Membongkar Objektivasi Subyek Politik: Praktik Normalisasi Ormas Anti-Pancasila

Ilustrasi oleh Gegen Muhammad

Isu pembubaran ormas “Anti-pancasila” menjadi pembicaraan pokok di publik akhir-akhir ini. Terdapat banyak tanggapan yang datang dari banyak kalangan, sebagai kategorisasi awal sebut saja mulai dari kalangan intelektual, aktivis gerakan, dan masyarakat biasa. Berbeda identitas berbeda pula tanggapan yang dikemukakan. Bagi kalangan intelektual pembubaran Ormas yang dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dikatakan sebagai fenomena konstelasi politik di tataran elit. Aktivis gerakan memandang hal itu sebagai upaya menghadirkan kembali watak Orde Baru di era konsolidasi demokrasi. Dan bagi kalangan masyarakat bawah dengan berdasarkan fakta-fakta yang bisa dijangkaunya, terutama fakta kehidupan sehari-harinya seperti pendapat pimpinan organisasi dimana ia bergabung menjadi bagian dari massa, dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mencegah gerakan anti-Pancasila.

Fenomena pembubaran ormas yang didasarkan pada Perppu Ormas 2/2017 melibatkan banyak dimensi. Hal itu tergantung bagaimana cara kita memandang peristiwa tersebut serta bagaimana kita mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Terlepas dari itu, dalam memandang munculnya Perpu Ormas—fenomena yang terjadi hampir di semua rezim pemerintahan (seperti yang akan diuraikan tulisan ini nantinya)—diperlukan seperangkat analisis yang lebih dalam: menggunakan teori sebagai pijakan dalam memandang realitas, serta menunda ketergesaaan dalam memberikan justifikasi. Terutama mengingat banyaknya opini yang dilontarkan di publik mengenai peristiwa itu.

Tulisan ini, tidak ingin menilai benar salahnya wacana yang telah dilontarkan di banyak media arus utama, akan tetapi wacana yang dilontarkan hanya berdasarkan asas “kemungkinan” akan membawa masyarakat pada cara pandang yang buram, dan tidak bisa dijadikan pijakan lebih lanjut dalam menilai persoalan. Penulis akan menganalisis Perppu pembubaran Ormas sebagai praktik normalisasi dan pembentukan subyek politik (objektivasi) sebagai upaya stabilisasi politik dengan menggunakan prespektif Foucauldian. Cara ini juga akan dipakai untuk melihat melihat berbagai peristiwa serupa yang terjadi di era sebelumnya. Hal itu sangat penting sebagai dasar postulat guna menguatkan preposisi terkait persoalan yang akan dikemukakan kemudian.

Normalisasi melalui Perppu Ormas

Normalisasi adalah pemilahan sekaligus pembentukan subyek dari luar dirinya. Dalam prespektif Foucauldian subyek terbentuk oleh separangkat nilai dan aturan di luar keberadaannya.  Siapa itu subyek dan siapa yang membentuk, serta bagaimana proses pembentukan  tersebut berlangsung? Dalam hal ini kita memposisikan warga sebagai subyek kewargaan yang dibentuk oleh kekuasaan melalui seperangkat teknologi kuasa itu sendiri. Normalisasi pembentukan subyek adalah proses yang mencerminkan hal itu secara keseluruhan.

Perppu Ormas menjadi instrumen kekuasaan yang berfungsi sebagai pendisiplinan terhadap warga. Pendisiplinan melalui Perrpu Ormas didasarkan pada pada kuasa pengetahuan yang dibentuk melalui pendefinisian Pancasila (sebagai ideologi negara) oleh kalangan elit penguasa. “Knowlage is power, power is knowlage” demikian Foucault. Pengetahuan bisa dijadikan sebagai justifikasi terhadap teknologi normalisasi. Pengetahuan juga bisa berfungsi sebagai pemilahan terhdap subyek yang dianggap berbeda atau sang lain (the other) oleh kekuasaan yang menopangnya. Singkatnya pengetahuan adalah kekuasaan itu sendiri yang memberikan definisi terhadap subyek. Pengetahuan dioperasikan melalui seperangkat teknologi kuasa yang bersifat tidak hanya mendominasi subyek, akan tetapi secara produktif membentuk, mengategorisasi, dan melakukan pembelahan subyek satu dengan subyek yang lain (dalam Robert, 2014).

