Surat untuk Oppung
Oct 26, 2017
Pulauku Kini
Oct 29, 2017

Membajak Reforma Agraria

Ilustrasi Oleh Moch Dzikri Herdika

Tulisan ini adalah ulasan terhadap buku bertajuk Land Reform Dari Masa ke Masa karya Noer Fauzi Rachman yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Sajogyo Institute (2012).

Pada tanggal 12 Oktober lalu, The Economist, salah satu corong suara neoliberal hari ini, menulis bahwa reforma agraria (land reform) adalah langkah awal untuk kemakmuran ekonomi di Asia, berkaca dari restrukturisasi agraria di Asia Timur. Lebarnya ketimpangan ekonomi antara desa versus kota di Indonesia dapat ditutupi dengan memberikan lahan kepada orang-orang di desa dan menjadikan mereka “pekerja di tanah sendiri”[1]. Sepintas usulan di atas nampak sangat membantu wacana reforma agraria agar menjadi lebih masuk akal dalam kalkulasi ekonomi negara, tetapi yang dilupakan The Economist adalah memberi tanah untuk penggarap dan menjadikannya “produktif” hanya satu dari sekian lapis kerumitan reforma agraria. Buku Land Reform Dari Masa Ke Masa (LR) oleh Noer Fauzi Rachman setidaknya berhasil membuktikan hal tersebut. Niat baik dalam reforma agraria akan selalu diikuti oleh kontestasi politik, ideologis, maupun ekonomi dari segala arah sepanjang implementasinya di Indonesia.

Perlu dicatat, Noer Fauzi menggunakan istilah land reform yang saya terjemahkan menjadi reforma agraria. Batasan geografis dari penggunaan istilah ini di buku LR adalah desa secara administratif. Reforma agraria yang dijelaskan dalam buku yang diulas ini tidak memasukkan debat terbaru mengenai berkembangnya reforma agraria di isu perkotaan. LR juga tidak memuat secara spesifik perbedaan penggunaan istilah “land reform” dan “reforma agraria (agrarian reform)” (jika ada).

 

  1. Sejarah Ringkas Reforma Agraria

Dengan analisa konjungtural, LR mendeskripsikan secara rinci perjalanan panjang reforma agraria di Indonesia masa pascakolonial; sejak proses dekolonisasi di tahun 1945 hingga era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Analisis konjungtural ini digunakan Noer Fauzi untuk melihat “konfigurasi dan interaksi” antar kekuatan yang ada, dan bagaimana mereka bergerak dalam ruang, waktu, dan kondisi (seperti krisis) tertentu (hl.4). LR memberi pembabakan sejarah yang jelas dan melihat dinamika kekuasaan dalam implementasi maupun perencanaan reforma agraria di Indonesia. Tidak hanya menjawab ‘apakah reforma agraria berhasil/gagal’, tapi LR juga berusaha menjawab bagaimana kegagalan dan keberhasilan tersebut dihasilkan dari tarik ulur elit negara, para pemodal, dan tekanan rakyat, khususnya para petani, baik yang memiliki tanah maupun tidak.

Noer Fauzi mengartikan reforma agraria sebagai upaya negara untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah yang timpang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi petani miskin di pedesaan (hl.3) yang saat itu menguasai demografi Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan produk hukum dan instruksi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Mengganti Agrarische Wet 1870 (Hukum Agraria 1870) yang dikeluarkan oleh rezim kolonial untuk mengakomodasi fokus perekenomian global di hasil pertanian[2], menjadi salah satu agenda penting untuk melakukan restrukturisasi agraria pasca kemerdekaan. Undang-Undang Pembangunan Agraria 1960 (UUPA) pun akhirnya berhasil dirumuskan bersamaan dengan proses nasionalisasi perusahaan/aset Belanda di Indonesia yang baru merdeka saat itu. LR menjelaskan bahwa proses mencapai UUPA untuk menjalankan reforma agraria bukanlah hal yang mudah.

