Pernyataan Para Kartini Pegunungan Kendeng
Apr 21, 2015
SEPASANG MATAMU
Apr 21, 2015

Program Sosial: Program Merawat Daya Beli Tanpa Emansipasi

Ubadillah*

KEADILAN sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam hal apapun memang sudah tegas mendasari berdirinya Republik Indonesia. Namun, ketika keadilan sosial diterjemahkan oleh rezim yang tengah berkuasa dengan membariskan rakyat pada deretan pengantri bantuan sosial, itu tindakan keliru.

Saat pengurangan—atau lebih tepatnya pencabutan bertahap—subsidi BBM demi menjaga kondisi fiskal negara dipilih sebagai solusi paling baik, fenomena baris-berbaris itu dapat mudah dijumpai di kantor pos dan kantor kelurahan. Merawat daya beli masyarakat miskin sebagai golongan yang paling terpukul oleh kebijakan ini menjadi argumentasi utama dua rezim kabinet belakangan, dipelopori Kabinet Indonesia Bersatu dan kemudian tetap dirawat dan dijalankan secara konsisten oleh rezim Kabinet Kerja.

Keadilan sosial dalam Pancasila adalah frase yang memuat koherensi dari pelbagai konsep yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:“mencerdaskan kehidupan bangsa” berarti negara berkewajiban membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan dan pembodohan;“kemerdekaan adalah hak semua bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” berarti negara harus membebaskan rakyat dari pembudakan oleh pihak mana pun, baik pembudakan oleh ketimpangan struktur ekonomi, bahkan pembudakan oleh negara sekalipun;“memajukan kesejahteraan umum” mengharuskan negara membebaskan kehidupan rakyat Indonesia dari jeratan kemiskinan yang sistemik.Republik ini memang didirikan atas dasar semangat emansipasi, ditujukan untuk mengemansipasi—dan membentuk negara Indonesia pun bermaksud menjadikan negara sebagai agen emansipasi.

Agar lebih jelas mengartikan emansipasi, baiknya dihadirkan definisi yang dicuplik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengatasi persinggungan ideologis yang bisa jadi mendasari sebuah definisi. KBBI bisa dianggap definisi resmi negara karena penyusunannya di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana tertulis bahwa emansipasi adalah ‘pembebasan dan penyamaan derajat’.Contoh klasik nan populer yang juga dicontohkan KBBI adalah emansipasi wanita yang menokohkan Kartini sebagai simbolnya.

Definisi jelas bukan titik henti untuk memahami sebuah kata, justru definisi adalah terminal pemberangkatan menuju pemahaman yang mendalam tentang sebab sosial-historis penggunaan sebuah kata. Penggunaan kata emansipasi menandakan dalam dunia sosial objektif terdapat sebuah relasi yang tidak setara yang salah satu di antara dua pihak yang terlibat menjalankan koersi. Dalam artikulasi transitifnya (transitif= kata kerja yang membutuhkan objek) diilustrasikan dengan penggunaan verba mendominasi-didominasi, menjajah-dijajah, atau memerintah-diperintah. Layaknya emansipasi wanita sebagai upaya pembebasan wanita dari dominasi laki-laki yang disokong sistem sosial patriarkat-feodalistik, emansipasi rakyat Indonesia adalah pembebasan rakyat Indonesia dari pihak-pihak yang menguasai dan mengeksploitasi apa saja yang bisa dieksploitasi untuk kepentingannya sendiri dengan mendayagunakan kekuasaan politik yang dipegang negara Indonesia.

Dengan mencanangkan dan menjalankan program pembangunan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai pada masa Kabinet Indonesia Bersatu berkuasa atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, pemerintah merasa sudah mengartikulasikan keadilan sosial dalam bentuk praktik kebijakan.

Padahal, di saat yang sama, pemerintah tetap merawat kesenjangan dan ketimpangan yang sengaja diciptakan oleh struktur ekonomi untuk merawat rakyat Indonesia sebagai konsumen yang taat membeli. Mencanangkan swasembada beras tapi rajin menanam fondasi pabrik di sawah. Mencanangkan pembangunan 1001 waduk sebagai bagian dari sistem irigasi nasional tapi rajin mengonversi sawah yang akan diairi menjadi bangunan properti. Paham bahwa air adalah sumber kehidupan dan bagian dari komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak tapi ringan tangan memberi izin privatisasi air dan mengeksploitasi pegunungan yang menjadi cawan air menjadi penambangan mineral.

Kebijakan yang saling kontraproduktif inilah yang dapat dibaca sebagai tanda bahwa pemerintah seolah-olah mengemansipasi untuk menjaga legitimasinya dalam mendominasi rakyat dalam barisan yang patuh dan tertib.Program sosial yang dilaksanakan tanpa diikuti restrukturisasi sistem ekonomi hanya akan menghasilkan kegagalan membebaskan rakyat dari dominasi. Bahkan hanya merawat dan mendidik rakyat untuk menjadi pembeli.

Jejaring partikelir yang sangat kuat mempengaruhi, bahkan menentukan, pengambilan keputusan oleh pemerintah memang membutuhkan konsumen yang loyal dan kian bertumbuh agar kegiatan akumulasi kapitalnya tetap terawat.Dengan begitu investor pun berdatangan untuk dengan serakah mengisap lagi pundi-pundi kekayaan rakyat Indonesia.

Bukankah dalam orasi politiknya, rezim yang tengah berkuasa pun mengambil inspirasi dari ajaran Sukarno tentang berdikari. Sebelum memimpikan rakyat yang berdikari haruslah pemerintah negara berdikari terlebih dahulu dengan mengemansipasi dirinya dari kekuatan-kekuatan yang selama ini ambil bagian dalam perumusan dan memanfaatkan infrastruktur paling mendasar dalam kehidupan ekonomi sebuah negara, yaitu regulasi, untuk kepentingannya sendiri. Jika tidak, rakyat yang harus merugi dua kali: dieksploitasi pemegang kapital lewat tangan negara sendiri. Merugi itu sudah terbukti selama ini![]

*penulis adalah alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

21 April 2015

Comments are closed.