Normalisasi terhadap subyek yang didisiplinkan berimplikasi pada pembentukan homogenitas warga (produk objektivikasi). Akan tetapi, upaya pembentukan homogenitas yang kaku berakibat pada munculnya subyek yang dianggap sebagai sang lain “the other”.  Muncunya subyek lain yang berbeda di luar penyeragaman merupakan konsekuensi logis dari standarisasi subyek; upaya pembentukan warga (definisi kewargaan) yang baik akan berimplikasi munculnya warga yang tidak baik (atau sang lain, other). Foucault dalam karyanya The Birth of Clinic yang menjelaskan tentang pengetahuan yang mendisiplinkan subyek (objektivasi). Subyek diperlakukan sebagai benda yang didefinisikan oleh kekuasaan. Warga yang baik adalah mereka yang patuh dan taat terhadap segala bentuk aturan yang dikonstruksi oleh kekuasaan, warga dalam perilakunya harus selaras dengan tuntutan kekuasaan (yang telah terdisiplinkan). Oleh karenanya kekuasaan tidak hanya mendominasi akan tetapi juga mengarahkan pada prilaku produktif yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan; proses sebaliknya kemudian muncul kekuasaan direproduksi oleh perilaku subyek yang telah terobjektivasi.

Pembentukan Perppu Ormas adalah salah satu contoh prose objektivasi yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap subyek. Kenapa yang menjadi sasaran dalam hal ini adalah Ormas, bukan individu?

Ormas menjadi ruang eksistensi keberadaan warga karena pada hakikatnya ia merupakan entitas yang bergerak dalam solidaritas golongan  dan ditopang oleh kesamaan pola pandang. Artinya individu mampu eksis dalam ikatan solidaritas komunal; ia berada dalam dan menemukan dirinya ketika ia bersanding dengan yang lain. Ketika individu bergerak berlandaskan visi golongan, maka ia akan mampu mewujudkan cita-cita ideal. Sehingga ketika pendisiplinan dijatuhkan pada ruang tersebut otamatis ia akan mampu menjangkau individu yang berada di dalamnya.

Upaya normalisasi melalui Perppu Ormas bukanlah ihwal yang baru terjadi, peristiwa itu terjadi di setiap era pemerintahan. Sederhanya pendisiplinan sebagai upaya normalisasi terhadap warga sudah mendapatkan presedennya sejak awal terbentuknya gagasan negara dan bangsa; mulai Era Hindia-Belanda hingga Era dimana kita berada saat ini.

Pada Era Hindia-Belanda upaya pendisiplinan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap bumi-putra terlaksana secara masif. Fakta itu dapat ditelisik dari kategori-kategori strata sosial pada masa itu. Di sini, seperti halnya yang dinyatakan Foucault, pengetahuan  beroperasi melalui proses “kategorisasi”. Strata teratas ditempati orang Belanda dan kulit putih lainnya. Strata ke-dua ditempati oleh Orang Asia asing (Arab China, dan India). Strata ke-tiga ditempati oleh tuan tanah. Strata ke empat kaum priyayi. Di posisi ke-lima pedagang Islam. Dan strata terakhir dihuni oleh kawula rakyat (wong cilik).

Segregasi menggunakan etnis (yang berpilin dengan permasalahan ekonomi) pada Era Kolonial merupakan salah satu pembentukan identitas superioritas dan inferioritas. Pada 1672 Belanda mengeluarkan peraturan klasifikasi masyarakat di Hindia-Belanda yang dibagi kedalam tiga starata: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Tidak hanya penempatan strata berdasarkan etnis, secara spasial pemukiman penduduk pun diatur melalui peraturan wijkenstelsel (pembatasan pemukiman). Peraturan tersebut diberlakukan  pada tahun 1841-1915. Bahkan pendisiplinan di era ini mencakup pada persoalan yang lebih partikular, yakni pembentukan identitas melalui penampilan yang membedakan antara orang asing dan bumiputra, tepatnya pada tahun 1863. Penduduk asli dilarang menggunakan pakaian yang menyerupai atribut kaum penjajah (yang memposisikan dirinya sebagai golongan superior). Peraturan sebagai teknologi kuasa terus diberlakukan ke segala sektor kehidupan masyarakat misalnya; peraturan berserikat yang dikekang (tidak boleh mengandung konfrontasi) dan peraturan pers yang dilarang memuat unsur kritik.

Hal serupa terus berlanjut ke era setelahnya, sesuai motif kepentingan kekuasaan yang ada.

Di Era awal terbentuknya sistem pemerintahan (negara-bangsa) pembubaran terhadap sejumlah kelompok massa atau partai politik juga terjadi, seperti terlihat pada peristiwa pembubaran Masyumi dan PSI melalui peraturan Peperpu 28/1958. Pelarangan terhadap sejumlah aliran politik massa yang dilakukan pada kala itu memiliki  kecenderungan bermotif stabilisasi agenda revolusi nasional; mengingat Masyumi dan PSI kontra terhadap agenda revolusi masa itu dan lebih cenderung pada agenda pembangunan nasional dengan dalih revolusi sudah selesai.

