Demokrasi Kita sebagai Infrastruktur Kapitalisme
Feb 16, 2017
Solidaritas Negara-negara Selatan: Proposal Samir Amin
Feb 21, 2017

Normalisasi Kali Ciliwung dan Ahok (yang “Gagal Paham”?)

Kampung Pulo

Laman kompas.com (16/2/2017) menampilkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta) sebagai narasumber yang dikutip. Berita bertajuk “Kata Ahok Soal banjir di SMA 8” itu berkisar soal kasus banjir di SMA 8 Bukit Duri pada hari yang sama.

‘Ahok mengatakan, kawasan di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung itu masih terendam banjir karena normalisasi belum terlaksana sepenuhnya. [Pindah ke alinea baru.] Selain itu, tidak semua bagian sungai Ciliwung ditutup oleh dinding turap atau sheetpile. “Begitu diberesin (normalisasi), kan enggak masuk (terendam banjir),” kata Ahok.’

Tulisan ini akan memperdalam pernyataan Ahok tersebut, terutama pada poin bahwa “kawasan di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung itu masih banjir karena normalisasi belum terlaksana sepenuhnya.”

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) proyek, Normalisasi Kali Ciliwung adalah satu proyek penanganan banjir yang bertujuan untuk “meningkatkan daya tampung sungai dan mengurangi genangan banjir” (ANDAL: halaman I-3). Secara geografis proyek ini terbentang pada sepanjang 22,1 km antara Jalan TB Simatupang di sebelah selatan dan Pintu Air Manggarai di sebelah utara, Jakarta. Bentuk konkret proyek ini menurut ANDAL adalah pelebaran sungai dari semula kurang dari 12 m menjadi 12-15 m pada bagian bawah/dasar, dan lebar sungai bagain atas menjadi 47-50 m. Selain itu, dilakukan juga pendalaman dasar sungai sekitar 1,5 m dan pembuatan jalan inspeksi di sebelah kiri dan kanan sungai dengan lebar masing-masing 7 m.

Proyek Normalisasi Kali Ciliwung inilah yang membuat terjadinya penggusuran terhadap sebagian Kampung Pulo pada Agustus 2015 dan sebagian Bukit Duri pada September 2016 yang telah lewat. Kedua lokasi yang berada di tepi Kali Ciliwung itu digusur karena keduanya masuk ke dalam lokasi dimana Normalisasi Kali Ciliwung akan dilakukan.

Sekarang, poin Ahok seperti yang termuat di kompas.com yang dikutip di atas bahwa “kawasan di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung itu masih terendam banjir karena normalisasi belum terlaksana sepenuhnya” akan dites dengan pertanyaan: apakah benar normalisasi akan membuat kawasan di DAS Ciliwung tidak akan terendam banjir kalau normalisasi selesai?

Jawabannya adalah tidak. Memang proyek Normalisasi Kali Ciliwung belum selesai. Namun jawaban “tidak” itu didapatkan dari fakta yang terjadi di bagian dimana proyek Normalisasi Kali Ciliwung sudah selesai sampai pada tahap pembangunan jalan inspeksi dan tembok pembatas dengan sungai, yaitu, di sisi Kampung Pulo. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Ciliwung Institute, pada 21 April 2016, Kampung Pulo mengalami banjir. Foto investigasi tersebut memperlihatkan bahwa pompa harus bekerja untuk mengeringkan lokasi yang terendam air. Ditinjau dari banjir dalam foto tersebut, dapat dikatakan rendaman air itu tidak begitu tinggi. Saya bisa membandingkannya dengan pengalaman langsung saya sendiri mengalami banjir di Bukit Duri (terletak di seberang Kampung Pulo), ketika pada awal 2016 saya tinggal di sana. Dalam rentang waktu Februari-Maret 2016, dalam catatan saya, terjadi sebanyak 5 kali banjir di Poncol, Bukit Duri. Tinggi banjir bervariasi, mulai dari air setinggi lutut hingga setinggi dada. Untuk yang setinggi dada, dapat saya perkirakan secara kasar tingginya genangan air di Poncol pada waktu itu kurang lebih 1 m. Ini dasar mengapa saya bisa menyatakan rendaman air yang ada di dalam foto itu tergolong tidak tinggi.

Namun, meskipun tergolong tidak tinggi, dalam hemat saya momen banjir di dalam foto itu penting untuk didiskusikan karena menyangkut mulajadi dan logika hidrologi yang berbeda dengan banjir yang saya alami dalam rentang waktu Februari-Maret 2016 di Poncol. Artinya, ini menyangkut konsep.

