Mengenang Sejarah Pelacuran Sastra
Sep 7, 2016
Gusuran Bukit Duri dan Jakarta yang Kehilangan Kesempatan Menemukan/Menteorisasikan Penanganan Banjir di Kawasan Padat
Sep 13, 2016

Menolak Kongkalikong Kampus dan PLTU Cirebon

Aksi massa menolak kongkalingkong IAIN Syekh Nurjati dengan PLUT Cirebon. Foto: aliansi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati menolak PLTU.

Pasca tumbangnya Orde Baru digantikan Orde Reformasi hingga sekarang, industrialiasi semakin masif berjalan di bumi Indonesia. Hal demikian itu semakin kentara setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011-2025. Pasalnya, MP3EI ini mendapat dukungan besar dari megakorporasi asing untuk meningkatkan investasinya di Indonesia dan membangun berbagai jenis usaha industri di Indonesia. 

Seperti yang dijelaskan dalam Yanuardi dan Rachman dalam buku MP3EI; Master Plan Perceoatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia (2014), misalnya, China Top 500 Foreign Trade Enterprise menargetkan investasi sebesar 80 milyar Dollar AS. Pada pertemuan Japan Joint Economic Forum (IJJEF) yang diselenggarakan pada awal 2013, Jepang memberikan investasi sebesar 100 miliar yen (Rp 140 triliun), terutama untuk fast-track projects. Tidak ketinggalan, Amerika Serikat melalui nota kesepahaman (MoU) Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects pada 2014 lalu memasukkan investasi sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 47,12 triliun. Dengan gelontoran dana investasi sebanyak itu, pemeritah akan benar-benar menggarap proyek menuju negara industri. Lebih mirisnya, Indonesia berperan sebagai event organizer saja, mengobral sumber daya alam dan berhektar-hektar lahan milik segenap bangsa Indonesia.

Untuk melancarkan jalannya industri yang sedang atau akan berdiri, pemerintah harus menyediakan banyak sumber energi, khususnya listrik. Grafik peningkatan di bawah ini menunjukkan pangsa permintaan lisitrik yang cukup signifikan di Indonesia.

img-20160909-wa0003

Kebutuhan listrik per sektor dan produksi listrik. Sumber: Outlook Energi Indonesia 2015, BPPT.

Sehubungan dengan kebutuhan energi yang meningkat ini, pada 4 Mei 2015 lalu pemerintah meluncurkan proyek penambahan 35.000 Megawatt (MW). Dari program ini, dalam jangka waktu 5 tahun pemerintah akan membangun 109 pembangkit listrik baru. Sebanyak 34 proyek dikerjakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Proyek lima tahun ini akan dicicil dengan perhitungan 7.000 MW dalam setahun. Bagi pemerintah, proyek ini dianggap sangat mendesak. Oleh karena itu proyek ini dikukuhkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kebijakan itu diluncurkan atas dalih masih kurangnya pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Dalih itu kemudian memunculkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon hasil dari penandatanganan Power Purchase Agreement (perjanjian jual beli tenaga listrik) oleh PLN dengan Konsorsium Marubeni Corporation, Indika Energy Tbk., Samtan Co. Ltd, Korea Midland Power Co. Ltd., dan Chubu Electric Power Co. Int. Konsorsium ini berperan sebagai kontraktor swasta dalam pembangunan PLTU.

Bukan isu baru, di mana-mana PLTU batubara sudah menimbulkan banyak kerusakan sosial-ekologis. Di Batang, Paiton, Jepara, Indramayu dan Cirebon misalnya, PLTU sudah menampakkan bukti perusakan yang ditimbulkannya. Tidak lain yang paling merasakan dampaknya ialah masyarakat pemilik ruang-hidup di sekitarnya.

Di Cirebon, fenomena perusakan itu sudah tampak di desa-desa sekitar PLTU batubara. PLTU ini terletak di bibir pantai berdampingan langsung dengan pemukiman masyarakat pesisir. Setidaknya ada beberapa desa sepanjang pesisir seperti Citemu, Waruduwur, Kanci Kulon dan Kanci Wetan yang bersentuhan langsung dengan lokasi PLTU. Mayoritas masyarakat di keempat desa itu adalah nelayan tangkap, petani garam dan beberapa pengrajin hasil laut. Meskipun tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh industri.

