Kado “AMPERA” untuk Ganjar Pranowo
May 3, 2016
Ada Apa dengan ULID: Orang-orang Lerok dan Dilema Modernitas
Jun 2, 2016

Marxisme: Pertanyaan untuk Islam

Ilustrasi: A. Rivai

Ilustrasi: A. Rivai

Ilustrasi: A. Rivai

Islam dan Marxisme bertemu pada aras “pembelaan atas masyarakat lemah atau kaum yang dilemahkan”. Problemnya kenapa, minimal menurut telusuran pustaka saya, para pendiri republik ini gagal mengkawinkan dua entitas ini. Mungkin perlu sarjana serius untuk menelitinya.

Masih banyak orang hingga saat ini masih mengais amsal tokoh seperti, H. Misbach atau Tjokroaminito, sebagai eksemplar perkawinan ini. Namun orang lupa, itu adalah masa formatif awal, dimana para pendiri sedang dalam usaha mensintesiskannya sedang mengalami hambatan-hambatan yang tidak mudah. Dan kita tahu SI merah dan SI putih akhirnya bercerai.

Orang bisa menunjuk Komintern di zaman Tan Malaka yg mengecam Pan Islamisme sebagai biyang keroknya, meski Tan Malaka, tokoh kita, berusaha sekuat tenaga membendungnya. Namun kita tahu, para pendiri yg berusaha mensitesiskan kedua ideologi ini semakin kian cepat tercerai.

Jantung kritik marxisme atas agama, menurut saya, adalah peringatan atas kecenderungan agama apapun, termasuk Islam, melarikan “fakta obyektif penindasan” pada ajaran transendental yang lepas dari realitas obyektif. Dalam konteks ini agama bisa menjadi candu. Dan ini justru membuat masyarakat menjadi teralienasi dari kemanusiannya.

Saya sangat sadar, materialisme historis sebagai postulat ontologis memang bisa bertabrakan dengan pandangan keagamaan yg bercorak teosentris. Tapi juga harus diingat, di negara-negara latin usaha untuk mengkawinkan marxisme dengan teologi gereja juga bisa menghasilkan “teologi pembebasan” yang juga bisa “mengubah” Dunia.

Orang saat ini hanya bisa meromantisir, bahwa menurut Tjokoaminoto, ajaran Islam adalah ajaran anti kapitalisme, dan oleh karenanya merupakan ajaran sosialisme itu sendiri. Bahwa di masa Soekarno, konsep persatuan nasionalisme, agama, dan komunis sudah menggelisahkannya sejak masa mudanya. Bahwa marxisme, menurut Misbach, bisa menjadi tenaga ampuh Islam menggulingkan “thaghut” bernama Kolonialisme dan Kapitalisme.

Usaha gagal ini, jika memang gagal, harus menjadi studi serius para intelektual, agar menjadi refleksi kita bersama. Usaha ini harus juga diikuti pembacaan sosiologis masyarakat kita. Karena menurut Ricklefs–di tiga jilid karyanya tentang Islamisasi Jawa periode sejak abad 15 hingga 1830, 1830-1930, serta 1930 hingga hari ini–peristiwa 65 adalah titik kulminasi dari pembelahan masyarakat Jawa (baca: polarisasi) yang mulai menunjukkan bibitnya di awal abad 19: Putihan, Abangan, dan Priyayi.

Struktur Politik Tanam Paksa (Culture Stelsel) yang dijalankan Belanda–setelah kegagalan Perang Jawa merebut otonomi pribumi–benar-benar telah membelah masyarakat tidak hanya pengertian stratifikasi sosial semata, melainkan telah

menggeret polarisasi masyarakat dalam relasi vis-avis dalam struktur penindasan ekonomi dan ekploitasi sumber daya pertanian dalam konteks relasinya dengan kekuasaan kolonial Belanda.

Para priyayi dijadikan mesin birokrasi penindas untuk mulusnya penanaman komoditas pertanian dan perkebunan bernilai ekspor. Kelompok Putihan yang semakin tercerai dari masyarakat petani, yang sedang mesra-mesranya menjalin jaringan internasionalnya, setelah perpisahannya dengan Keraton sejak kekalahan perang Diponegara, juga semakin berjarak. Juga subyek tertindas bernama petani (baca: abangan) yang telah ditinggalkan baik pemimpin agama maupun pemimpin ningratnya (keraton/priyayi).

Fakta pembelahan ini semakin mengeras sejak diterapkan pendirian sekolah Belanda yang semakin melebarkan jurang antara para priyayi yang semakin terbaratkan, dengan saudara-saudaranya baik para kawula tani yang semakin sengsara, maupun kalangan putihan yang semakin terkoneksi dengan pusat “ortodoksi”-nya di tanah Hijaz.

