“Dadi Wong Wadon”: Mengurai Jebakan Paska-Kolonial
Jun 1, 2017
Gugun Muhammad: tagline kita tanah untuk penggarap!
Jun 21, 2017

Ketika Buruh Menjadi Dadu Judi Pemodal

Ilustrasi Oleh Moch Zikri Hendika

Tulisan ini adalah ulasan terhadap buku bertajuk Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang, karya Fathimah Fildzah Izzati (selanjutnya Fildzah) yang diterbitkan oleh PUSKAPOL Universitas Indonesia (2015).

Dalam liputan Forbes[1], generasi milenial hari ini diperkirakan akan berganti-ganti pekerjaan hingga sepuluh kali mulai dari usia awal angkatan kerja (awal 20-an) hingga memasuki usia 30-an. Namun, tidak menetapnya trayek karir tersebut tidak serta merta dikarenakan ‘karakter generasi’ yang sering disematkan kepada anak muda hari ini, melainkan didorong oleh sistem kerja kontrak, sistem alih daya (outsourcing), menurunnya upah, dan ketidakpastian jaminan kerja dan sosial (job and social security) yang dibangun dalam sistem yang demikian. Namun dalam pengamatan saya, keadaan ini tidak terbatas pada generasi baru pencari kerja pasca-baby boom (1980 – 1990an); ini adalah trend global yang melewati batas generasi. Banyak pengemudi Gojek yang saya wawancarai (informal) dalam banyak kesempatan menceritakan pengalamannya yang pindah-pindah perusahaan, mulai dari ojek pangkalan, Uber, Grab, dan akhirnya tempatnya sekarang, kurang dalam waktu satu hingga dua tahun. Begitu pula para pekerja kreatif yang membebek tidak hanya di sebuah agensi, tapi menjadi pekerja lepas, atau dimasukkan ke dalam skema kerja di bawah ‘kontrak proyek’.

Ilustrasi Oleh Moch Zikri Hendika

Buku karangan Fathimah Fildzah Izzati setebal 168 halaman ini diangkat dari skripsi Fildzah yang berupaya menjelaskan kondisi tersebut. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu oleh Guy Standing (2011) berjudul Precariat: The New Dangerous Class, Fildzah menamakan keadaan ketidakpastian para pekerja di atas sebagai prekariatisasi pekerja. Konsep prekariat sendiri memang bukan barang baru dan berdasarkan temuan Fildzah dan juga dapat ditemukan di penelitian lain seperti Ann Stoler[2], praktik kerja kontrak dan alih daya sudah ditemukan sejak zaman perkebunan kolonial Belanda dan secara jelas diatur di bawah Koelieordonnantie (peraturan Ordonansi Kuli, sebuah hukum administratif kolonial yang mengatur kerja-kerja kuli). Dalam buku ini Fildzah melacak trend prekariatisasi di Indonesia melalui resistensi buruh-buruh pabrik di kawasan Tangerang dan Karawang terhadap alih daya dan praktek kerja kontrak tersebut.

 

Kaum Precariat: Siapa dan Bagaimana

Prekariat adalah sebuah kondisi di mana para penghuni kelasnya menghadapi ‘ketidakpastian’ (insecurity). Ketidakpastian di sini adalah jaminan/hak sosial, politik, dan ekonomi yang harusnya didapat oleh seorang pekerja. Ilustrasi sederhananya adalah, para buruh pabrik alih daya dan pekerja kontrak yang disediakan oleh yayasan penyalur pekerja tidak memiliki hak penuh dan semakin teralienasi dari kerja produksinya. Pertama, ia teralienasi dari produknya sebagai buruh di ranah produktif, tapi kedua ia semakin jatuh ke dalam alienasi lebih lanjut karena pada dasarnya ia tidak secara langsung terhubung dengan tempat kerjanya. Bagaimana pun, secara teknis berdasarkan kontrak ia adalah pekerja untuk yayasan penyalur, bukan untuk pabriknya sendiri. Kaum prekariat sendiri telah dijelaskan oleh Karl Marx sebagai salah satu[3] bagian dari surplus populasi relatif[4]. Meskipun perlu diperhatikan bahwa Marx tidak secara spesifik menunjuk ‘kaum prekariat’. Surplus populasi relatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kelebihan (surplus) populasi kaum pekerja yang melebihi kebutuhan produksi oleh kaum pemodal. Namun, untuk melakukan pemadatan dan sirkulasi modal untuk keuntungan yang lebih besar dan produksi di masa depan,  surplus pekerja ini selalu dibutuhkan oleh kaum pemodal dalam kondisi yang bagaimanapun (disebut relatif karena sangat bergantung dengan situasi politik dan spekulasi pasar).[5] Keadaan prekariat ini menjadi ciri khas dari surplus populasi relatif yang menjadi tentara cadangan pekerja industri (industrial reserve army) yang dibutuhkan dalam akumulasi kapital para pemodal[6].