Sejak berdirinya PLTU, biota sumber penghasilan masyarakat seperti kerang hijau dan beberapa jenis ikan seperti seperti kakap, blanak, ketukang, sembilang dan bandeng, menghilang (Indra Nugraha, Mongabay.co.id, 2016). Sebelumnya masyarakat bisa menangkapnya, kemudian dikonsumsi atau dijual sebagai penghasilan harian mereka. Namun, penghasilan itu kini berkurang dan mulai hilang.

Produktivitas petani garam semakin menurun akibat pencemaran air dan udara yang dihasilkan PLTU. Sebab, untuk mendapatkan bahan baku pembuatan garam, warga mengaliri ladang dengan menggunakan air sungai yang langsung terhubung dengan laut. Sementara debu dan limbah PLTU mencemari air laut hingga ladang garam menghitam (Nugraha, 2016). Hal ini semakin menurunkan produktivitas tambak-tambak garam.
Penurunan kesejahteraan hidup juga dialami oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, terutama nelayan yang biasa menagkap ikan di pinggiran laut. Nelayan-nelayan ini yang semula bisa menghasilkan ikan dari jarak yang dekat dengan bibir pantai, karena biota laut tangkapan itu hilang, maka meraka harus menempuh jarak yang lebih jauh ke tengah laut. Tentu mereka harus menambah ongkos dan perbekalan yang diperlukan, dengan biaya yang lebih mahal pula. Dengan demikian nelayan mengalami penurunan pendapatan. Sangat masuk akal, jika kemudian ada di antara mereka yang lebih memilih menjadi buruh migran di beberapa tempat (Nugraha, 2016).

Sedikit gambaran krisis di atas memperlihatkan bahwa operasi PLTU, khususnya di Cirebon, mengakibatkan dampak perusakan ruang-hidup masyarakat di sekitarnya. Hal ini seharusnya dipahami oleh akademisi yang bekerja di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon. Tentu sangat masuk akal apabila mengandaikan bahwa para dosen di IAIN Syekh Nurjati, para akademisi yang sering juga disebut sebagai kalangan ‘intelektual’ yang katanya adalah ‘agen of change’, lebih memahami dan menghayati berbagai realitas tersebut. Apalagi, dengan latar belakang ke-islamannya, sepatutnyalah para akademisi IAIN Syekh Nurjati bisa menjadikannya sebagai uswah dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat mustadl’afin, yang dalam hal ini adalah masyarakat terdampak sekitar PLTU. Kerjasama IAIN Syekh Nurjati dengan Yayasan Cirebon Anak Bangsa (YCAB) dalam bentuk program Story Telling, tidak dipungkiri adalah bentuk bakti sosial yang sangat produktif dan bermanfaat. Namun, hal ini sekaligus kontradiktif karena IAIN Syekh Nurjati melakukan hubungan kongkalikong dengan perusahaan yang menimbukan perusakan sosial-ekologi, khususnya di Cirebon. Disebut Kongkalingkong karena dana yang akan digunakan untuk program Story Telling justru berasal dari dana Corporate Social Responsibility PLTU Cirebon.

Kongkalikong antara kampus dan PLTU itu selain menciderai esensi keilmuan dan keislaman, pun telah semakin melukai nasib masyarakat yang terdampak PLTU. Pasalnya, kongkalikong ini akan memberikan legitimasi intelektual atas segala perusakan yang ditimbulkan PLTU. Di Cirebon, IAIN Syekh Nurjati adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri. Tentu PLTU akan sangat diuntungkan dengan kondisi ini karena akan menaikkan citra (kedok)-nya sebagai perusahaan yang ramah sosial. Akibatnya, masyarakat terdampak akan semakin kesulitan mencari dukungan dalam perjuangan menjaga keberlangsungan ruang-hidupnya.

