Mengevaluasi Pendidikan Kooperasi Kita
Dec 4, 2015
Pelurusan Sejarah ‘65 melalui Cerita
Dec 13, 2015

Warga Karangwuni Gugat Izin Lingkungan Pembangunan Apartemen Uttara

Seorang perwakilan dari LBH Yogyakarta sebagai pendamping warga Karangwuni menyerahkan berkas pendaftaran gugatan di PTUN Yogyakarta. (FOTO: IRWAN SYAMBUDI)

Seorang perwakilan dari LBH Yogyakarta sebagai pendamping warga Karangwuni menyerahkan berkas pendaftaran gugatan di PTUN Yogyakarta. (FOTO: IRWAN SYAMBUDI)

Seorang perwakilan dari LBH Yogyakarta sebagai pendamping warga Karangwuni menyerahkan berkas pendaftaran gugatan di PTUN Yogyakarta. (FOTO: IRWAN SYAMBUDI)

KAMIS (10/12)  Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PKWTAU) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Warga mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan pembangunan apartemen Uttara The Icon yang diterbitkan Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kabupaten Sleman.

Dalam isi surat keputusan BLH tertanggal 15 juli 2015, izin lingkungan diberikan kepada PT Bukit Alam Permata(BAP) sebagai pihak pengembang apartemen Uttara The Icon. PWKTAU menilai izin lingkungan yang dikeluarkan merupakan bentuk arogansi pemerintah Sleman, karena tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan atau pun setelah pembangunan. Dampak itu di antaranya. Pencemaran air tanah, kebisingan, retaknya tembok pada rumah warga sekitar,dan sampah bangunan hingga berbagai benda-benda berbahaya yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan berjatuhan di rumah penduduk sekitar.

LBH Yogyakarta juga membenarkan hal itu. Dalam rilisnya, LBH menyatakan bahwa banyak kejanggalan dalam proses pembangunan apartemen UttaraThe Icon. Ada rekayasa kebijakan oleh pemerintah. Pembangunan konstruksi dimulai 28 November 2014. Proses tahap awal pembangunan ini ternyata mengacu pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara, yang diperoleh dari Bupati Sleman sekitar Mei 2014. Yang menjadi janggal, acuan dari penerbitan IMB Sementara ini adalah peraturan Bupati Sleman yang sekarang justru sudah dihapuskan. Padahal dalam aturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak ada sama sekali aturan tentang IMB Sementara.

Izin lingkungan seharusnya diterbitkan pada tahap perencanaan, bukan tahapkontruksi. Sementara dalam kasus ini yang terjadi malah sebaliknya. Diterbitkannya izin lingkungan pada tahap kontruksi sama saja izin membangun tidak sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan izin lingkungan didasarkan pada amdal atau UKL-UPL sebagai instrument pengendalian dampak penting sebuah pembangunan.

Selain itu izin lingkungan tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dalam kasus ini, izin lingkungan diterbitkan oleh BLH. Padahal seharusnya, sesuai pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Kemudian, penentuan syarat koefisien dasar bangunan (KDB) 60% oleh BLH Sleman tidak didasarkan pada peraturan zonasi yang diatur dalam aturan mengenai tata ruang. Dalam amdal, sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan ditentukan soal besaran maksimum koefisien dasar bangunan (KDB). KDB ini diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). LBH  mempertanyakan atas dasar apa BLH Sleman memberi syarat KDB maksimum 60%, sementara hingga hari ini Kabupaten Sleman belum memiliki RDTR. Terlebih tidak ada rekomendasi dari BKPRD (Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah) dalam pembangunan apartemen The Uttara Icon.

Gugatan ke PTUN ini bukan satu-satunya upaya yang telah ditempuh oleh warga. Sejak November 2013 warga sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari demonstrasi, petisi, audiesnsi ke DPRD hingga mengirimkan surat keberatan kepada instansi terkait. Suratman, salah seorang anggota PKWTAU, menceritakan perjuanganwarga yang tak kenal lelah. Meskipun PT BAP sempat melemahkan gerakan warga Karangwuni dengan upaya kriminalisasi, warga tetap memperjuangkan aspirasinya hingga detik ini.

Kini,warga berharap gugatannya dikabulkan dan pembangunan apartemen dihentikan. []

Irwan Syambudi
Irwan Syambudi
Mahasiswa tingkat akhir.

Comments are closed.