M
Jul 26, 2015
Seruan Jihad Penyelamatan Sumberdaya Alam FNKSDA
Jul 28, 2015

Depolitisasi Kekeringan oleh Menteri Marwan Jafar

 

Foto: Google Image

Foto: Google Image

Laman Antara (26/7/2015) menurunkan berita dengan tajuk “Menteri Marwan serukan desa bershalat Istisqo’ atasi kekeringan” (http://www.antaranews.com/berita/508825/menteri-marwan-serukan-desa-bershalat-istisqo-atasi-kekeringan). Berita dengan nada yang sama juga dimuat di beberapa portal berita yang lain seperti Tribunnews.com, NU-Online, dan Republika.com. Saripati dari berita-berita itu adalah anjuran Marwan Jafar—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)—agar warga desa melakukan shalat istisqo’ mohon hujan diturunkan. Dalam porsi kecil berita-berita itu memang disebutkan tentang pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Namun tampak dari berita-berita yang muncul, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi itu lebih diposisikan sebagai pelengkap argumentasi, bukan sebuah terobosan teknologi untuk pengelolaan air dengan tujuan mengatasi kekeringan di desa-desa.

Lebih jauh Menteri Marwan memperkuat argumennya dengan menyampaikan adanya fakta bahwa setelah shalat istisqo’ dengan sangat khusyu’ dilakukan oleh para penduduk di suatu daerah, maka tak lama kemudian turun hujan. “Realitas ini menunjukkan bahwa cara-cara spritualitas juga bisa menjadi solusi konkret atas masalah yang dihadapi bangsa,” demikian Marwan Jafar.

Disebutkan dalam berita di Antara itu bahwa Menteri Jafar mencatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ada 379 desa dari 76 kecamatan yang mengalami ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih, sedangkan di Madura terdapat 80 desa yang rawan kekeringan, di Wonogiri Jateng sebanyak 38 desa. Bahkan daerah yang dikenal kota hujan seperti Bogor, separuhnya mengalami kekeringan.

Saya berpandangan bahwa saran yang dikeluarkan oleh Menteri Marwan Jafar tersebut adalah bagian dari proses depolitisasi permasalahan kekeringan yang melanda Indonesia. Kekeringan menjadi bencana yang menimpa berbagai daerah di Indonesia belakangan ini. Tanpa perlu menyebutkan detil-detil data kekeringan dalam tulisan ini, fakta ini rasanya bisa disepakati. Kalau mau diperpanjang, google dengan mudah membantu melakukan pemetaan terhadap berita kekeringan yang muncul di Indonesia. Satu percobaan sederhana sudah penulis lakukan. Pencarian di mesin pencari google dengan kata kunci “kekeringan,” dengan sangat cepat menampilkan 1,5 juta lebih item tentang kekeringan.

Depolitisasi kekeringan yang saya sebut di sini berangkat dari pengertian “politik”. “Politik” tidak hanya diartikan secara sempit sebagai pemilihan kepala daerah atau anggota DPR/DPRD pada hari pemilihan umum. Pengertian politik secara sempit itu adalah bentuk politik prosedural. Sementara Politik yang saya maksudkan di sini diartikan lebih luas meliputi hak-hak warga negara terhadap pelayanan publik, seperti misalnya air. Yang terakhir inilah yang saya sebut dengan Politik (dengan P besar). Dengan kerangka seperti itu, maka hak atas air adalah hak Politik warga negara, dan tanggungjawab untuk memenuhinya ada pada negara. Tulisan ini tidak perlu mengutip konstitusi, undang-undang, ataupun konvensi hak asasi manusia dan semacamnya, karena toh dalam kasus ini rasanya tidak ada gunanya. Saya sendiri sudah lama agak tidak percaya bahwa instrumen seperti hak asasi manusia yang dikerangkeng melalui hukum berguna untuk permasalahan seperti ini. Di atas kertas tertulis hal-hal seperti hak asasi manusi, namun kenyataan adalah hal yang berlainan sama sekali.

Di sinilah masalah muncul dari anjuran menteri Marwan Jafar. Rakyat disuruh shalat istisqo’, sementara dalam berita-berita itu, dalam kapasitasnya sebagai Menteri, ia tidak menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan oleh negara untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan mengedepankan narasi shalat istisqo, Marwan Jafar lupa—atau pura-pura lupa—bahwa permasalahan kekeringan bukanlah permasalahan takdir belaka, namun lebih merupakan permasalahan tata kelola (governance). Nah, hal yang terakhir ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan Politik, sehingga solusinya seharusnya, untuk tingkatan menteri seperti Marwan Jafar, bukanlah dengansangat menekankan memohon kepada Tuhan melalui shalat istisqo’.