Karakter utama dalam UUPA adalah penghapusan domein negara/domein verklaring yang tercantum dalam banyak hukum tanah kolonial. Konsep domein ini membuat negara berkuasa penuh atas tanah-tanah yang tidak mampu dibuktikan kepemilikannya, saat itu melalui eigendom. Hak Menggunakan Negara (HMN) hadir untuk menggantikan supremasi negara dalam kepemilikan tanah dan demikian mengganti fokus kepemilikan lahan tidak harus negara, tapi ia punya hak untuk mengatur kebermanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan yang lebih luas (hl.15). HMN dan UUPA hadir untuk mengakui kepemilikan pribadi tanpa harus menjadikannya antitesis terhadap negara yang menguasai tanah secara terpusat[3]. UUPA juga membawa semangat menghapus dualisme dalam kepengaturan agraria yang selalu bertentangan antara kepentingan negara dan hukum adat, dan menggabungkan keduanya (hl.19). UUPA juga memuat larangan untuk orang asing dan konsensi (kolonial) untuk memiliki tanah (hl. 47) dan menghapus konsep-konsep desa maupun tanah yang diwariskan dari sistem kolonial maupun feodalisme yang dipelihara oleh Belanda (seperti desa perdikan dan tanah partikelir) (hl. 21-24).

Pelaksanaan reforma agraria di masa Soekarno awalnya terlihat menjanjikan. Terlebih, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi salah satu partai dominan saat itu menunjukkan kinerja yang mumpuni dan menjadi pemain utama dalam mendukung reforma agraria. PKI berhasil memobilisasi petani untuk membantu program reforma agraria dengan kampanye “tanah untuk penggarap” dan memiliki data dari penelitian mengenai kondisi petani di Jawa (hl.13). Bersama  Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik ( SABUPRI, berafiliasi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia/SOBSI), PKI berhasil menggalang dukungan yang signifikan dari petani dan menjadi motor untuk terus mendesak reforma agraria. Semakin besarnya dukungan dari organ-organ ini membuat Soekarno pun semakin condong dan mendukung kerja-kerja maupun agenda PKI, termasuk “aksi sepihak” oleh petani dan kader partai untuk merebut lahan dari para tuan tanah maupun pemuka agama.

Konflik tentu saja tidak mungkin dihindari di awal pelaksanaan reforma agraria dan membuat program ini terhambat (hl.52-53). Ada perlawanan yang cukup serius dari tuan tanah. Baik secara langsung maupun bermain di proses administratif ketika proses pelaporan lahan maupun pengadilan refoma agraria (didirikan tahun 1964). Contohnya intimidasi dari tuan tanah dalam proses pencatatan “tanah lebihan” di desa-desa dan tidak diakuinya buruh tani yang termasuk penggarap karena para pekerjanya tinggal di luar kecamatan tempat si tuan tanah memiliki lahan. Kapabilitas pekerja panitia reforma agraria juga menjadi masalah tersendiri; disebabkan oleh banyaknya tugas pokok yang harus ditanggung perorangan, hingga beberapa oknum yang ingin menggagalkan proses reforma agraria itu sendiri.

Adanya sekelompok orang yang hendak mengacaukan proses reforma agraria bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Pasca Belanda angkat kaki dari Indonesia, khususnya di era darurat militer (1957-1963), angkatan bersenjata/militer menjadi elit baru yang masuk ke dalam aktor di peta tata kelola tanah dengan menguasai perkebunan. Tentara juga tidak sendiri dalam hal ini, ketika perusahan Belanda dialihkan ke bumiputera, pejabat sipil mengambil alih dan menjadi pemodal baru. Di perkebunan Deli, naiknya pejabat sipil dari daerah lokalnya alih-alih para pekerja untuk secara otonom mengatur jalannya perkebunan menjadi masalah tersendiri[4].