 

Ketidakpastian atas hak dasar para pekerja adalah kata-kata kunci yang ditekankan oleh Fildzah untuk menjelaskan bahaya apa yang hadir dari kondisi prekariat bagi kaum pekerja. Secara umum, ada kekurangan terhadap tujuh hal dasar (hl. 15-6) yang mencirikan situasi kaum (pekerja) prekariat: (1) jaminan pekerjaan tetap, (2) perlindungan dari pemecatan semena-mena, (3) kesempatan untuk melakukan mobilitas, (4) jaminan atas keselamatan kerja ataupun sakit yang disebabkan oleh kerja, (5) kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dari pelatihan yang disediakan, seperti lokakarya, (6) asuransi/jaminan pendapatan, misalnya sesuai dengan indeks upah, (7) memiliki suara kolektif dalam pasar tenaga kerja, seperti hak untuk berserikat dan berpolitik.

Prekariat sendiri secara khusus menemukan praktiknya di kerja kontrak dan alih daya, seperti yang telah disebut di atas. Fildzah (hl. 86) menemukan kondisi prekariat pada buruh-buruh pabrik di Karawang dan Tangerang, dimana mereka terjebak dalam:

  • Ketiadaan jaminan sosial dan keselamatan kerja dari pabrik perekrutnya
  • Ketiadaan pihak yang bertanggungjawab jika buruh mengalami kecelakaan ketika bekerja
  • Gaji yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
  • Upah rendah yang juga tidak sesuai dengan kontrak, dan harus dipotong untuk yayasan penyalur buruh
  • Keadaan tidak bisa memprotes yayasan penyalur karena strategi spasial dari penyalur, di mana para penyalur berkantor amat jauh dari tempat tinggal buruh maupun tempat kerjanya di pabrik
  • Tidak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK)
  • Ketiadaan hak cuti
  • Larangan untuk berserikat sebagai buruh kontrak dan buruh alih daya
  • Lazimnya tidak mendapatkan salinan kontrak dari perekrut (pabrik) dan yayasan penyalur
  • Harus membayar proses perekrutan yang berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000
  • Hidup yang terlilit hutang karena rendahnya upah harus berkejaran dengan kebutuhan para buruh.

.

Situasi ini bukannya hadir dari ruang hampa. Kondisi pekerja kontrak dan alihdaya di Karawang dan Tangerang berkaitan erat dengan situasi ekonomi global hari ini yakni neoliberalisme. Para pemodal hari ini sangat bersikukuh untuk menerapkan labor market flexibility (LFM) atau fleksibilitas pasar kerja. Di bawah panji deregulasi atau melonggarnya peraturan untuk kaum pemodal dari negara demi memuluskan jalannya ekonomi predatoris seperti ini, pasar tenaga kerja harus dibuat selentur mungkin untuk menghadapi perubahan ekonomi. Kondisi yang demikian membuat perlahan hadirnya deregulasi terhadap kepengaturan tenaga kerja/perburuhan (hl. 12). Meskipun ada banyak konsep fleksibilitas manajemen, tetapi secara khusus yang terjadi hari ini adalah proses kelonggaran peraturan yang menjamin hak-hak buruh agar sesuai dengan tujuan ekonomi politik para pemilik modalnya.

