Dimensi Ideologis “Hak Atas Kota”

I. Pengantar: Pentingnya mengetahui ideologi dalam Hak Atas Kota

Saya mendapatkan undangan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam acara “Diskusi Hak Atas Kota” yang diadakan oleh “Kota Kita”. Menurut undangan yang saya terima, mereka mendefinisikan dirinya sebagai “berbasis di Kota Solo” dan adalah “sebuah organisasia nirlaba yang melakukan fasilitasi, pelatihan, dan pelaksanaan riset untuk meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan dan pembangunan kota-kota di Indonesia”. Acara tersebut akan diadakan di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta, pada 19 Agustus 2017 ini. Saya penasaran dengan diskusi ini karena dalam beberapa tahun terakhir, melalui disertasi saya yang sedang berlangsung di UNESCO-Institute for Water Education dan University of Amsterdam, saya mendalami isu perkotaan karena riset saya tentang banjir Jakarta. Karena itu, sejak awal berkontak dengan orang-orang dari Kota Kita, saya berusaha mendapatkan undangan serta kerangka diskusi secara tertulis. Pada akhirnya, saya mendapatkan undangan dan kerangka diskusi tertulis, persisnya pada 17 Agustus 2017.

Saya menggunakan waktu sela 1 hari sebelum acara (18 Agustus 2017) untuk menulis makalah ini. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih baik kepada Kota Kita yang telah mengundang saya, juga kepada kolega-kolega yang telah merekomendasikan nama saya kepada Kota Kita. Kesempatan diskusi ini membuat saya dibebani tekanan untuk menuliskan apa yang selama ini menghantui otak saya setiap kali melihat atau mendengar frase Hak Atas Kota, terutama di media sosial dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi saya membaca undangan dan kerangka diskusi tertulis ini sangatlah penting karena saya ingin mengetahui ideologi apa yang dimiliki oleh penyelenggara diskusi. Hak Atas Kota yang saya pahami, seperti yang akan saya jelaskan nanti, bukanlah satu program politik yang solid. Ia adalah sebuah jargon politik yang isinya tergantung pada siapa atau ideologi apa yang mengisinya. Saya sadar, sebuah undangan dan kerangka diskusi tidaklah memberikan gambaran yang komplit tentang apa yang ingin saya ketahui dari organisasi penyelenggara diskusi. Tetapi, setidaknya berdasarkan dokumen-dokumen itulah saya memiliki informasi tentang dengan siapa saya (sedang) berurusan.

Saya akan mengorganisasiakan tulisan ini ke dalam empat bagian. Pertama, bagaimana saya memahami Hak Atas Kota. Kedua, bagaimana saya memahami posisi ideologi organisasi penyelenggara dalam tema Hak Atas Kota. Ketiga adalah sebuah contoh kasus Hak Atas Kota, yaitu hak untuk bebas dari banjir di Kota Jakarta guna melihat bagaimana cara produksi kapitalisme telah menciptakan kota yang semakin rawan banjir. Dengan menampilkan kasus banjir Jakarta, saya ingin memberikan substansi pada argumen saya dalam memaknai Hak Atas Kota, bahwa seharusnya Hak Atas Kota dimaknai sebagai perlawanan terhadap cara produksi kapitalisme. Keempat, kritik teoretis terhadap Hak Atas Kota. Bagian terakhir ini tak kalah penting, karena dalam undangan disebutkan bahwa “Diskusi ‘Hak Atas Kota’ adalah sebuah diskusi interaktif dimana para pembicara diharapkan dapat berbagi pengalaman tentang inisiatif, kreativitas, dan kolaborasi yang mendorong penegakan hak kolektif warga kota untuk tinggal dan mendapatkan kehidupan yang layak, adil, dan sejahtera di tempat ia bermukim.” Perlu saya tegaskan, saya bukanlah praktisi Hak Atas Kota. Karena itu saya tidak akan berbagi “pengalaman tentang inisiatif, kreativitas, dan kolaborasi,…”. Saya adalah pembelajar. Karena itu yang saya bagi adalah hasil bacaan tema yang saya geluti beberapa tahun terakhir.