Masuknya militer dalam pengelolaan perkebunan kolonial menjadi hambatan serius dan menjadi salah satu alasan mengapa perkebunan kolonial tidak menjadi objek reforma agraria. Alih-alih kewajiban untuk mendistribusikan lahan perkebunan, perusahaan bekas Belanda yang kini dikuasai tentara tersebut justru mendapat Hak Guna Usaha (HGU) karena dianggap dimiliki oleh orang Indonesia (Hl.32)[5]. Selain perkebunan, kawasan hutan juga tidak menjadi obyek reforma agraria karena UUPA memiliki trayektori dan visi yang berbeda dengan UU Kehutanan 1927 dan 1930 (hl.1938). Kontestasi politik pejabat sipil dan birokrat di Dinas Kehutanan saat itu juga turut menyumbang carut marutnya reforma agraria di sektor kehutanan Indonesia. Konflik semakin meruncing ketika di tahun 1963 Soekarno menandatangani aturan mengenai pengelolaan hutan. Namun sebelum instruksi itu bahkan berjalan di tengah konflik mengenai hutan dan reforma agraria, kudeta terjadi di tahun 1965.

Gerakan 30 September (G30S) menjadi babak baru pemberangusan agenda reforma agraria yang tertuang dalam UUPA dan perangkat UU lainnya di bawah rezim Orde Baru. Pembantaian simpatisan komunis dan segala afiliasinya (termasuk SOBSI, SABUPRI, dan BTI) secara sistematis oleh militer dengan segera memotong suara petani untuk mendapatkan hak menggarap. Di tengah desakan perbaikan ekonomi dan kestabilan politik, kebijakan pertanahan Jendral Soeharto yang mengambilalih kekuasaan merubah lanskap kebijakan agraria dan semakin memperdalam ekstraksi sumber daya alam. Elit negara ketika itu mengecilkan Kementerian Urusan Agraria menjadi direktorat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1968, dan di tahun 1970, diterbitkanlah UU yang menghapus pengadilan reforma agraria. Revolusi yang menjadi agenda Soekarno digantikan menjadi akselerasi dan modernisasi (hl.63).  Fungsi sosial tanah dan mensejahterakan masyarakat dari bawah (petani di pedesaan) digantikan menjadi tanah untuk pembangunan (skala besar).

Dalam rangka mensukseskan visi developmentalis tersebut, Orde Baru menerbitkan sejumlah UU yang bertentangan dengan UUPA seperti UU Penanaman Modal Asing (UUPMA) 1967, UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1976, dan UU Pokok Kehutanan 1967 (hl. 83). Pendirian Badan Pertahanan Nasional (BPN) di tahun 1988 juga sebenarnya didahului oleh kepentingan administratif penyediaan tanah yang besar untuk proyek pembangunan. Produk paling penting dari BPN adalah penerbitan ijin lokasi di mana meskipun orang-orang memiliki hak milik atas tanah, dengan adanya ijin lokasi, investor (asing maupun domestik) berhak mengusir atau bertindak sesuai keinginannya jika ada yang membeli ataupun mengolah tanah tersebut dari dan oleh orang penduduk lokal (hl. 70). Indonesia di bawah Orde Baru juga semakin masuk ke dalam pasar tanah untuk proyek-proyek pangan maupun pertanian global (hl. 74). Suntikan dana Bank Dunia di bawah program pangan dan agrikultur global yang ditandatangani pada tahun 1970an untuk proyek irigasi dan transmigrasi hanya salah satu contohnya. Bank Dunia sangat mendorong pengalokasian tanah yang produktif untuk pembangunan dengan mengatasnamakan land titling (h. 76).

Turunnya Soeharto di masa krisis finansial Asia pada tahun 1998 tidak serta-merta membuat ruang reforma agraria lebih baik. Struktur kekuasaan kepemilikan lahan masih sangat timpang terlebih ketika kita melirik bisnis militer di perkebunan yang relatif perubahannya tidak terlalu signifikan. Namun yang patut digarisbawahi dalam proses reforma agraria pasca rezim otoritarian adalah naiknya tuntutan dari koalisi masyarakat untuk keadilan atas tanah. Petani bersama Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) dan lembaga swadaya masyarakat lainnya menyuarakan relevansi UUPA dengan kebutuhan akan penyesuaian (hl. 84-85) dan semangat untuk memperbaiki warisan kebijakan tanah ala Orde Baru. Reforma agraria kembali menjadi agenda di ranah publik.