Melonggarnya peraturan yang mengikat perusahaan untuk memberikan jaminan terhadap para pekerjanya dibutuhkan oleh neoliberalisme karena kaum pemodal berusaha menekan biaya produksi (jaminan kerja seperti asuransi dan tunjangan kerja masuk ke sini) tanpa mengurangi waktu kerja (seperti hak untuk cuti yang idealnya diberikan 1-2 hari dalam sebulan untuk para pekerja). Istilah ‘efisiensi’ kerja adalah contoh yang cukup menggambarkan situasi di atas. Efisiensi bisa berarti banyak hal seperti memaksimalkan proses kerja untuk kualitas produksi yang lebih baik. Namun di bawah neoliberalisme, efisiensi di sini bermakna memangkas hak-hak kerja untuk berfokus pada memproduksi sebanyak barang dengan biaya yang minim dan waktu yang lebih cepat. Jaminan atas kerja tetap tentu bertentangan dengan kebutuhan untuk menekan waktu dan ruang yang dibutuhkan demi mengeruk profit secara maksimal.

Fleksibilitas pasar kerja hari ini misalnya terlihat dari dengan begitu mudahnya pabrik berpindah maupun memecat pekerjanya. Dalam skala global, kita bisa melihatnya dari trend negara maju yang menggeser pabriknya di negara-negara selatan (dan kemudian akan menjadi negara kapitalisme pinggiran yang menopang ekspansi kapitalisme global dan pembagian kerja internasional bagi negara-negara[7]). Bagi para buruh dampaknya amat nyata. Dengan regulasi yang tidak berpihak kepada mereka, tidak heran buruh dapat berpindah-pindah pabrik untuk bekerja, terancam proses reproduksi sosialnya (minimnya waktu rekreasi, tidak bisa berserikat, dan khususnya bagi buruh perempuan dan/atau LGBT tidak memiliki wadah yang dapat melindungi atau setidaknya menjadi tempat mengadu jika terkena pelecehan di tempat kerja). Negara di depan neoliberalisme dan mekanisme pasar kerja fleksibel seolah tidak memiliki daya dan bahkan (atau tidak heran?) acapkali menjadi garda terdepan yang menghajar[8] para buruh demi melindungi kapital.

Sepanjang jalannya negara ini, prekariat memang sebuah class-in-the-making atau kelas yang terus membentuk. Dengan berpindah-pindahnya kapital (dengan kolonialisme sebagai bentuk pertamanya), fleksibilitas pun pertamakali ditemukan dengan konsep prekariat yang sama dengan hari ini pada kuli-kuli perkebunan. Sistem koolieordonantie mengatur dengan detil mengenai broker para kuli yang menyalurkan tenaga siap pakai ini bagi para tuan tanah, peraturan-peraturan yang menyebabkan pindah-kuasanya buruh dari tuan tanah satu ke yang lain, hingga poenale sanctie (hukum pinalti) yang dapat berujung pada kematian buruh jika dinilai melanggar peraturan-peraturan tersebut (hl. 37).

Di bawah kepemimpinan Soekarno, koolieordonantie sebagai peraturan kolonialis jelas dihapus. Politik perburuhan pun mulai mendapat tempat yang apik dan lebih dinamis[9] dengan menjamurnya serikat buruh. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang sering diklaim sebagai organisasi buruh nomor satu pun memiliki daya tawar kuat melalui afiliasinya bersama Partai Komunis Indonesia yang akrab dengan Soekarno saat itu. Tidak ada aturan mengenai alih daya maupun buruh kontrak yang berkaitan erat dengan roda perekonomian yang bagaikan kutu loncat (hl. 46-47). Hal tersebut dapat terjadi karena di masa revolusi Indonesia menjalankan nasionalisme besar-besaran yang tidak memungkinkan kapital (asing maupun domestik) untuk menjalankan praktik-praktik ekspansi modal untuk profit dengan mengurangi biaya kerja buruh (labor cost) yang dapat dipindahkan sesuka hati pemilik. Iklim politik Soekarno dengan retorika anti-asing, ganyang kapitalisme, dan sejenisnya juga membuat gerak kaum pemodal untuk berpindah layaknya plak dan berfokus pada profit, dapat sedikit dijinakkan dan didorong untuk menggembosi perekonomian negara yang carut marut pada masa itu. Walau pada praktik ekonominya, retorika tersebut tidak terlalu sering dibarengi dengan kerja-kerja teknis yang nyata dan akhirnya membuat perekonomian negara semakin mundur bersamaan dengan bencana kelaparan memasuki 1960an.