Setelah Soekarno dijatuhkan dengan serangakian kudeta politik di tahun 1965-1967 dan dalih pengalihan pimpinan negara melalui “Surat pemirintah 11 Maret” normalisasi kehidupan dan standarisasi politik terus terjadi.

Soeharto berkuasa, pelemahan terhadap sejumlah ormas semakin digencarkan. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai penguat dari sejumlah perilaku pembantaian yang dilakukan terhadap gerakan massa di level rakyat. Sebagaimana disebutkan oleh Philip Eldridge dalam melihat perkembangan LSM di Indonesia “…bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi akan memiliki potensi untuk mempengaruhi pemerintah ke arah yang menguntungkan tuntutan-tuntutan masyarakat yang kian tumbuh” (1986: 34) kemunculan Ormas semakin masif di era ini. Lebih tepatnya pada tahun 1970-an. Pada tahun ini gerakan ke-Ormasan semakin masif memobilisasi masyarakat. Fenomena tersebut dilandaskan pada kekecewaan terhadap pemerintah yang cenderung bersikap represif demi pembangunan yang sentralistik. Gerakan Ormas pada Orde Baru menempati dua sektor khusus yaitu sektor pembangunan sumber daya seperti pendidikan non-formal, menanggapi permasalahan ekologi, hak-hak kaum tani, dan sejenisnya. Sementara sektor kedua aktif dalam kegiatan memobilisasi massa akar rumput dengan berbagai ragam bentuk gerakan yang langsung vis a vis dengan kekuasaan. Kegiatan jenis kedua semakin menjamur seiring bertambahnya intensitas kekuatan negara dalam menekan gerakan Ormas.

Fenomena  gerakan Ormas yang semakin masif dan terorganisir pada akhirnya mendapatkan kontrol (normalisasi) melalui UU Keormasan tahun 1985. Diberlakukannya kontrol yang ketat membuat gerakan masyarakat nampak terbatas. Ini terutama dengan menggunakan Pancasila sebagai dalih stabilitas negara dan bangsa. Namun, bukan berarti ormas menjadi pasif pada tahun 1980-an. Berbagai kalangan aktivis gerakan yang berafiliasi dalam berbagai lembaga mengkritik pemerintah, misalnya muncul dalam bentuk perlawanan yang dikenal dengan “Gerakan petisi 50” yang pada dasarnya merupakan kritik terhadap penguasa yang sewenang-wenang menggunakan Pancasila sebagai landasan utama stabilisasi.

Dengan rangkaian kesejarahan itulah kita dapat melihat proses normalisasi yang muncul melalui peristiwa yang terjadi pada era kontemporer melalui Perppu 2/2017.

Kemunculan Perppu 2/2017 berisi pencabutan status legal Ormas yang terduga sebagai gerakan ekstrimis serta berpotensi mengacam stabilitas negara dan Pancasila. Karakter ini seringkali dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu didasarkan pada fenomena sebelumnya dimana wacana publik diramaikan dengan isu HTI yang dianggap mengancam ideologi negara. Analisis semacam itu tentu bisa diterima dengan dasar pengkorelasian dua peristiwa yang berhubungan. Namun hipotesa tersebut cenderung di tataran permukaan, belum menyentuh esensi lebih dalam dari peristiwa.

Dari sudut pandang Foucauldian, esensi mendasar dari hadirnya Perppu Ormas dan segala bentuk peraturan yang berimplikasi pada pencegahan adalah pengoperasian teknologi kuasa untuk menormalisasi subyek yang berada didalamnya, atau seperti yang dijelaskan  Foucault melalui apa yang dia sebut dengan governmentality.

Mental subyek dibentuk melalui berbagai instrumen kekuasaan, salah satunya lembaga politik pemerintah (baca: lembaga legislatif dan eksekutif). Pemerintah mengoperasikan kekuasaan lewat wewenang yang ada padanya dan membuat peraturan sebagai  bentuk operasionalisasi  pendisiplinan terhadap subyek. Aturan yang dioperasikan melalui seperangkat teknologi kekuasaan yang tersebar akan mengkondisikan mental subyek. Selain itu, permasalahan pokok lainnya adalah penciptaan homogenitas yang diperlakukan terhadap Ormas lainnya. Pemerintah tidak hanya melakukan pelarangan terhadap HTI, akan tetapi pada Ormas yang lain, yaitu yang  dianggap mengganggu stabilitas negara. Pola ini paralel seperti yang terjadi pada Era Orde Baru, dimana semua lembaga kemasyarakatan yang dianggap melakukan kekerasan akan dikenai UU Subversif.

