Pengakuan Seorang Mantan Petani
Dec 3, 2016
Syahadat Bumi (Ibu Bumi Dilarani)
Dec 22, 2016

Tolak Pabrik Semen ; Laa Raiba Fiih!

Aksi Jalan Kaki Sedulur Kendenga Utara dari Rembang ke Semarang. Foto: Ragil Kuswanto.

Sekitar seabad  yang lalu,  Vollenhoven menerbitkan  pamflet akademik yang berjudul “Orang Indonesia dan Tanahnya”. Selama itu pula, kita  menyaksikan nalar-nalar kolonial terus dipraktikan dengan keji di bumi pertiwi ini. Perampasan ruang hidup terus  berlangsung  sebagai buah perkawinan antara korporasi dan birokrat yang kemudian melahirkan oligarki politik. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luas 400.430 hektar. Tidak hanya itu, konflik ini juga menyeret sedikitnya 108.714 keluarga. (BerdikariOnline, 5/1/2016)

Kasus Pabrik Semen Indonesia di Rembang adalah salah satu yang dapat kita pakai sebagai bukti bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal di atas kepentingan lingkungan dan masa depan pertanian sebagai penghidupan rakyat Rembang.

Kemenangan warga  pegunungan Kendeng yang menggugat izin lingkungan  pendirian pabrik Semen Indonesia di Mahkamah Agung (MA) nampaknya belum menjamin keselamatan alam dan keberlangsungan hidup petani sekitar pegunungan Kendeng. Pemerintah cenderung mengabaikan keputusan MA tersebut. Baru baru ini, komisi VI DPR RI berkunjung ke pabrik semen di Rembang dan Tuban. Dalam kunjungan tersebut, komisi VI DPR RI itu menegaskan bahwa pabrik semen Rembang akan tetap lanjut. Bahkan dengan gagah berani komisi VI berani pasang badan untuk pabrik semen. Inilah kode bahwa pabrik semen dijamin pasti beroperasi. Senada dengan Komisi VI DPR-RI, menteri BUMN Rini Sumarmo pun memberikan jaminan akan kepastian pabrik semen Rembang beroperasi pada 2017 mendatang.

Prosesnya lancar, kalau nggak salah harus ada perbaikan sedikit izin lingkungan hidup (cetak tebal oleh penulis). Itu sudah bisa beroperasi tahun depan,” jelas Rini di Cirebon. (Detik.com, Senin ,28/11/2016).

Kalimat “harus ada perbaikan sedikit izin lingkungan hidup” pun menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah izin tersebut dibatalkan karena melihat aspek dampak lingkungan yang besar? Lantas, apa maksud perbaikan sedikit soal izin lingkungan hidup yang dipahami Bu Menteri?

Berangkat dari pernyataan di atas, kita jadi tahu bahwa menteri BUMN, komisi VI DPR RI, dan seluruh pihak yang mendukung pabrik semen di Rembang  sedang menutup mata akan dampak kehancuran alam dan sumber penghidupan petani Rembang jika pabrik semen terus dipaksakan beroperasi.

Kita semua tahu bahwa sebagai kawasan karst bagian selatan Rembang, Kendeng merupakan kawasan imbuhan air terbesar yang dikenal sebagai Pegunungan Watuputih. Hal ini membuat Kawasan Watuputih ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah lewat keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011. Dalam lampiran keppres No  26 Tahun 2011 poin 124, Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B yaitu CAT yang berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Rembang dan Blora. Penetapan ini, yang tertuang dalam pasal 25 Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, menjadikan kawasan CAT Watuputih sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dikelola dengan optimal agar terhindar dari kerusakan. (Hendra Try Ardyanto dan Dwi Cipta dkk, 2014 : 2-3)

Putusan keppres No 26 Tahun 2011 ini nampaknya tidak dijadikan acuan pertimbangan menteri BUMN yang akan memaksakan pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang. Selain itu, pernyataan menggelikan lain juga muncul dari pidato menteri kelahiran Amerika tersebut di Cirebon tempo hari.  Dalam pidato tersebut Rini menyederhanakan persoalan dampak lingkungan yang hanya berkaitan dengan warga sekitar pabrik semen saja. Rini menyebutkan bahwa telah dibangun embung sebagai tempat penampungan cadangan air sehingga masyarakat Rembang tercukupi kebutuhan air bersih. (Detik.com, Senin, 28/11/2016)

Sungguhlah sudah terbolak balik logika menteri Rini melihat potensi Karst Kendeng. Memang harus kita sadari, saat ini Rini hanya berfikir soal keuntungan yang besar dari pengoperasian pabrik Semen Indonesia di Rembang.  Maka dari itu pabrik harus tetap beroperasi meskipun ongkosnya adalah kerusakan lingkungan dan terancamnya sumber penghidupan petani Rembang. Bila perlu “memanipulasi” izin lingkungan dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung. Pembangunan embung air merupakan “basa-basi” kaum elit yang diulang-ulang dalam setiap pengerusakan alam. Mengambil istilah orang jawa, “omonganmu gur paes-paes lambe”– perkataanmu hanyalah buah bibir saja.