II. Hak Atas Kota: Lefebvre, Marx, dan Harvey

Dalam esei bertajuk Right to the City, Henri Lefebvre (1996: 148) memprovokasi pembaca dengan sebuah pertanyaan “Would not specific urban needs be those of qualified places, places of simultaneity and encounters, places where exchange would not go through exchange value, commerce and profit?” [Bukankah kebutuhan perkotaan yang spesifik adalah lokasi yang berkualitas, tempat simultanitas dan pertemuan, tempat pertukaran yang tidak diperantarai nilai-tukar, perdagangan dan keuntungan?—terjemahan oleh Bosman]. Masih dalam tulisan yang sama, dia menyampaikan, “,… the ‘urban’, place of encounter, priority of use value,…” (Lefebvre 1996: 158). Saya ingin memperdalam di dua titik: nilai-tukar (exchange value) dan nilai-guna (use value).

Nilai (value) adalah tema sentral dalam ilmu ekonomi kritis. Dalam kritiknya terhadap sistem kapitalisme, ilmuwan seperti Marx menggolongkan nilai ke dalam tiga kategori, yaitu surplus-value, exchange-value, dan use-value. Dalam rangka melipatkan keuntungannya, kalau kita mengacu ke rumus umum kapital (Marx 1982 [1976]: 251), maka agar hidupnya bisa terus berjalan, seorang kapitalis harus melakukan valorisasi (menaikkan, melipatkan) kapital. Dia harus memproduksi nilai-lebih, atau “increment or excess over the original value” [kenaikan atau kelebihan dari nilai asal—terjemahan oleh Bosman]. Sebagian dari nilai-lebih ini kemudian akan digunakan oleh kapitalis untuk reproduksi dirinya, dan sebagian lagi akan disuntikkan ke dalam sirkuit kapital untuk putaran sirkulasi kapital yang berikutnya. Nilai-tukar muncul ketika sebuah entitas seperti buruh atau ruang menjadi komoditas dan diperdagangkan, sebuah proses yang darinya kapitalis mengekstrak nilai-lebih. Harga yang tertera dalam sebuah label komoditas di supermarket pada dasarnya adalah “nilai-tukar” yang dinyatakan dalam uang. Nilai-guna secara sederhana dapat diartikan sebagai kegunaan sebuah benda/entitas bagi penggunanya.

Dari penjelasan tentang nilai-lebih, nilai-tukar, dan nilai-guna di atas, maka setidaknya menjadi sedikit lebih jelas apa yang dimaksudkan oleh Lefebvre dengan “places where exchange would not go through exchange value” dengan “the ‘urban’” adalah tempat dimana terjadi “priority of use value“. Jadi, kota bagi Lefebvre adalah tempat dimana terjadi pertukaran yang tidak dikendalikan oleh nilai-tukar, tapi oleh nilai-guna. Sebagai konsekuensinya, the right to the city, atau Hak Atas Kota, pada gilirannya haruslah merupakan sebuah perlawanan terhadap semua proses pertukaran yang menjadikan entitas seperti benda, orang, dan ruang sebagai komoditas yang darinya kapitalis akan memperoleh nilai-lebih. Secara lebih abstrak, Hak Atas Kota adalah perlawanan terhadap kapitalisme itu sendiri.