Upaya penyeragaman akan menimbulkan pengkategorian sang lain. Entitas sang lain akan diletakkan ke dalam satu posisi. Ini terlihat misalnya dalam bagaimana pihak pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan Perppu 2/2017:

“ Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa” (Pemerintah, 2017, hal. 14).

Dalam peraturan tersebut terdapat pemilahan subyek  patuh dan tidak patuh yang didasarkan pada Pancasila. Patuh adalah mereka yang konsisten terhadap ideologi dan negara. Tidak patuh adalalah subyek yang tertuduh melanggar peraturan dimana pemerintah melalui seperangkat teknologi kekuasaan dapat melakukan berbagai macam  kategorisasi terhadap Ormas. Sementara persoalan mendasar lainnya dari Perppu  2/2017 tersebut ialah upaya penciptaan subyek politik yang pasif yang, karena sifat pasifnya, akan mengurangi kontrol terhadap kekuasaan sehingga pada gilirannya akan me(re)produksi kekuasaan.

 

Pembentukan Subyek Politik

 

Normalisasi melalui teknologi kekuasaan yang dilimpahkan kepada subyek memiliki tujuan yang menubuh di dalamnya. Apabila kita memandang peristiwa tersebut sebagai upaya pembubaran HTI dan penghadiran kembali watak Orde Baru maka analisis macam itu tidak akan mampu menghadirkan realitas-esensial yang terletak di balik peristiwa.

Sifat dari kekuasaan adalah berkuasa atas subyek yang dikuasai, subyek berada di bawah kontrol kekuasaan. Sedangkan untuk melakukan kontrol (panopticon) terhadap subyek, kekuasaan memerlukan normalisasi sebagai upaya obyektivasi.

Beragam bentuk aturan yang mengekang subyek sejak Era Kolonial hingga saat ini bertujuan untuk  membentuk subjek politik pasif. Subyek didisiplinkan agar berjalan sesuai dengan bentuk kekuasaan yang ada; subyek memproduksi aturan normatif melalui perilakunya yang telah terdisiplinkan. Sehingga subyek (Ormas) berada dalam kontrol kekuasaan, dan tersubordinasi secara tidak langsung, mengingat keberadaanya sangat penting dalam sistem kehidupan bersama. Ormas yang notabenanya sebagai wadah bagi massa sadar untuk meperjuangkan cita-cita idealnya, sangat berpotensi dalam melakukan berbagai macam aksi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan (menentang kekuasaan) karena itu harus ia dibuat pasif.

Pada Era Hinda-Belanda Ormas berfungsi sebagai wadah pergerakan untuk meraih kemerdekaan. Adanya sarekat Islam (SI) mampu menjadi wadah bagi kalangan saudagar yang bermetamorfosa menjadi gerakan massa. Boedi Oetomo wadah bagi kalangan intelektual yang memiliki fungsi serupa.  Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) adalah gerakan massa sadar yang progresif menentang bentuk kekuasaan kolonial. Di Era Orde Baru Ormas menjadi lembaga yang memobilisasi massa dalam mengkritik dan menumbangkan kekuasaan. Pada masa itu berkembang banyak Ormas seperti LP3ES, WALHI, YLBHI, dan sejenisnya. Sedangkan pada Era Pasca-Reformasi perkembangan Ormas semakin pesat, baik yang berafiliasi dengan pemerintah sebagai perpanjangan tangan di masyarakat, biasanya lebih cenderung pada pemberdayaan masyarakat yang terhubung dengan agenda pembangunan, ataupun Ormas yang berhadapan dengan pemerintah (mengedepankan kesadaran politik bagi masyarakat dan memobilisasi gerakan untuk menentang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat).

Dibentuknya berbagai macam aturan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk membentuk subyek politik yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Alih-alih menggunakan Pancasila sebagai rasionalisasi kebijakan  ia justru dipakai lebih banyak dengan tujuan kekuasaan, yakni melanggengkan kekuasaan atas subyek. Dengan melihat bagaimana kekuasaan melakukan pendisiplinan menggunakan teknologi kuasa yang ada padanya, kita tidak terjebak pada konteks permukaan seperti memandang Perpu 02/2017 sebagai upaya pelemahan HTI, akan tetapi kita mampu menembus batas itu dan mengungkap kepentingan di baliknya sebagai realitas-esensial dari kekuasaan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Eldridge, P. (1986). LSM dan Negara. Prisma, 34-55.

Pemerintah, P. (2017, 07 10). setkab.go.id. Retrieved 08 03, 2017, from Setgab: http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf

Robert, R. d. (2014). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: dari Marx sampai Agamben. Jakarta: Marjin kiri.

Comments are closed.