Krisis Ekonomi Indonesia
Pembangunan Infrastruktur sebagai Spatial Fix, Temporal Fix, dan Spatio-temporal Fix dalam Krisis Ekonomi Indonesia
Nov 23, 2017
Menguak Fenomena Marjinalisasi Guru Sebuah Refleksi Kritis
Menguak Fenomena Marjinalisasi Guru: Sebuah Refleksi Kritis
Dec 2, 2017

Petak Umpet Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah

Ilustrasi Oleh: Moch Dzikri Hendika

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sudah dekat. Kalau dihitung-hitung, tinggal dalam hitungan bulan saja hajatan politik ini akan digelar di seantero Jawa Tengah. Tapi sampai hari ini belum ada kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara jelas mendeklarasikan diri dan menggalang dukungan di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Mereka semua bergerak seperti ular kadut: sembunyi-sembunyi, melipir, dan menghindari sorotan publik Jawa Tengah yang selama beberapa tahun terakhir banyak dikecewakan oleh tindakan dan kebijakan Gubernur incumbent, Ganjar Pranowo.

Fenomena sepinya isu Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur ini mirip dengan permainan petak umpet yang dulu sangat dikenal di kalangan anak-anak di wilayah Jawa Tengah. Memang ada beberapa politisi atau orang-orang yang dianggap tokoh berpengaruh yang mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur. Nama-nama seperti Gubernur petahana Ganjar Pranowo, Bupati Kudus Musthofa, sampai Sudirman Said dan Marwan Jakfar disebut-sebut akan maju dalam perhelatan pemilihan Gubernur di Jawa Tengah. Namun tokoh yang digadang-gadang oleh politisi dan partai ini terkesan hati-hati dan tak mau menyentuh isu-isu krusial seperti geger pembangunan pabrik semen, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan kebijakan-kebijakan infrastruktur yang massif di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang mengiringinya, tidak ada satu pun dari calon gubernur dan wakil gubernur itu yang menjanjikan kebijakan progresif seperti penghentian reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pertarungan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Padahal, sikap dan pilihan kebijakan progresif inilah yang ditunggu-tunggu oleh publik yang sudah geram dengan janji-janji kosong gubernur Ganjar Pranowo di masa kampanyenya.

Sependek pengetahuan saya, fenomena sepinya hajatan Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah ini  dipengaruhi atau diakibatkan oleh tiga hal.

Pertama, para calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah sangat sadar kalau ledakan persoalan agraria dan perampasan ruang hidup warga Jawa Tengah yang massif selama empat tahun terakhir ini melahirkan intensitas solidaritas dan komunikasi yang tinggi di antara warga Jawa Tengah di daerah-daerah yang terpisah. Solidaritas dan frekuensi komunikasi yang intens ini secara perlahan-lahan merakit agenda-agenda yang menjadi kepentingan mereka bersama. Siapa pun Cagub dan Cawagub yang mendeklarasikan diri dan mencoba menggalang dukungan akan berhadapan dengan jejaring gerakan sosial yang terikat erat dengan konstituen-konstituen aktif dalam Pemilihan Gubernur itu. Mencalonkan diri tanpa kesiapan berkomunikasi dengan warga Jawa Tengah yang sedang menghadapi persoalan agraria, lingkungan, dan ekonomi sehari-hari ini akan membuat mereka tampak lebih menyedihkan dari kerbau yang tolol.

Ketidaksiapan para politisi ketika akan berhadapan dengan rakitan agenda bersama berbagai kelompok masyarakat di Jawa Tengah ini hanya bisa terjadi karena para calon pemimpin daerah ini merupakan produk dari sistem politik yang tak pernah mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya. Sudah menjadi pengetahuan umum kalau kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang ada hanyalah sebarisan politisi yang dididik dan dibesarkan dalam lingkungan politik Orde Baru yang elitis dan Orde reformasi yang tak punya visi yang jelas. Walaupun Jawa Tengah dianggap sebagai kandang Banteng sejak era pemilu 1955, namun para Cagub dan Cawagub yang isi otaknya hanya dipenuhi ambisi bagi-bagi kekuasaan untuk segelintir orang ini tak pernah bisa menyelami pikiran massa dan bertindak sesuai dengan garis massa banyak tersebut.

Kedua, sebagai implikasi dari meledaknya kasus-kasus agraria dan lingkungan di Jawa Tengah serta kebijakan industrialnya, lahir banyak organizer-organizer massa yang kreatif dan memiliki pusparagam strategi dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat dimana mereka menjadi bagian organiknya. Sebagian besar di antara para organizer ini berusia muda dan memiliki ide-ide kreatif. Mereka juga relatif tak punya ketergantungan ekonomi-politik dengan partai-partai atau para politisi yang mulai dianggap membusuk. Merekalah yang bisa menyelami pikiran dan bertindak sesuai dengan garis yang ditentukan oleh massa banyak itu. Para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berani mendeklarasikan diri bukan tidak akan mudah melenggang dan mendapatkan dukungan cuma-cuma dari basis massa yang diam dan dianggap senang diberi pilihan-pilihan jadi.

