Simpang Jalan Nasionalisme Sekuler dalam Membendung Ekstrimisme Agama

Ilustrasi Oleh Moch Dzikri Hendika

Pandangan bernas Hairus Salim tentang arti penting institusi pendidikan sebagai media penanaman paham keagamaan yang menganjurkan relasi damai sesama atau antar umat beragama sekaligus kritis terhadap persoalan kebangsaan nampaknya bisa menjadi pembuka perdebatan yang menarik tentang kuatnya gejala ekstrimisme di masyarakat kita sekarang ini. Secara tidak langsung, Hairus Salim menyebutkan adanya empat faktor yang menjadi penyebab kemunculan dan kemudian menguatnya ekstrimisme. Pertama, tidak akrabnya ilmu-ilmu sosial-budaya yang menjadi basis pemahaman masyarakat atas fenomena sosial-keagamaan yang sedang terjadi. Kedua, tidak diperkenalkannya filsafat, terutama logika, dalam pendidikan sehingga orang tidak sejak kecil bisa berpikir jernih tentang sesuatu hal. Ketiga, pikiran dan tindakan ekstrem subur karena tak diperkenalkannya sastra dalam sistem pendidikan sejak dini sampai perguruan tinggi. Keempat, tidak adanya kegiatan seni-budaya yang menghadang laju penyebaran pikiran dan tindakan ekstrem.

Dalam pandangan Hairus Salim institusi pendidikan kini menjadi medan kontestasi antara para penganjur ekstrimisme dan mereka yang menganjurkan hidup berdampingan secara damai dalam pusparagam pandangan keagamaan. Dengan demikian, institusi pendidikan, terutama yang dikontrol negara adalah institusi yang gagal dijadikan media penyebaran pandangan keagamaan dan pusparagam kehidupan yang toleran atau nir-kekerasan. Para pengambil kebijakan negara nampaknya sangat terlambat sadar bahwa institusi ini harus menjadi garda depan dalam pandangan tentang pentingnya kehidupan yang toleran meski peserta didik dari latar belakang ideologi atau pandangan keagamaan yang berbeda.

Saya ingin memasuki perdebatan tentang ekstrimisme dalam pemahaman keagamaan yang telah dipaparkan oleh Hairus Salim lewat sudut pandang berbeda. Jika Hairus Salim menyoroti tentang empat hal yang bisa membendung ekstrimisme dalam kehidupan keagamaan, maka saya ingin menggesernya ke kontestasi ideologi, yaitu pertarungan antara ideologi nasionalisme sekuler di satu sisi dan ideologi yang ingin menegakkan khilafah islamiyah di sisi yang lain. Saya sengaja tak membicarakan tentang pandangan nasionalis-religius yang didorong dengan sangat kuat oleh Nahdlatul Ulama dan sebagian warga Muhammadiyah karena pandangan ini telah cukup banyak dibahas dengan jelas.

Ilustrasi Oleh Moch Dzikri Hendika

Sesempit pandangan saya, pemikiran dan perilaku ekstrim dalam agama hanya bisa muncul dari ketidakmampuan negara dan aktor-aktor masyarakat sipil dalam mendefinisikan-ulang dan mengaktualisasikan secara terus menerus nasionalisme sekuler demi memenuhi syarat dasar dari berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai kelompok etnis, agama, atau ideologi tertentu di Indonesia. Partai politik, lembaga kebudayaan, institusi pendidikan swasta, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok keagamaan minoritas semacam Hindu, Kristen, dan Katolik hanya sedikit terdengar suaranya di tengah-tengah perdebatan seru antara mereka yang setuju dengan pembubaran HTI dan penentangan khilafah islamiyah dan mereka yang menentang pembubaran HTI dan mendukung khilafah islamiyah. PDI-P dan seluruh lembaga yang bernaung di bawahnya harus disebut jelas karena merekalah yang menjadi representasi politik dari paham nasionalisme sekuler yang tentu saja menjadi sasaran para penganut keagamaan ekstrem dalam wujud khilafah islamiyah.  Ketidakmampuan PDI-P dan kelompok nasionalis sekuler lain yang akhirnya menjadikan kelompok-kelompok nasionalis relijius tampak sebagai pemain tunggal dalam menghadapi penguatan gejala ekstrimisme agama di Indonesia.