Secara mulajadi, dapat saya buat kategorisasi sederhana. Untuk kawasan di tepi Kali Ciliwung macam di Kampung Pulo dan Bukit Duri, banjir yang paling sering melanda adalah banjir kiriman yang terjadi karena hujan pada daerah bagian hulu DAS Ciliwung. Inilah yang sering terekspresikan dalam pesan akan terjadi banjir yang didahului oleh peringatan ketinggian air di Pintu Air Katulampa. Karena air dari Pintu Air Katulampa akan mencapai kawasan macam Kampung Pulo dan Bukit Duri dalam waktu sekitar 9 jam. Saya kategorikan ini sebagai “banjir jenis pertama” yang menimpa kawasan macam Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Banjir pada 21 April 2016 seperti yang dapat dilihat di dalam foto, memiliki mulajadi yang berbeda. Dia tidak terjadi karena air dikirim dari kawasan hulu DAS Ciliwung, namun karena “hujan lokal” di kawasan Kampung Pulo dan sekitarnya. Karena beton sudah dibangun, maka pada momen hidrologi 21 April 2016 itu, air terhalang dan tidak masuk ke dalam sungai. Memang, permasalahan akan menjadi lebih kompleks kalau pada saat yang bersamaan juga terjadi luapan air di Kali Ciliwung. Air dari Kampung Pulo tetap tidak akan bisa masuk ke dalam Kali Ciliwung, kecuali kalau dipompa. Banjir karena hujan lokal seperti yang terjadi di Kampung Pulo pada 21 April 2016 seperti yang dalam foto itu saya sebut sebagai “banjir jenis kedua.”

Dari kedua tipe banjir yang disebutkan di atas, sekarang kita kembali ke permasalahan Normalisasi Kali Ciliwung. Tipe banjir yang mana yang mau dikurangi oleh proyek ini di lokasi-lokasi macam Kampung Pulo dan Bukit Duri, atau secara lebih umum pemukiman-pemukiman rawan banjir pada sepanjang aliran Kali Ciliwung?

Kalau kita kembali membaca dokumen ANDAL Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa proyek itu ditujukan terutama untuk memuluskan jalan air yang datang dari kawasan hulu DAS Ciliwung, namun dari bagaimana dokumen itu ditulis, cukuplah untuk berbicara atas nama dirinya sendiri bahwa memang debit air yang mau diatur adalah air yang datang dari kawasan hulu. Kepengaturan air ini diharapkan bisa dilakukan dengan cara pelebaran dan pendalaman, pendeknya normalisasi, sungai tersebut.

Dari pemaparan tentang poin jenis-jenis banjir di tempat macam Kampung Pulo dan Bukit Duri serta penelisikan tentang tipe banjir seperti apa yang mau diatasi oleh Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, maka kita dapat mengidentifikasi setidaknya dua kelompok persoalan dalam perkataan Ahok.

Kelompok pertama, dari bagian poin Ahok yang dikutip dari kompas.com di atas bahwa “kawasan di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung itu masih terendam banjir karena normalisasi belum terlaksana sepenuhnya,” dapat kita lihat adanya anggapan Ahok bahwa kalau normalisasi Kali Ciliwung sudah “terlaksana sepenuhnya” maka kawasan di DAS Ciliwung tidak akan “terendam banjir” lagi. Ini terbantah dengan adanya banjir di Kampung Pulo, di titik dimana pembangunan jalan inspeksi dan tembok pembatas sudah selesai, pada 21 April 2016 yang lalu.

Kelompok kedua, dari analisis tentang jenis-jenis banjir yang disebutkan dan untuk apa Normalisasi Kali Ciliwung diadakan seperti yang saya sampaikan di atas setelah membaca dokumen ANDAL-nya, maka terlihat dua permasalahan sebagai berikut. 1)Dokumen ANDAL itu tidak mengantisipasi kasus “banjir jenis kedua” karena ia fokus pada “banjir jenis pertama”. Perlu saya sampaikan secara eksplisit bahwa saya sendiri tidak sepakat dengan pola penanganan banjir seperti yang ada dalam Proyek Normalisasi Ciliwung ini. Tentang mengapa saya tidak sepakat, tidak akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Alasan-alasan itu, misalnya, sudah saya sampaikan dalam tulisan yang lain ketika membahas tentang disain pemukiman di kawasan padat dan rawan banjir macam Bukit Duri. 2)Permasalahan menjadi semakin bertumpuk ketika sampai di Ahok, dalam hal ini ketika dia mengeluarkan perkataan seperti yang disampaikan kompas.com yang dikutip di atas. Berdasarkan berita di kompas.com tersebut, maka terlihat bahwa Ahok, selain secara teknis tidak memahami dua jenis banjir dengan mulajadi yang berbeda yang saya ulas di atas, dia juga tidak menguasai poin-poin yang ada di dalam ANDAL Proyek Normalisasi Ciliwung. Karena jelas, Proyek Normalisasi Kali Ciliwung memang tidak diniatkan untuk menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi karena hujan lokal (banjir jenis kedua), tapi hanya untuk banjir jenis pertama.

Saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu kesimpulan, bahwa dalam kasus banjir spesifik seperti yang diuraikan di atas, terlihat Ahok “tidak” atau “belum” atau “gagal paham” persoalan. Saya tidak sedang menuntut gubernur seperti Ahok untuk menguasai semua permasalahan seperti banjir di DKI Jakarta sampai detil. Namun kalau memang tidak paham, hendaknya tidaklah mengeluarkan perkataan/pernyataan yang tidak benar. Itu saja saran yang bisa saya berikan sebagai warga negara.

Comments are closed.