Danau Toba, Apa yang Mau Dibangun?
Mar 18, 2016
Akasa Memimpikan Perubahan
Mar 20, 2016

Relokasi Bukit Duri Melanggar Hukum

Pertemuan warga Bukit Duri dengan pihak Pemprov DKI. (Foto: Ipung Ratna Mutokharoh).

 

Pertemuan warga Bukit Duri dengan pihak Pemprov DKI. (Foto: Ipung Ratna Mutokharoh).

Pertemuan warga Bukit Duri dengan pihak Pemprov DKI. (Foto: Ipung Ratna Mutokharoh).

RELOKASI tahap kedua dipemukiman bantaran Kali Ciliwung akan dilaksanakan pada Mei 2016 mendatang. Hal ini terungkap dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri atas undangan dari walikota Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Maret 2016. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa relokasi akan tetap berlanjut meski beberapa warga menolak dengan alasan mempertimbangkan anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian nasional. Selain itu, ada juga warga yang tetap menuntut ganti rugi terhadap tanah-tanah milik warga.

Perlu diketahui bahwa proyek yang dalam bahasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta disebutkan sebagai “relokasi,” pada dasarnya bentuknya adalah penggusuran yang dilakukan terhadap warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Dalam kenyataan di lapangan, penggusuran ini dilakukan dengan kekerasan seperti yang menimpa warga Kampung Pulo pada Agustus 2015 yang lalu, atau warga 3 RT di Kelurahan Bukit Duri pada awal tahun ini.

Penggusuran ini merupakan kelanjutan dari program normalisasi Kali Ciliwung sebagai program yang menurut pemerintah adalah cara untuk mengatasi banjir. Pada tahap kedua di Kelurahan Bukit Duri ini, jumlah bidang tanah dengan bangunan-bangunan di atasnya yang akan digusur adalah sebanyak 135 bidang. Perinciannya adalah di RW 09 09 sebanyak 4 bidang, RW 010 sebanyak 107 bidang, dan RW 011 sebanyak 24 bidang. Untuk RW 012 belum bisa direlokasi karena peta bidang di RT 1 dan RT 2 belum selesai. Warga yang akan direlokasi akan dipindahkan ke Rusunawa (rumah susun sewa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Demikianlah informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah dalam pertemuan di Kelurahan Bukit Duri tersebut.

Sebelumnya, pada Januari 2016 yang lalu, 3 RT (yaitu RT 011, 012, dan 015 di RW 010) Kelurahan Bukit Duri sudah lebih dulu direlokasi ke rusunawa Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dan Rusunawa Pulogebang. Ada sebanyak 97 bidang yang dieksekusi pada Selasa 12 Januari 2016. Proses penggusuran itu sendiri berisi tindak kekerasan dengan munculnya pemukulan terhadap aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Relokasi tahap kedua ini sempat tertunda karena ketersediaan unit rusunawa.

Menurut Lurah Bukit Duri, Mardi Youche, dalam relokasi ini tidak ada pergantian, kecuali bagi mereka yang memiliki sertifikat tanah. Itupun harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mardi Youche juga mengatakan pada warga yang hadir bahwa warga yang sudah tinggal di rusunawa Cibesel dan Pulogebang merasa nyaman. Hal ini bertentangan dengan pengakuan warga yang tinggal di rusunawa terhadap penulis bahwa mereka merasa tidak nyaman tinggal di rusunawa. Penghasilan mereka yang tinggal di rusunawa menurun karena usaha yang mereka kerjakan sebelumnya di Bukit Duri sudah tidak bisa lagi dikerjakan di rusunawa.

Dalam pertemuan di aula Kelurahan Bukit Duri itu, Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, mengatakan warga diberi waktu satu bulan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh rusunawa. Warga yang memiliki sertifikat tanah juga diminta segera mendaftarkan diri ke pihak Kelurahan Bukit Duri untuk pengajuan ganti rugi. Setelah itu, sertifikat tanah yang terdaftar di Kelurahan akan diverifikasi oleh BPN.

Menurut Tri Kurniadi, berdasarkan pendataan yang dilakukan pemerintah, hampir seluruh bidang tanah di bantaran Kali Ciliwung berstatus sebagai tanah negara yang tak seharusnya dijadikan tempat tinggal. Namun, baik pada sosialisasi baru-baru ini maupun sosialisasi sebelumnya di 3RT di RW 010, pihak pemerintah daerah yang hadir tidak pernah menjelaskan apa yang di maksud dengan “tanah negara”. Tri Kurniadi juga mengatakan “bahwa relokasi tidak dapat ditunda, suka tidak suka mau tidak mau.” Pihak pemerintah tidak peduli dengan permintaan warga yang ingin relokasi ditunda terkait dengan kepentingan akses anak-anak warga ke sekolah, dimana pada masa-masa ini anak sekolah semakin mendekati waktu ujian nasional. Pindah tempat tinggal akibatnya adalah semakin susahnya akses ke sekolah anak-anak. Sang Walikota memberikan permisalan bahwa kalau warga bisa membawa koper dari kampung ke Jakarta, seharusnya warga juga bisa pindah dari Bukit Duri ke Rawa Bebek.

Pada dasarnya, warga tidak menolak program pemerintah terkait normalisasi Kali Ciliwung. Namun warga mengharapkan kebijakan yang adil. Warga juga resah karena harus menyewa di rusunawa. Demikian Amaru (60th), salah seorang warga dari RW 011. Ia menambahkan bahwa pada dasarnya setiap objek untuk kepentingan umum harus mendapatkan ganti rugi. Hampir semua warga dari 3 RW yang akan direlokasi tidak memiliki sertifikat, namun rata-rata warga membeli lahan tersebut dengan disertai bukti berupa akta jual-beli, kwitansi, dan beberapa bukti yang memperlihatkan kepemilikan mereka terhadap tanah yang mereka tempati. Ia juga menyampaikan bahwa banyak dari warga yang sudah tinggal selama 60 tahun di Bukit Duri.

Argumentasi Amaru ini bisa dipahami karena menurut UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bukan hanya tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat saja yang diakui. Namun juga tanah dengan bukti kepemilikan seperti akta jual-beli dan verponding Indonesia. Bahkan lebih jauh, pada pasal 26 Peraturan Presiden (Perpres) No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa [P]embuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.” Artinya, bukti kepemilikan dengan pernyataan tertulis dengan syarat seperti di atas juga diakui.

Dengan demikian, dengan hanya membuka kesempatan untuk diverifikasi oleh BPN hanya bagi bentuk kepemilikan sertifikat, maka sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI dan jajarannya, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (UU No 12/2012 dan Perpres 71/2012), dimana seharusnya sebagai aparat negara justru merekalah yang pertama sekali wajib untuk menegakkannya.[]

Ipung Ratna Mutokharoh
Ipung Ratna Mutokharoh
Warga Bukit Duri.

Comments are closed.