Dengan hancurnya politik Soekarno dan diberangusnya PKI termasuk afiliasinya, politik perburuhan kemudian mundur menjadi stagnan di bawah Soeharto. Orde Baru menciptakan kondisi otoritarian di mana serikat-serikat buruh yang beragam dibekukan di bawah bendera Serikat Pekerja[10] Indonesia (SPI). Pemerintah kemudian menerbitkan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 yang memperbolehkan perusahaan mengambil ‘tindakan yang diperlukan’ untuk menangani buruh yang mogok (hl. 50). Entah itu sifatnya intimidasi melalui kekerasan maupun pemecatan sepihak oleh pabrik. UU tersebut merupakan pemakzulan azas “Hubungan Industrial Pancasila” (HIP) yang dipaksakan menjadi garis nilai serikat pekerja (hl. 50). Dengan kata lain, segala yang melanggar UU No.25 tersebut dapat dengan mudah dicap anti-pancasila dan berarti anti-Indonesia. Politik Orde Baru menjatuhkan buruh ke masa mengambang (yang juga seperti prekariat adalah bagian dari surplus populasi relatif) yang tidak lagi memiliki ingatan kolektif historis tentang perjuangan pekerja sebelumnya.

Pasca reformasi keadaan tidak terlalu membaik bagi konsep kerja prekariat. Proses depolitisasi (hl. 51) pasca-Soeharto terus berlanjut. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara jelas melegalkan praktik alihdaya dan kerja kontrak. Meskipun UU ini mengatur bahwa skema kerja kontrak tidak dibenarkan untuk beberapa pekerjaan yang dianggap ‘tidak berhubungan langsung dengan produksi’ (seperti jasa janitor, satpam[11], dll.), pada praktiknya semua lini kerja dipaksa tunduk di bawah sistem kerja tersebut. Proses yang disebut Fildzah sebagai ‘pendalaman’ dari praktik kerja alihdaya dan kontrak (hl. 55) ini berkaitan erat dengan resep-resep International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang dilanda krisis Asia tahun 1997 – yakni keterbukaan terhadap pasar sebesar-besarnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia pasca 1997 memasuki neoliberalisasi pasar jilid II semenjak Soeharto, dan pasar kerja fleksibel semakin menemukan tempat yang nyaman di negara ini.

Buruh Melakukan Perlawanannya

Seperti tercetak jelas di judulnya, buku Fildzah menjelaskan pengalaman buruh-buruh di Karawang dan Tangerang yang melawan praktik kerja-kerja alih daya dan kontrak. Pemilihan dua tempat ini didasarkan oleh data statistik mengenai kondisi pabrik di sana yang begitu banyak (terkonsentrasi hingga 60% untuk Tangerang saja di antara kawasan Jabodetabek) tapi tidak terdaftar secara resmi sebagai badan usaha/pabrik (misalnya dengan banyaknya (30%) industri berbasis rumahan di Tangerang) dan konsentrasi daerah industri di Karawang (hl.29, data Badan Pusat Statistik 2011). Dalam catatan mengenai perlawanan ini, Fildzah juga menyorot apa implikasi dari desentralisasi di era reformasi pada politik perburuhan yang melawan alih daya dan kerja-kerja kontrak dengan melihat bagaimana politik praktis di level lokal berpengaruh terhadap pergerakan buruh.

