Suluk Kebudayaan
Nov 1, 2017
Petak Umpet Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah
Nov 28, 2017

Pembangunan Infrastruktur sebagai Spatial Fix, Temporal Fix, dan Spatio-temporal Fix dalam Krisis Ekonomi Indonesia

Krisis Ekonomi Indonesia

Ada mozaik dalam perekonomian Indonesia yang sepertinya adalah fakta-fakta yang terpisah, tapi pada dasarnya bisa dijahit untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Kadang-kadang mozaik itu hadir dalam bentuk kontradiksi.

Misalnya saja, dalam salah satu pemberitaan media, disebutkan bahwa infrastruktur macam bandara dan pelabuhan akan dilego ke pihak swasta karena merugikan negara. Sebagai contoh, disebutkan dalam pemberitaan media bahwa Pelabuhan Probolinggo sudah dilepas oleh negara ke sektor swasta. Di sisi lain, pencarian berita tentang Pelabuhan Probolinggo akan mengantarkan kita pada kenyataan bahwa tidak lama sebelum berita pelepasan yang saya maksud di atas muncul di media, negara melalui Pemprov Jatim justru mengalokasikan dana 300 M Rupiah untuk membangun/merenovasi Pelabuhan Probolinggo.

Apakah semudah itu negara mengeluarkan uang lewat anggaran dan kemudian menyerahkan infrastruktur yang sudah dia dibangun kepada swasta? Apakah ini yang disebut dengan “negara sudah dibajak oleh swasta”?

Saya merasa penjelasan ini sudah tidak memadai. Untuk lebih memahaminya secara mendasar, mungkin teori tendensi krisis yang inheren dalam kapitalisme bisa menjelaskannya dengan lebih baik.

Dalam kapitalisme ada tendensi krisis yang inheren. Para teoritisi menyebutnya dengan krisis jenis pertama, krisis jenis kedua, dan krisis jenis ketiga.

Krisis jenis pertama adalah krisis karena overakumulasi/devaluasi. Corak produksi kapitalisme selalu menghendaki akumulasi. Akumulasi karena pembangunan kapitalistik sudah sangat terlihat di Indonesia. Akumulasi ini misalnya termanifestasikan dalam bentuk sekelumit orang menguasai sebagian besar sumberdaya seperti tanah. Atau sekelumit orang menguasai aset yang sangat banyak. Angka-angka akumulasi itu tidak usah saya sebutkan di sini. Di-google sedikit, maka rangkaian daftar yang seringkali disebut dengan “ketimpangan” itu akan muncul dengan cepat ke hadapan Anda.

Akibat adanya overakumulasi, maka kelompok pekerja tidak bisa membeli barang-barang produksi. Inilah yang dalam keseharian sering muncul dengan istilah “daya beli yang menurun”. Karena barang-barang tidak laku, maka lama kelamaan peralatan produksi di pabrik-pabrik akan rusak, inilah sebabnya mengapa krisis ini juga disebut krisis “devaluasi” (harga yang berkurang).

Solusi kapitalistik untuk krisis overakumulasi adalah “spatial fix“, atau ekspansi geografis. Spatial fix bisa membuka tempat yang baru untuk menjadi pasar produk, menjadi sumber bahan mentah dan buruh yang sama-sama murah, serta menjadi media untuk “menyuntikkan kembali” kapital ke dalam sirkuit produksi. Karena yang namanya kapital, kalau tidak berada dalam sirkuit produksi, maka ia tidak akan bisa beranak-pinak (valorisasi). Ini mirip dengan kolonialisme yang melakukan ekspansi geografis guna mengamankan kondisi untuk valorisasi, dimana pemilik modal sekaligus memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan yang muncul dalam proyek ekspansi geografis. Dalam konteks kolonial, banyak orang-orang di tanah jajahan yang bekerja di berbagai sektor yang menjadi infrastruktur kolonialisme, mulai dari peran perantara, orang kantoran, hingga pekerja kasar.

Di jaman now, “spatial fix” bukan lagi kolonialisme macam jaman old. Tetapi ekspansi geografis muncul dalam bentuk lain, misalnya pembangunan infrastruktur. Karena itulah menjadi sangat mudah dipahami mengapa retorika pejabat yang muncul, seperti dari Presiden Jokowi dan Wapres JK, bahwa pembangunan infrastruktur “menjadi solusi di saat krisis”.

