Gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara: Kepala BLH DIY Tak Memenuhi Panggilan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta

LBH Yogyakarta. Foto: Arma Dhany

Atap rumah warga yang rusak terkena runtuhan material bangunan Apartemen Uttara. Foto: Ni'am

Atap rumah warga yang rusak akibat runtuhan material bangunan Apartemen Uttara. Foto: Ni’am

Sidang lanjutan gugatan terhadap Izin Lingkungan Pembangunan Apartemen Uttara The Icon pada hari kamis, 7 April 2016, tidak berlangsung lama. Agenda sidang yang rencananya akan memeriksa Ir. Joko Wuryantoro M.si, selaku kepala BLH D.I Yogyakarta/Ketua Komisi AMDAL, tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan tidak hadir dalam agenda pemeriksaan ini. Ketidakhadirannya itu dinyatakan melalui surat resmi yang ditujukan pada Majelis Hakim. Melalui surat itu dia keberatan dipanggil sebagai saksi fakta kerana merasa tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerbitan Izin Lingkungan Apartemen Uttara.

Pada persidangan sebelumnya, LBH Yogyakarta memang meminta kepada mejelis Hakim untuk menghadirkan Ir. Joko Wuryantoro untuk menerangkan perihal adanya permohonan penilaian AMDAL Apartemen Uttara The Icon di BLH Provinsi. Hal ini karena karena BLH Provinsi D.I Yogyakarta pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman pada bulan 26 maret 2015. Surat itu berisi permohonan klarifikasi terkait kelanjutan proses penilaian AMDAL apartemen Uttara yang diajukan oleh BLH Sleman. BLH Provinsi mengirimkan surat tersebut karena mengetahui adanya desakan dari DPRD Sleman kepada Bupati untuk menghentikan pembangunan (proses konstruski) apartemen yang sudah berjalan semanjak 28 November 2015. Hal yang terpenting adalah karena BLH Provinsi mengetahui adanya permohonan pemilaian AMDAL Apartemen Uttara The Icon, dengan Surat Pengantar dari Kantor BLH Sleman tertanggal 10 maret 2015. Surat pengantar tertanggal 10 Maret 2015 itu menunjukkan bahwa BLH Sleman mengetahui Apartemen Uttara The Icon telah melakukan perubahan rencana pembangunan dari yang awalnya luasan lantai bangunan seluas 9.661 meter persegi menjadi 19.519,72 meter persegi, padahal proses pembangunan belum rampung dan juga tidak dihentikan. Tentu hal ini mengejutkan, data tersebut tidak sesuai dengan dasar Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang terbit pada tanggal 15 Juli 2015, yang diterbitkan oleh BLH Sleman dengan dasar dokumen UKL-UPL karena luasan bangunan hanya 9.661 meter persegi sehingga tidak wajib AMDAL. Alat bukti surat Permohonan penilaian AMDAL Apartemen Uttara dari BLH sleman Kepada BLH D.I Yogyakarta, yang berisi perubahan rencana pembangunan dari luasan lantai bangunan seluas 9.661 meter persegi menjadi 19.517,2 meter persegi sudah disampaikan LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum, sehingga ketidakhadiran dari kepala BLH Provinsi D.I Yogyakarta sangat disayangkan. Kehadiran kepala BLH D.I Yogyakarta, bagi LBH Yogyakarta begitu penting untuk memberikan klarifikasi terkait penyusunan AMDAL yang baru dilakukan setelah proses pembangunan berjalan. LBH Yogyakarta menduga modus ini dilakukan pada pembangunan apartemen Uttara untuk menghindari forum konsultasi publik dengan warga, karena adanya penolakan dari warga terdampak terutama RT 01/RW 01 Karangwuni. Konsultasi publik merupakan prosedur yang wajib dlikakukan untuk menyerap asipirasi dan disetujui tidaknya pembangunan, sebagai dasar pertimbangan penerbitan Izin Lingkungan Apartemen Uttara. Dengan dibiarkan berjalannya pembangunan terlibih dahulu, juga merupakan modus untuk menurunkan posisi tawar warga yang harus menerima kenyataan dan tidak boleh keberatan dengan pembangunan.

“Pernyataan keberatan secara terbuka dan keengganan hadir di persidangan sungguh sangat disayangkan dan tidak patut dilakukan oleh Joko selaku pejabat publik karena sikap tersebut tidak menghormati proses peradilan. Terlebih opini publik di Yogykarta hari ini yang sudah mulai resah dengan persoalan pembangunan apartemen dan hotel yang investasinya begitu deras, dan membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial di masyarakat,” seperti dikutip dari siaran pers dari LBH Yogyakarta.

Beberapa waktu yang lalu Gubernur D.I Yogyakarta sendiri merasa kecolongan dengan maraknya pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta.[] 

Comments are closed.