Temuan buku ini menerangkan bagaimana buruh harus melewati berlapis-lapis kekuatan kapital di segala lini. Seolah belum cukup mereka melawan pabrik yang buruk dan yayasan penilap uang, kaki tangan kapital juga ditemukan oleh para penyalur yayasan dalam wujud seperti lurah/ketua Rukun Tetangga (RT) dan beberapa jabatan birokratis lainnya di level desa (hl.89). Ada kongkalikong yang juga terdapat antara aparat keamanan (lazimnya polisi dan tentara) yang bertindak sebagai pemilik perusahaan alihdaya.  Proses perlawanan buruh-buruh tersebut juga berhadapan dengan “Jawara” atau tukang pukul/centeng, vigilante lokal, yang juga turut menjadi perpanjangan tangan intimidasi terhadap protes atas kondisi prekariat tersebut (hl. 89-90).

Desentralisasi yang digaungkan sebagai lepasnya Indonesia dari bayang-bayang otoritarian Orde Baru justru turut memperumit keadaan buruh prekariat tersebut. Tidak sedikit informan yang diwawancarai Fildzah dalam buku ini mengaku bahwa ada bisnis antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau malah selevel pegawai Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) yang menjadi penyalur pekerja kontrak dan alih daya tersebut untuk pabrik, khususnya di kawasan Tangerang (hl.91). Hal ini menjadikan desentralisasi tidak lebih dari mengguritanya pemodal hingga ke level pemerintahan lokal (hl. 92).

Bagaimanapun hal yang disepakati oleh buku ini adalah serikat buruh tidak diam dengan kondisi tersebut. Semua (enam) serikat buruh yang diteliti oleh Fildzah di Karawang dan Tangerang membawa agenda advokasi untuk isu prekariatisasi (dengan bahasa ‘advokasi peraturan anti-outsourcing’) dan secara detil merujuk alihdaya dan sistem kerja kontrak adalah masalah. Meskipun begitu, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam tiap-tiap serikat dalam melihat masalah kerja alihdaya dan kontrak.

Front Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Karawang dan Tangerang misalnya, tidak secara eksplisit menolak kerja alihdaya dan sistem kontrak; mereka menuntut pelaksanaan “UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 secara murni dan konsekuen”[12] dan meminta penerapan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar UU tersebut. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Tangerang yang secara tegas menolak sistem kerja alihdaya dan kontrak tanpa membawa isu penguatan UU Ketenagakerjaaan. Senada dengan FSBKU, Front Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) turut secara jelas menolak sistem alihdaya dan kontrak dalam kerja. FSPEK juga berkonsolidasi dengan Serikat Petani Karawang (SEPETAK)[13] dalam kerangka permasalahan yang sama. Di sisi lain, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang Tangerang maupun Karawang belum menunjukkan argumentasi yang jelas dalam gerakan mereka melawan sistem kerja alihdaya dan kontrak, walaupun dalam wawancara bersama Fildzah mereka mengaku turut melakukan ‘advokasi anti-sourcing’ (hl. 120).

Selain memberikan pemahaman bagaimana tiap serikat memaknai perjuangan anti-alihdaya dan kerja kontrak dalam bingkai kerja politik perburuhan, gambaran singkat di atas menunjukkan penglihatan singkat yang signifikan dengan konstalasi politik buruh hari ini. Hal tersebut dicerminkan dengan pendapat para pegawai DISNAKER di dua tempat tersebut terhadap gerakan buruh. FSPMI dinilai ‘mengutamakan kooperasi’, SPSI dinilai sangat ‘kooperatif’, dan FSBKU maupun FSPEK ‘ribut terus, suka demo’ (hl.109, hl.118). Implikasi ini dapat dibaca dengan serius sebagai semakin kaburnya posisi serikat buruh terhadap suatu isu, semakin pula ia mendapat gambaran positif di para elit kekuasaan. Juga dengan situasi yang ditemukan Fildzah di atas, dapat pula kita pahami mana serikat buruh yang dapat dibilang ‘dekat’ dan ‘kompromistis’ terhadap rezim.

