Gusuran Bukit Duri dan Jakarta yang Kehilangan Kesempatan Menemukan/Menteorisasikan Penanganan Banjir di Kawasan Padat
Sep 13, 2016
Kampung Kota Bukan Slum
Oct 5, 2016

Tanah Adat di Sianjur Mulamula itu pun Diklaim sebagai Tanah Pemerintah (Negara)

Ilustrasi: Muhamad Rivai

“Tanah itu adalah golat (tanah adat milik bersama) dari Bius Nasiapulu dan Naopatpulu, dan berada di wilayah adat Limbong. Tapi oleh Camat melarang kami mengusahai tanah itu. Camat menyampaikan surat kepada kami dan mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah pemerintah Kabupaten Samosir. Bersama surat Camat itu ada lampiran surat penyerahan tanah. Saya sudah menemui Camat dan menanyakan langsung kenapa Camat melarang kami mengolah lahan tersebut. Tapi Camat mengatakan bahwa dilarang mengusahai tanah tersebut tanpa persetujuan pemerintah Kabupaten Samosir. Kalau masyarakat keberatan, kami dipersilahkan menggugat pemerintah. Bagaimana bisa tanah kami yang di Batu Hobon itu menjadi tanah pemerintah, sedangkan kami tidak pernah menyerahkan tanah itu ke pemerintah. Kami juga dituduh melakukan galian C (menggali batu). Itu tidak benar. Tanah di sini pada umumnya kan berbatu, supaya bisa diolah dan ditanami jagung, batunya harus digali. Tapi bukan menggali batu yang menjadi tujuan kami. Kami mau mengolah tanah tersebut dan menanaminya dengan jagung,” tutur Op.Putri Limbong, seorang Raja Bius dari Bius Nasiapulu dan Naopatpulu yang berada di perkampungan Limbong, yang sekarang bernama Desa Sari Marihit.

Ilustrasi: Muhamad Rivai

Ilustrasi: Muhamad Rivai

Pagi itu, 13 September 2016, saya bersama teman (staf KSPPM) Trisna Harahap, berangkat dari Parapat menuju Sianjur Mulamula, tepatnya ke Desa Sari Marihit, salah satu desa di Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir. Desa ini merupakan salah satu dampingan KSPPM di Kabupaten Samosir sejak 2012 yang lalu. Rencananya, kami bersama-sama dengan teman lainnya, yakni Doharta dan Anggiat yang merupakan staf KSPPM di wilayah Samosir, akan mengadakan diskusi di desa ini. Sebelumnya, kami mendapat informasi dari Raja Bius Oppung Putri Limbong, bahwa di kampung mereka sedang ada masalah tanah. Untuk itu kami diminta datang dan mengadakan diskusi tentang masalah yang mereka hadapi.

Sepanjang jalan menuju Sianjur Mulamula, yang dikenal sebagai perkampungan asal mula atau asal-usul orang Batak ini, terlihat pemandangan yang sangat indah. Konon, dipercaya di kampung inilah orang Batak bermula, sebelum menyebar ke berbagai tempat di seluruh Tanah Batak. Di tempat ini banyak situs-situs leluhur orang Batak yang dianggap sakral, seperti puncak Pusuk Buhit, Batu Sawan, Batu Hobon, Perkampungan Si Raja Batak, dan lainnya. Masyarakat Sianjur Mulamula masih hidup dengan adat-istiadat dan hukum adat. Keberlangsungan adat dan hukum adat ini diemban Raja Bius, sebagai yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan berbagai upacara adat dan menguasai teritori dengan batas-batas wilayah yang jelas yang merupakan wilayah kedaulatannya.

Sitor Situmorang, dalam bukunya yang bertajuk Toba Na Sae (halaman xiii) menjelaskan: Bius dalam sistem masyarakat adat Batak adalah paguyuban yang otonom dalam bentuk Dewan Bius (paguyuban desa-adat) dan jajaran pemerintahan. Pemerintah Dewan Bius terdiri dari kepala-kepala adat dari keturunan langsung pendiri (pionir) atas persetujuan warga. Merujuk pada pengertian modern, sistem ini adalah sebuah negara mini yang demokratis, di mana hukum dan kepemimpinan dipegang secara kolektif. Dewan Bius merupakan pengayom hukum adat yang berdiri di atas masyarakat, namun dalam prakteknya mereka tetap tunduk pada hukum adat yang berlaku. Mereka juga dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran.