Semangat atas keadilan tanah dan mengembalikan fungi sosialnya di bawah proses demokratisasi tidak selalu berjalan mulus. Desentralisasi seperti menjadi pisau bermata dua untuk pegiat keadilan agraria dengan naiknya pemerintah daerah yang berbondong-bondong menginginkan otonomi daerah untuk mengatur sendiri kebijakan investasinya (termasuk tanah) (hl. 90). Secara umum, reforma agraria pasca Orde Baru menghadapi pasang surut. Walaupun di era transisi banyak agenda agraria yang secara administratif dimasukkan ke langkah pembangunan (hl. 90), di tahun 2005, misalnya, pemerintahan SBY menerbitkan kembali peraturan bernada “tanah untuk pembangunan” ala Orde Baru. Protes terhadap kebijakan tersebut berhasil diakomodasi oleh kapabilitas Joyo Winoto selaku kepala BPN saat itu dengan mendorong kebijakan reforma agraria ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (hl. 102). Sayangnya agenda tersebut tidak dapat diimplementasikan dan tercapai.

 

  1. Meninjau Ulang Reforma Agraria

Reforma agraria hari ini masih sangat diupayakan. Setidaknya reforma agraria masuk menjadi agenda Joko Widodo dalam mengatasi ketimpangan[6]. Namun dari LR kita patut belajar bagaimana program reforma agraria ini mudah menjadi bahan konflik ataupun dimanuver untuk menjustifikasi kup, misalnya di tahun 1965. LR juga membantu kita memahami miskonsepsi mengenai reforma agraria hanyalah sebatas memberikan lahan. Lebih daripada itu, reforma agraria adalah sebuah proses panjang yang melelahkan karena memang keadilan ekonomi maupun sosial tidak bisa datang dalam semalam. Selembar sertifikat tanah tidak akan membuat petani di pedesaan lepas dari belenggu kemiskinan. Ia bisa menjualnya kapan saja jika relasinya kepada tanah tidak didukung oleh hal-hal lain yang membentuk kerja-kerja pertanian; jalur distribusi, pupuk, infrastruktur penunjang seperti kebutuhan akan mesin jika diperlukan, dan lain-lain. LR mengajarkan kita bahwa proses ini bukanlah hal yang sulit dan sebenarnya jauh dari sekedar jargon-jargon “tanah untuk semua”, “tegakkan kembali UUPA” (yang sebenarnya masih berlaku dan tidak pernah diapa-apakan bahkan oleh Soeharto).

Namun, LR tidak memproblematisir secara serius titik-titik kritis (critical junctures) yang terjadi di masa lalu seperti nasionalisasi aset Belanda di bawah jargon nasionalisme-populis Soekarno, atau masuknya proyek-proyek agrikultur di tahun 70an dan diperdalam ketika krisis 1980an. LR nampak lebih tertarik menunjuk permasalan dalam perubahan institusi (institional change) di Indonesia serta kapabilitas negara, maupun keberpihakannya kepada kapitalis. Menganalisa titik-titik kritis atau saat-saat yang menentukan tersebut dan melihat apa sikap negara/pengambil keputusan dapat berguna dalam memprediksi kebijakan reforma agraria di Indonesia saat ini.

Dalam buku Paths to Development in Asia: South Korea, China, Indonesia and Vietnam (2010), Tuong Vu berpendapat bahwa kebijakan nasionalisme-populis Soekarno yang direfleksikan secara gamblang dalam reforma agraria dan nasionalisasi perusahaan Belanda membuat struktur negara yang masih baru berdiri tersebut menjadi tidak terkendali. Bukan karena seharusnya Soekarno tidak melakukan kebijakan tersebut, tapi yang terjadi adalah pemerintahan revolusi hanya membuat elit pemerintahan mengakomodasi, alih-alih benar-benar mengkonfrontasi massa lain di luar petani maupun elit lain selain PKI yang menjadi fokus saat itu. Ini juga menjadi alasan mengapa ketika pembantaian G30S terjadi, tidak terlalu sulit menggerakkan simpatisan militer maupun organisasi muslim untuk membunuh jutaan petani. Soekarno tidak pernah benar-benar memberangus elit yang anti reforma agraria, di bawah semangat “nasionalisme” yang merangkul semua kalangan. Perbandingannya bisa dilihat dari keberhasilan kaum Maois Cina untuk mengambil alih Republik dan menjalankan reforma agraria karena berhasil membuat polarisasi elit dan membredel secara massif kekuasaan para tuan tanah[7]. Permisifnya pemerintahan di bawah jargon nasionalisme-populis tersebut dapat dilihat hari ini dengan kekuasaan militer atas perkebunan yang terus melanggengkan sistem kolonial. Walaupun dapat dipahami, bahwa Soekarno membutuhkan dukungan militer di tahun 1957 untuk merebut Papua maupun di era konfrontasi terhadap Malaysia setelahnya.