Ruang-ruang demokratis yang diciptakan oleh reformasi dan partisipasi buruh dalam perpolitikannya tidak mengalami kondisi ideal yang diimajinasikan oleh para aktivis demokrasi. Partisipasi buruh yang bisa dikatakan jauh lebih tinggi ketimbang era Orde Baru diartikan oleh pemerintah pasca Orde Baru sebagai pembangkangan oleh para elit meskipun dengan kesadaran penuh akan desentralisasi yang memungkinkan ekskalasi pergerakan buruh di level lokal. Akibatnya ruang di mana kekuasaan negara-pusat sudah terpecah, bagi buruh atau secara umum rakyat, bukanlah tempat untuk merumuskan ‘apa yang benar-benar dibutuhkan […] di tingkat lokal dan daerah’ (hl. 130). Buruh masih menjadi lapis paling bawah piramida sosial hari ini karena posisinya belum dihadirkan atau terhadirkan secara signifikan untuk melindungi hak-haknya sebagai pekerja, karena ia sendiri tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kerja (hl. 149). Lebih daripada itu, secara struktur informal (dengan adanya intimidasi preman) terlebih formal (ditekan oleh DISNAKER dan yayasan yang bekerjasama dengan DPRD), suara buruh pun ditekan terus menerus ditambah dengan kondisi kerja yang semakin hari tidak menentu.

 

Mengapa Mereka Menciptakan Prekariat?

Politik Serikat Buruh dan Kaum Prekariat menjadi amat penting menjadi batu pijakan kita untuk memahami carut marutnya kondisi kerja hari ini. Walaupun Fildzah berfokus pada serikat buruh di pabrik-pabrik, tapi apa yang ia tulis sangat relevan dengan kondisi kerja kontemporer. Prekariatisasi adalah wajah baru kerja hari ini; ketidakpastian akan jenjang karir, ketidakjelasan jaminan-jaminan kerja, dan hak kerja lainnya. Namun, buku Fildzah belum secara utuh menjawab pertanyaan mengapa kaum prekariat harus hadir di era kapitalisme saat ini dan bagaimana prekariatisasi di segala lini ini bersinggungan dengan isu-isu krusial lain seperti otomasi kerja (“Robot akan menggantikan kita”), dinamika spasial kapitalisme, rezim haus tanah, dan investasi yang melaju kencang di bidang infrastruktur.

Praktik ini tentu saja menguat seiring semakin masifnya ekspansi kapital dengan mega-proyek ‘menghilangnya ruang oleh waktu’[14] – di mana para pemodal berusaha memadatkan kapitalnya dan menaikkan profitnya dengan biaya geografis (membuka pabrik baru di tempat X dengan pajak Y misalnya) paling minimum tanpa mengurangi waktu (dan bila mungkin ditekan) produksi yang dibutuhkan. Kebutuhan untuk menghilangkan ruang dan menekan waktu sebenarnya bisa didapat dari memperbaharui mesin-mesin produksi, misalnya dengan menggunakan tangan-tangan robot atau program mesin dalam memproduksi kue hingga Lego. Namun, seiring dengan waktu berjalan nilai lebih yang dihisap dari buruh perlahan akan berpindah ke mesin-mesin tersebut (misalnya dengan maintenance, rusaknya mesin, dan lain-lain) dan membuat kapital kembali merebut nilai dari pekerjanya (si mesin). Untuk tetap memaksimalkan nilai profit bersihnya (dan terus naik alih-alih stagnan dan berpindah ke mesin), ia tetap harus menggunakan tenaga manusia yang dihisap[15]. Maka nilai lebih yang terancam akan berpindah ke mesin diselamatkan dengan menggunakan tenaga kerja siap pakai yang tidak pula permanen, layaknya mesin tersebut. Kaum prekariatlah yang mengisi kebutuhan tersebut.

Buruh hidup dalam spekulan para pemodal yang terus mencari celah untuk terus memutar kapitalnya agar sistem predator ini pun terus hidup. Ketika mesin ditaruh di dalam pekerjaan (otomasi kerja), pekerja secara masal maupun perlahan akan dipecat, tapi kemudian si kapital akan kelebihan barang dan merugi karena produksi berjalan lancar tanpa ada konsumen terhadap kelebihan barang tersebut. Kelebihan produksi dengan rendahnya konsumsi ini disebut over-akumulasi, yang mana akhirnya mendorong kapital (dan masyarakat di dalamnya) untuk berekspansi secara geografis[16]. Artinya kawasan industri akan meluas; pekerja dimobilisasi untuk bekerja di suatu tempat (misalnya kawasan industri Jababeka) dan digiring untuk turut tinggal di tempat yang terkonsentrasi sebagai perumahan/tempat tinggal. Menjamurnya diferensiasi ruang (kawasan industri dan perumahan tinggal) sendiri turut dimungkinkan dengan adanya investasi pemodal di sektor infrastruktur (pembangunan pabrik, jalan layang, perumahan, dan apartemen misalnya) untuk menutupi kerugian mereka karena kelebihan-produksi tadi.

