Saya Hanya Ingin Berbagi Penderitaan
Sep 21, 2017
Dihilangkannya Orang-orang Sekaroh
Oct 17, 2017

Kooperasi dan Gerakan Advokasi Warga: Cerita dari Pinggir Kalimetro

Ilustrasi oleh Gegen Moehammad

Cooperatives atau kooperasi menurut definisi The International Cooperatives Alliance adalah sekelompok orang yang dengan sukarela berkumpul untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi ekonomi, sosial, dan kulturalnya secara bersama-sama melalui kepemilikan bersama yang demokratis. Kooperasi sebetulnya bukanlah gagasan baru, ia mempunyai sejarah yang panjang di negara-negara berbagai belahan dunia dengan cerita keberhasilan dan kegagalannya masing-masing. Di Indonesia, kooperasi (dengan satu ‘o’, koperasi) menurut pemerintah adalah sama saja dengan bentuk badan usaha lainnya. Tujuannya mensejahterakan anggota secara material, tok.

Saya barangkali bisa dibilang sedikit terlambat untuk mempelajari ‘kooperasi’ dalam konteks kooperasi yang mempunyai latar belakang gagasan gerakan, tidak hanya ‘koperasi’ yang menjalankan simpan pinjam uang. Atau sebatas ‘koperasi’ unit desa, yang ternyata berfungsi untuk melanggengkan kekuatan politik Orde Baru di daerah rural. Dalam misi belajar ini selain melalui literatur-literatur yang membahas soal kooperasi hingga bentuknya yang paling kontemporer, saya juga ‘mengunjungi’ beberapa kooperasi gerakan salah satunya adalah Kooperasi Kalimetro di kota Malang.

Kalimetro 42 A. Di alamat tersebut terdapat area komunitas yang tidak terlalu luas dengan beberapa sekretariat di dalamnya yakni Malang Corruption Watch, Komunitas Kalimetro, Kooperasi Kalimetro, penerbit Intrans, Intrans Institute, dan warung kecil mereka. Menurut cerita dari anggota Komunitas Kalimetro yang menyambut saya hari itu, setiap hari di Kalimetro 42 A selalu ada kegiatan dari diskusi mengenai sosial, ekonomi dan politik hingga akustikan dan baca buku sastra bersama-sama. Kegiatan-kegiatan komunitas mengambil tempat semi-terbuka di area belakang. Sementara di area depan Kalimtero 42 A terdapat penerbitan Intrans (yang menerbitkan berbagai buku bertopik hukum, politik dan ekonomi) dan warung kecil di seberangnya yang menjalankan bisnis untuk menyokong gerakan komunitas.

Dari obrolan dengan pengurus dan anggota kooperasi di Kalimetro 42 A, akhirnya saya mengetahui bahwa kooperasi ini telah dirintis sejak tahun 2010 dan saat ini beranggotakan 40 orang baik dari anggota komunitas yang berlatar mahasiswa maupun anggota warga yang tersebar di kota dan kabupaten Malang serta kota Batu. ‘Dari tahun 2010 sampai sekarang dinamikanya naik turun’, tutur Luthfi Darmawan selaku ketua Kooperasi Kalimetro.

Namun, tentu saja menarik untuk diambil sebagai pembelajaran dinamika kooperasi Kalimetro sebagai gerakan kolektif warga di tengah kondisi sosial kultural urban yang individualistik. Tulisan ini adalah lebih kepada refleksi pengalaman saya berkunjung ke Kalimetro 42 A dan berbincang-bincang dengan pengurus dan anggota kooperasinya. Menarik untuk didiskusikan lebih lanjut bagaimana kooperasi Kalimetro dalam perjalanannya membangun kolektivitas di tengah masyarakat urban dan melakukan usaha-usaha konter hegemonik melalui gerakannya.