Diskusi kami pagi itu masih terbatas dengan Raja Bius dan beberapa Raja Adat. Kami awali dengan mencermati surat camat dan lampiran surat tersebut. Pada surat penyerahan tanah tertanggal 11 Oktober 1990 itu disebutkan bahwa Pengetua Desa Urat menyerahkan tanah seluas 5 (lima) hektar kepada Pemerintah c.q Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, untuk dipergunakan demi kepentingan pembangunan. Pada saat itu, Samosir belum menjadi kabupaten dan masih merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam penyerahan tanah ini disebutkan bahwa kepada masyarakat tidak diberikan ganti rugi. Pada surat penyerahan tanah itu, ada 8 (delapan) orang yang menandatangani surat sebagai pihak yang menyerahkan tanah, semuanya marga Sagala. Sebagai saksi ada 4 (empat) orang, di antaranya adalah Kepala Desa Urat dan Kepala Perwakilan Kecamatan Sianjur Mulamula. Sebagai pihak penerima penyerahan, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (tanpa nama, tanpa tanda tangan, dan tanpa stempel).

Selama ini, kami sudah menyerahkan banyak tanah kepada pemerintah. Misalnya, tanah yang saat ini menjadi lokasi sekolah SD, SMP dan SMA itu dulunya tanah adat kami. Tapi kami sudah menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada pemerintah. Kemudian, dulu pemerintah (Tapanuli Utara) juga pernah meminta tanah kepada kami, katanya untuk membangun perkampungan Si Raja Batak. Dan kami pun memberikan tanah yang berlokasi di Sigulatti itu kepada pemerintah. Tanah seluas 22 hektar yang diserahkan itu adalah tanah dari marga Limbong dan Sagala, yakni 11 hektar dari kami marga Limbong dan 11 hektar lagi tanah dari marga Sagala. Tapi belakangan ini, ketika dilakukan pengukuran tanah, semua yang 22 hektar itu hanya tanah dari marga Limbong. Artinya, tanah dari marga Sagala jadi tidak ikut dalam penyerahan itu, jadi tanah kami yang diambil seluas 22 hektar. Padahal, kami pun saat ini sudah kekurangan tanah untuk diolah. Sebentar lagi, kami tidak akan memiliki tanah lagi di kampung ini,” demikian substansi penuturan mereka tentang banyaknya pihak yang bermaksud mengambil alih tanah adat mereka.

Belakangan ini, kami sebagai marga pemilik kampung ini, sebagai Raja Bius, sudah tidak dihargai lagi. Sudah mulai banyak upacara yang diadakan berbagai pihak di kampung ini, alasannya untuk melestarikan budaya Batak, tapi kami tidak lagi dimintai pendapat bahkan tidak lagi diundang. Yang diundang adalah pejabat-pejabat pemerintah,” tutur Op. Putri Limbong dengan nada kesal dan kecewa.

Lalu, kami meminta Raja Bius dan Raja Adat menjelaskan tentang sejarah dan hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan tanah di daerah ini. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari mereka.

Sejarah Bius Sipitu Tali

Limbong Mulana merupakan keturunan Siraja Batak dari garis Guru Tatea Bulan yang memiliki anak dua orang, yaitu Paluan Naonggang dan Silanggat Limbong. Paluan Naonggang memiliki empat anak, yaitu Raja Nasiapulu, Oppu Borsak, Raja Naburahan dan Raja Naopatpulu. Sedangkan Silanggat Limbong memiliki tiga anak, yaitu Sidaguruk, Sihole dan Limbong Naburahan.

Ketujuh keturunan Guru Tatea Bulan, dari anaknya Paluan Naonggang dan Silanggat Limbong, inilah yang kemudian membentuk Bius Sipitu Tali dan membagi-bagi wilayah Bius untuk didiami oleh masing-masing keturunan mereka. Pembagian wilayah berdasarkan atas kesepakatan bersama, baik itu wilayah perladangan, persawahan, tempat penggembalaan ternak, dan tombak atau harangan (hutan adat).

Setelah adanya pembagian wilayah, maka setiap keturunan dari Bius Sipitu Tali mendiami masing-masing wilayahnya yang dinamai golat (wilayah adat atau tanah kekuasaan-tanah milik bersama). Golat inilah yang kemudian mereka jadikan perkampungan, perladangan, persawahan dan tempat penggembalaan ternak.