David Harvey (2012) melakukan re-interpretasi terhadap the right to the city-nya Lefebvre. Dia menemukan masalah, bahwa pada dasarnya proses urbanisasi telah meleburkan apa yang dibayangkan sebagai “kota”. Dengan melihat satu relasi hierarkis antara kota dan desa, pada saat ini susah bagi kita untuk menyatakan mana kota dan mana desa, karena pada dasarnya apa yang dibayangkan sebagai desa-pun sudah mengalami urbanisasi. Urbanisasi di sini tidak dimaknai secara sempit sebagai perpindahan orang (dari desa ke kota), tapi secara lebih luas sebagai proses dimana cara produksi kapitalis semakin menyebar ke semua arah. Dengan demikian, proses yang harus dicermati, atau hak yang harus diperjuangkan bukan lagi sekedar Hak Atas Kota, dimana kota dibayangkan sebagai satu entitas yang solid atau terdefinisikan, tapi proses urbanisasi atau pada bagaimana ruang diproduksi. Dengan mengambil judul buku Lefebvre (1991) Harvey (2012) menyebutnya sebagai “the right to the production of space“.

The right to the city, dalam bahasa Harvey (2012: xv) sudah menjadi sebuah “empty signifier” (penanda kosong) yang “depends on who get to fill it with meaning” (tergantung siapa yang memaknainya). Para konglomerat bisa saja memaknainya dengan versi mereka sendiri, sehingga menghasilkan proses produksi sosio-spasial dalam bentuk kota-padat, misalnya, Meikarta. Di sisi lain, para penghuni bantaran kali di berbagai kota bisa juga melakukan klaim, sehingga muncul gerakan penolakan terhadap penggusuran. Harvey, dalam sebuah diskusi di Rio de Janeiro pada 2014, tampaknya kembali ke poin Lefebvre soal “priority of use value,” bahwa sudah seharusnya nilai-guna menjadi garis perjuangan gerakan anti-kapitalisme, atau yang dalam konteks kota, dia sebut sebagai revolusi perkotaan.

III. Hak Atas Kota versi Kota Kita: Liberal

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari undangan dan kerangka diskusi, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Kota Kita memahami Hak Atas Kota secara, atau setidaknya memiliki tendensi, liberal. Yang saya maksud dengan liberal dalam konteks ini adalah tidak memberikan perhatian pada cara produksi yang menghasilkan sebuah kota/ruang, atau dengan kata lain, tidak menelaah the right to the production of space. Saya dapat menyatakan begitu dari bagaimana Kota Kita memaknai Hak Atas Kota dalam undangan dan kerangka diskusi yang saya terima, serta afiliasinya di skala global.

Dalam undangan tertulis, “Sejak tahun 2015, kami [maksudnya Kota Kita] … giat mengkampanyekan penegakan hak atas kota sebagai bagian dan elaborasi dari hal-hal yang mendefinisikan hak asasi manusia dalam kehidupan perkotaan di Indonesia.” Pendekatan hak asasi manusia pada dasarnya berlandaskan pada hak seseorang. Karena the right to the city adalah “empty signifier” dan “depends on who get to fill it with meaning,” maka kita dapat menguji hak atas kota dengan pendekatan hak asasi manusia, dengan cara “mengisinya” dengan hak atas air.

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam pemenuhan kebutuhan air di perkotaan adalah privatisasi perusahaan air di kota. Di Jakarta, proses ini dilakukan dengan pemberian kontrak penyediaan air minum kepada, salah satunya, PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), sebuah perusahaan swasta internasional. Dengan memakai hak asasi manusia sebagai dasar argumen, seharusnya tidak ada masalah kalau misalnya semua kebutuhan air minum warga Jakarta di bawah area pelayanannya terpenuhi dengan air yang dijual oleh Palyja. Tapi permasalahan privatisasi bukanlah soal pemenuhan kebutuhan belaka. Masalah lainnya adalah, seperti yang ditelaah Bakker (2010), air yang merupakan milik bersama (the common) diprivatisasi, sebagai tambahan terhadap air sebagai komoditas, oleh perusahaan bernama Palyja yang dari proses penjualan itu ia mengekstrak nilai-lebih. Jadi, dari kasus privatisasi air di Jakarta ini, maka kita dapat melihat bahwa mendefinisikan Hak Atas Kota dalam kerangka hak asasi manusia, cenderung akan jatuh ke lembah liberal, dalam artian tidak menyoal proses produksi (the right to the production of water).

