Membongkar Pemberitaan Media Korporasi Pembela Korporasi
Apr 20, 2017
Kutukan Kolonial: Landreform Setengah Hati
May 23, 2017

Peralihan Tanah Adat dengan Dalih Penanaman Pohon

“Bagaimana mungkin tanah adat kami ini disebut kawasan hutan, padahal kami sudah hidup di sini dari generasi ke generasi, sudah beratus-ratus tahun lamanya. Bukti-bukti sejarah lengkap. Ada makam-makam tua dari nenek moyang kami di tempat ini,” kata seorang Bapak yang juga sebagai Raja Adat di kampung ini.

“Kami sangat resah karena tanah-tanah kami ditanami oleh Tentara dengan berbagai pohon. Padahal tanah kami tersebut merupakan ladang yang sudah kami tanami dengan tanaman kopi dan berbagai tanaman muda. Ketika kami tanya, Tentara itu mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan perintah atasan”, tutur salah seorang Ibu pada diskusi kami di Huta Ginjang baru-baru ini.

SEKITAR dua bulan lalu, beberapa perwakilan dari masyarakat datang ke Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) untuk konsultasi tentang permasalahan tanah adat mereka. Mereka menuturkan bahwa tanah adat mereka disebut oleh pemerintah sebagai kawasan hutan (hutan lindung). Bukan itu saja, saat ini Tentara juga sedang melakukan penanaman pohon di atas tanah adat mereka. Masalah ini sudah berkali-kali mereka sampaikan ke pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah berjanji akan menyelesaikannya, dan untuk itu mereka diminta melengkapi bukti-bukti kepemilikan berupa sejarah tanah dan bukti lainnya. Hal itu sudah mereka penuhi. Namun hingga sekarang, masalah mereka belum juga selesai.

Apa yang dialami masyarakat di Huta Ginjang ini, dan semakin banyaknya konflik pertanahan yang muncul dan tidak terselesaikan di daerah ini, juga tingginya klaim tanah-tanah adat sebagai kawasan hutan, sangat berbanding terbalik dengan program Nawacita Jokowi-JK. Presiden Jokowi pada acara penyerahan SK Hutan Adat pada 30 Desember 2016 yang lalu di Istana Negara, dalam sambutannya mengatakan: “Pengakuan hutan adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang penting diingat dan dijaga di masa modern sekarang ini, di tengah sengitnya arus budaya global dan persaingan global. Jangan pernah kita lupakan kearifan lokal, kearifan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Proses pengakuan ini masih awal dan akan terus berlanjut. Jika sebelumnya SK diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, maka saat ini pemerintah telah memulai memberikan SK tentang pengelolaan hutan kepada rakyat, khususnya masyarakat adat.”

Presiden Jokowi juga mengatakan: “Di kantong saya sekarang ada 12,7 juta ha yang akan dibagikan kepada rakyat, kepada kelompok tani dan masyarakat adat sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan adalah masyarakat adat. Saat ini, negara hadir untuk melindungi nilai-nilai asli bangsa serta berpihak kepada masyarakat atau rakyat yang lemah posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum adat”.

“Ini peta yang kami peroleh dari pemerintah. Dalam peta ini semua warna hijau, artinya semua tanah adat kami, mulai dari perkampungan, ladang, sawah, hingga tombak (hutan adat), adalah kawasan hutan lindung,” jelas salah seorang Bapak sambil menunjukkan peta pada diskusi kami siang itu di Huta Ginjang, 22 April 2017.

“Bagaimana mungkin tanah adat kami ini disebut kawasan hutan, padahal kami sudah hidup di sini dari generasi ke generasi, sudah beratus-ratus tahun lamanya. Bukti-bukti sejarah lengkap. Ada makam-makam tua dari nenek moyang kami di tempat ini,” kata seorang Bapak yang juga sebagai Raja Adat di kampung ini.