Namun, solusi “spatial fix” hanyalah janji yang palsu. Karena pada akhirnya daerah geografis baru yang dikembangkan juga akan bangkrut, yaitu mencapai titik “overakumulasi/devaluasi” yang baru. Ini terjadi karena modus produksi di daerah yang baru dikembangkan tidak bisa melepaskan diri dari modus produksi kapitalisme yang terus didiktat oleh nilai-tukar.

Dalam kasus pembangunan infrastruktur di Indonesia kebangkrutan ini akan dipercepat karena pada dasarnya infrastruktur-infrastruktur yang dibangun lebih merupakan manifestasi dari ketimpangan itu sendiri daripada sebagai satu usaha untuk distribusi. Sebagai contoh, infrastruktur bandara, kelompok masyarakat mana yang mampu mengakses bandara? Dan kalau akses kelompok masyarakat ini terhadap bandara sudah makin baik, maka materialisasi akses ini menjadi kapital fungsional (value in motion) dan (over)akumulasi adalah langkah berikutnya.

Krisis jenis kedua adalah karena kapitalisme finansial, terutama karena spekulasi, yaitu kondisi dimana sebenarnya permintaan tidak sebanyak yang dipasok. Namun kebutuhan valorisasi kapital membuat proyek terus digeber. Pelepasan pelabuhan ke sektor swasta adalah bentuk nyatanya. Apakah benar suatu daerah secara ekonomi membutuhkan suatu infrastruktur, ataukah memang ada kapital yang over-akumulasi entah itu dari skala internasional atau nasional yang harus segera disuntikkan ke dalam sirkuit demi kepentingan valorisasi? Proyek model inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis. Kalau proyeknya rumah atau apartemen, maka harga akan turun karena permintaan tidak sebanyak yang dibangun. Kalau proyeknya infrastruktur transportasi, maka kemungkinan besar akan merugi—tidak sanggup mengembalikan investasi yang ditanamkan dalam proses pembangunannya. Hal ini semakin parah karena pada dasarnya proyek-proyek infrastruktur memiliki “turnover time” (waktu yang dibutuhkan untuk mengulang proses valorisasi dan proses produksi pada kapital yang sama) yang panjang.

Karena harga yang jatuh dan turnover time yang lama, maka untuk menutup kerugiannya para developer/kapitalis harus mencari jalan lain selain penjualan/penyewaan infrastruktur yang dia bangun. Caranya adalah dengan membuat proyek baru, karena dengan adanya proyek baru, pinjaman akan mengucur dari lembaga-lembaga finansial. Inilah solusi kapitalisme.

Di titik ini menjadi sangat jelas mengapa pembangunan infrastruktur harus terus digeber di bawah Jokowi-JK, karena memang uang dari infrastruktur dibutuhkan, selain seperti retorika Jokowi dan JK di atas sebagai “solusi di saat krisis” dengan penciptaan lapangan kerja, juga agar sistem/negara yang sudah memiliki utang banyak ini bisa tetap berputar, walaupun itu di atas tumpukan utang yang baru. Gali lobang dan tanpa pernah sanggup menutupnya.

Sama seperti “spatial fix“, solusi ini juga cuma janji palsu. Karena spekulasi terus-menerus dan utang yang semakin bengkak, sistem menjadi sangat rentan terhadap krisis. Ada masanya “gelembung” spekulasi dan utang ini akan meledak. Artinya solusi ini hanya menunda krisis, bukan menyelesaikannya. Inilah “temporal fix“.

Yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah “spatio-temporal fix“. Keduanya, spatial fix dengan ekspansi geografis melalui pembangunan infrastruktur dan temporal fix melalui pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sama-sama dilakukan.

Mengikuti spatial dan temporal fix, spatio-temporal fix juga akan gagal. Kegagalan inilah yang dikenal dengan krisis kapitalisme yang ketiga.

Dalam kasus pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Jokowi-JK mau menyelesaikan krisis dengan solusi yang justru pada awalnya menciptakan krisis itu sendiri, yaitu moda produksi kapitalisme. Mari kita tunggu secanggih apa Jokowi-JK menunda krisis.

 

Bosman Batubara
Bosman Batubara

Editor Literasi.co

Comments are closed.