Poin kedua, saya ingin memberikan perhatian kepada diskursus sustainability, atau keberlanjutan. Dalam kerangka diskusi tercantum:

“Hak Atas Kota adalah pencapaian dari hasil kerja kolektif dan gerakan akar rumput yang telah dimulai sejak beberapa dekade lalu, Hak tersebut termasuk hak seluruh warga kota, di masa ini dan masa depan, desa, dan tempat tinggal lainnya, untuk kehidupan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sebuah kesadaran untuk pemenuhan kesejahteraan umum untuk kehidupan yang sepenuhnya dan layak.”

Diskursus sustainability juga liberal. Sebagai contoh, sumber energi berkelanjutan macam energi matahari. Memang benar, di satu sisi, penggunaan energi matahari dapat mengurangi emisi karbon. Namun, di sisi lain, cara produksi peralatan energi matahari masih tetap dengan sistem kapitalisme, dimana terutama negara-negara maju yang menguasai teknologi menjadi produsen dan mendorong konsumsi di negara-negara miskin yang diset menjadi konsumen. Dari sini terlihat bahwa diskursus keberlanjutan tidak mengubah cara produksi. Alih-alih, satu-satunya yang pasti berlanjut dalam intervensi “keberlanjutan” tampaknya adalah cara produksi kapitalisme itu sendiri.

Saya bisa memahami mengapa Kota Kita tidak kritis dalam memaknai Hak Atas Kota, terutama berangkat dari poin ketiga yang akan saya bahas, yaitu afiliasi Kota Kita di skala global. Skala dalam (human) geography, demikian Neil Smith (1984 [2008]), adalah salah satu instrumen tata-kelola yang dipakai untuk mempermudah ekspansi kapitalisme. Maka kemudian kita mendengar skala global, regional, nasional, juga kota. Pada skala global, Kota Kita sejak 2015 berafiliasi dengan “Global Platform for Right to the City” seperti yang disebutkan dalam undangan, dan secara eksplisit Kota Kita mengapresiasi United Nations Conference on Housing and Urban Sustainable Development-Habitat 3 dalam kerangka diskusi.

Dengan memaknai skala melalui Smith seperti di atas, maka kita akan melihat bagaimana justru rezim-rezim tata kelola global seperti UN, IMF, dan WB adalah organisasi-organisasi yang pada dasarnya memang diciptakan untuk memudahkan ekspansi kapitalisme yang lebih masif. Lembaga-lembaga skala global ini berkolaborasi dengan lembaga skala regional yang dalam kasus Asia Tenggara termanifestasikan dalam ASEAN. Selanjutnya mereka membangun kolaborasi lagi dengan lembaga-lembaga skala negara-bangsa, yang dalam kasus Indonesia termanifestasikan dalam Negara Orde Baru.

Di Indonesia, rezim UN memiliki dosa-dosa yang susah dimaafkan. Pasca (di)jatuhkan(nya) Sukarno dari kursi presiden, diganti dengan Soeharto, salah satu badan UN yang terlibat aktif di Indonesia mengurusi sektor pangan dan pertanian adalah FAO. FAO mendukung Revolusi Hijau di Indonesia sebagai antitesis terhadap Revolusi Sukarno dengan program reforma agraria di pedesaan. Pada dasarnya Revolusi Hijau adalah usaha untuk meningkatkan produksi beras. Namun, ia dilakukan tanpa re-distribusi aset seperti lahan, yang menjadi program reforma agraria. Tidak diragukan memang, Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi beras di bawah Orde Baru. Tetapi, pada saat yang bersamaan dia juga mendukung perkembangan kapitalisme di sektor agraria. Hanya sekitar 20-30% petani yang diuntungkan oleh program Revolusi Hijau, menjadi petani kaya dan berkecukupan. Umumnya mereka adalah para petani yang memiliki akses terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan melalui birokrasi negara Orde Baru. Munculnya kelompok inilah yang menandai terjadinya sebuah proses differensiasi sosial, atau pembentukan kelas kapitalis pertanian di pedesaan (Rachman 1999 dan Luthfi 2011). Akibat kepemilikan lahan yang sudah timpang sejak awal, diperlebar dengan differensiasi sosial di pedesaan pasca Revolusi Hijau, ditambah dengan pemberian lahan untuk konsesi-konsesi (minyak, gas, tambang, geothermal, perkebunan, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan konservasi) pada era belakangan, maka makanan kita tiap hari di media adalah konflik agraria.

