Respon Sudut Pandang Teologi Kristen Terhadap Krisis Ekologi : Menuju Upaya Bersama Multi-iman Menanggapi Krisis Ekologi
Mar 24, 2017
Membongkar Pemberitaan Media Korporasi Pembela Korporasi
Apr 20, 2017

Solidaritas Untuk Taliabu di Tiga Kota: Jakarta, Yogyakarta, Luwuk

Massa Aksi Solidaritas Untuk Taliabu di Tugu Yogyakarta membentangkan poster tuntutan. Foto: Jek

Rabu (5/04/2017) Aksi Solidaritas Untuk Taliabu dilaksanakan di tiga Kota: Jakarta, Yogyakarta dan Luwuk. Ada lima tuntutan yang mereka sampaikan, yaitu:

  1. Segera bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap 16 Petani Taliabu yang ditahan polisi.
  2. Hentikan penggusuran dan perampasan lahan pertanian warga Taliabu.
  3. Cabut 98 IUP di Kabupaten Taliabu.
  4. Hentikan intimidasi terhadap warga dan tarik tentara dan polisi dari tanah Taliabu.
  5. Cabut izin usaha pertambangan PT. Adidaya Tangguh.

16 warga ditangkap pihak kepolisian Taliabu ketika mereka menggelar aksi domonstrasi pada Jum’at (26/01/2017), menuntut PT. Adidaya Tangguh menghentikan proses penggusuran dan penyerobotan lahan pertanian warga. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di Desa Todolali, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sampai hari ini enam warga sudah dibebaskan dan 10 orang masih ditahan. Enam warga lainnya masuk dalam DPO kepolisian.

Menurut Fandi, korodinator aksi, pihak perusahaan melakukan penggusuran pada malam hari dan menghancurkan tanaman cengkeh milik warga.

“Kadang penggusuran lahan milik warga dilakukan pada malam hari dan memakan tanaman cengkeh hingga mencapai ribuan, baik cengkeh remaja mampun yang sudah tua,” beber Fandi kepada Nusantaratimur.com (24/01/2017).

Menurut Fandi penyerobotan lahan pertanian milik warga oleh PT. Adidaya Tangguh adalah bentuk perampasan ruang hidup warga Taliabu. Hampir 80% warga Taliabu menggantungkan hidupnya dari bertani cengkeh, pala dan kakao. Dari hasil pertanian itulah warga dapat menyambung hidup bahkan menyekolahkan anak-anak mereka.

“Hadirnya PT. Adidaya Tangguh seakan merampas ruang hidup masyarkat yang ada di pulau Taliabu,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI MALUKU UTARA, PT. Adidaya Tangguh, anak perusahaan Salim Group, salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Taliabu mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari kementrian Kehutanan nomor 606 Tahun 2010, dengan konsesi seluas 1.698 hektar untuk kegiatan eksploitasi bijih besi.

Terdapat 12 Desa yang terdampak langsung di Kecamatan Taliabu Utara dengan 5 Desa ring satu dimana lokasi pemukimannya masing-masing terdapat wilayah pedalaman dan pesisir yang sangat rentan dengan dampak kegiatan pertambangan yaitu Desa Ufung (pedalaman), Desa Natang Kuning (berada di pegunungan), Desa Tikong (pesisir), Desa Nunu (yang pemukimannya memunggungi laut), dan Desa Padang (terletak di kawasan perbukitan Taliabu Utara).

Sementara 5 Desa di kecamatan Lede, semuanya berada di pesisir. Tiga Desa diantaranya telah terpapar secara langsung aktifitas pembukaan lahan PT. Adidaya Tangguh, yaitu Desa Lede, Desa Tolong dan Desa Todolali.

Bermodalkan Surat Keputusan pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 01-04/IUP-OP/DEPKS/2009, PT. Adidaya Tangguh melakukan kegiatan eksplorasi di Kawasan Hutan Pulau Taliabu. Dalam prosesnya pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga dengan selayaknya. Sampai hari ini warga tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait rencana kegiatan perusahaan.

Dalam Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) yang diperoleh WALHI MALUT, terdapat setidaknya 5 dampak negatif dari kegiatan pertambangan bijih besi oleh PT. Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu: (1)Perubahan fungsi lahan/ hutan yang dikategorikan sebagai dampak negative penting; (2)Hilang (berkurangnya) lahan garapan (pertanian dan perkebunan) masyarakat, yang dikategorikan sebagai dampak negatif penting; (3) Penurunan pendapatan masyarakat yang dikategorikan sebagai dampak negatif penting;(4) Timbulnya konflik sosial, yang dikategorikan sebagai dampak negatif pentin; (5) Persepsi negative masyarakat yang dikategorikan sebagai dampak negatif penting.

Sangat disayangkan risiko-risiko tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara dan pihak perusahaan.

Upaya-upaya perlawanan terus dilakukan oleh warga Taliabu. Menurut mantan Kapolda Maluku Utara, Brigjen. Pol Affan Richwanto, dalam keterangan persnya (sindonews.com) pada 11 Maret 2013, mengatakan aksi protes terhadap kegiatan pertambangan PT. Adidaya Tangguh tercatat sebanyak 42 kali terhitung sejak perusahaan memobilisasi alat berat di lokasi konsesi.

Massa Aksi Solidaritas Untuk Taliabu yang digelar di Monumen Tugu Yogyakarta mendesak pemerintah dan PT. Adidaya Tangguh untuk menghentikan kegiatan pertambangan bijih besi di Pulau Taliabu yang merampas ruang hidup masyarakat Taliabu.

“Kami, Front Solidaritas Untuk Taliabu-Yogyakarta (FSUT-Yogyakarta), mendukung penuh perlawanan warga Taliabu dalam mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari ancaman tambang yang merusak,” ujar Unang selaku Koordinator Umum FSUT-Yogyakarta. []

 

 

 

Idra Faudu
Idra Faudu
Forum Mahasiswa SULA-Yogyakarta.

Comments are closed.