Hal yang sama terjadi ketika Soeharto mendirikan BPN. Terguncangnya pasar saham Wall Street di tahun 1980an memaksa Orde Baru semakin memperdalam komodifikasi tanah untuk selamat dari jebakan krisis, memulai industrialisasi di “jalan yang benar”[8] dan mengalihkan modal yang ada untuk membangun industri padat karya melalui proses proletarianisasi di pedesaan dengan masuknya konsep petani kontrak di masa tersebut. Hubungannya tidak hanya linear seolah pemerintah tunduk pada kekuatan kapital asing yang menggiring Indonesia menuju krisis dan perampasan lahan di level global, tapi juga ada keuntungan timbal balik di luar dana pembangunan yang didapat oleh negara.

Noer Fauzi menulis:

Berbagai pemikir dan pemikiran agraria di awal masa kemerdekaan tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan HMN itu akan menggunakan (dan menyalahgunakan) kewenangan yang besar itu sedemikian rupa sehingga mengkhianati sifat budiman yang telah dilekatkan dalam kewenangan yang besar sekali itu (hl. 134)

 

LR nampak dibangun di atas asumsi (1) keberpihakan negara kepada pembangunan ekonomi dan sosial yang adil kepada masyarakat, maka pandangan bahwa apa yang terjadi pada negara adalah sebuah tindakan satu suara, dan (2) negara adalah medan kekuasaan yang harus direbut oleh kepentingan tertentu yang berpihak kepada rakyat (misalnya seruan reformasi birokrasi dalam LR, hl. 139). Nampaknya kita perlu diingatkan kembali bahwa negara bukanlah suatu badan yang utuh (unitary actor)[9] dan terdiri dari berbagai banyak lapisan dan institusi yang bisa saja saling berkontestasi satu sama lain untuk mencapai tujuannya. Hal ini terbukti tentang bagaimana upaya Joyo Winoto tidak serta-merta membuat implementasi reforma agraria ke dalam kebijakan pembangunan dapat dilakukan atau ketika Jawatan Kehutanan menolak hutan sebagai obyek reforma agraria.

Tindakan negara dibangun di atas berbagai lapisan seperti mobilisasi massa untuk tujuannya, konfigurasi elit untuk mempengaruhi kebijakan, dan bagaimana otonomi negara serta perhitungannya sendiri terhadap implementasi kebijakan (meskipun mengorbankan banyak pihak seperti pembukaan pasar tanah di tahun 1980an). Ini adalah analisa yang belum dimasukkan dalam pembacaan LR. Meskipun banyak apparatus negara telah dimasukkan, tapi mereka lebih dilihat di satu tubuh tunggal bernama “negara” yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya setelah G30S, alih-alih secara serius melihat berbagai lapisan konflik di dalam negara yang juga diciptakan oleh elit negara yang mendukung program reforma agraria itu sendiri.

LR juga berpotensi untuk menjadi titik tolak untuk bertanya reforma agraria seperti apakah yang kita inginkan? Reforma agraria bukan hanya soal lahan, tapi secara radikal mengubah struktur relasi tanah dengan penggarapnya. Apakah dengan ini kita berarti harus menemukan sistem/praktik pertanian tertentu yang membawa keadilan bagi para penggarapnya? Ini adalah kerja peneliti dan murid studi agraria di masa mendatang. Agar ke depannya, ketika reforma agraria sudah di depan mata, visi dan misi yang hadir bisa lebih jelas dan keluar dari jebakan populis (kapitalistik) mengenai distribusi tanah yang rawan ditunggangi maupun dimanuver untuk kepentingan tertentu[10].