Bila ada Cagun dan Cawagun yang punya nyali untuk secara nyata memenangkan hati publik Jawa Tengah, mereka tentu akan berhadapan dengan organizer-organizer masyarakat itu, dipaksa menyesuaikan agenda-agenda ekonomi-politik-budaya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan mengutamakan kebijakan-kebijakan yang tak hanya menjadi agenda partai yang kini telah terpisah jauh dari konstituennya namun juga memikirkan agenda-agenda masyarakat secara umum. Para politisi dan kaki-tangannya bisa saja memiliki sumberdaya finansial dan lain-lainnya untuk meraih kemenangan elektoral di bilik suara. Namun rasanya mereka ketinggalan jauh dengan para organizer lapangan yang sekarang aktif menyuarakan kepentingan masyarakatnya sendiri mauapun dalam berjejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah serupa. Meyakinkan orang-orang semacam organizer yang lahir selama empat tahun terakhir meledaknya konflik-konflik agraria dan lingkungan di Jawa Tengah ini lebih sulit dibandingkan tindakan-tindakan politik praktis yang cenderung transaksional.

Ketiga berkaitan dengan sepinya perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah adalah belum munculnya calon gubernur atau wakil gubernur dari kalangan masyarakat yang selama ini dipinggirkan oleh kebijakan ekonomi-politik-budaya gubernur petahana. Tidak munculnya calon pemimpin Jawa Tengah yang punya akar kuat di masyarakatnya, punya keberpihakan yang jelas sekaligus bisa memahami pikiran massa dan bertindak sesuai garis massa ini mau tidak mau menjadi lubang kelemahan yang tampak menganga dari satu lanskap gerakan sosial yang intens di Jawa Tengah selama empat tahun terakhir. Bisa saja tidak adanya pembicaraan tentang pentingnya melahirkan pemimpin yang bisa mewadahi kepentingan-kepentingan mereka ini disebabkan oleh terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran mereka dalam mengursi berbagai persoalan yang selama ini merepotkan. Atau memang tidak ada komunikasi intens di antara mereka untuk secara sadar menentukan pemimpin daerah yang cekatan dalam mengatur wilayah sekaligus tak mencederai kepentingan dan hak hidup massa banyak.

Namun, mengingat ujung penyelesaian berbagai kasus yang mendera kelompok-kelompok masyarakat di Jawa Tengah ini adalah penyelesaian politik, isu ini layak untuk dipikirkan di tahun-tahun mendatang. Tentu saja masyarakat Jawa Tengah sudah bosan menerima paket pemimpin dari partai-partai politik, apalagi paket pemimpin yang ditentukan semena-mena dari Jakarta, paket pemimpin yang tak tahu seperti apa Jawa tengah dengan segala macam problematikanya. Kebosanan atau kemuakan ini bisa dibiarkan kalau memang tidak ada niat untuk melihat perubahan-perubahanekonomi-politik-budaya yang menguntungkan publik Jawa Tengah secara umum. Namun kalau kebutuhan perubahan ini mendesak, maka akan mendesak pula agenda penentuan pemimpin-pemimpin politik yang secara jelas memiliki keberpihakan pada mereka.

Pertanyaan yang layak dipikirkan oleh publik Jawa Tengah sekarang adalah ini: Apa yang harus dilakukan menghadapi permainan petak umpet yang ujung-ujungnya merugikan mereka sendiri? Keberadaan rakyat Jawa Tengah selama ini hanya diakui dalam sehari coblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesudah hari coblosan dan seorang pemimpin telah memenangkan hajatan, mereka harus bersiap-siap menerima nasib dikorbankan oleh pemimpin yang mereka pilih sendiri. Orang bisa belajar lewat kemampuannya mengatasi kesalahan yang sama yang dilakukannya dua atau tiga kali. Hanya orang bodohlah yang melakukan kesalahan serupa berulang-ulang. Kalau dihitung-hitung, Pemilihan Gubernur sudah berlangsung lebih dari tujuh atau delapan kali. Sungguh tragis bila kita terus menjadi orang yang bodoh itu.

Wallahu a’lam bi showab.

Dwi Cipta
Dwi Cipta

Penulis cerita dan esai. Belajar menulis dan menerjemah secara otodidak. Kini sedang belajar di dunia penerbitan dengan ikut mendirikan dan menakhodai Literasi Press.

Comments are closed.