Dalih penanaman pohon
Berikut ini adalah penuturan para orang tua di kampung ini menyangkut masalah tanah adat mereka. Sekitar tahun 1962, Dinas Kehutanan menemui masyarakat dan para tetua kampung dari tiga Bius, yakni Bius Huta Ginjang, Bius Silando dan Bius Tapian Nauli. Pihak Kehutanan meminta tanah sebagai pinjam pakai untuk menanam pohon pinus dengan jangka waktu satu kali panen (25 tahun). Tanah-tanah dimaksud adalah, Aek Siduadua (Huta Ginjang dan Tapian Nauli) dan Siarsam-arsam di Silando. Namun sudah berlalu 25 tahun, hingga kini tanah-tanah itu tidak pernah dikembalikan oleh Kehutanan.

Kemudian, pada tahun 1977, tanah adat yang bernama Dolok Silom diserahkan sebagian masyarakat untuk areal penghijauan. Dalam hal ini tidak jelas, apakah tanah adat yang ditanami pohon tersebut tetap milik masyarakat atau menjadi kawasan hutan (negara).

Selanjutnya, pada tahun 2006, pihak Kehutanan mengadakan program Gerhan. Pihak Muspida Tarutung (Tapanuli Utara) meminta masyarakat menanam pohon untuk jangka waktu 15 tahun. Masyarakat menanam pinus dengan upah borongan untuk penanaman dan perawatan. Saat itu masyarakat mempertanyakan status tanah itu milik siapa, dan pemerintah mengatakan itu tetap menjadi milik negara. Saat itu masyarakat kurang memahami maksud dari pernyataan pemerintah tersebut.

Lalu, pada tahun 2012, datang program Go Green oleh Kodim 01/Tapanuli Utara. Tentara pun melakukan penanaman pinus di areal pemukiman, ladang dan bekas persawahan. Masyarakat keberatan dan melarang penanaman tersebut, namun tidak berani mencabut tanaman tersebut.

Belakangan, pada tahun 2016, TNI kembali melakukan penanaman pohon. Katanya, program Balai DAS Asahan Barumun. TNI melakukan penanaman pohon buah di Huta Ginjang dan Sitanggor seluar 86 Ha. Bahkan mereka menanami hingga ke belakang rumah masyarakat. Ketika masyarakat mempertanyakan hal ini, mereka mengatakan bahwa tujuan penanaman ini adalah untuk masyarakat.

Merunut kepada penuturan para orang tua ini, maka sangat jelas terlihat bagaimana pola-pola atau proses yang digunakan pemerintah dalam mengambil alih tanah-tanah adat milik masyarakat di daerah ini. Barangkali tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa pola-pola seperti ini sangat umum digunakan di Tanah Batak. Masyarakat dengan polosnya selalu mendukung program-program pembangunan, termasuk program penanaman pohon yang dibawa berbagai pihak ke kampung (desa). Namun yang terjadi kemudian, masyarakat yang masih meyakini hukum adatnya dan kurang memahami berbagai produk hukum negara menyangkut pengelolaan sumberdaya alam menjadi tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan produk hukum negara. Belakangan, masyarakat baru menyadari bahwa tanah-tanah adat mereka sudah berpindah tangan, dan mereka harus berjuang keras untuk meyakinkan pemerintah (negara) bahwa tanah-tanah (wilayah adat) tersebut adalah tanah adat mereka, dan merupakan identitas atau hak asal-usul mereka.

Sekilas tentang Huta Ginjang
Desa Huta Ginjang, berada di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Penduduk desa ini sekitar 356 KK, dengan luas wilayah adat sekitar 1000 ha. Saat ini daerah ini dikunjungi banyak orang, menjadi tujuan wisata, karena panorama alamnya yang indah. Dari lokasi yang bernama Panatapan dan Gantole, dapat menyaksikan keindahan Danau Toba dan perkampungan-perkampungan yang berada di pinggir Danau Toba, seperti Muara, Pulau Sibandang, dan lainnya.

Huta Ginjang merupakan satu Bius yang bernama Bius Huta Ginjang. Marga-marga yang terdapat di kampung ini adalah Ompusunggu (Aritonang), Rajagukguk, Simaremare dan Siregar. Sedangkan yang disebut sebagai marga boru (marga dari anak perempuan), yakni Sihombing, Simanjuntak, Sianturi, dan Tampubolon.

