Dilarang Demonstrasi, Aliansi Mahasiswa Gelar Seminar Dadakan
Apr 3, 2015
Mahasiswa Semarang Dukung Penolakan Pabrik Semen
Apr 4, 2015

Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang

Peta geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Provinsi Jateng. Sumber: http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-perlu-detail.html.

Dua minggu dari sekarang (2 April 2015) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang akan memutuskan gugatan 6 orang warga (Joko Prianto, Sukimin, Suyasir, Rutono, Sujono, dan Sulijan) ;bersama dengan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang telah mengeluarkan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jateng.

Pengadilan, kata filsuf Michel Foucault (1980), bukan lagi merupakan ekspresi asali keadilan popular, namun dalam kesejarahannya terlihat bahwa ia sudah berubah untuk menjerat, mengontrol, dan mencekik keadilan itu dengan cara menyematkannya ke dalam institusi aparatus negara. Aparatus negara di sini juga dilihat dengan kacamata Foucault (1980a) yang menyebutkan tiga bundel makna daripadanya. Pertama, ia adalah rangkaian berbagai hal yang terdiri dari wacana, institusi, arsitektonik, aturan hukum, tindakan administratif, pernyataan keilmuan, filsafat, moral, dan dalil filantropis. Kedua, ia dalam dirinya memiliki sifat kesalinghubungan. Dan ketiga, konfigurasi ini memiliki fungsi dan momen kesejarahan tertentu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang timbul.

Kasus ini secara telanjang memperlihatkan kepada kita bagaimana aparatus bekerja. Namun, kita beruntung karena pada saat yang sama kita diselamatkan dari arogansi kekuasaan dalam kasus Rembang karena ia ditantang oleh gerakan progresif yang dipelopori oleh aksi pendudukan tapak pabrik oleh kelompok Ibu-ibu Rembang yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan yang hadir dalam keinginan untuk menambang batu kapur di Rembang dari pihak PT Semen Indonesia (SI), dan dengan demikian ini bisa dilihat sebagai satu gerakan yang akan mencerabut akses dan kontrol sumberdaya berupa tanah, air, atau secara umum ruang hidup, dari warga lokal, untuk dipindah pengelolaannya kepada PT SI. Ini adalah proses rekonfigurasi ruang di Pegunungan Kendeng Utara (PKU) yang akan menghubungkan komoditas batu kapur dan tanah liat yang akan diolah menjadi semen ke pasar global, karena PT SI adalah perusahaan yang sudah berekspansi sampai di luar teritori Indonesia.

Di sisi lain, muncul gerakan perlawanan (countermovement) yang dipelopori oleh Ibu-ibu petani Rembang dan kemudian mendapatkan dukungan aliansi dari berbagai kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, kaum terpelajar, pembuat film, dan tokoh masyarakat. Dukungan yang semakin meluas ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai aksi pemutaran film dokumenter “SAMIN vs SEMEN” di berbagai kota misalnya Semarang, Yogyakarta, Makassar, Jakarta, Cirebon, dan Malang serta aksi-aksi solidaritas yang juga muncul di berbagai kota seperti misalnya di Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Rembang, Samarinda, dan Makassar.

Tulisan ini akan melihat bagaimana alat-alat kekuasaan ini bermain dan diorkestrasi untuk memuluskan kehendak kapital menambang batu kapur di PKU melalui instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); pengetahuan berupa klasifikasi ekosistem karst; tentara, polisi, dan preman; para pakar; pengacara ternama; tokoh masyarakat; serta pengadilan. Preman, pengacara ternama, dan beberapa tokoh masyarakat, tidak secara langsung merupakan aparatus negara. Namun, dalam kasus ini mereka memilih untuk beraliansi dan menjadi bagian dari konjungtur—paket relasi kekuasaan pada tempat dan waktu tertentu—aparatus negara yang berkuasa.

Instrumen kekuasaan pertama adalah Amdal. Sudah lama diketahui bahwa Amdal adalah sebuah stempel untuk merusak lingkungan. Dengan dilegitimasi oleh berbagai kelompok seperti dosen, Amdal hadir untuk menjadi dokumen kunci bahwa proses perusakan ruang hidup secara “analisis mengenai dampak lingkungan” sudah sah dilakukan. Sudut pandang seperti ini misalnya muncul dari analisis Mbak Na (salah seorang Ibu dari Rembang) yang saya dengar sendiri pada sekitar pertengahan tahun lalu dalam sebuah kesempatan diskusi di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Analisis yang sama muncul dari petani di Papua yang juga terancam rusak ruang hidupnya melalui stempel Amdal (Savitri 2013). Ini bukan cuma kasus Indonesia.

