Konsesi Modal Cina
Feb 14, 2016
Warga Petangkuran Diminta Pindahkan Lokasi Surau atau Dibongkar.
Feb 19, 2016

Kontradiksi Upaya PembenahanTata Kelola Air oleh Pemerintah

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Ilustrasi oleh Moh. Dzikri Hendika

Beberapa waktu yang lalu di beberapa media massa santer diberitakan mengenai Rizal Ramli, Menko Kemaritiman, yang secara khusus ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk membenahi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Dalam pernyataannya, Rizal Ramli, seperti dikutip oleh beberapa media, hanya menyanggupi membenahi 50 PDAM dari 300 PDAM yang ada di seluruh Indonesia dalam jangka waktu dua tahun. Nggak berani kalau 300 (PDAM) sekaligus, katanya.

Namun ada satu hal yang cukup mengundang pertanyaan dalam pernyatan mantan Menko Perekonomian di era Gusdur tersebut. Langkah pertama yang akan dilakukannya untuk menyehatkan PDAM adalah dengan menaikkan tarif air PDAM. Rizal mengungkapkan penyebab meruginya PDAM sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih rakyat Indonesia adalah harga yang tidak kunjung naik sejak puluhan tahun yang lalu sehingga perusahaan tidak mampu ekspansi, kualitas air yang masih kurang baik, dan manajemen yang buruk. Untuk itu pemerintah akan membentuk Dewan Air Nasional yang akan diberi kewenangan menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam membenahi tata kepengurusan air, khususnya membenahi PDAM di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penentuan tarif harga.

Upaya pembenahan PDAM ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis, sebuah langkah yang memang harus dilakukan pemerintah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan kembali memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pada awal 2015 yang lalu. Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA berdampak pada sistem penyelenggaran air minum. Keputusan MK mengukuhkan penafsiran terhadap frasa “Hak Menguasai Negara” atau HMN dalam pasal 33 UUD 1945 bukan hanya dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad), tapi juga memberikan prioritas pengusahaan/ pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kasus ini, sumber daya alam adalah air.

Lalu, apakah usaha pembenahan PDAM ini dengan demikian dapat kita nilai merupakan langkah pemerintah dalam memanfaatkan momentum untuk mengembalikan hak pengelolaan air pada negara? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menjawab.

Implikasi dari pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA mengakibatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri turunan UU SDA tersebut menjadi tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan prinsip penglolaan sumber daya air yang diputuskan MK. Hal ini akan membuat sistem tata kelola air yang ada tidak memiliki dasar hukum (rechtvacuum). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA) dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM) yang baru harus segera dibuat.

Kedua RPP tersebut yang sedianya ditarget kelar pada April dan ditandatangani presiden Jokowi pada 7 Desember 2015. Dalam perjalanannya, dua RPP ini mendapat penentangan dari Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO), terutama pada poin larangan swasta asing untuk masuk dalam industri air. Haryadi Sukamdani, Ketua Apindo, mengatakan bahwa ini sama saja dengan menabuh lonceng kematian industri yang menggunakan air. Beberapa bulan kemudian, dikabarkan akhirnya pasal yang mengatur pelarangan pihak swasta asing dalam bisnis pengelolaan air dalam Rancangan Peraturan Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP PSDA) dihapuskan dalam draft RPP tersebut. Argumentasi yang beredar di media, pasal itu bertentangan dengan semangat UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang menyebutkan bahwa investor asing bisa (investasi) di atas 51%. Dengan demikian, RPP yang sudah disahkan menjadi PP tersebut akan/ tetap mengakomodasi pemberian izin pengusahaan SDA kepada swasta lokal dan asing.

Dengan memperhatikan proses penyusunan, dinamika, hingga keluarnya PP SDA ini, dapat kita katakan bahwa dibatalkannya UU SDA Nomor 7/2004 oleh MK yang sebenarnya adalah kemenangan Jihad Konstitusi Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta berbagai kelompok lain, tidak banyak mengubah keadaan tata kelola SDA di tanah air, kecuali embel-embel bahwa pemberian izin kepada pihak swasta untuk melakukan pengusahaan atas air akan dilakukan dengan ketat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak sedang memanfaatkan momentum untuk mengembalikan hak pengelolaan air kepada negara. Dan harus dicatat, izin pengusahaan oleh swasta atas SDA setelah dibatalkannya UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA tidak pernah dicabut/ dibatalkan demi hukum dan akan tetap diteruskan sampai masa berlakunya habis. PALYJA, lini usaha Grup GDF SUEZ – Perancis, setidaknya masih akan beroperasi di wilayah barat DKI Jakarta sampai 2023.

Kembali ke tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Rizal Ramli untuk membenahi PDAM. Dengan alasan merugi, rencana menaikkan tarif harga air yang dilontarkan Pak Menko guna meningkatkan kapasitas PDAM, dengan demikian, bukanlah langkah progresif. Pembatalan UU SDA yang diharapkan akan menjadi titik awal bagi ketersediaan air bagi rakyat dengan harga yang lebih murah, dengan adanya langkah penaikan tarif air yang dilontarkan Pak Menko, justru bergerak ke arah sebaliknya. Langkah tersebut justru mengamini doktrin ekonomi pasar neoliberalisme, dan sama sekali tidak menunjukkan niat pemerintah untuk memenuhi hak rakyat atas air bersih dengan harga yang lebih murah.

Lebih jauh, upaya pembenahan tata kelola air yang sedang digagas oleh Rizal Ramli ini nampak sebagai sebuah basa-basi belaka ketika kita melihat di beberapa kasus yang berhubungan dengan ketersediaan air, dimana yang terjadi justru menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Untuk menyebut beberapa, kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, Pati, dan Gombong di Jawa Tengah yang mengancam ekosistem karst yang menjadi sumber air bagi rakyat, jelas-jelas kontradiktif dan bertentangan dengan “niat baik” pemerintah dalam memenuhi hak rakyat atas air bersih.

Di satu sisi yang terjadi adalah adanya tuntutan pemenuhan hak rayat atas air. Namun, di sisi lain, pemerintah (dalam berbagai level) justru menjadi agen dari penghancuran terhadap ekosistem darimana selama ini rakyat justru memenuhi akses terhadap air. Kasus keringnya sumur-sumur warga pada musim kemarau akibat penyedotan air tanah oleh hotel-hotel yang sekarang menjamur di Yogyakarta, adalah contoh lain dimana kontradiksi itu termanisfestasikan.

Dengan demikian, pernyataan ruginya PDAM akibat tarif harga air yang tidak pernah naik selama berpuluh-puluh tahun, telah mengaburkan sumber masalah. Ada banyak permasalahan lain yang bisa disasar untuk melakukan perbaikan selain dengan cara menaikkan tarif harga air. Salah satunya adalah dengan memberantas korupsi yang menggurita di tubuh PDAM yang sudah merupakan rahasia umum, danbahkan diakui sendiri oleh Rizal Ramli. Lagipula, Rizal Ramli perlu memperhatikan dan masuk lebih dalam ke fakta bahwa PALYJA, alih-alih merugi, justru mengumpulkan laba sebesar RP. 119.486.753.873 pada 2011.

Angga Palsewa Putra
Angga Palsewa Putra
Aktif di Gerakan Literasi Indonesia.

Comments are closed.