Kalau kita melihat data hidrometeorologi, misalnya data curah hujan, maka akan kita temukan kawasan Indonesia berada di sekitar kawasan khatulistiwa dengan iklim tropis yang terkenal dengan curah hujan tinggi. Itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki hutan tropis yang luas. Pada daerah-daerah dataran rendah di Indonesia, rerata curah hujan tahunan ada yang berkisar 1.800-3.200 mm/tahun; sementara dataran tinggi ada yang mencapai di atas 5.000 mm/tahun. Untuk dataran rendah, ini sama dengan 2,3-4 kali rata-rata curah hujan tahunan di negara seperti Belanda, dan untuk dataran tinggi lebih dari 6,5 kali rerata curah hujan di Belanda. Perbandingan ini harus disertai dengan catatan bahwa suhu udara di Indonesia jauh lebih tinggi dari suhu udara di Belanda. Di daerah seperti Belanda dan tetangganya Belgia, suhu rata-rata tahunan sekitar 10 derajat celcius, sementara di Indonesia sekitar 25-27 derajat celcius. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini disampaikan bukanlah hendak mengangung-agungkan negara Eropa seperti Belanda, namun kenyataannya adalah, di negara seperti itu, air dari keran bisa langsung diminum sepanjang tahun. Minimal itu yang saya alami.

Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekeringan terjadi bukan karena tidak ada air. Air, melalui data curah hujan yang disampaikan di atas, pada dasarnya melimpah. Dalam bentuk yang konkrit saya melihat ini terjadi di Yogyakarta pada 2014 lalu ketika gerakan warga seperti Jogja Asat dan beberapa titik lain di Yogyakarta yang menolak pembangunan mall, hotel, dan apartemen karena keringnya sumur warga. Pokok persoalannya bukan tidak adanya air di Yogyakarta. Ini bisa dibuktikan dari keberadaan beberapa sungai, misalnya Sungai Gajah Wong, yang airnya tetap mengalir di musim kemarau sekali pun.

Dengan demikian, untuk kasus seperti Yogyakarta, permasalahannya jelas bukan ketiadaan air dan karena itu solusinya perlu melakukan sembahyang meminta hujan, namun lebih karena masalah di tata kelolanya. Dengan mengikuti logika bahwa pelayanan hak dasar seperti air adalah tanggungjawab negara, secara lebih tepat, kita bisa menunjuk hidung pemerintah yang tidak melakukan suatu upaya tata kelola yang bisa mengubah air yang mengalir di Sungai Gajah Wong agar dapat diminum oleh manusia. Teknologi pembersihan air, seperti mengolah air yang mengalir di Sungai Gadjah Wong agar dapat dijadikan air minum, sudah ada. Hanya saja pemerintah di daerah seperti Yogyakarta tidak mengalokasikan anggarannya ke sana. Atau, dalam bahasa tuntutan warga Yogyakarta yang muncul dalam beberapa kesempatan, ketidakadilan muncul karena bangunan-bangunan komersial di atas memiliki kecakapan menyedot air tanah lebih dalam dan lebih banyak.

Di daerah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, di Provinsi NTB misalnya, hutan memegang peranan penting dalam menyimpan (dan mengelola) air, sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Dan ini juga berlaku di daerah-daerah yang lain. Logikanya sederhana. Kanopi/tutupan hutan mengintersepsi air hujan yang turun dari langit, sehingga ia tidak langsung meluncur ke tanah, namun secara pelan mengalir lewat batang, dan dari sana ia akan meresap hingga masuk ke dalam tanah, tersimpan dalam batuan-batuan sarang air tanah dan dikeluarkan secara perlahan melalui mata air sepanjang tahun. Di daerah yang tidak memiliki tutupan hutan, air hujan langsung tumpah ke tanah dan ini biasanya membuat tanah cepat jenuh air. Karena tidak ada akar-akar pohon yang mengikat tanah, maka biasanya daerah seperti ini akan mudah mengalami longsor. Ketiadaan pohon ini pula yang membuat air tidak akan meresap ke dalam tanah sebaik daerah dengan tutupan hutan, namun akan langsung menjadi aliran permukaan (runoff), mengerosi tanah subur permukaan (soil), dan inilah yang sering berubah menjadi banjir bandang: suatu kondisi dimana yang terjadi bukanlah kekurangan air, namun bencana banjir yang lahir justru dari kondisi air yang melimpah. Dengan demikian, kondisi tutupan hutan memegang peranan penting terhadap cara alamiah suatu daerah mengelola air sepanjang tahun.