FAO juga membantu persebaran “scientific forestry” dan para rimbawan dari Pulau Jawa ke berbagai pulau yang lain, seperti Kalimantan dan Sumatra (Vandergeest and Peluso 2006). “Scientific forestry” inilah yang kemudian menubuh dalam institusi Departemen Kehutanan, yang secara lebih operasional berbentuk dalam hak pengelolaan hutan (HPH). Hasil lebih lanjut yang sama-sama kita tahu adalah penjarahan besar-besaran hutan Kalimantan dan Sumatra sehingga sekarang kedua pulau ini menjadi sangat rentan terhadap bencana asap karena mengalami kebakaran hutan di setiap musim kemarau.

Hal yang sama terjadi di sektor seni, dimana badan UN yang lain bernama UNESCO membantu proses “dekontekstualisasi” seni lokal seperti berbagai seni tari tradisional. Seni-seni tradisional pada dasarnya memiliki habitatnya sendiri, dimana ia secara langsung terikat dengan momen-momen krusial masyarakat seperti petani. Tetapi UNESCO melakukan dekontekstualisasi dengan menjadikannya sebagai pertunjukan, mencerabutnya dari habitatnya di tengah-tengah masyarakat pertani (Larasati 2013).

IV. Kasus banjir Jakarta: Produksi sosio-spasial melalui konversi ruang hijau oleh kapitalis kroni Orde Baru dan intervensi penanganan banjir yang kapitalistik

Jakarta adalah ranah sosio-spasial yang sempurna untuk melihat bagaimana ideologi pembangunan-kapitalistik di bawah rezim Orde Baru termanifestasikan dalam landskap geografis. Banjir perkotaan di Jakarta adalah salah satu contoh/hasilnya. Kalau memang benar bahwa permasalahan dalam Hak Atas Kota, seperti yang disampaikan dalam undangan yang saya terima dari Kota Kita salah satunya adalah “tidak tersedianya ruang terbuka hijau,” maka ini momen yang tepat untuk melihat apa yang terjadi dengan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Di satu sisi saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi sosio-spasial rawan banjir di Jakarta diproduksi melalui cara produksi kapitalistik, di sisi lain pada gilirannya saya juga akan memperlihatkan bagaimana bentuk intervensi penanganan banjir yang muncul juga sama kapitalistiknya.

Pada era 1985-98, area hijau di kota Jakarta telah menurun dari 37,2% menjadi 9,6%, dan kemudian menurun lagi menjadi 9,1 ke 6,2% pada periode 2003-7 (Majalah Tempo 2007: 106). Kehilangan ruang hijau ini telah menyebabkan pada 2007 sekitar 90% air hujan langsung mengalir ke sungai-sungai dan kanal-kanal di Jakarta (Majalah Tempo 2007: 110). Ketika sungai-sungai atau kanal-kanal itu mampet, baik itu karena tertimbun sedimen dan/atau sampah maupun karena ketinggiannya yang relatif lebih rendah dari muka air laut di Teluk Jakarta, maka Kota Jakarta pun banjir. Dengan melanggar dokumen perencanaan, ruang-ruang hijau di Jakarta itu telah dikonversi menjadi pusat-pusat pembangunan-kapitalistik seperti mal, pemukiman mewah, apartemen, rumah sakit, sekolah internasional dan pabrik otomotif (Khalid 2009; Majalah Tempo 2007: 110; Rukmana 2015). Konversi-konversi yang berdasarkan RTRW Jakarta 1985-2005 ini pada dasarnya adalah ilegal, kemudian dilegalkan oleh protokol perencanaan berikutnya, RTRW 2000-2010.