 Berawal Dari Forum Warga

Sejarah terbentuknya Kooperasi Kalimetro tidak terlepas dari jejak rekam gerakan advokasi Malang Corruption Watch (MCW). Malang Corruption Watch sebagai lembaga swadaya masyarakat dianggap sebagai pendorong masyarakat untuk melakukan kerja-kerja kolektif. Kooperasi Kalimetro berawal dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, sekumpulan warga yang pernah diadvokasikan oleh Malang Corruption Watch. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan tadinya bernama Forum Masyarakat Malang Raya yang terbentuk pada tahun 2008. Pembentukan forum-forum warga tersebut sebetulnya adalah persiapan sebelum MCW dibubarkan (MCW diberi mandat untuk dibubarkan setelah 10 tahun) agar wadah gerakan advokasi warga tetap eksis.

Dari pertemuan-pertemuan forum warga itulah muncul keinginan untuk membentuk kooperasi, dengan tujuan ‘kumpul-kumpul’ warga ini dapat memberi manfaat lebih baik dari segi ekonomi maupun peningkatan kapasitas warga. Dari segi ekonomi, usaha yang dipilih Kooperasi Kalimetro adalah simpan-pinjam, berawal dari modal kurang lebih lima belas juta rupiah. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas Kooperasi Kalimetro setiap dua minggu sekali rutin mengadakan Sekolah Rakyat yang wajib diikuti oleh anggota kooperasi.

Di Sekolah Rakyat, anggota kooperasi yang kebanyakan adalah warga dengan pekerjaan informal belajar mengenai konstitusi, hak-hak mereka sebagai warga negara, hingga cara-cara melakukan kontrol ke pemerintah melalui advokasi. Selain itu, tujuan pembentukan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari kooperasi adalah agar kegiatan kooperasi tidak semata-semata simpan pinjam. Kooperasi, dalam jaringan gerakan Kalimetro (Malang Corruption Watch dan Komunitas Kalimetro) berperan sebagai suplemen, menurut istilah Darmawan (wawancara dengan penulis pada April 2017) yakni kooperasi mempunyai peranan untuk mendukung gerakan, tidak sebatas kegiatan ekonomi saja.

Kolektivitas Individu-Individu Urban

Menariknya, kolektivitas warga yang tergabung dalam kooperasi Kalimetro ini justru tumbuh di tengah-tengah masyarakat urban yang umumnya individualistik. Sebagaimana yang telah penuliis singgung sebelumnya, anggota kooperasi Kalimetro terdiri dari anggota Komunitas Kalimetro yang berlatarbelakang mahasiswa, dan anggota warga yang berlatarbelakang dari anggota Forum Warga bentukan Kalimetro. Meskipun demikian, keanggotaan juga terbuka untuk semua warga berdomisili Malang (kota dan kabupaten) dan kota Batu namun perlu mengikuti masa percobaan selama tiga bulan.

Anggota warga yang tergabung dalam Kooperasi Kalimetro, sebagaimana yang dituturkan oleh Fahrudin Ardiansyah (ketua kooperasi Kalimetro) kepada penulis adalah kelompok warga yang dianggap telah mempunyai kapasitas kesadaran kritis di jaringan gerakan Kalimetro. Anggota warga inilah yang telah secara aktif mengikuti pendidikan bahkan proses advokasi itu sendiri. Kegiatan-kegiatan advokasi yang dimaksud berkisar di isu pelayanan birokrasi lokal. Pendidikan advokasi untuk warga yang tergabung dalam Kooperasi Kalimetro bernama Sekolah Rakyat. Harapannya, kedepan warga dapat mempunyai kesadaran dan kapasitas untuk memperjuangkan perbaikan terhadap pelayanan publik tanpa didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat seperti MCW.