Kapital berjalan di atas investasi yang tidak berdasar hitung-hitungan rasional yang mengindahkan dinamika politik dan sosial masyarakatnya. Sebaliknya, investasi berjalan di atas sebuah spekulasi keuntungan yang lama dan angka tak pasti mengenai daya beli masyarakat hanya untuk menghindari (maupun menciptakan) krisis bagi kapital. Contohnya, sektor infrastruktur (jalan, jembatan) di mana secara teoritis kapitalis membutuhkan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan karena jalan dan jembatan tidak bisa dijual. Untuk kasus jalan tol, pemasukan datang dari pajak/sewa jalan tol. Atau sektor properti dimana harga penjualan yang murah kerapkali dipaksakan hanya agar over-akumulasi kapital yang terjadi di tangan kapitalis bisa segera diinjeksikan dalam sirkuit modal. Dengan kata lain, agar uang si kapitalis bisa segera diputar dan mendatangkan uang yang lebih banyak.

Dalam prosesnya, kapitalisme tetap menggunakan para penganggur, proletar, maupun prekariat tersebut sebagai dadu di mana papan judinya adalah alam yang terus dirusak. Adalah kaum-kaum pekerja yang terjebak dalam ketidakpastian yang disodorkan ke hidungnya pamflet-pamflet rumah murah, down payment (DP) nol persen, investasi apartemen yang belum selesai, justru ketika kepastian kerja mereka direnggut. Di mana proyek-proyek infrastruktur tersebut berkaitan dengan rezim perampas tanah yang turut menghadirkan calon-calon prekariat baru karena hilangnya pekerjaan (produktif) di sektor tani. Skema ini membuat ketidakpastian kerja dan kaum yang mengisi ceruk sosial tersebut akan selalu dibutuhkan untuk memperpanjang nafas rente kapital yang bermain-main dengan sistem yang gali-tutup lubang hutang dan membangun padatan modalnya.

Menarik melihat pergerakan buruh dan masalah-masalah barunya selalu didahului (atau berbarengan) dengan lahirnya proyek-proyek infrastruktur. Fildzah sendiri sekilas melihat pola tersebut ketika melakukan pembacaan gerakan buruh di era kolonial dengan hadirnya rel-rel kereta api yang mendorong gerakan buruh yang juga turut membawa semangat anti-kolonial setelah beberapa lama sebelumnya serikat buruh didominasi oleh pekerja kulit putih yang tidak memberi suara pada pribumi (hl. 45). Hal ini dapat dipahami bagaimana infrastruktur pada dasarnya menopang sistem yang lebih besar menghadirkan konektivitas berbagai masalah lini masa di produksi yang selama ini nampak terpisah. Keterhubungan inilah yang ‘mengkonfrontasi kondisi material buruh sebelumnya’[17] yang tadinya (dibuat) terpisah dari keseluruhan rantai produksi sehingga ia mendapatkan secuil pemahaman mengenai pekerjaannya dan di mana posisinya dalam seluruh putaran kapital.

Paparan di atas sejatinya adalah sebuah gambaran teoritis belaka. Keterbatasan yang hadir dalam buku Fildzah sendiri lebih ke persoalan teknis dengan ruang skripsi yang amat terbatas untuk membahas lebih lanjut mengenai prekariatisasi. Ke depannya kita butuh refleksi yang lebih abstraktif untuk secara lebih detil menjawab pertanyaan mengapa prekariat diciptakan, juga sebuah kerja dengan data mendetil mengenai proses menjadi prekariat ini dan apa dampaknya ke segala lini masa permasalahan di bawah panji kapital hari ini seperti yang dilakukan Fildzah di Tangerang dan Karawang.