Siapakah yang mengkonversi ruang-ruang hijau di Jakarta itu? Mereka adalah konglomerat yang berada di sekitar Soeharto, atau acapkali disebut sebagai “kapitalis kroni”. Dengan demikian, penelaahan terhadap proses perubahan sosiso-spasial dalam bentuk konversi ruang hijau menjadi berbagai area komersial, pada dasarnya juga dapat dimaknai sebagai cara untuk melihat bagaimana kapitalisme kroni bekerja dan mentransformasikan landskap geografis. Dalam penyampaian yang lebih abstrak, bagaimana ideologi otoritarianisme Orde Baru beroperasi dan menyebabkan perubahan sosio-spasial perkotaan macam Jakarta menjadi kawasan yang lebih rawan banjir.

Salah satu contoh adalah konversi sekitar 830 hektar area hijau di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta bagian utara, oleh salah satu kroni Suharto, Ciputra. Dalam RTRW 1985-2005, kawasan ini dinyatakan sebagai “hutan lindung”, dan berfungsi sebagai tandon untuk menampung air ketika debit air sedang tinggi di Jakarta. Contoh yang lain adalah William Soerjadjaja yang mengkonversi area sekitar 1.458 hektar yang seharusnya berdasarkan RTRW Jakarta 1985-2005 merupakan area penangkapan air, mejadi kawasan pabrik otomotif dan hunian elit (Majalah Tempo 2007: 108-109; Rukmana 2015).

Keduanya, Ciputra dan William, memiliki hubungan yang erat dengan Soeharto. Ciputra menggelayut di ketiak Sudono Salim dalam membangun bisnisnya (Leaf 2015). Sudono Salim adalah orang yang dekat dengan Suharto ketika Suharto masih menjabat sebagai komandan Diponegoro di Jawa Tengah. Ketika itu Salim menjadi pemasok utama barang-barang kebutuhan militer. Sementara William menggunakan kedekatannya dengan Suharto untuk mendapatkan lisensi impor otomotif (Robinson 2009 [1986]: 271-322). Hingga sekarang, keduanya masih bercokol di jajaran elit konglomerat terkaya Indonesia. Berdasarkan publikasi majalah Forbes tahun 2016, Ciputra menempati posisi ke-15, sementara Edwin, putra William, menempati posisi ke-39.

Di sisi lain, salah satu penanganan banjir di Jakarta yang didorong pemerintah adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). NCICD adalah sebuah konsep yang terus berevolusi. Pada 2011, konsep penanganan banjir Jakarta muncul dalam bentuk Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), pada 2014 muncul NCICD, dan sekarang pada 2017 muncul “Updated NCICD”. Dalam evolusi konsep penanganan banjir itu terlihat menyodok sebuah proyek raksasa yang lain di Teluk Jakarta, yaitu Reklamasi 17 Pulau. Proyek ini merangsek; yang sebelumnya melalui pemberitaan media yang dapat saya akses pada paroh pertama 1990-an, dipersepsikan akan memperparah banjir Jakarta, namun pada 2017 melalui konsep Updated NCICD sudah menjadi bagian dari penanganan banjir itu sendiri.