Di Turki hal yang sama terjadi dalam kasus pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air yang dibutuhkan oleh sektor industri swasta. Meskipun berbagai kasus sudah memperlihatkan bahwa bendungan-bendungan telah menghancurkan ruang hidup, memicu konflik sosial karena aliran sungai dipotong tanpa cukup air mengalir ke hilir bendungan, memutus ekosistem aquatik hulu dan hilir, memotong jalur migrasi ikan, menghilangkan momen banjir periodik yang membawa sedimen yang subur untuk tanah-tanah pertanian di dataran banjir, menenggelamkan desa-desa seperti dalam kasus Bendungan Kedung Ombo (juga di Jateng); namun, pembangunan bendungan di Turki tetap dilanjutkan: dengan stempel Amdal (Islar 2012)!

Dalam kasus Rembang, tangan-tangan kekuasaan itu lebih koersif. Salah seorang komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M Nur Khoiron, menyatakan terdapat pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Amdal pabrik semen di Rembang. Menurut Khoiron, pelanggaran terletak pada tiga titik. Pertama, tidak dilibatkannya seluruh masyarakat dalam pembuatan Amdal, dan ini berarti hak masyarakat mendapatkan informasi tentang kelayakan lingkungan pabrik sudah diabaikan. Pada kenyataannya, tim pembuat Amdal hanya berkonsultasi dengan kepala desa dan keluarganya, alias pembuatan Amdal cuma disosialisasikan di tingkat elit desa. Kedua, hal di atas menyebabkan secara prosedur legalistik Amdal terpenuhi persyaratannya, namun secara substansial hal seperti transparansi informasi terhadap publik justru terabaikan. Dan ketiga, ada konflik kepentingan dalam tim penyusun Amdal PT SI di Rembang. Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya pembuat Amdal adalah tim independen, namun dalam kasus Rembang yang memilih tim independen malah menjadi pendukung perusahaan (Kompas.com 2014).

Kenyataan ini menjadi semakin hambar ketika terantuk dengan laman Provinsi Jateng yang berkampanye akan “Ciptakan Jateng Provinsi Ramah HAM” (jatengprov.go.id 2014), di mana dipampang foto Pak Gub, Ganjar Pranowo, sedang berada di podium memberikan sambutan.

Sebuah potongan pernyataan dari Eko Haryono, staf pengajar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dalam salah satu dokumen Amdal PT SI tertulis sebagai “Ahli kars dan speleologi” dalam posisinya sebagai “narasumber” tim pelaksana studi Amdal PT SI, juga menjadi saksi ahli pihak PT SI di PTUN Semarang yang berujung pada digrudugnya kampus UGM oleh massa #Rembang Melawan, beredar di media sosial dan menjadi bahan tertawaan.

“Karena di AMDAL kedudukan saya hanya sebagai Nara Sumber, BUKAN Penyusun Amdal, maka saya juga tidak tahu isinya AMDAL termasuk adanya pengurangan jumlah gua dan mataair. Biasanya narasumber AMDAL tugasnya hanya sebagai moderator antara pihak penyusun dan pihak-pihak lain. Kalau diperkenankan sy [sic] diberi datanya Mbak Ming Ming saya sangat berterima kasih untuk mengcross-check an data di dokumen AMDAL, karena narasumber juga punya hak untuk mengoreksi penyusunan dan sampai detik inipun saya belum pernah baca dokumen AMDAL nya,” demikian Eko Haryono.

Tampaknya pengakuan Eko Haryanto itu adalah bagian percakapan sosial dengan Ming Ming Lukiarti, salah seorang aktivis #RembangMelawan. Percakapan itu berlangsung sekitar medio 2014. Sebagai catatan, Izin Lingkungan untuk PT SI di mana Eko Haryono menjadi narasumber Amdal dikeluarkan pada 7 Juni 2012.

Betapa banalnya kekuasaan. Pada saat seorang terpelajar Doktor Eko Haryono, pakar karst dan speleologi, narasumber Amdal, saksi ahli PT SI di PTUN Semarang “belum pernah baca dokumen AMDAL” bahkan sekira dua tahun setelah ia menjadi narasumber di Amdal itu, justru Pak Gub kita mempertanyakan dan meminta warga membaca Amdal (Apriando 2014)!

