Kontradiksi Upaya PembenahanTata Kelola Air oleh Pemerintah
Feb 19, 2016
Daerah Tangkapan vs. Daerah Resapan Air (JJ Rizal vs. Ahok)
Feb 26, 2016

Warga Petangkuran Diminta Pindahkan Lokasi Surau atau Dibongkar.

Foto oleh Agam Imam Pratama

Foto oleh Agam Imam Pratama

Rabu 17 Februari 2016, warga Desa Kaibon Petangkuran, Kecamatan Ambal, Kebumen yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) atas izin dari Pemerintahan Desa bergotong royong membangun sebuah langgar (surau) sederhana di pesisir selatan desa. Lokasi pendirian langgar (surau) ini berada sekitar 200 meter dari bibir pantai. Tujuan dibangunnya surau ini untuk memudahkan warga (petani, nelayan, pencari pakan ternak dan kayu bakar) yang kesehariannya berkegiatan di pesisir dalam melaksanakan ibadah. Berdasarkan data pemerintahan desa Kaibon Petangkuran menunjukkan bahwa seratus persen warga desa Kaibon Petangkuran beragama Islam. Dengan adanya surau ini, warga dapat menunaikan ibadah tanpa harus kembali ke rumah atau masjid desa yang jaraknya cukup jauh.

Semua keperluan untuk mendirian surau ini secara keseluruhan berasal dari iuran warga. Untuk tiangnya, misalnya, diambil dari tiang kayu bekas dapur milik Seniman (koordinator FPPKS). Keperluan lainnya berasal dari sumbangan warga. Ada yang menyumbang paku, bambu, atap seng, air minum serta berbagai panganan. Pada hari pertama setidaknya hampir lima puluh persen pendirian langgar telah selesai. Pada hari yang sama, dua orang anggota TNI dari Koramil Kecamatan Ambal mendatangi warga yang tengah bekerja. Mereka mengambil foto dan menanyai beberapa warga terkait pembangunan surau tersebut.

Keesokan harinya, warga yang hendak melanjutkan pembangunan surau terpaksa menunda pekerjaan mereka karena mendapatkan kabar dari Muhlisin, kepala desa Kaibon Petangkuran. Dia mengatakan baru saja didatangi oleh dua orang anggota Koramil, salah satunya diketahui bernama Junaedi yang merupakan anggota Babinsa di desa Kaibon Petangkuran. Atas perintah dari Distlitbang TNI-AD, mereka berdua memerintahkan agar warga memindahkan lokasi pembangunan surau di luar pagar yang dibangun TNI. Jika tidak dilaksanakan, maka surau tersebut akan dibongkar paksa.

Muhlisin mengatakan bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan surau adalah milik warga berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

“Kalau misalnya TNI masih bertanya soal keabsahannya, ya jangan tanya saya. Coba tanya pada bapak Gubernur Jawa Tengah, sebab warga melalui FPPKS bersama saya juga sudah pernah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tersebut pada bapak gubernur. Jadi tidak mungkin pak gubernur tidak tahu. Kan pak gubernur memiliki lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal kepemilikan tanah untuk memastikan keabsahannya, seperti BPN.”

Muhlisin menegaskan bahwa warga sudah mendapatkan izin darinya untuk membangun surau tersebut.

Salah seorang warga  yang turut dalam gotong royong, Cak Dikin, menyayangkan sikap TNI-AD. “Sebagai warga ya saya menyesali pelarangan oleh tentara. Nah, warga sedang semangat-semangatnya bergotong royong kok malah dilarang dan diancam mau dibongkar. Setahu saya kan tentara seharusnya mendukung dan mempelopori masyarakat dalam berbuat kebaikan. Nah, ini berbuat kebaikan membangun langgar untuk bersama kok malah dilarang, padahal ini untuk semua warga, termasuk tentara. Misalnya Babinsa Desa Kaibon Petangkuran sedang berinteraksi dengan warga di lahan pertanian, kemudian sudah masuk waktu sholat, kan dia juga bisa memakai langgar yang sedang dibangun ini.”

Pernyataan serupa juga disampaikan Seniman yang merupakan warga Desa Kaibon Petangkuran sekaligus koordinator FPPKS. “Ini sudah keterlaluan, masa niat baik warga untuk membangun langgar sederhana saja dilarang. Padahal kita sama-sama tahu, kemajuan sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, bukan hanya kualitas teknis atau kerja saja, tapi juga kualitas keimanannya. Ini kan sebuah kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya petani, dimana warga berinisiatif untuk membuat fasilitas guna kepentingan bersama, tidak selalu apa-apa menuntut atau meminta dari pemerintah. Ya kok masih dilarang atas dasar apa, sementara TNI sendiri mendirikan pagar permanen tidak jauh dari lokasi yang sama dan tidak diijinkan oleh warga tapi tetap dipaksakan dibangun dengan ratusan personel yang didatangkan dari berbagai kesatuan. Warga yang hanya membangun mushola sederhana hanya dengan tiang kayu dan bambu saja kok dilarang,” ungkapnya.

Mengingat tindakan represif yang pernah beberapa kali dilakukan TNI-AD terhadap warga, akhirnya diputuskan untuk menunda pembangunan surau. “Sampai hari ini masih banyak warga yang trauma karena tindakan kekerasan yang seblumnya dilakukan oleh TNI-AD di Urutsewu,” pungkas Seniman.

Agam Imam Pratama

Comments are closed.