Peralihan Tanah Adat dengan Dalih Penanaman Pohon
May 14, 2017
Seni Ekstraktif —Seni, Seniman, dan Krisis Ekologi
May 26, 2017

Kutukan Kolonial: Landreform Setengah Hati

Ilustrasi oleh : Moch Zikri Herdika

Malapetaka hadir di negeri-negeri agraris. Soal hak terkadang harus tunduk di hadapan negara. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan rezim penguasaan terhadap sumberdaya di Indonesia sekarang ini. Rasanya pembaca bisa menyepakati bahwa negara hanya hadir dalam hal mengatur dan mengontrol sumberdaya strategis. Legislator pun cenderung gagal memahami mana hak negara dan mana hak ulayat. Kondisi yang ada lebih sering berakhir dengan seluruh sumberdaya diklaim sebagai hak negara.

Di Minangkabau, sebagai contoh, rakyat hadir bersama hak-hak mereka jauh sebelum negara menginjakkan kaki bersama kebijakan agraria-nya. Hidup komunal turun-temurun mengelola air, tanah, hutan dan sumberdaya lainnya yang disebut dengan harta pusako nagari. Minangkabau berakar pada alam. Bahkan orang Minangkabau menganggap bahwa harta pusako adalah harga diri suku yang diwariskan oleh para pendahulu. “Begitu cara kami menghormati hak!” Ungkap Irwan salah satu ketua lembaga adat Minangkabau Nagari Pariangan yang penulis temui saat melakukan penelitian.

Jalan panjang perampasan sumberdaya
Sejak Kolonial Belanda mempromosikan otoritas administratif dan menginjakkan kaki di tanah Sumatra, sejak itu pula hak pusako hanya sekedar melekat, ada, namun pada dasarnya sudah terpenjara oleh rezim Kolonial. Di tahun 1870, domeinveklaring pasal 1 Agrarische Besluit muncul dan mengokupasi hak-hak komunal yang sedari awal hadir dan melekat pada masyarakat Minangkabau. Dampaknya, harta pusako yang saat itu umumnya terbengkalai, atau dibiarkan tak tergarap karena memang direncanakan untuk aset perekonomian bagi keturunan, jauh lebih mudah untuk diklaim sebagai milik kolonial.

Ilustrasi oleh : Moch Zikri Hendika

Tidak selesai di situ, Kolonial memainkan dominasinya melalui pendisiplinan administratif berbentuk undang-undang yang dipaksakan kepada masyarakat untuk mengikutinya. Sistem administratif kepemilikan ala Kolonial ini dipaksakan melalui Agrarische Besluit. Ini menyebabkan, hilangnya tanah pusako nagari pada masa itu akibat tidak memiliki bukti kepemilikan administratif, karena hanya diatur dalam undang nan 20 sebagai hukum adat dan sebagai dasar pembagian tanah pusako.

Pengaruh pemerintah Hindia Belanda atas hak ulayat lebih merusak lagi. Bukan saja hak ulayat itu ditumpuk pada satu badan atau orang, melainkan diabaikan sama sekali atau ditiadakan. Pemerintah Hindia Belanda dengan klaim tanah negara mengambil satu dasar yang privaat rechtelijk untuk dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan/badan yang bukan bangsa Indonesia. Selain itu, dasar yang privaat rechtelijk ini hanya dapat dipertahankan apabila hak ulayat dihapuskan dan memandang seluruh tanah sebagai milik seorang atau satu badan, dalam hal ini milik pemerintah Hindia Belanda.

Ilustrasi oleh: Gegen Muhammad

Memang harus diakui, di Minangkabau tanah telah digunakan sambil lalu, asal saja kepentingan-kepentingan penduduk dihormati. Di mata orang Minangkabau, tidak ada sama sekali tanah yang tak terpakai, karena semua tanah berguna, misalnya sebagai tanah perburuan dan juga dipakai untuk tempat penimbunan hasil-hasil hutan seperti bahan-bahan bangunan, kayu api, damar, bahan pangan, bahan mentah untuk pembuatan alat-alat dan banyak lagi produk-produk lainnya. Di atas semua itu, semua tanah adalah potensial bagi perladangan huma. Pendeknya, semua tanah dalam cara apapun mendukung seluruh kehidupan penghuninya. Namun, tanah-tanah yang dianggap liar dan tidak terpakai dikuasai oleh rezim Kolonial secara sepihak.

Van Vollenhoven, pengecam terbesar terhadap kebijakan agraria Hindia Belanda, menyebutkan masa dari 1870 sampai 1920 sebagai “setengah abad ketidakadilan” dan menyatakan bahwa meskipun setelah setengah abad terdapat hubungan dekat antara masyarakat adat Indonesia dan pengusaha-pengusaha asing, tetapi masyarakat adat hanya pasrah saja.

Dalam kolonialisme, bangsa terjajah tidak memiliki hak untuk bicara dan menentukan sikap karena bangsa-bangsa penjajah merampas semua itu untuk dirinya sendiri. Sebagai bangsa jajahan, Minangkabau memang tidak diperkenankan bicara ataupun berteriak atas hak komunalnya yang dirampas. Di sisi lain, ninik mamak sebagai tokoh adat banyak yang telah menjilat kolonial dan membungkam masyarakat Minangkabau. Akibatnya, hukum adat yang telah berkembang hanya dianggap sebagai penghambat kepentingan rezim Kolonial, sehingga perlu dikesampingkan. Semua dianggap liar, sehingga perlu didisiplinkan dan dikuasai.