Dalam tulisan ini, perlu kiranya ditampilkan sebuah pertanyaan lain yang tidak disinggung oleh kedua saksi ahli PT SI, dan ini bisa dilakukan dengan menampilkan peta geologi wilayah PKU, seperti pada gambar 1 berikut.

Peta geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Provinsi Jateng. Sumber: http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-perlu-detail.html.

Peta geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Provinsi Jateng. Sumber: http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-perlu-detail.html.

 

Peta geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Provinsi Jateng. Sumber: http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-perlu-detail.html.

Dalam diskusi di media sosial dengan beberapa kolega geolog di Facebook (terima kasih untuk peran kunci mereka semua yang telah baku-komen dalam diskusi itu: Rovicky Dwi Purohari [ketua umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI 2012-4], Minarwan Yap [geolog senior yang sudah malang melintang dalam dunia kang-ow pergeologian dunia], Thomas Triadi Putranto [Dosen Jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro], Agung Harijoko [Dosen Jurusan Teknik Geologi UGM], Daru Prihatmoko [ketua umum IAGI 2014-6], Amien Widodo [Dosen Jurusan Teknik Sipil ITS], dan Djoko Wintolo [Dosen Jurusan Teknik Geologi UGM], karena banyak ide dalam tulisan ini yang terinspirasi dari diskusi itulah); muncul satu pertanyaan yang bagi saya sangat penting dan bergizi dari sudut pandang geologi.

Pertanyaan tersebut saya narasikan ulang kira-kira sebagai berikut. Kalau kita lihat dari peta geologi di atas, maka justru mata air (titik biru) dan gua (titik merah) terletak banyak pada sebelah barat-laut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SI (kotak merah). Lantas apakah ada hubungan, atau apakah sudah dibuktikan tidak ada hubungannya, antara satuan geologi Tpp (Formasi Paciran, terdiri dari batugamping pejal dan batu gamping dolomitan, sesuai legenda peta di atas) dengan gua dan mata air yang banyak muncul di sebelah barat laut IUP PT SI?

Sependek yang dapat saya ikuti dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) hal ini tidak dibahas. Dalam pembahasan soal kuantitas air, terbaca sebagai berikut:

“Kegiatan PT Semen Gresik terhadap kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperkirakan terutama akan berdampak pada mata air yang berada di tenggara areal IUP PT Semen Gresik. Dampak ini dapat diperkiran dengan keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah tenggara. Dalam hal ini areal IUP Semen Gresik merupakan sebagian dari daerah tangkapan dari mata air yang muncul di sebelah Tenggara IUP. Mataair utama yang muncul di sebelah Tenggara adalah Mataair Brubulan dan Mataair Sumber Semen.“ [PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012, Bab V hlm. 48].

Dari kutipan di atas terlihat si penyusun Andal berpendapat bahwa “Kegiatan PT Semen Gresik terhadap kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperkirakan terutama akan berdampak pada mata air yang berada di tenggara areal IUP PT Semen Gresik” karena “keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah tenggara”. Namun, penting diperhatikan di sini, bahwa “keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah tenggara” tidak serta merta berarti tidak ada hubungan antara ‘gua dan mata air yang muncul di sebelah barat-laut IUP PT SI’ dengan ‘satuan geologi Tpp seperti dalam peta’. “Keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah tenggara,” adalah bentuk permukaan. Sementara ‘gua dan mata air yang banyak muncul dalam peta pada sebelah barat-laut IUP PT SI’ adalah ekspresi sistem air tanah yang muncul di permukaan. Di titik inilah pertanyaan “apakah ada hubungan, atau apakah sudah dibuktikan tidak ada hubungannya, antara satuan geologi Tpp dengan gua dan mata air yang banyak muncul di sebelah barat laut IUP PT SI” menjadi sangat penting untuk dijawab.

Dan sebenarnya, dokumen Andal yang sama sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa perbukitan batu gamping di daerah ini sangat penting bagi

mata air-mata air di sana, “Berdasarkan hasil analisis, perbukitan gamping di daerah penelitian merupakan akuifer penting bagi mata air-mata air di sekitarnya” [PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012, Bab III hlm. 75]. Jadi, meskipun dokumen Andal sudah menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil analisis, perbukitan gamping di daerah penelitian merupakan akuifer penting bagi mata air-mata air di sekitarnya,” Izin Lingkungan tetap saja dikeluarkan pada 2012 yang lalu. Ini contoh lain betapa koersifnya kekuasaan.

