Solidaritas Negara-negara Selatan: Proposal Samir Amin
Feb 21, 2017
Pengalaman, Posisionalitas dan Kekuasaan
Mar 9, 2017

Risiko Sistemik dan DP0%

IP

Tulisan di IndoProgress (IP) ini, betapapun berusaha kritis, dalam pandangan saya masih terperangkap dalam logika ekonomi pasar, atau kalau dalam masa sekarang, logika ekonomi Neoliberal, yaitu skema yang memberikan kebebasan kepada individu dalam kerangka hak privat, pasar, dan perdagangan bebas. Ini misalnya terlihat dari bagian:

Pilihan menurunkan tingkat suku bunga KPR sesungghunya cenderung lebih realitis, ketimbang usulan program Uang Muka (Down Payment/DP) nol rupiah yang ditawarkan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur Jakarta beberapa waktu lalu. DP 0% ini berpotensi mengganggu sistem makro prudential, karena dapat meningkatkan risiko sistemik, walaupun dimungkinkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.18/16/PB/2016 tentang rasio loan to value untuk kredit properti dan rasio financing to value untuk pembiayaan properti, khususnya untuk program penyediaan rumah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 17.

Di media sosial “semi tertutup/terbuka” seorang kolega bertanya: “Menurut tulisan ini skema DP 0% dpt mengganggu sistem makro prudential krn meningkatkan resiko sistemik. Sayangnya tidak dijelaskan apa dan bagaimana resiko itu terjadi. Adakah yg bisa menjelaskan?

Dalam hemat saya, inilah salah satu poin penting dalam perdebatan ekonomi kontemporer. Apa itu risiko sistemik? Status ini akan mencoba mengurainya terutama berdasarkan pandangan-pandangan yang saya peroleh dari beberapa buku David Harvey.

“Risiko sistemik” adalah istilah sebagai jawaban yang diberikan oleh para ekonom terutama dari LSE (London) kepada Ratu Inggris ketika terjadi krisis ekonomi di sekitar 2008. Sang Ratu bertanya, kira-kira, gimana mungkin kalian para ekonom tidak bisa melihat datangnya krisis ini?

Para ekonom itu kemudian berkumpul dan setelah enam bulan mikir, mereka memberikan satu jawaban kepada Ratu bahwa mereka memang tidak melihat datangnya sesuatu yang mereka sebut sebagai “systemic risk”. Dari sinilah, dugaan saya, istilah risiko sistemik itu menjalar kemana-mana, sehingga sampai dalam tulisan seperti di IP tersebut. Tidak aneh, seperti halnya penjelasan para ekonom LSE (setidaknya itu yang saya tangkap via karya-karya Harvey), tulisan di IP itupun tidak benar-benar dengan jelas menjelaskan apa dan mengapa muncul krisis yang ia sebut sebut sebagai “risiko sistemik”.

Harvey memberikan penjelasan runtut dalam berbagai bukunya (misalnya menyebut beberapa saja: The Limits to Capital, Enigma of Capital, dan The New Imperialism). Penjelasan Harvey terutama bertumpu pada identifikasi terhadap kontradiksi internal yang ada dalam kapitalisme dimana ia melihat secara periodik terjadi krisis. Ia menyebut krisis-krisis itu sebagai krisis pertama, kedua, dan ketiga. Apa itu penjelasan masing-masing krisis, saya tidak/belum punya waktu membuat satu penjelasan yang mamadai. Namun saya pernah mencoba mengaplikasikannya untuk membaca kapitalisme dalam industri ekstraktif di Indonesia yang dapat dibaca dalam tulisan di link ini.

Kalau kita megikuti cara berfikir Harvey, maka “risiko sistemik” yang disebutkan dalam tulisan di IP itu sangat dekat hubungannya dengan krisis model kedua dalam kontradiksi internal kapitalisme seperti yang disebutkan Harvey, yaitu krisis yang terjadi dalam sektor kapitalisme finansial. Bagaimana itu bisa terjadi?

Kapitalisme finansial adalah sektor yang penuh dengan spekulasi, dalam konteks ini yaitu skema ekonomi macam kredit yang meskipun secara pertimbangan ekonomi untung-rugi tidak masuk akal (tidak menguntungkan bagi pemilik modal), tapi tetap diteruskan karena situasi pasar, karena berbagai hal, lagi baik. Dalam kasus DP 0%, situasi pasar lagi baik, terkonstruksi selain karena muncul dalam program kampanye di Pilgub DKI 2017, juga karena anak muda millenial mendambakan rumah. Kira-kira begitu.

