MUARA BENGKAL – Ketepatan sasaran intervensi keluarga berisiko stunting (KRS) di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terganjal karut-marut validitas data kependudukan. Berdasarkan catatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), sebanyak 387 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut teridentifikasi sebagai KRS. Namun, fakta di lapangan menunjukkan anomali administratif yang berpotensi melencengkan arah kebijakan penanganan stunting.
Keruwetan data ini mengemuka dalam program layanan “jemput bola” penanganan stunting yang diinisiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim di Taman Wisata Desa Muara Bengkal Ilir, Rabu (9/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Muara Bengkal, Rina Eka Santi, membeberkan celah administrasi yang kerap mengecoh pemetaan. Ia mencontohkan kasus pernikahan dini atau kehamilan usia remaja, di mana seorang anak perempuan yang melahirkan justru tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai anak bungsu, sementara bayi yang dilahirkannya berstatus sebagai anak dari kakek-neneknya.
“Kondisi semacam itu yang wajib segera kita sinkronkan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” tegas Rina di sela-sela kegiatan.
Menurut Rina, distorsi administratif tersebut berdampak langsung pada bias status sosial-ekonomi di lembar pendataan. Tanpa validasi ketat, intervensi gizi dan kesehatan dikhawatirkan salah sasaran. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektoral guna memastikan potret di atas kertas selaras dengan realitas dapur warga, sehingga edukasi pola asuh hingga pemenuhan gizi benar-benar menyentuh subjek yang membutuhkan.
Di sisi lain, Sekretaris DPPKB Kutim, Jumran, menegaskan bahwa aksi jemput bola ini merupakan wujud nyata penjabaran 50 Program Unggulan Bupati Kutai Timur (Kutim), khususnya pada Prioritas Nomor 22 tentang Layanan Jemput Bola Stop Stunting.
“Kualitas intervensi sangat bergantung pada ketajaman data dasar,” ujar mantan Camat Kombeng tersebut.
Merujuk data SIGA, sebaran 387 KK KRS tersebut mencakup tujuh desa di Muara Bengkal. Desa Benua Baru memegang angka tertinggi dengan 129 KK, diikuti Batu Balai (64 KK), Mulupan (60 KK), Muara Bengkal Ulu (59 KK), Senambah (33 KK), Muara Bengkal Ilir (27 KK), serta Ngayau (15 KK).
Sebagai langkah konkret penanganan darurat, DPPKB Kutim menyalurkan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bantuan Baznas Kutim secara simbolis kepada 10 keluarga rentan. Acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi teknis mitigasi stunting oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Tristiningsih, serta paparan progres Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) oleh TA TPPS Hendrik Casanova.
Forum strategis ini turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, TP-PKK Kecamatan, PDAM, Dinas Pendidikan, Himpaudi, para kepala desa, perwakilan korporasi swasta, serta jajaran bidang teknis DPPKB Kutim bersama para penyuluh keluarga berencana.(Adv)