Jadi, fungsi Karst Watuputih sebagai penyuplai air keempat kabupaten tidak bisa disederhanakan menjadi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar pabrik Bu Menteri. Kendeng bukanlah daerah yang kekurangan air bersih.  Kendeng adalah sumber mata air yang penting bagi empat Kabupaten guna menyuplai kebutuhan air untuk minum dan lahan pertanian. Oleh sebab inilah Karst Kendeng diamanatkan melalui Keppres No 26 Tahun 2011 harus dilindungi. Catat sekali lagi! Harus dilindungi agar terhindar dari kerusakan!

Dampak mengerikan akan terjadi  jika Pabrik Semen dipaksakan tetap beroperasi, yakni keberlangsungan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat di Empat Kabupaten (Rembang, Pati, Blora, Grobogan) terancam. Petani dan keturunannya “dipaksa” jadi buruh di Pabrik. Itupun hanya sebagian kecil yang dapat memenuhi kriteria. Kemudian masih perlukah kita berdebat tentang  siapakah yang diuntungkan dari beroperasinya  pabrik semen Indonesia di Rembang?

Kembali Pada Kemaslahatan

??? ????? ??????? ??? ??????? ?? ??????

Artinya : bilamana ada pertentangan dua kerusakan maka ambillah yang paling besar dampaknya dari keduanya.

Marilah kita lihat polemik pabrik semen di Rembang ini pada persoalan kemadlaratan yang lebih besar dibanding secuil kemanfaatan melalui “sesat fikir” penyerapan tenaga kerja. Sebab, kebutuhan akan kelestarian Karst Kendeng yang menyimpan imbuhan air Watuputih tersebut bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Rembang saja. Melainkan juga seluruh masyarakat petani di empat Kabupaten, yakni Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Pada konteks ini, secuil kemanfaatan memang menjadi senjata korporasi dalam merebut hati masyarakat Rembang. Yakni janji kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuat setiap orang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dangkal. Bukankah pabrik semen akan meningkatkan perekonomian masyarakat Rembang dengan menjadi buruh di pabrik itu?

Memang, ketiadaan pabrik semen akan menjadikan para karyawan di PHK dan hal ini merupakan kerugian bagi si buruh yang tak mendapat pekerjaan (mafsadah pertama). Tapi, bandingkan saja apabila keberlangsungan pertanian empat Kabupaten terhenti akibat rusaknya sumber mata air Watuputih sebagai penyuplai air bagi lahan pertanian mereka. Bagaimana dengan cita-cita kedaulatan pangan yang diusung presiden Jokowi dalam Nawa Cita-nya itu? Bukankah ini kontradiktif. Pertanian adalah sumber penghidupan warga Rembang. Rusaknya Pegunungan Kendeng adalah ancaman terhadap sumber penghidupan tersebut. Inilah mafsadah (kerusakan) besar yang harus diutamakan agar ditolak.

Dengan semua argumen yang sudah dipaparkan dan keputusan hukum dari Mahkamah Agung, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk memaksakan beroperasinya pabrik Semen Indonesia di Rembang. Gubernur Ganjar Pranowo sebagai pemberi Izin untuk segera mencabut izin pengoperasian pabrik semen di Rembang sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung  nomor  99  PK/TUN/2016. (https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/df8fdd2e24a5061257ec52dfe1f7743a)

Hanya ketegasanlah yang dapat memastikan keadilan dapat tercapai. Suatu ketegasan yang memihak pada rakyat sekitar pegunungan Kendeng. Yakni dengan menghentikan pengoperasian pabrik semen di Rembang. Sehingga petani-petani sekitar pegunungan Kendeng akan dapat terus memberi sumbangan pangan di negeri ini. Sebab, hingga kini mayoritas masyarakat negeri ini masih makan nasi, bukan semen! Kami menunggu ketegasanmu tuan Gubernur! Sesuai dengan jargonmu yang terus kau katakan bahwa Gubernur adalah mandat, dan tuanmu adalah rakyat! Menolak pabrik semen adalah mutlak. Tiada keraguan atasnya.[]

Muhamad Nasihudin
Muhamad Nasihudin
Muhamad Nasihudin, Lahir di Cilacap 22 November 1991. Selain sebagai santri Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jogja, penulis juga aktif sebagai anggota Neo Gerakan Literasi Indonesia (Neo GLI). Saat ini sedang menempuh pendidikan di Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Pada gerakan mahasiswa aktif di PMII.

Comments are closed.