Kegagalan kaum nasionalis sekuler ini berasal dari kerapuhan empat titik penopang orientasi kerja kaum nasionalis sekuler. Pertama, ketidakmampuan para penganjur nasionalisme sekuler dalam menurunkan pandangan ideologinya (Pancasila dan UUD 1945) dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan yang segaris dan seirama dengan ideologi tersebut. Bagian ini sangat mudah dikenali dari konsesi-konsesi pengelolaan sumberdaya alam yang masih banyak dikuasai asing, makin lebarnya jurang antara kaum kaya dan kaum miskin, marjinalisasi kaum tani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota dan desa yang menjadi konstituen dari ideologi nasionalis sekuler, serbuan budaya asing secara massif dan meluntur serta hilangnya produk-produk kebudayaan nasional. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi faktor pendorong paling besar dari kegoyahan mereka pada paham kebangsaan yang menjanjikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsentrasi sumberdaya ekonomi-politik bangsa hanya pada segelintir elitenya kemudian menjadi pengipas kebencian pada ketidakberuntungan mereka secara ekonomi dan sosial. Dengan makin lemahnya relasi kultural dan ideologi mereka dengan paham kebangsaan, maka konversi mereka pada ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 jadi makin lancar.

Kedua, tidak adanya ideolog kaum nasionalis sekuler yang memiliki kemampuan untuk membaca persoalan-persoalan kebangsaan kontemporer dan menempatkannya secara strategis sebagai isu kaum nasionalis sekuler. Para ideolog nasionalis sekuler seperti Ikrar Nusa Bakti dan Cornelis Lay tak mampu memikul tanggungjawab sebagai seorang ideolog bagi PDI-P selaku partai nasionalis sekuler dalam mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Mereka terbukti tak tanggap merespons kekuatan-kekuatan dan paham transnasional seperti ajaran dan pengikut khilafah yang beroperasi di Indonesia dan menciptakan berbagai macam keresahan di masyarakat. Di luar privilese pribadi karena punya kedekatan dengan elite partai atau kekuasaan, para ideolog nasionalis sekuler ini tidak memiliki kemampuan dalam pelembagaan ideologi lewat berbagai institusi sosial, situs dan ritus yang dulu diwariskan para pendiri bangsa.

Dalam menyikapi isu-isu panas seperti menguatnya terorisme berbasis agama, menguatnya pandangan keagamaan yang menoleransi tindakan-tindakan ekstrem yang meresahkan warga negara atau kelompok masyarakat lain, para ideolog ini mestinya membangun institusi pendidikan ideologi bukan hanya bagi partai namun juga bagi institusi nasionalis sekuler non-partai (lembaga kebudayaan, ormas, dan sekolah biasa). Di sekolah ideologi itulah berbagai persoalan kebangsaan kontemporer digodok atau dirumuskan, lalu dicari penyelesaian masalahnya baik lewat pemanfaatan situs dan ritus yang sudah ada sejak awal berdirinya republik atau menciptakan ritus dan situs baru yang menjadi instrumen penyelesaian persoalan kebangsaan. Namun jangankan melakukan pembacaan terhadap persoalan kebangsaan dewasa ini, sekolah ideologi yang mereka bangun hanya dikerjakan menjelang pemilu atau pilkada dan hanya berorientasi pada kemenangan elektoral tanpa menyentuh persoalan-persoalan kebangsaan yang lebih substantif.

Ketiga, semakin hilang atau lunturnya ritus-ritus nasionalisme sekuler yang banyak diambil alih oleh negara yang meskipun saat ini dikuasai oleh kaum nasionalis (PDI-P), tapi sudah terjebak sifat-sifat negara seperti menjadi birokratis, miskin inisiatif, serta mengalami de-kontekstualisasi. Contohnya: perayaan hari-hari nasional sekarang lebih banyak diorkestrasikan oleh negara. Perayaan hari kemerdekaan kini kehilangan relevansinya dan hanya menjadi tindakan seremonial karena tidak berakar pada konteks sosial-budaya masyarakatnya. Di saat yang bersamaan, organisasi kemasyarakatan yang punya afiliasi ideologis dengan kaum nasionalis sekuler tak mampu merebut atau memiliki variasi peringatan hari-hari nasional sebagai salah satu keunikan kegiatan kultural mereka. Anehnya, kelompok-kelompok marjinal yang berusaha dibumihaguskan oleh rezim ekstraktif dan infrastruktur sekarang ini justru memiliki kreatifitas luar biasa dalam memakna simbol, situs dan ritus-ritus nasionalisme sesuai dengan konteks persoalan mereka. Para petani pegunungan Kendeng, Urutsewu, Ciremai mampu menunjukkan dirinya lebih cinta tanah-air dibandingkan dengan para pengambil kebijakan negara. Begitu juga dengan warga Bali yang sedang berjuang keras menolak reklamasi Teluk Benoa. Di sisi lain, PDI-P sebagai partai pendukung pemerintahan sekarang terkesan tak mau mengambil sikap aktif terhadap basis massa mereka sendiri.