Seperti yang mereka tuturkan, bahwa dulu, nenek moyang mereka, marga Rajagukguk berasal dari kampung Aritonang, naik ke Sitanggor, lalu naik ke Huta Ginjang dan tinggal menetap di sini. Sedangkan marga Ompusunggu, Siregar, Simaremare, naik dari Sitanggor langsung ke Huta Ginjang ini. Saat ini, marga-marga ini sudah 10 generasi berada di Huta Ginjang, yakni: (1) Marga Ompusunggu dari Oppu Buntu, 10 generasi; (2) Marga Rajagukguk dari Oppu Tuan Dihuta, 8 generasi; (3) Marga Simaremare dari Oppu Niatas, 8 generasi; (4) Marga Siregar dari Oppu Paranggu, 9 generasi.

Dulu, marga-marga di atas bersepakat untuk membuat pertanda sebagai batas-batas wilayah harajaon (kekuasaan) dari setiap marga dengan menanam jabijabi (pohon beringin) yang hingga saat ini masih dapat ditemui di kampung ini. Setiap marga-marga ini hidup berdampingan dan saling menghormati. Mereka juga mendirikan partungkoan sebagai tempat para Raja Adat/Raja Bius, yakni Raja Bius Ompusunggu, Raja Bius Rajagukguk, Raja Bius Simaremare dan Raja Bius Siregar mengadakan rapat untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan keamanan kampung. Di kampung ini juga terdapat Raja Parbaringin yang hingga saat ini masih aktif.

Bius Huta Ginjang juga hidup berdampingan dengan Bius-bius tetangganya, yakni Bius Silando dan Bius Tapian Nauli. Mereka juga memiliki pasar bersama yang disebut Onan Si Tolu Bius (pekan dari tiga Bius) yang bernama Onan Runggu. Di Onan inilah masyarakat dari ketiga bius ini melakukan transaksi jual beli untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada masa dulu, sebagaimana umumnya proses pembukaan wilayah (kampung) di Tanah Batak, yang salah satunya adalah dengan perang. Demikian yang berlangsung dengan marga-marga ini. Saat itu, marga Aritonang Julu berperang dengan marga Sumba tentang masalah batas-batas tanah wilayah kekuasaan. Mereka berperang di Tepi Danau Meat dan Huta Ginjang, di lokasi yang bernama Hisap. Perang itu menjadi peringatan bagi mereka karena pada saat itu jatuh korban dari marga Simaremare dan Siregar: “Pir batu loting, pir marisap isap, mate anak ni Lottung, humongkop tano Hisap” (artinya kira-kira, bahwa turunan mereka sudah korban nyawa hanya untuk mempertahankan tanah yang bernama Hisap). Saat itu mereka membuat sumpah yang dinamakan Limut na so ra domu, dang boi domu Aritonang Julu dohot marga Sumba, (artinya kira-kira, tidak bisa bertemu, satu acara adat, marga Aritonang Julu dengan marga Sumba ). Dan areal ini menjadi batas wilayah kekuasaan Aritonang Julu dan Sumba di pinggir Tao Toba (Danau Toba).

Adapun batas-batas wilayah kampung ini sebagai berikut: Sebelah Timur: Meat (Tobasa) di Batu Sijamajamaan dan Limut na so ra domu, Tangga Batu (Tobasa) di Hau Nalungunan yang berada di Dolok Sinomba; Sebelah Barat: Lumban Pinasa (Perkampungan di Simpang Muara), Ronggur Ni Huta Situngtungan (Kabupaten Humbang Hasundutan); Sebelah Utara: Sitanggor Buttu Raja di Ukkoran Solu (batas) dan Bondar Barat (aliran sungai); Sebelah Selatan: Silando di Parbagotan dan sungai kecil Sibaganding.

Setiap marga di atas memiliki bukti-bukti sejarah yang menguatkan posisi atau keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dan pemilik wilayah adat di daerah ini, di antaranya: huta (perkampungan dari setiap marga); tarombo (silsilah) yang lengkap berdasarkan suhu-suhu marga (kelompok marga berdasarkan garis keturunan); homban (pancuran/sumber air) yang masing-masing mereka beri nama; talian (tanah adat) yang dikelola dan diperuntukkan sebagai areal perladangan dan persawahan; tombak dan atau harangan (hutan adat yang masing-masing mereka beri nama); tambak (kuburan tua-tugu dari para leluhur mereka; adaran (tempat penggembalaan ternak); dan lainnya.

