Die taz: Sebuah Catatan Harian (7-Habis) 27 November 1991: Akhir dari Sebuah Awal
Jan 11, 2016
Konsesi Modal Cina
Feb 14, 2016

Lapa Dhaja: Pojok Madura yang Terpojok

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

SETELAH tertunda-tunda, kemarin siang (8 Februari 2016) bersama dua orang teman, saya berkesempatan mengunjungi Desa Lapa Dhaja (di-Indonesiakan menjadi “Lapa Daya”), Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Desa ini termasuk salah satu desa yang sejak 2015 mengalami peralihan kepemilikan tanah dari rakyat kepada investor. Meski di situ saya memiliki teman, tapi saya seperti memasuki daerah asing. Sepertinya warga sudah mulai terpolarisasi dalam kubu pro-kontra penjualan tanah. Meski yang kontra terang-terangan bisa dihitung dengan jari. Tak lebih dari 5 orang dari total 20-an pemilik lahan.

Jumlah hak pilih di Desa Lapa Dhaja sekitar 650 orang. Barangkali jika dihitung dengan anak-anak jumlah penduduk ini di desa ini tak lebih 1.500. Lapa Dhaja berlokasi di pojok timur Pulau Madura. Di sebelah timur dan utara desa ini terbentang lautan yang menghubungkan Pulau Madura ke wilayah Indonesia Timur. Desa ini tidak terlalu jauh dari Pantai Lombang, salah satu tujuan wisata potensial di Sumenep yang berada di sebelah baratnya. Desa ini juga sangat dekat dengan pelabuhan Dungkek di sebelah selatannya, sekira 5 menit naik motor.

Desa ini diapit oleh dua desa yang memiliki sikap berbeda soal perpindahan kepemilikan (lebih tepat sebenarnya: “penjarahan”) lahan. Sebelah barat desa ini adalah Desa Lapa Taman, dimana rakyat memiliki sikap yang tegas: menolak tanahnya dijual. Sementara di sebelah selatan ada Desa Lapa Laok yang nasibnya sama dengan Desa Lapa Dhaja, dimana tanah-tanah sama-sama banyak yang beralih kepemilikan.

Menurut data yang kami himpun, dari 17 ha lahan kosong di Desa Lapa Dhaja, yang sudah terjual sekitar 15 ha atau sepadan dengan 150.000 m persegi. Berarti hanya tersisa dua hektar lahan yang tidak terjual. Lahan ini terdapat di belakang (sebelah utara) rumah-rumah yang dihuni warga yang langsung berhadapan dengan laut di sebelah utaranya.

Harga lahan yang sudah terjual sangat murah. Mulai dari 15 ribu, 20 ribu, 22 ribu, dan terakhir naik 25 ribu/meter persegi. Harga seperti itu tidak berarti banyak bagi investor modal besar, meski mungkin bagi penduduk desa dalam hitungan sesaat, mereka seperti kaget menerima hasil penjualan tanahnya. Karena seumur hidupnya mungkin tidak (belum) pernah memegang uang sebesar yang ia terima ketika menjual tanahnya.

Dalam proses transaksi jual-beli tanah nampak “kelicikan” para investor. Mulai dari mantan camat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan broker semuanya terlibat dan mengajak warga desa agar menjual tanahnya. Bahkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh perusahaan, terlibat juga aparat kecamatan, kepolisian dan tentara.

Kami kebetulan bertemu dengan seseorang yang gigih mempertahankan kepemilikan tanahnya. Sampai detik ini tanahnya tidak dilepas. Tanahnya menjadi penghalang bagi investor untuk menjadikan area di sekitar itu sebagai kawasan terpadu. Menurutnya, dia berkali-kali didatangi orang yang baik dikenal maupun tidak dikenal agar ia bersedia melepas tanahnya, tapi ia tetap pada pendiriannya. Ia lebih memikirkan anak cucunya ketimbang uang ratusan juta yang dengan cepat bisa ludes tak tersisa.

Di lahan yang sudah terjual ini akan dibangun tambak udang. Perusahaan yang mengelola adalah PT Anugrah Inti Laut yang bergerak di bidang general trading, export-import, dan aquaculture business. Perusahaan ini berkedudukan di Surabaya. Memang, ketika kami melihat langsung di lokasi, belum ada aktivitas apapun. Hanya di beberapa tempat tampak pohon-pohon yang sudah ditebang. Beberapa minggu lalu sebenarnya alat-alat berat sudah mulai masuk, tapi menurut warga ditarik kembali. Warga sendiri tidak tahu apa alasan penarikan alat-alat berat itu. Kabar beredar karena ijin pembangunannya belum keluar.

Saat ini sebenarnya warga sudah resah. Di samping dampak sosial-budaya pelepasan tanah dan ekspansi industri udang bagi anak cucu mereka di masa yang akan datang, dalam jangka pendek pembangunan tambak itu akan menyulitkan akses mereka ke laut, karena lahan tambak akan dipagar beton. Saat ini warga negosiasi dengan perusahaan agar dibuatkan jalan, meski nanti mereka harus memutar ke sisi barat atau timur Desa yang jaraknya lumayan jauh, terutama bagi warga yang rumahnya persis di tengah-tengah desa.

Keresahan lainnya, limbah tambak udang diyakini oleh warga akan dibuang ke laut. Mereka khawatir limbah itu akan mengurangi hasil tangkapan ikan mereka di laut. Ketika ada warga yang mempertanyakan kepada perusahaan, warga cuma diyakinkan bahwa ada teknologi yang bisa menetralisir limbah sebelum dibuang ke laut. Hanya saja, warga tetap cemas bahwa pihak perusahaan akan mengelabui mereka.

Selain itu, warga juga resah akan kemungkinan terjadinya banjir. Menurut warga, jika hujan dalam curah tinggi, desa mereka rentan banjir. Tinggi air bisa mencapai seperempat meter. Genangan air juga sulit surut, mungkin karena faktor kontur tanah. Mereka tidak bisa membayangkan jika tambak udang dengan pagar beton sudah terbangun. Kemungkinan besar luapan air karena curah hujan yang tinggi akan semakin mengancam keamanan dan kenyamanan warga. Warga sudah negosiasi agar perusahaan nanti membuat selokan/drainase untuk mengalirkan luapan air hujan, tapi perusahaan hanya berjanji mau menyediakan alat bangunan. Sementara, lahan tempat drainase itu dibuat harus disediakan oleh warga.

Menjadi rakyat kecil memang susah sekali di era pengagungan demokrasi liberal seperti saat ini. Rakyat kecil “ta eanggep” (tidak dianggap “ada”). Uang hadir dan memaksa terjadinya perpindahan kepemilikan lahan tanpa informasi yang cukup bagi warga desa tentang akan diubah menjadi apa tanah-tanah mereka dan bagaimana dampaknya di masa depan. Dampak yang mungkin terjadi bukan sekadar dampak ekologi, tapi sekaligus dampak sosial-budaya, misalnya tentang berubahnya hubungan rakyat dengan tanah-tanah di sekitar mereka. Rakyat harus berhadapan dengan perselingkuhan kekuatan modal dan kekuasaan yang ekspansif dan menggurita hingga ke ruang-ruang desa.

Matorsakalangkong.

Pulau Garam, 8 Februari 2016

A Dardiri Zubairi
A Dardiri Zubairi
Koordinator FNKSDA Sumenep.

Comments are closed.