Institusi pendidikan kaum nasionalis sekuler juga lebih cenderung dikuasai oleh negara. Yang menyedihkan, dalam prakteknya institusi pendidikan mulai PAUD hingga pendidikan tinggi tersebut justru dijadikan ajang pertarungan berbagai kelompok ideologi, termasuk yang paling ramai antara kubu khilafah islamiyah dan nasionalis, baik yang relijius maupun yag sekuler. Di era Sukarno, institusi pendidikan Taman Siswa, padepokan-padepokan budaya dan kelompok-kelompok masyarakat adat membangun tautan ideologinya dengan apa yang kini disebut nasionalisme sekuler (Pancasila dan UUD 1945). Sayangnya, di era kediktatoran Soeharto institusi pendidikan yang menjadi corong dari ideologi nasionalisme sekuler ini dihancurkan atau mengalami depolitisasi dengan tujuan hanya mengabdi pada kepentingan rezim militer yang fasis dan kemaruk meski sama sekulernya. Setelah dihancurkan atau mengalami depolitisasi, di era reformasi sampai sekarang institusi-institusi pendidikan dan kebudayaan ini tak mampu hidup kembali atau hidup segan mati tak mau. Kalau pun masih ada kelompok masyarakat adat yang merasa menjadi bagian dari NKRI, mereka tidak punya afiliasi kultural dengan kaum nasionalis sekuler.

Keempat, situs-situs kaum nasionalis sekuler mengalami kehancuran, dibiarkan merana, atau pemeliharaannya dikuasai hanya oleh negara. Sangat sedikit—jika tidak dikatakan tidak ada—organisasi sosial yang memiliki kemampuan dalam pengelolaandan rasa memiliki situs-situs tersebut. Kesakralan mitos gunung Kendeng, tanah Urutsewu, sekalipun menjadi bagian tak terpisahkan dari penghuninya, dihancurkan oleh industrialisasi dan pencaplokan oleh pihak-pihak yang terikat secara sosio-kultural dengan tempat itu. Taman Makam Pahlawan sipil maupun militer semakin sepi pengunjung. Kaum nasionalis sekuler non partai di luar kelompok-kelompok marjinal yang dihajar negara tak mampu menyediakan baik narasi baru maupun memberi ruang reorientasi dan revitalisasi situs itu dalam konteks kehidupan masa sekarang. Semakin jauhnya orang dari museum, situs perang dan diplomasi kemerdekaan, rumah-rumah bersejarah sampai pasar tradisional yang memberi andil pada peran masyarakat sipil dalam perjuangan merebut kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan adalah bukti dari ketidakmampuan kaum nasionalis sekuler ataupun para pemegang kekuasaan negara dalam mendeligitimasi paham keagamaan ekstrem.

Dengan mengacu pada kerapuhan empat titik penopang orientasi kerja kaum nasionalis sekuler itu, maka publik bisa memperkirakan suramnya masa depan ideologi nasionalisme sekuler dalam kontestasinya dengan paham keagamaan yang mengabsahkan perilaku ekstrim. Tak hanya menjadi korban pertama seandainya kelompok-kelompok keagamaan ekstrim itu berhasil mendominasi panggung nasional, mereka juga harus bersiap gagal dalam pertarungan elektoral pada 2019 dengan semakin banyaknya basis massa mereka yang berpindah ke barisan nasionalis relijius yang dimotori oleh sebagian besar warga NU dan sebagian warga Muhammadiyah. Saya tidak tahu siapa yang harus disalahkan dari keadaan menyedihkan yang dialami oleh kaum nasionalis sekuler ini: apakah para ideolog, elite partai seperti PDI-P, lembaga-lembaga adat, ataukah kelompok-kelompok keagamaan minoritas dan kaum nasionalis pada umumnya yang tak mampu secara cerdik memainkan peran mereka dalam kontestasi ideologi yang sekarang sedang kencang-kencangnya. Daripada menebak-nebak atau membangun asumsi, mari kita lihat perkembangan selanjutnya.

Dwi Cipta
Dwi Cipta
Penulis cerita dan esai. Belajar menulis dan menerjemah secara otodidak. Kini sedang belajar di dunia penerbitan dengan ikut mendirikan dan menakhodai Literasi Press.

Comments are closed.