Pendidikan advokasi menjadi inti penting dalam keberadaan Kooperasi Kalimetro. Kooperasi Kalimetro, untuk anggota warga seperti Ibu Kris tidak hanya berperan sebagai ‘peminjam uang’, namun esensi pendidikannya adalah yang terpenting. Kooperasi Kalimetro berkeinginan untuk mendampingi forum-forum warga agar membentuk kooperasi di berbagai wilayah di Malang dan Batu. Hal ini dikarenakan ketika warga ‘terdidik’, mereka akan berperan secara langsung dalam mengawasi pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Dari penuturan-penuturan yang penulis dapat di Kalimetro 42 A, ‘terdidik’ disini bukan berarti hanya sebatas telah mengikuti jenjang pendidikan formal dari pendidikan dasar hingga tinggi, misalnya. Perlu diketahui, anggota warga Kooperasi Kalimetro pada umumnya berasal dari pekerja informal semisal asisten rumah tangga, pedagang kecil, supir, dan lain sebagainya yang kebanyakan tidak menempuh pendidikan tinggi. ‘Terdidik’ disini berarti terpapar informasi mengenai hak-hak mereka sebagai warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelayan publik. Menurut penuturan Fahrudin, warga yang ‘terdidik’ (telah mengikuti pendidikan dan proses advokasi) akan sampai pada tahap kesadaran mengenai tindakan apa yang harus dilakukan ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Melalui gerakan advokasi, adalah salah satu cara mereka.

Nicolaas Warouw, dalam penelitiannya mengenai relasi kelas di dua wilayah semi urban di Indonesia, Pekalongan dan Cilegon menyimpulkan bahwa ekspresi kelas pekerja (buruh pabrik dan pekerja informal) terletak pada keterlibatannya dalam kelompok-kelompok gerakan. Kelas pekerja, menurut Warwouw, adalah ‘narapidana’ dari proses pembangunan yang menemukan kebebasannya ketika melawan praktik-praktik kerja yang tidak adil dan politik yang merepresi kelas pekerja. Dengan demikian, jejaring antara kelas yang terpinggirkan dalam proses pembangunan dan elemen masyarakat progresif urban lainnya sangat dimungkinkan (Warouw, 2014).

Hal yang sama dapat dilihat dari Kooperasi Kalimetro, dimana kelompok warga miskin kota ‘digabungkan’ dengan elemen masyarakat progresif urban lainnya (akademisi, mahasiswa dan aktivis LSM). Kolektivitas individu-individu urban inilah kemudian ditujukan untuk dapat secara mandiri ‘mengawasi’ jalannya pelayanan publik, mempunyai kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga, dan lebih jauh dapat swadaya secara ekonomi. Mengenai kemandirian kooperasi akan penulis elaborasi lebih lanjut di bagian selanjutnya.

‘Yang Penting Kolektif dan Mandiri!’

Bagi para pengurus dan anggota Kooperasi Kalimetro, kooperasi adalah bentuk dari inisiatif-inisiatif warga untuk berkumpul. Termasuk dalam mendapatkan manfaat ekonomi. Terhitung dari berdirinya Kooperasi Kalimetro pada tahun 2010 hingga hari ini, seluruh anggota sudah dapat (dan pernah) meminjam pada kooperasi. Warung Kalimetro yang berdiri di dalam area komunitas juga dikembangkan dengan modal pinjaman dari kooperasi.

Kooperasi Kalimetro saat ini, menurut para pengurusnya, masih dalam fase penataan organisasi di dalamnya serta pelaksanaan-pelaksanaan program. Dari segi ‘bisnis’ produk kooperasi pun masih berupa simpan pinjam. Namun kedepannya Kooperasi Kalimetro bercita-cita untuk mengembangkan berbagai produk simpanan uang, seperti simpanan pendidikan, kesehatan dan hari tua agar kebutuhan warga semakin bisa diakomodir melalui kooperasi. Saat ini, selain anggota warga mendapatkan manfaat pinjaman dari Kooperasi (serta sisa hasil usaha), keuntungan kooperasi juga disisihkan untuk agenda-agenda sosial yang dilakukan oleh jaringan gerakan Kalimetro.

Mengenai peranan pemerintah terhadap keberadaan kooperasi, baik pengurus maupun anggota Kooperasi Kalimetro yang ‘bertutur’ pada penulis, sikapnya sama-sama tidak ambil pusing. Status badan hukum untuk Kooperasi Kalimetro saat ini dianggap tidak terlalu diperlukan, yang penting adalah kooperasi sehat secara bisnis dan struktur administrasi. ‘Kooperasi tumbuh dari keinginan-keinginan individu, tentang kepercayaan, solidaritas dan modal sosial’, tutur Luthfi Darmawan.