JCDS pada dasarnya adalah perlindungan kota Jakarta dari banjir laut, sungai, air dari jalanan Jakarta, serta ketika sistem polder (tanggul penampung air) meluap (tak mampu lagi menampung air). Sebagai tambahan terhadap pembangunan puluhan kilometer tembok lepas pantai, akan dibangun pula sekitar 3.000 hektar lahan melalui proyek Reklamasi 17 Pulau. Dengan catatan, secara konseptual proyek Reklamasi 17 Pulau adalah bagian yang terpisah dari konsep penanganan banjir JCDS (Ministry of Public Works 2011). NCICD datang pada 2014 dengan konsep tanggul laut raksasa lepas pantai dan tambahan pulau-pulau reklamasi seluas sekitar 4.000 hektar. Jadi kalau ditotal, pulau-pulau yang dibawa oleh Master Plan NCICD ditambah proyek Reklamasi 17 Pulau, maka akan ada sekitar 7.000 hektar pulau buatan di Teluk Jakarta (Master Plan NCICD 2014).

Pada medio 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Bappenas untuk mengintegrasikan NCICD dengan proyek Reklamasi 17 Pulau. Pengintegrasian inilah kemudian yang dikenal, dan mulai sering didiskusikan, sebagai “Updated NCICD“. Updated NCICD memunculkan satu konsep yang, dalam hemat saya, sangat penting bagi posisi politik proyek Reklamasi 17 Pulau, yaitu extended polders. Secara substansial, polder-polder yang ada di darat akan diperpanjang sampai ke laut, sedemikian hingga, kelak ke-17 pulau akan berada di dalam perimeter “extended polders“. Kelak, di antara pulau-pulau reklamasi dan daratan utama Jakarta akan dibangun penampungan air lepas pantai. Itu artinya, proyek Reklamasi 17 Pulau berdasarkan Updated NCICD sekarang merupakan bagian dari konsep penanganan banjir Jakarta.

Evolusi JCDS, NCICD, hingga Updated NCICD memperlihatkan kepentingan para kapitalis properti menggelayut dan memasukkan dirinya sebagai strategi penanganan banjir. Inilah yang saya sebut dengan intervensi infrastruktur penanganan banjir yang kapitalistik.

V. Kritik terhadap Hak Atas Kota: the right to the production of space dan de-ekonomisasi masyarakat

Ada dua kritik terhadap Hak Atas Kota yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kritik dari David Harvey (2012), bahwa pada dasarnya apa yang dibayangkan sebagai kota sangatlah susah didefinisikan. Anda bayangkan, desa-desa di Indonesia banyak yang sudah memiliki akses internet. Jadi apa yang selama ini dibayangkan sebagai “rural,” pada kenyataannya sangatlah “urban” dalam hal, sebagai contoh, akses terhadap informasi. Dengan demikian, dikotomi urban/rural dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Yang harus dicermati adalah bagaimana proses-proses urbanisasi (peng-kota-an) itu berlangsung.

Dalam praksis, cara pandang ini akan sangat banyak berguna. Kembali dengan kasus banjir Jakarta, secara eksplisit perusahaan semen yang berniat menambang di Pati, Jawa Tengah, meskipun dengan risiko menghancurkan ekosistem karst di sana, menyatakan bahwa pasar semen semakin baik bagi mereka karena adanya proyek-proyek infrastruktur raksasa seperti NCICD (Indocement 2014). Jadi, pada dasarnya, baik itu sekitar 50,000 nelayan yang terancam tergusur di Teluk Jakarta maupun para petani Pati yang terancam terampas haknya, memiliki musuh bersama yang jelas, yaitu proses peng-kota-an yang sedang berlangsung, atau proses the production of space. Menukik lebih dalam, musuh mereka adalah cara produksi kapitalisme itu sendiri. Yang dalam kerangka makna Hak Atas Kota yang saya set di bagian awal tulisan ini, adalah juga orientasi perjuangan yang seharusnya diambil oleh gerakan Hak Atas Kota.