 

 

[1] Lihat tautan: https://www.forbes.com/sites/kaytiezimmerman/2016/06/07/millennials-stop-apologizing-for-job-hopping/#7797fdf74656

[2] Stoler, A. 2005. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-197. Yogyakarta: Penerbit Karsa.

[3] Ada empat kategori dalam surplus populasi relatif, antara lain (1) masa mengambang, (2) populasi laten (3) populasi stagnan yang dicirikan dengan keadaan kerja tidak tetap yang ekstrim, dan akhirnya mereka kemungkinan besar jatuh ke (4) kefakiran (saya menerjemahkan pauperism sebagai kefakiran agar bisa dibedakan dari poverty). Lihat Marx, K. 1990. Das Kapital Vol.I. London: Penguin. Hl. 794-797.

[4] Marx, K. Op cit. hl. 794.

[5] Muhtar Habibi (2016), Surplus Populasi Relatif di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletarian Informal di Indonesia sejak 1980-an. Marjin Kiri: Tangerang. Hl. 27.

 

[6] Marx, K. Op cit, hl. 798

[7] Amir, S. 1977. Imperialism & Unequal Development. Monthly Review Press: United States of America. Hl. 7

[8] Meskipun bagi sekolah pemikiran anarki negara adalah perwujudan kapitalisme itu sendiri, ada baiknya memahami posisi negara (modern-westphalian) di tengah kewajiban mereka untuk mengalokasikan pendapatan yang, idealnya, dipakai untuk kesejahteraan penduduknya dan cara menghasilkan pendapatan tersebut melalui ancaman para pemodal yang akan minggat jika peraturan bisnis tidak disesuaikan. Bagaimana pun secara umum dan kasarnya penghasilan negara hanya didapat dari pajak dan investasi kapital asing.

[9] Tentu politik perburuhan di masa revolusi bukannya tanpa masalah. Data yang diolah Ann Stoler (2005) dalam Kapitalisme dan Konfrontasi menunjukkan sentimen Serikat Buruh Perkebunan (SARBUPRI) yang berbasis di Sumatera (Deli) terhadap SOBSI yang dinilai amat jauh dan elitis dari permasalah para buruh perkebunan.

[10] Eufimisme atau menghaluskan kata-kata seperti ini adalah politik bahasa yang lazim pada Orde Baru. Menggunakan kata buruh dapat dengan sertamerta menjadi penunjuk bahwa seorang mewarisi semangat PKI yang ‘komunis’ dan ‘anti-Tuhan’. Buruh praktis hilang dari tajuk-tajuk media maupun wacana nasional Orde Baru dan diganti dengan ‘pekerja’ ataupun ‘karyawan’ (lihat Fildzah, hl. 51).

[11] Walaupun pada dasarnya kerja-kerja yang dirasa jauh dari produksi sebenarnya berada dalam skema pemadatan kapital yang sama dan berarti sangat menunjang kelangsungan produksi. Lihat Neil Smith (2008), Uneven Development: Nature, Capital, and Production of Space. Hl. 144-145.

[12] Walau FSPMI juga mengakui mereka menolak sistem kerja alihdaya, tapi tidak dengan kerja kontrak (lihat Fildzah, hl. 105)

 

[14] Marx, K. 1993. Grundrisse. London: Penguin. Hl. 512

[15] Marx, K. 1990. Capital Vol I. London: Penguin. Hl. 515

[16] Harvey, D. 1981. The Spatial Fix: Hegel, Von Thunen, and Marx. Antipode, 13 (3): 1-12, hl. 2

[17] Marx,K. Op cit. Hl. 508.

Perdana Putri
Perdana Putri
Predoctoral-Research Arryman Fellow di Equal Development and Globalization Studies – Buffett Institute, Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat. Saat ini sedang meneliti dinamika kekuasaan negara dan masyarakat dalam program transmigrasi (khusus komoditas sawit) sejak era kolonial hingga Indonesia di era Joko Widodo

Comments are closed.