Mereka membaginya sebagai berikut: Golat Sidaguruk, Golat Sihole, dan Golat Habeahan. Semuanya merupakan wilayah dari keturunan Silanggat Limbong, yang melingkupi Sipitu Dai dan Habeahan. Sedangkan Golat Naburahan, Golat Oppu Borsak, Golat Nasiapulu dan Naopatpulu, merupakan wilayah dari keturunan Paluan Naonggang, yang melingkupi Sari Marrihit dan Singkam.

Golat Nasiapulu-Naopatpulu

Pada saat pembagian golat, Raja Nasiapulu dan Raja Naopatpulu bersepakat untuk tidak membagi-bagi tanah mereka, namun tetap menjadi milik bersama sampai pada keturunan mereka saat ini. Setiap keturunan dari kedua Raja tersebut memiliki hak yang sama atas golat yang mereka namai dengan Golat Nasiapulu-Naopatpulu.

Golat Nasiapulu-Naopatpulu sendiri melingkupi wilayah Nasiapulu, Lumban Sosor, Lumban Halambir, Tamba Tua, Tappak Dua dan Sikkam yang merupakan wilayah perkampungan. Sementara Robean Sikkam, Sitindo Ruma, Sinanggal Tot, Halang Bakke, Appoan, Arsam, Simarsolusolu dan Sigulatti merupakan tempat penggembalaan ternak.

Golat Nasiapulu-Naopatpulu berbatasan langsung dengan Huta Urat yang merupakan bagian dari Bius Sagala. Batas golat di antara mereka disebut Batu Magulang. Batu Magulang ke Limbong merupakan wilayah adat milik marga Limbong dan keturunannya, sedangkan Batu Magulang ke Sagala merupakan wilayah adat milik marga Sagala beserta dengan keturunannya. Batas golat ini mulai dari Tikka di Sikkam, Sibumbung Ruma di Onan Gurgur, Simarsolusolu, dan Batu Hoda di Sigulatti.

Klaim pemerintah atas tanah adat Batu Hobon

Sejak 2012, KSPPM mendampingi dan melakukan pengorganisasian di desa ini. Ada 8 (delapan) kelompok di desa ini, yakni: (1) Kelompok Tani Hasadaon yang memiliki kegiatan utama di bidang pengembangan ekonomi melalui Credit Union dan Pengembangan Pertanian Selaras Alam (PSA); (2) Kelompok Bantal Plastik, yang memiliki kegiatan utama dalam pembuatan berbagai kerajinan tangan dari bahan sampah plastik. Produknya berupa bantal kursi, bantal tidur, dan dompet; (3) Kelompok Tortor, fokus pada pengembangan kemampuan untuk menguasai tortor Batak. Ada 6 jenis tor-tor yang sudah mereka kuasai saat ini, yakni tortor Si Utte Manis, Martonun, Sitaba Hau, Marsiadapari, Sihutur Sanggul, dan Mangaliat Sumba; (4) Kelompok Sarimaju Marsiurupan, kelompok ini memilih untuk fokus pada pengembangan pertanian selaras alam, secara khusus tertarik untuk beternak; (5) Kelompok Sasagun Horas Mandai, kelompok ini penghasil sejenis makanan yang terbuat dari bahan tepung beras, yang disebut sasagun; (6) Kelompok Kacang Rondam; (7) Kelompok Sablon; (8) Kelompok Seni Budaya, khususnya di bidang musik.

Salah satu dari kelompok di atas, yakni Kelompok Tani Hasadaon yang berdiri sejak 13 Nopember 2012, beranggotakan 18 Kepala Keluarga (KK), pada rapat kelompok bersepakat untuk membuat lahan bersama. Lahan bersama ini akan ditanami dengan jagung. Sebagaimana anggota kelompok lainnya di desa ini, anggota kelompok ini pun merupakan keturunan dari Limbong Nasiapulu dan Naopatpulu, beberapa di antaranya merupakan marga boru (boru, bere, dan ibebere). Atas ijin Raja Bius dan Raja Adat, yaitu Limbong Nasiapulu-Naopatpulu, kelompok ini pun membuka lahan di areal yang bernama Appoan, tepatnya di atas lokasi Batu Hobon.

Pada 30 Agustus 2016, sebagai tahap awal, beberapa anggota kelompok mulai membuka dan membersihkan lahan tersebut. Pada saat pembersihan lahan, Camat Sianjur Mulamula datang ke lokasi dan melarang mereka untuk meneruskan pengerjaan lahan. Alasannya, mereka tidak mendapat ijin dari pemerintah untuk mengusahai lahan tersebut. Anggota kelompok mengatakan bahwa mereka tidak perlu mendapatkan ijin dari pemerintah karena mereka sudah mendapatkan ijin dari Raja Bius dan Raja Adat, yaitu Limbong Nasiapulu-Naopatpulu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka sendiri merupakan keturunan dari Limbong Nasiapulu-Naopatpulu sehingga mereka berhak untuk mengusahai lahan tersebut.