Kedua, saya ingin menutup tulisan ini dengan menyampaikan kritik dari ekolog Murray Bookchin terhadap Hak Atas Kota. Bagi Bookchin (1992), kota itu sendiri adalah manifestasi material dari kapitalisme. Kehidupan orang di kota sangatlah ekonomistik. Rasanya nyaris tidak ada yang tidak mengalami ekonomisasi di kota macam Jakarta atau Yogyakarta. Transportasi, kebutuhan pokok, bahkan tak jarang relasi sosial, semuanya diukur dengan indikator ekonomi. Dengan demikian, bagi orang seperti Bookchin, tidak ada gunanya memperjuangkan Hak Atas Kota, karena kalau itu yang dilakukan, maka sebenarnya yang sedang diperjuangkan adalah satu utopia menuju sesuatu yang sudah sangat ekonomistik. Baginya, perjuangan yang relevan adalah mendorong supaya proses de-ekonomisasi masyarakat bisa terjadi.

 

Daftar Pustaka

Bakker K (2010) Privatizing water: Governance failure and the world’s urban water crisis. Cornell University Press: Ithaca

Bookchin M (1992) Urbanization without cities: The rise and decline of citizenship. Black Rose Books: New York

Harvey D (2012) Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso: London

Indocement (2014) Maintaining good achievement in expanding market (2014 Annual Report). http://www.indocement.co.id/v5/IndocementContent/Attachment/Report/Annual%20Report/09%20AR%20INDOCEMENT%202014(1).pdf (diakses: 13 Oktober, 2015)

Khalid K (2009) Kebijakan ruang terbuka hijau dan penggusuran miskin kota: Kasus penggusuran taman BMW di Jakarta. Jurnal tanah air, Oktober-Desember 2009: 96-112

Larasati RD (2013) The dance that makes you vanish: Cultural reconstruction in post-genocide Indonesia. University of Minnesota Press: Minneapolis

Leaf M (2015) Exporting Indonesian urbanism: Ciputra and the development vision of market modernism. South East Asia Research, 23 (2): 169-186

Lefebvre H (1991) The production of space. Basil Blackwell Inc.: Massachussetts

Lefebvre H (1996) The right to the city. Dalam Lefebvre, Writings in Cities. Blackwell Publishers Inc: Massachussetts: 147-59

Luthfi AN (2011) Melacak sejarah pemikiran agraria: Sumbangan pemikiran madzhab Bogor. STPN Press: Yogyakarta

Majalah Tempo (2007) Bunuh diri ekologis. 22-28 Oktober: 110

Majalah Tempo (2007) Master (plin) plan Jakarta. 22-28 Oktober: 106

Majalah Tempo (2007) Tidak terbuka tidak hijau. 22-28 Oktober: 108-109

Marx K (1982 [1976]) Capital: A critique of political economy. Volume I. Great Britain: Penguin Books Ltd.

Ministry of Public Works (2011) Jakarta coastal defence strategy: Agenda. Jakarta: Ministry of Public Works

NCICD Master Plan (2014) Master plan National Capital Integrated Coastal Development. Jakarta: Coordinating Ministry for Economic Affair, Sepcial Capital Region of Jakarta, National Development Planning Agency, Ministry of Public Work, and Government of Netherlands. Available from: http://en.ncicd.com/news/downloads/; diakses pada 25.2.2015

Rachman NF (1999) Petani dan penguasa: Dinamika perjalanan politik agraria di Indonesia. INSIST, KPA, dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Robinson R (2009[1986]) Indonesia: The rise of capital. Jakarta: Equinox Publishing

Rukmana D (2015) The change and transformation of Indonesian spatial planning after Suharto’s New Order Regime: The case of the Jakarta metropolitian area. International Planning Studies, doi: 10.1080/13563475.2015.1008723

Smith N (1984 [2008]) Uneven development: nature, capital, and the production of space (3rd edition). London: The University of Georgia Press

Vandergeest P and Peluso NL (2006) Empires of forestry: professional forestry and state power in Southeast Asia, Part 2. Environment and History, 12 (4): 359-93

 

Comments are closed.