***
Ketika rezim Kolonial runtuh, kedaulatan kembali kepada masyarakat pribumi. Momen ini membuat nagari juga terlepas dari kontrol sentralistik Kolonial. Untuk sementara masyarakat Minangkabau dapat menikmati harta pusako yang kembali kepangkuan nagari. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 sebagai usaha mewujudkan reforma agraria.

Maksud kebijakan tersebut tidak lain dan tidak bukan, untuk mengembalikan kedaulatan penguasaan tanah kepada rakyat yang selama ini dirampas oleh kolonial. Tentu, kebijakan ini menjadi harapan besar masyarakat nagari untuk kembali menikmati harta pusako dimana selama ini mereka dibatasi terhadap hak mereka sendiri. Melalui kebijakan ini pula, negara menasionalisasi seluruh harta kekayaan yang dianggap eks konsesi rezim Kolonial Belanda.

Ternyata, UUPA 5/1960 tidak sedang benar-benar serius mewujudkan jargon tanah untuk rakyat.

Negara mengemban kepemilikan pasif dan tidak sepenuhnya melepas kontrol tanah kepada masyarakat. Artinya, harta pusako Minangkabau masih perlu melalui proses administratif untuk kemudian diakui kepemilikannya. Dengan kata lain, rezim menerapkan pola kontrol administratif dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum formal untuk mengkoordinir adat agar tetap di bawah naungan negara.

Tidak hanya itu, kriminalisasi diberlakukan dengan sebuah terminologi baru yakni okupasi liar (onwettig occupatie). Masuknya militer dan politisasi hukum yang sangat sentralistik menjadi ciri utama di masa ini. Berbagai larangan dan ancaman hukum digelar terhadap praktik-praktik penguasaan lahan eks konsesi yang terbengkalai akibat ditinggalkan oleh Kolonial Belanda.

Sementara, masa itu mayoritas tanah pusako eks konsesi masyarakat Minangkabau umumnya terbengkalai dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Di sisi lain, ada ketidakmampuan masyarakat untuk mendaftarkan secara administratif tanah pusako mereka agar dapat diakui secara hukum. Sehingga, dengan otomatis tanah-tanah komunal yang tidak memiliki bukti legal formal tersebut kembali dirampas oleh rezim dan dianggap tanah bekas kolonial yang perlu “didisiplinkan”.

Bapak Irwan pernah mengatakan, mereka tidak punya apa-apa selain padi yang di tanami di atas tanah pusako mereka. Namun pada tahun 1962 tanah pusako seluas 558 hektar Nagari Pariangan itu dirampas oleh pemerintah karena tidak bersertifikat.

Pasca diberlakukannya UUPA 5/1960 situasi kelihatannya tidak jauh lebih baik dari era sebelumnya. Kekisruhan dalam pengaturan tanah-tanah eks konsesi menjadi nyata tidak saja dalam konsep tata aturan, namun juga dalam realitas lapangan. Pemerintah menganggap tanah-tanah komunal yang berada di areal perkebunan-perkebunan yang bersangkutan ditetapkan tidak boleh lagi dibagi dengan cara yang lama.

Pandangan ini multi tafsir dari segi bahasa. Di satu sisi, seolah-olah hendak berkata bahwa pembagian tanah komunal tidak dihapuskan, hanya pembagiannya harus diubah, tidak boleh lagi menurut cara yang lama. Di sisi lain, ini adalah usaha secara perlahan yang dilakukan pemerintah untuk melucuti kontrol nagari terhadap tanah pusako. Tak heran, bukan kebijakan konstruktif yang lahir dari tindakan tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat hukum terhadap kelompok-kelompok masyarakat Minangkabau yang memperjuangkan hak adatnya merebak di banyak titik. Misalnya di Nagari Malalo dengan konflik perampasan hutan adat dengan PLTA Singkarak dan perampasan tanah pusako antara Nagari Batipuh dengan Pemerintah Sumatera Barat masa itu.

Cara pemerintah pasca kolonial seringkali mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan kasus yang dianggap sebagai okupasi liar di atas tanah eks konsesi perkebunan dalam tahun-tahun 1960. 56 kasus perkebunan yang terjadi sepanjang Orde Lama, misalnya kasus Nagari Aia Gadang dan Nagari Mungo, tidak saja pemerintah menghadirkan aparat kepolisian dan TNI, tapi juga sejumlah kelompok-kelompok sipil untuk memerangi para petani di lahan yang mereka duduki, yang sebenarnya adalah lahan dari para petani itu sendiri.

Dengan dalih nasionalisasi, yang menentang dianggap musuh negara, termasuk masyarakat Minangkabau.

Nasionalisasi, indonesianisasi atau apapun namanya, pada akhirnya menyebabkan hilangnya satu hak orisinil yang ratusan tahun dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Ini terjadi karena kebutaan atas fakta hukum dan sejarah penguasaan tanah serta stigmatisasi yang dihujamkan oleh pemerintah Orde Lama ke tengah-tengah masyarakat adat di wilayah ini sebagai kelompok komprador Belanda yang perlu didisiplinkan.

Persoalan landreform adalah sejarah politis yang penuh manipulasi. Konsepsi tanah untuk rakyat adalah jargon yang terbelenggu akibat perubahan persepsi para regulator yang memandang tanah sebagai komoditas. Ini adalah pola pengulangan penguasaan tanah yang sama saat rezim kolonial, meskipun negara enggan mengakui itu dengan dalih nasionalisasi.

 

 

Yayan Hidayat
Yayan Hidayat
Peneliti di Center Information, Journal and Forum Development (CIJFD) Universitas Brawijaya.

Comments are closed.