Tambahnya, bila koperasi didaftarkan di Dewan Perkoperasian Indonesia justeru malah esensi ‘kumpul-kumpul’nya hilang, karena pengelola kooperasi akan menjadi terlalu administrative dan hanya semata bergerak menjadi lembaga bisnis.

Hal senada penulis temukan di kooperasi-kooperasi berbasis gerakan lain seperti Purusha di Jakarta dan Kooperasi Wanita Dahlia di Jambi. Purusha, misalnya, saat ini belum berstatus badan hukum koperasi, pertimbangan untuk mendaftarkan diri sebagai koperasi hanya bila sewaktu-waktu diperlukan saja nantinya. Sementara Kooperasi Wanita Dahlia memilih bentuk kooperasi untuk ‘gerakan pemberdayaan’nya karena kebutuhan untuk mengelola kooperasi secara modern.

Penutup

“Membangun kesadaran warga untuk berkooperasi itu tidak mudah, mbak”, tutur Fahrudin kepada saya. Apalagi di tengah-tengah masyarakat urban yang cenderung apatis, tambahnya. Satu pertanyaan yang memang membuat saya penasaran tentang kooperasi urban adalah bagaimana membangun dan menghidupkan kolektivitas individu-individu dengan berkooperasi? Dugaan awal saya adalah untuk membuat individu-individu tergerak untuk berkooperasi adalah dengan mengedepankan keuntungan ekonomi. Namun, pendapat tersebut sepertinya perlu dikoreksi dengan kesimpulan-kesimpulan yang saya dapat dari perjalanan Kooperasi Kalimetro dalam membangun gerakannya.

Pertama, membangun kooperasi dari simpul-simpul gerakan. Perlu digarisbawahi pembentukan Kooperasi Kalimetro tidak terlepas dari forum-forum warga yang sudah ada. Kooperasi adalah sebagai bentuk langkah strategis untuk membuat ‘kumpul-kumpul warga’ menjadi kerja kolektif yang berkontribusi terhadap jaringan gerakan advokasi.

Kedua, anggota Kooperasi Kalimetro terdiri atas warga yang terpinggirkan dalam proses pembangunan serta elemen masyarakat progresif lainnya yang berperan dalam gerakan seperti mahasiswa, akademisi, maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat dan komunitas. Kelompok masyarakat ini secara berproses terbentuk kesadarannya akan hak-hak warga dan perannya dalam mengawasi jalannya pelayanan publik pemerintah lokal. Proses tersebut dilalui melalui kegiatan pendidikan warga dan praktek-praktek advokasi yang sejak awal pembentukan kooperasi ditanamkan bahwa proses-proses belajar warga lebih penting dari sekadar kegiatan ekonomi kooperasi. Meskipun tidak menafikan, Kooperasi Kalimetro juga bercita-cita untuk membuat warganya berdaya secara ekonomi melalui kooperasi.

Ketiga, kooperasi sebagai gerakan konter hegemonik. Kooperasi dipilih sebagai moda alternatif selain karena relasi kepemilikan dan kerjanya yang setara juga karena sebagian dari keuntungan kooperasi disisihkan untuk kepentingan gerakan. Gerakan tersebut dimaksudkan dalam kerangka konter hegemonik yang lebih luas, dalam konteks Kalimetro mulai dirintis kooperasi dari forum-forum warga lain (seperti yang sudah di lakukan di kampung Muharto di Malang dan kelompok buruh yang baru saja di PHK massal). Kooperasi dengan visi gerakan seperti Kooperasi Kalimetro, Purusha, Kopkun Purwokerto maupun Dahlia di Jambi ingin mendiasporakan bentuk kooperasi sebagai pintu gerakan warga untuk melakukan konter hegemonik.

Referensi:

Curl, J. (2012). For all the people: Uncovering the hidden history of cooperation, cooperative movements, and communalism in America. PM Press.

Van Klinken, G., & Berenschot, W. (2014). In search of middle Indonesia: middle classes in provincial towns. Brill.

Indoprogress.com/2015/11/koperasi-yang-politis-sebuah-pleonasme-yang-perlu/

Daya Sudrajat
Daya Sudrajat

Research Associate, Centre for Innovation Policy and Governance

Comments are closed.