Pada 5 September 2016, pada saat anggota kelompok melanjutkan pengerjaan lahan, Camat Sianjur Mulamula datang lagi dan membawa surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Samosir. Klaim ini disertai dengan adanya surat penyerahan/pelepasan tanah lokasi Batu Hobon tertanggal 11 Oktober 1990 oleh masyarakat Desa Huta Urat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan surat tersebut, camat melarang anggota kelompok untuk mengusahai lahan dan menghentikan segala aktivitas di lahan tersebut. Jika kelompok merasa keberatan, mereka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah.

Pada saat itu, anggota kelompok berkeras mengatakan bahwa tanah itu merupakan milik keturunan Limbong Nasiapulu-Naopatpulu. Tanah itu tidak pernah diserahkan kepada pihak lain di luar mereka, termasuk kepada pemerintah. Tentang surat penyerahan lahan, mereka tidak tahu-menahu, karena orang-orang yang menyerahkan tanah seperti yang tertulis dalam surat, bukanlah bagian dari mereka. Orang-orang yang menandatangani surat tersebut adalah bagian dari Bius Sagala, yang tidak memiliki hak atas tanah di lokasi Batu Hobon.

Penutup

Menyikapi berbagai persoalan di atas, tentang status tanah adat pada umumnya di Sianjur Mulamula, khususnya di Desa Sari Marihit, semua pihak hendaknya belajar memahami sejarah, baik yang dituliskan dalam berbagai literatur maupun penuturan secara lisan oleh para tetua adat. Sehingga saling klaim tidak menimbulkan perpecahan dan bahkan konflik antar marga, antar kampung, juga antar marga-marga dengan pemerintah. Dari sejarah dan silsilah yang dituturkan oleh Raja Bius dan Raja Adat di atas, sangat jelas tergambar beberapa hal.

Pertama, bahwa lokasi Batu Hobon, tanah yang diklaim sebagai tanah pemerintah Kabupaten Samosir, terletak di Appoan, masuk dalam wilayah Bius Sipitu Tali, yang merupakan wilayah kekuasaan dari Golat Nasiapulu-Naopatpulu.

Kedua, surat penyerahan tanah tertanggal 11 Oktober 1990, yang baru diketahui keturunan Limbong Nasiapulu-Naopatpulu, sangat janggal. Di mana 8 orang yang menandatangani surat penyerahan tanah tersebut adalah dari Desa Urat dan marga Sagala. Sementara tanah Batu Hobon berada di wilayah kekuasaan atau golat marga Limbong. Dalam hal ini, Kepala Desa Urat bertindak sebagai pihak yang menyerahkan tanah dan juga sebagai saksi.

Ketiga, selama ini, jika ada kegiatan, upacara adat ataupun pesta adat yang diadakan di lokasi Batu Hobon, yang menjadi sigongggomi ulaon dohot tano (pelindung acara/upacara dan tanah-pemilik huta/kampung) adalah Limbong Nasiapulu-Naopatpulu, bukan dari Huta Urat atau marga Sagala. Ini menunjukkan bahwa Limbong Nasiapulu-Naopatpulu yang menjadi pemilik tanah di wilayah ini.

Keempat, pemerintah dan berbagai pihak yang membutuhkan tanah-tanah adat dengan dalih pembangunan, program pelestarian budaya, dan atas dalih apapun, hendaknya menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, melakukan sosialisasi atau dialog secara terbuka, dan meminta persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat setempat.

Kelima, belakangan ini, kehadiran berbagai pihak di kampung-kampung di Sianjur Mulamula, dengan dalih program (proyek) pelestarian budaya, tidak lagi menghargai (menghormati) Raja Bius, Raja Adat, dan tradisi atau tatanan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi di kampung ini. Alih-alih melestarikan budaya, yang ada justru secara perlahan akan menggerus peradaban Batak yang sudah berlangsung turun-temurun sejak beratus-ratus tahun lalu di daerah ini.

Parapat, 22 September 2016

Suryati Simanjuntak
Suryati Simanjuntak
Bergiat di Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM

Comments are closed.