Semestinya, IAIN Syekh Nurjati, yang selalu mengembar-gemborkan konsep integrasi keilmuan, secara tegas menolak dan mengecam keberadaan PLTU beserta dampak-dampaknya tersebut. Pasalnya, secara moral keilmuan maupun keislaman, IAIN Syekh Nurjati dituntut untuk secara tegas memosisikan diri di garda depan dalam menolak segala bentuk perusakan ruang-hidup masyarakat, terutama di lokasi sekitarnya.

Atas dasar itulah, kemudian aliansi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati mengambil sikap dan secara tegas menyuarakan tuntutan agar kampus memutus kerjasama dengan PLTU dalam bentuk apa pun. Pada 8 September 2016 aliansi mahasiswa IAIN Cirebon menggelar acara pemutaran film dokumenter hasil karya mahasiswa sendiri yang berjudul “Di Balik Megah-nya PLTU”. Film tersebut menampilkan perusakan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang ditimbulkan oleh keberadaan PLTU di Cirebon. Selain itu diputar pula film dampak PLTU yang ada di Batang, Jawa Tengah.

Aksi massa menolak kongkalingkong IAIN Syekh Nurjati dengan PLUT Cirebon. Foto: aliansi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati menolak PLTU.

Aksi massa menolak kongkalingkong IAIN Syekh Nurjati dengan PLUT Cirebon. Foto: aliansi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati menolak PLTU.

Pagi itu film diputar di ruang publik, di depan taman kampus, di mana banyak mahasiswa lalu lalang dan nongkrong di sela-sela jadwal kuliah mereka. Hasilnya, banyak mahasiswa yang akhirnya tergerak untuk menyuarakan sikap penolakan atas kongkalikong kampusnya dengan PLTU. Pasca pemutaran film mahasiswa dipersilahkan untuk meluapkan keresahan-keresahannya di depan publik. Arif, misalnya menungkapkan, bahwa dirinya telah mengalami hidup dan belajar bersama masyarakat nelayan terdampak PLTU tersebut. Memang benar, ujarnya, dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan PLTU itu sangat berimbas pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan produktivitas petani tambak udang dan garam.

Setelah pemutaran film, Udin sebagai pemantik diskusi mengajak mahasiswa menuju halaman rektorat dan menyuarakan penolakan kongkalikong kampus dengan PLTU. Kurang lebih seratus mahasiswa menggeruduk gedung rektorat. Beberapa mahasiswa mengungkapkan penolakan dalam bentuk orasi-orasi publik, puisi dan lagu-lagu perjuangan. Mahasiswa menuntut rektorat untuk membatalkan kerjasamanya dengan pihak PLTU. Hasilnya, Pak Farihin, Wakil Rektor III bersedia mengabulkan tututan mahasiswa tersebut tanpa syarat apa pun.

Sebuah akhir yang menggembirakan bagi para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini, serta tentu saja bagi para rakyat yang terdampak oleh PLTU, terutama di Cirebon. Dalam konteks nasional, pembatalan yang dilakukan oleh rektorat IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini adalah satu tamparan keras bagi kampus-kampus lain di Indonesia. Sebut saja sebagai contoh Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Kampus yang selama ini mengklaim diri sebagai “kampus kerakyatan” pada kenyataannya justru memiliki agenda yang berseberangan dengan rakyat yang diklaimnya itu. Misalnya ini terlihat dari digeruduknya kampus UGM baik oleh petani Kulon Progo dan oleh petani Rembang pada waktu yang telah lalu.

Sumber
Yanuardi, D. dan Rachman, N.F. (2014). MP3EI; Master Plan Perceoatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Tanah Air Beta: 2014, Yogyakarta.
Nugraha, I. (2016). Begini Nasib Nelayan yang Bertetangga dengan Pembangkit Listrik Batubara di Cirebon. Mongabay.co.id, 26 Maret. http://www.mongabay.co.id/2016/03/26/begini-nasib-nelayan-yang-bertetangga-dengan-pembangkit-listrik-batubara-di-cirebon/. Diakses pada 8 September 2016.

Comments are closed.