Sekarang masuk ke permasalahan DP%. Apakah itu mungkin? Kalau rasionalitas yang dipakai adalah rasionalitas kapitalisme, rasionalitas untung-rugi, rasionalitas Neoliberalisme, macam yang dicoba dijelaskan oleh tulisan di IP itu, setidaknya menurut tulisan di IP itu “dapat meningkatkan risiko sistemik.” Kalau yang dipakai adalah rasionalitas kapitalisme macam sektor perbankan, misalnya saja dengan memperpanjang jangka kredit, kalau memang pada dasarnya proyek ini tidak menguntungkan dalam perhitungan untung-rugi kapitalis, maka itu adalah bom waktu. Dalam investasi yang tidak menguntungkan, maka setiap perolehan dari pembayaran kredit harus diinvestasikan lebih lanjut supaya sistem sirkulasi kapital berjalan, meski pada saat yang bersamaan ia memperbesar gelembung-kosong pusaran sirkulasi kapital yang tak menguntungkan. Ini bertentangan dengan hakikat kapitalisme yang mengandaikan sirkulasi kapital untuk memperoleh nilai-lebih bagi kapitalis. Gelembung inilah yang suatu ketika akan meledak dan termanifestasikan dalam krisis ekonomi.

Tetapi, DP0% mungkin dilaksanakan kalau kita membawanya keluar dari skema kapitalisme, lebih spesifik, keluar dari skema Neoliberalisme. Seperti halnya reforma agraria atau pengakuan hak masyarakat adat atas berbagai kawasan hutan adat, subyek dari kampanye ini (warga pedesaan/petani tuna kisma dan masyarakat adat) tidak membayar untuk memperoleh hak atas tanah. Ini tidak rasional dalam rasionalitas kapitalisme, atau dalam bentuk spesifiknya, Neoliberalisme. Tapi bisa dilaksanakan, negara langsung mengintervensi dengan memberikan hak atas tanah kepada para subyek itu. Ada berbagai kondisi memang, asumsi dasarnya kira-kira begitu.

Sekarang, apakah itu yang dimaksud dalam DP0% dalam kampanye Pilgub DKI 2017? Kalau memang itu, ya jangan bawa ke rasionalitas kapitalisme, ekonomi pasar, dan Neoliberalisme. Keluarkan dari sana, baru diskusi bisa maju. Bagaimana caranya?

Misalnya, identifikasi tanah-tanah aset Pemprov DKI yang masih belum dipakai, bangun rumah-rumah di sana dengan dana APBD, dan kemudian bagi-bagikan, atau jual dengan harga miring kepada yang paling berhak. Harga miring akan muncul dari nilai harga tanah yang tidak membeli itu, karena dia adalah milik Pemprov DKI yang diberikan kepada rakyat. Dari situ potongan harga bisa timbul. Inilah bentuk “intervensi negara”. Tugas/fungsi/tujuan negara memang itu kan (“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,” dst.)?

Tapi ini bisa memicu perpindahan orang yang lebih masif ke DKI Jakarta, karena orang-orang yang mendambakan rumah melihat peluang mewujudkan mimpinya dalam skema ini. Untuk mencegah perpindahan orang yang lebih masif itu, hal yang sama yaitu membagi-bagi tanah-tanah negara kepada yang berhak, harus dilakukan di banyak tempat yang lain. Ada banyak tanah-tanah negara yang bisa dibagi-bagi kepada rakyat, misalnya tanah-tanah Perhutani dan tanah-tanah Perkebunan-Perkebunan.

Kalau mau, program ini bisa diperluas, misalnya saja, dengan membagi-bagi tanah-tanah yang haknya terkonsentrasi di tangan para konglomerat macam Sandiaga Uno yang bergelimang harta kepada mereka yang berhak. Karena kehidupan ini benar-benar tidak adil kalau orang macam Sandiaga Uno bergelimang harta sementara banyak rakyat menderita. Padahal, baik Sandiaga Uno dan rakyat-rakyat yang menderita itu, sama-sama pekerja keras.

Comments are closed.