempurnakan manajemen rantai pasok di lingkup dinas.
“Hasil evaluasi ini menjadi landasan kami untuk memperketat tata kelola pergudangan dan skema distribusi alokon di Kutim ke depannya,” tutur Yuriansyah.
Ditgaskan Yuriansyah, standardisasi manajemen logistik kontrasepsi dipandang krusial dalam menopang kesinambungan program KB.
“Fasilitas penyimpanan yang tertib dan pemantauan masa kedaluwarsa yang akurat menjadi penentu agar masyarakat dapat mengakses layanan kontrasepsi yang aman, terstandar, dan merata di seluruh wilayah Kutai Timur,” tutupnya.(Adv)
