Manifesto Aidit dalam “Peranan Koperasi Dewasa Ini”
Mar 21, 2016
Berapa
Mar 26, 2016

Penggusuran di Bukit Duri Tak Indahkan Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Penggusuran yang terjadi di RT 11, 12, dan 15, RW 10,Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet pada Selasa 12 Januari 2016 Pukul 08.15 berubah menjadi kericuhan saat warga dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sedang bernegosiasi dengn Camat Mahludin dan Kapolsek Nazarudin. Pada waktu itu penulis sedang terlibat dalam negosiasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah ini agar eksekusi penggusuran pada hari tersebut ditunda dengan dua alasan.

Pertama,gugatan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Perintah Bongkar No: 01//1.774.123 sebagaimana telah terdaftar berdasarkan register perkara No: 02/G/2016/PTUN-JKT, sedang berjalan. Proses yang benar adalah, seharusnya tidak ada satu pihak pun yang bisa melakukan eksekusi penggusuran hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Kedua, mediasi atau proses dialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB hari itu. Artinya, proses ini juga layak untuk ditunggu.

Namun, pihak pemerintah tidak mengindahkan kedua alasan ini. Perwakilan pemerintah di lokasi menegaskan bahwa mereka akan melakukan eksekusi dengan menunggu perintah dari Walikota, Tri Kurniadi. Artinya, mereka hanya patuh kepada perintah dari Walikota, bukan kepada peraturan/hukum. Rasanya ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan atau klaim yang sering dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, bahwa ia tunduk pada konstitusi. Terbukti dalam kasus ini, ia tidak sanggup membuat jajaran pegawai Pemprov DKI Jakarta untuk juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Negosiasi dengan aparat yang gagal itulah yang kemudian memicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam proses tersebut. Pada saat itu, Camat Mahludin dan Kapolsek Nazarudin, menurut hemat saya berdasarkan pengamatan di lapangan, memancing dengan perkataan yang bersifat arogan. Sikap mereka sendiri yang tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan seperti yang dipaparkan di atas, pada dasarnya sudah merupakan bentuk arogansi tersendiri. Tidak dapat dihindari, maka terjadilah kericuhan. Karena kami sendiri, yang menjadi bagian dari massa aksi pada waktu itu, tentu saja melakukan perlawanan terhadap proses ini. Sesuai dengan batas-batas yang mampu kami lakukan.

Peristiwa kekerasan terjadi pada rekan kami aktivis LBH Jakarta, Aldo Felix, yang menjadi salah satu kuasa hukum warga dalam tuntutan ke PTUN. Saya sendiri mencoba melindungi Aldo. Tidak dapat saya hindari, peristiwa kekerasan itu kemudian saya alami sendiri. Pada saat mencoba melindungi Aldo, saya ditarik oleh aparat dan sempat kena pukul pada bagian punggung. Kaki saya ditendang. Usaha saya melindungi kawan Aldo kemudian gagal, karena dia lepas dari jangkauan saya.

Tidak selesai sampai di situ, lebih jauh saya mengalami proses “sweeping” yang dilakukan oleh Kapolsek Nazarudin. Saat itu beliau menanyakan identitas saya. Dia curiga kalau saya bukan warga Bukit Duri. Saya terpaksa menunjukkan berbagai macam kartu identitas seperti KTP, SIM, dan NPWP. Barulah setelah saya menunjukkan berbagai macam kartu identitas yang saya punya, Kapolsek terdiam. Selain itu, salah seorang warga ada yang dianggap/dituduh sebagai provokator oleh Camat Tebet, Mahludin.

Kericuhan ini tidak berlangsung lama karena ibu-ibu melerai. Keinginan kami adalah agar Pemprov DKI mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan, baik itu gugatan di PTUN maupun mediasi dengan DPRD. Namun, Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak peduli dengan proses hukum ini. Artinya, tidak mengindahkan substansi negosiasi yang kami suarakan.

Pada saat Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, datang ke lokasi, bersama dengan Kapolsek Nazarudin, terlebih dulu kedua orang aparat ini memimpin apel di halaman sekolah PR 2, dimana pada saat itu sedang berlangsung proses belajar mengajar. Dengan adanya apel tersebut, maka seluruh siswa dipulangkan, artinya terhentilah proses belajar mengajar pada hari itu. Saya sendiri kemudian mencoba melakukan negosiasi dengan Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, bahwa eksekusi hari ini tidak dapat dilakukan karena sedang ada gugatan ke PTUN dan mediasi di DPRD. Namun, jawaban yang saya terima dari Pak Walikota adalah, “eksekusi tetap berlangsung. Gugatan PTUN belum ada putusan dan mediasi DPRD kan jam 10.00. Jadi eksekusi tetap dilakukan sekarang juga.” Lho?

Dalam hemat saya, penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di wilayah Bukit Duri pada 12 Januari 2016 itu adalah strategi yang mereka pakai dalam memecah gerakan rakyat. Mereka hanya menggusur 3 RT pada saat itu, sisanya akan menyusul. Saya menduga ini mereka lakukan bukan karena keterbatasan rumah susun sewa (Rusunawa), melainkan karena Pemrov DKI menghindari kericuhan dan perlawanan yang masif dari rakyat Bukit Duri seperti halnya perlawanan rakyat pada waktu penggusuran Kampung Pulo pada Agustus 2015 yang lalu.

Pada hari H, pemerintah mengerahkan sebanyak 250 personil dengan kesiapan aparat polisi dengan gas air mata untuk menggsur rumah-rumah di 97 bidang tanah. Ini jelas sebuah tindakan biadab. Bagaimana mungkin rakyat dipaksa melawan aparat yang merupakan gabungan dari Satpol PP, polisi, dan tentara? Terlebih, perlawanan rakyat terhadap tindakan pemerintah yang tak taat hukum ini juga telah terlebih dulu diperlemah oleh pemerintah sendiri dengan cara melakukan gerilya ke rumah-rumah warga agar para warga membongkar sendiri rumah-rumah yang akan digusur, dan agar warga segera mendaftar ke Rusunawa.

Ipung Ratna Mutokharoh
Ipung Ratna Mutokharoh
Warga Bukit Duri.

Comments are closed.