Seperti disebutkan di atas, bahwa setiap marga-marga ini memiliki huta (perkampungan awal). Di setiap kampung terdapat homban (pancuran-sumber air) yang hingga sekarang masih bisa dijumpai di kampung ini. Misalnya, Huta Bagasan Ompusunggu merupakan perkampungan marga Ompusunggu. Di kampung ini terdapat homban yang bernama Pancur Simual. Demikian halnya dengan Huta Bagasan Rajagukguk yang berada di Lumban Dolok. Di sini juga terdapat homban yang bernama Antagenang, Mual Lumban Pea dan Mual Sosor. Huta Bagasan Simaremare, juga memiliki homban bernama Mual Hasahatan, Mual Pargaranggarangan, Mual Tobing, dan Aek Napultak. Lalu, Huta Bagasan Siregar yang berada di Dolok Huta Ginjang memiliki homban yang bernama Mual Pagonda.

Saat ini, selain perkampungan awal, seiring dengan pertambahan jumlah keturunan mereka, tiap marga juga telah memiliki perkampungan berdasarkan marga, yakni: (1) Huta (perkampungan) dari Marga Ompusunggu yang terdiri dari: Huta Bagasan Lumban Raja, Huta Lumban Manosor, Huta Sait Nihuta, Huta Nagumontang, Huta Cinta Dame, dan Huta Nagumontang 2; (2) Huta (perkampungan) Marga Rajagukguk yang terdiri dari: Huta Bagasan Lumban Dolok, Huta Bagasan Rajagukguk, Lumban Dolok, Dolok Margu, Lumban Huta Ginjang, Lumban Sosor, Lumban Silintong, Lumban Pea 1 dan 2, Arsam Bolak, Sosor Kobun, Lumban Buha Napatar; (3) Huta (perkampungan) Marga Simaremare: Huta Bagasan Simaremare, Huta Sibuntuon, Huta Lobu Sonak, Sibaganding, Huta Lumban Pardomuan; (4) Huta (perkampungan) Marga Siregar: Huta Siregar Dolok, Lumban Siregar Toruan, Lumban Maduma, dan Lumban Sahat Matio.

Sejak dulu, mata pencaharian utama (pekerjaan utama) masyarakat di Huta Ginjang ini adalah sebagai petani tanaman hutan, yaitu kemenyan. Mereka juga bertanam tanaman kopi dan tanaman muda lainnya. Sedangkan pertanian padi mereka lakoni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, setiap marga memiliki tombak dan atau harangan (hutan adat) masing-masing. Misalnya, marga Rajagukguk memiliki harangan (hutan larangan), di mana masyarakat tidak boleh sembarangan mengambil kayu, kecuali untuk keperluan membangun rumah. Mereka memiliki aturan adat dalam pengelolaan harangan ini yang disebut dengan Pinatik. Menurut penuturan mereka bahwa pada tahun 1926, turunan dari marga Rajagukguk sepakat membuat patik (aturan) ini di harangan yang dipimpin oleh De Jaihoetan Raja Mangatas Rajagukguk (dari keturunan Op.Manalubung): Pertama, bahwa tidak boleh sembarangan menebang pohon kayu kecuali dipergunakan untuk membangun rumah. Kedua, Pohon yang hidup di dalamnya adalah sumber kehidupan masyarakat dengan tanaman kemenyan.

Demikian halnya dengan marga lainnya, yakni marga Simaremare memiliki tombak dan atau harangan yang bernama Sibaganding; marga Siregar memiliki tombak dan atau harangan yang bernama Harangan Rabitoruan yang berbatasan dengan Nagumontam; marga Ompusunggu memiliki tombak dan atau harangan yang bernama Parbodatan.

Pematangsiantar, 12 Mei 2017

 

 

Suryati Simanjuntak
Suryati Simanjuntak
Bergiat di Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM

Comments are closed.