Instrumen kedua yang tak kalah koersif yang dipakai adalah polisi, tentara, dan preman. Dalam film dokumenter SAMIN vs SEMEN (Indonesia Biru 2015) kita bisa melihat bagaimana Ibu-ibu yang mencegah alat berat masuk ke lokasi direnjang, ditarik, didorong, dan dipiting oleh aparat bersenjata. “No more comment,” komentar seorang kawan di Facebook ketika melihat foto-foto kekerasan yang dilakukan aparat terhadap Ibu-ibu Rembang beredar di dunia maya.

Instrumen ketiga adalah pengetahuan melalui klasifikasi atau kategorisasi karst. Salah satu substansi keterangan dua saksi ahli PT SI di PTUN Semarang, Heru Hendrayana dan Eko Haryono, adalah bahwa proses karstifikasi di Rembang masih bersifat awal atau muda, jadi rongga-rongga bawah permukaannya belum berkembang. Karena dia karst yang masih muda, maka dia bukan kawasan yang dilindungi (BUMNnews 2015). Dan tentu saja tak lupa ditambahkan dengan mantra bahwa penjelasan itu bisa “dipertanggungjawabkan secara ilmiah.”

Di sini kita melihat bagaimana pengetahuan tentang “klasifikasi karst” digunakan sebagai legitimasi dilindungi atau tidaknya sebuah kawasan. Jadi, pertimbangan dan sisi ilmiahnya adalah tingkat karstifikasi, bukan misalnya keberatan gerakan #RembangMelawan soal rencana penambangan di PKU. Di mana yang terakhir bukan cuma bisa “dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” namun menubuh: memiliki darah, tulang, daging, ruh, dan hati!

Instrumen kekuasaan keempat dalam kasus ini adalah apa yang disebut sebagai “pakar”. Di media, Heru Hendrayana ditampilkan sebagai pakar hidrologi, sementara Eko Haryono sebagai pakar karst. Kepakaran kedua orang inilah yang dipakai PT SI untuk melegitimasi aktivitasnya di PKU.

Keberadaan Eko Haryono sebagai saksi ahli di PTUN Semarang beberapa waktu lalu sekaligus memperpanjang apa yang sudah disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Nur Khoiron seperti yang sudah disampaikan di atas. Orang yang sama dipakai dua kali: satu kali terlibat sebagai narasumber Amdal, yang kedua sebagai saksi ahli pihak PT SI di PTUN Semarang. Semoga saja Eko Haryono sudah membaca dokumen Amdal PT SI ketika ia bersaksi pada Maret 2015 di PTUN Semarang. Keterlibatan berkali-kali ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan filsuf Michel Foucault bahwa aparatus dalam dirinya memiliki sifat kesalinghubungan, hanyalah benar belaka adanya.

Instrumen kelima adalah pengacara ternama. Ini menjelma dalam diri kuasa hukum PT SI, Adnan Buyung Nasution. Buyung Nasution adalah seorang pengacara senior Indonesia, terkenal, berpengaruh, pendiri salah satu organisasi hukum garda depan di Indonesia: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, pernah menjadi anggota DPRS/MPRS, setidaknya itu menurut Wikipedia. Fakta bahwa namanya ada sebagai entri di Wikipedia, sudah menunjukkan kapasitas Buyung Nasution. Dalam salah satu pertemuan dengan Pak Gub, Buyung Nasution meminta dukungan Pak Gub agar pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Rembang sesuai jadwal yang direncanakan (Tribunnews 2014).

Instrumen keenam adalah tokoh masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap berdirinya tambang dan pabrik semen di Rembang, namun keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat seperti Habib Lutfi bin Yahya dan pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Karangmangu Sarang Rembang, Kyai Haji Maimun Zubair (Mbah Maimun), petugas pelaksana Bupati Rembang Abdul Hafidz, dan para pejabat Rembang dikerangkai sebagai dukungan terhadap berdirinya pabrik semen di Rembang.

‘Mbah Maimun memimpin doa untuk kemaslahatan pabrik Semen Indonesia di Rembang. “Jadikan pabrik Semen Indonesia pabrik yang dapat mengayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabik [sic] yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini gemah ripah loh jinawi ya Allah. .,”’ (Semenindonesia.com 2015).

Terlihat bahwa doa Mbah Maimun yang dikutip adalah “Jadikan pabrik Semen Indonesia pabrik yang dapat mengayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabik [sic] yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini gemah ripah loh jinawi ya Allah. .,” Namun, pada bagian sebelum pengutipan, terlihat kutipan itu “dibingkai” terlebih dulu sebagai “doa untuk kemaslahatan pabrik Semen Indonesia di Rembang”.