Bagaimana pun, LR tetap menjadi bahan baca yang penting untuk meninjau jalannya reforma agraria di Indonesia. Mempelajari titik-titik kritis di level global maupun pengalaman historis Indonesia sekiranya dapat membawa kita ke kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam program reforma agraria. Sehingga ketika reforma agraria yang sekiranya akan dilaksanakan dengan baik ada di depan mata, kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Atau lebih jauh, kita bisa skeptis dan terus mengkritisi reforma agraria agar ia menjadi efektif dan benar adanya mengurangi ketimpangan, terlebih jika reforma agraria hanya menjadi jargon atau alat baru untuk memperdalam penetrasi kapital ke depan pintu rumah para petani.

 

Referensi

Orloff, A.S., and Morgan, K.J. (2016). The Many Hands of the State: Theorizing Political Authority and Social Control. New York: Cambridge University Press.

Pepinsky, T. (2008). Capital Mobility and Coalitional Politics: Authoritarian Regimes and Economic Adjustment in Southeast Asia. World Politics. 60:3, hl. 438-474.

Prez Sains, J.P. (1987). Accumulation, State and Transmigration in Indonesia. Centre for Southeast Asian Studies Occasional Paper, no. 15.

Rachman, N.F. (2017). Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.

Stoler, A. (2005). Kapitalisme dan Konfrontasi. Yogyakarta: Karsa.

The Economist. (12 Oktober 2017). For Asia, The Path to Prosperity Starts with Land Reform, 12 Oktober 2017 https://www.economist.com/news/asia/21730184-countries-did-it-properly-have-grown-fastest-asia-path-prosperity-starts-land, diakses 12 Oktober 2017.

Tirto.id, (30 Maret 2017). “Jokowi Pimpin Langsung Distribusi Lahan Reforma Agraria” https://tirto.id/jokowi-pimpin-langsung-distribusi-lahan-reforma-agraria-clUu, diakses 13 Oktober 2017.

Vu, T. (2010). Paths of Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and, Indonesia. New York: Cambridge University Press.

 

 

[1] The Economist. For Asia, The Path to Prosperity Starts with Land Reform, 12 Oktober 2017 https://www.economist.com/news/asia/21730184-countries-did-it-properly-have-grown-fastest-asia-path-prosperity-starts-land

[2] Stoler, A. (2005). Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979. Yogyakarta: KARSA. Hl. 29.

[3] Rachman, N.F. (2017). Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press. Hl. 72-73.

[4] Stoler, A. Op Cit. Hl. 187.

[6] Tirto.id, 30 Maret 2017. “Jokowi Pimpin Langsung Distribusi Lahan Reforma Agraria” https://tirto.id/jokowi-pimpin-langsung-distribusi-lahan-reforma-agraria-clUu

[7] Vu, T. (2010). Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and Indonesia. New York: Cambridge University Press. Hl. 22.

[8] Pepinsky, T. (2008). Capital Mobility and Coalitional Politics: Authoritarian Regimes and Economic Adjustment in Southeast Asia. World Politics. 60:3, hl. 438-474.

[9] Orloff, A., & Morgan, K. (2016). The Many Hands of The State. New York: Cambridge University Press. Hl. 3.

[10] Dalam LR, Noer Fauzi memberikan kritik yang cukup baik terhadap program sertifikasi tanah di bawah panji-panji good governance (tata kelola baik) yang dapat menjadi pintu baru ketimpangan penguasaan tanah oleh pemodal (hl. 138).

Perdana Putri
Perdana Putri
Predoctoral-Research Arryman Fellow di Equal Development and Globalization Studies – Buffett Institute, Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat. Saat ini sedang meneliti dinamika kekuasaan negara dan masyarakat dalam program transmigrasi (khusus komoditas sawit) sejak era kolonial hingga Indonesia di era Joko Widodo

Comments are closed.