Kulminasi pembelahan ini bisa kita lihat dalam tumbuh suburnya organisasi politik pergerakan nasional di awal abad 19, yang sebenarnya jika dibaca jeli, mewakili afiliasi polarisasi masyarakat yang sudah berlangsung di masa sebelumnya. Spektrum ini berada dalam rentang gradasi dari nasionalis-islam (modern-tradisional)-sosialisme, hingga komunisme: Jawi Hiswara, Budi Utomo, PNI, Serikat Islam, Indische Partij, Partai Komusis, Perindo, PSI, dll.

Dengan massifnya pendidikan Belanda, para priyayi memperoleh manfaat besar dari gagasan Nasionalisme yang menyatukan, para petani merasa terbela ketertindasannya dengan gagasan pembelaan ketertindasan dari sosialisme, komunisme, juga Islam yang oleh para tokoh SI, merupakan ajaran berspirit anti-kapitalisme, maupun kalangan putihan yang tergerak ide pan-islamisme sebagai senjata yang ampuh untuk menyatukan masyarakat maupun untuk mengusir penjajahan “kafir” kolonial.

Dalam konteks kemerdekaan, lahirnya Pancasila, dengan tak berlakunya piagam Jakata, dari sejak 1 Juni hingga perdebatan sengit di era demokrasi parlementer, adalah titik kompromi yang wajar dari polarisasi masyarakat yang “by design” diciptakan kolonialisme untuk memupus pemberontakan dan penggulingan kekuasaan kolonialisme oleh pribumi Hindia Belanda atas nama identitas agama.

Polarisasi sosial masyarakat yang telah menubuh dan berakar lama ini akhirnya menjadi perseteruan intensif sejak tergeret dalam ritme perseteruan tumbuh suburnya partai politik, yang sering kita kenal dengan nama politik aliran, sejak awal abad 20 hingga masa demokrasi parlementer. Mengerasnya perseteruan kelompok politik yang berbarengan dengan mengerasnya afiliasi “keagamaan”, bisa kita baca dengan mengukur dari betapa sengitnya penolakan ide nasakom yang digelontorkan Sokarno di masa itu.

Belum lagi pembelahan masyarakat tak hanya terkait perbedaan afiliasi masyarakat dalam corak “keberagamaan”, melainkan telah memasuki perseteruan ekonomi politik sumber daya tanah, perseteruan sengit penerapan UU PA no.5 tahun 1960, landreform, masuknya modal asing, campur tangan ideologi dari negara blok Kapitalis juga Sosialis.

Polarasi masyarakat itu akhirnya menemui batas ketahanannya. Peristiwa berdarah 65 akhirnya pecah. Integrasi masyarakat yang semakin terbelah dan rapuh dari waktu ke waktu tak kuat lagi menanggung perpecahannya. Yang jadi pecundang adalah komunisme. Dia dikutuk oleh sejarah dan terus-menerus dilanggengkan oleh Orde Baru. Pembelaan kaum yang lemah yang disuarakan lantang oleh komunisne tak lagi bersapa dengan Islam. “Komunisme adalah kelompok anti tuhan yang berusaha mengganti Pancasila”. Hanya itu yang kita warisi, meski kita sudah melewati masa Orde Baru dan menghirup kebebasan Era Reformasi.

Kita punya beban sejarah yang berat. Perkawinan yang Marxisme-Islam diusahakan para pendiri akhirnya membentur sejarah. Kita yang hidup di era perjuangan dimana mengangkat “bambu runcing” tak lagi berlaku, benar2 harus memulai dari awal, sembari memikul beban sejarah yang maha berat.

Saya percaya, jika kita menerima bahwa marxisme adalah alat teoritik yang ampuh untuk menguliti dan menelanjangi modus berlangsungnya “penjajahan modal” di era kapitalisme & neoliberalisme tingkat lanjut ini, yang kita percaya sebagai biang kerok terciptanya kaum mustadzafin yang tersingkir secara ekonomi politik, maka Islam harus mulai memperhatikannya secara serius.

Karena, jika masyarakat muslim percaya bahwa misi penting Islam adalah ajaran pembebasan atas kaum fakir-masakin dan kaum lemah (dha’if) maupun kaum yang dilemahkan (muatadz’afin), maka marxisme adalah keniscayaan. Jika tidak, Rasulullah yang selalu bisa ditemui di kumpulan orang-orang miskin-papa, yang juga sering mengganjal batu di perutnya karena kelaparan, berubah menjadi seorang “Sang CEO Sukses” seperti ditulis buku best seller tahun-tahun lalu. Seruan para sahabat atas tuhan sebagai “Rabbul mustadz’afin” (baca: tuhan orang-orang yang (di)lemah(kan)) juga kecaman Al Ma’un atas “orang-orang yang mendustakan agama” lamat-lamat berganti dengan himbauan kesuksesan ekonomi beralas materialisme agama.[]

Irfan Afifi
Irfan Afifi
Peneliti Lembaga Kebudayaan dan Kajian Khasanah Pemikiran Nusantara Ifada Initiatives.

Comments are closed.