Instrumen ketujuh yang dipakai oleh PT SI adalah pengadilan itu sendiri. Adalah Pak Gub juga yang mendorong penyelesaian kasus ini di PTUN. “Silakan bagi yang keberatan ya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika memang tidak setuju,” katanya (Kompas.com 2014a). Seiring berjalannya waktu, Pak Gub kita ini tak lupa menyatakan bahwa ia adalah orang yang menghormati hukum, “saya adalah Gubernur Jateng yang harus taat pada konstitusi,” demikian ia (Tribunnews 2014).

Meskipun, pernyataan Pak Gub ini menjadi hambar. Karena, kalau ia memang “Gubernur Jateng yang harus taat pada konstitusi,” maka ia wajib mencabut Izin Lingkungan PT SI demi penegakan hukum. Mengacu pada Peraturan Pemerintah 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seharusnya Izin Lingkungan PT SI dikembalikan kepada pemrakarsa karena ia bertentangan dengan Perda Jateng 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rembang 14/2011 juga tentang RTRW (Batubara 2014).

Saya berharap kali ini Michel Foucault salah. Meskipun sudah terbukti ia benar pada titik bagaimana kekuasaan menggerakkan aparatus seperti yang sudah diuraikan di atas, keputusan belum diambil di PTUN Semarang. Semoga keputusan yang muncul nanti merupakan ekspresi asali rasa keadilan orang banyak, bukan malah “menjerat, mengontrol, dan mencekik keadilan,” itu seperti yang dikutip dari Foucault di atas sana. Dan itu bukanlah perkara mudah. Semua elemen yang terlibat dalam aliansi #RembangMelawan harus memperjuangkannya

Acuan:

Apriando, T. (2014). FOKUS LIPUTAN: Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan). 26 Agustus. Diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/08/26/fokus-liputan-risiko-bencana-pt-semen-indonesia-mengancam-warga-dan-alam-di-rembang-bagian-2-dari-2-tulisan/ [pada 2 April 2015].

Batubara, B. (2014). Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum. 7 Desember. Diakses di: http://www.daulathijau.org/?p=414; pada 2 April 2015.

BUMNnews. (2015). Semen Indonesia Ajukan Saksi Ahli Jawab Persoalan Lingkungan. 23 Maret. Diakses di: http://www.bumnnews.co/index.php/component/k2/item/409-semen-indonesia-ajukan-saksi-ahli-jawab-persoalan-lingkungan [pada: 2 April 2015].

Foucault, M. (1980). On Popular Justice: A Discussion with Maoists. Dalam Gordon, C. (ed.). Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Pantheon Books. p. 1-36.

Foucault, M. (1980a). The Confession of the Flesh. Dalam Gordon, C. (ed.). Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books. p. 195-228.

Indonesia Biru. (2015). SAMIN vs SEMEN (film dokumenter). Diunduh di: https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q [pada: 2 April 2015].

Islar, M. (2012). Privatised Hydropower Development in Turkey: A case of water grabbing? Water Alternatives. 5(2): 376-391.

Jatengprov.go.id. (2014). Ciptakan Jateng Provinsi Ramah HAM. 14 Desember. Diakses di: http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/ciptakan-jateng-provinsi-ramah-ham [pada: 2 April 2015].

Kompas.com. (2014). Komnas HAM: Pembuatan Amdal Pabrik Semen di Rembang Langgar HAM. 2 Desember. Dapat diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/12/02/20330301/Komnas.HAM.Pembuatan.Amdal.Pabrik.Semen.di.Rembang.Langgar.HAM [diakses pada 2 April 2015].

Kompas.com. (2014a). Didesak Cabut Izin Amdal Pabrik Semen, Ini Jawaban Ganjar Pranowo. 20 Juni. Diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/06/20/0515237/Didesak.Cabut.Izin.Amdal.Pabrik.Semen.Ini.Jawaban.Ganjar.Pranowo [pada: 2 April 2015].

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (2012). Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

Savitri, L.A. (2013). Korporasi & Politik Perampasan Tanah. Yogyakarta: INSIST PRESS.

Semenindonesia.com. (2015). Mbah Maimun Doakan SMI untuk Bangsa. 12 Februari. Diakses di: http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2735 [pada 2 April 2015].

Tribunnews. (2014). Adnan Buyung Minta Dukungan Ganjar Terkait Pabrik PT SI. 20 November. Diakses di: http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/20/adnan-buyung-minta-dukungan-ganjar-terkait-pabrik-pt-si [pada: 2 April 2015]

Comments are closed.