Tidak persis di Provinsi NTB, namun di daerah tetangganya Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan seorang kolega (tidak perlu disebutkan namanya di sini)pada 2014, telah dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 385 buah yang mencakup area 290.100,9 hektar atau sekitar 20% wilayah Timor Barat-Indonesia. Diantaranya, misalnya, untuk Kabupaten Belu 41% wilayahnya sudah menjadi IUP; 34,4 % wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara; 11,1% wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan 8,86% wilayah Kabupaten Kupang; semuanya sudah menjadi IUP. Rata-rata IUP ini diperuntukkan untuk pertambangan mangan yang umumnya dilakukan dengan tambang terbuka. Artinya, ini akan mengurangi tutupan hutan di daerah tersebut, mempercepat laju air permukaan di kala hujan, yang kemudian akan berujung pada banjir di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau.

Sesuai alur logika di atas, jelas sudah kalau pernyataan Marwan Jafar yang menganjurkan rakyat untuk melakukan shalat istisqo’ agar hujan turun merupakan bagian dari “depolitisasi bencana kekeringan”. Tinimbang melihat permasalahan Politik-struktural seperti kemampuan pemerintah menyediakan sumberdaya air bagi warga, tata kelola daerah tangkapan air, hutan, peruntukan lahan, pemberian lahan untuk ekspansi kapital melalui skema IUP, yang semuanya jelas adalah permasalahan Politik (P besar), Marwan malah membawanya ke, dan dengan demikian ada kecenderungan ia menguncinya di, wilayah agama melalui anjuran shalat istisqo’. Padahal kita tahu bahwa “seungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali…,dst.”

Depolitisasi seperti yang dilakukan Marwan Jafar bukanlah hal baru dalam dunia tata kelola air. Ada banyak mekanisme depolitisasi, misalnya: teknifikasi, naturalisasi, dan universalisasi. Dalam teknifikasi sesuatu hal yang disusun melalui rekayasa teknik seperti irigasi, seringkali secara tiba-tiba dibayangkan tidak Politis. Naturalisasi biasanya mengunci argumentasi permasalahan kelangkaan air sebagai permasalahan alam, bukan tata kelola. Dan dalam universalisasi seringkali kondisi kelangkaan air dikerangkai sebagai permasalahan global, terlepas dari dinamika Politik tata kelola lokal. Anjuran Marwan Jafar di atas yang sangat mengedepankan solusi shalat istisqo dalam posisinya sebagai menteri, saya klaim sebagai mekanisme keempat dalam membangun narasi untuk melakukan depolitisasi bencana kekeringan, yaitu: agamaisasi! Bukan berarti saya menyatakan bahwa untuk orang Indonesia agama tidak perlu, namun, sekali lagi, kalau solusi utama yang disampaikan adalah anjuran shalat istisqo’, rasanya tidak perlu seorang Menteri untuk itu.

Depolitisasi perlu hati-hati dilihat di sini. Karena bisa jadi bagi Marwan Jafar sebagai representasi pemerintah yang mengurusi masalah pedesaan, langkah yang saya sebut depolitisasi ini justru sangatlah politis. Yaitu, karena ketidakmampuan negara memenuhi hak Politik warga negara, maka narasi sengaja diciptakan dengan membingkainya sangat kuat dalam kerangka agama. Kalau ini yang terjadi, maka di titik ini, dengan sangat politis Marwan telah melakukan depolitisasi.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk membalik depolitisasi seperti yang terjadi dalam kasus ini melalui pernyataan Menteri Marwan? Langkah yang paling cepat adalah melakukan repolitisasi melalui narasi, yaitu mendudukkan permasalahan kekeringan ini kembali dalam kerangka Politik. Inilah yang diusahakan oleh tulisan ini. Bahwa seluruh persoalan alam dan rakyat bisa terjadi karena ada berbagai latar belakang sosioalamiah yang mendahuluinya, bukan belaka kehendak Tuhan. Agenda jangka panjangnya adalah mendorongnya menjadi agenda Politik, yang kalau percaya dengan politik prosedural, berarti rakyat harus memaksakannya menjadi bagian dari politik prosedural itu sendiri. Atau kalau tidak, silahkan cari jalan yang lain di luar kerangka prosedural itu.

1 Comment

  1. Hi there mates, its enormous piece of writing
    about cultureand completely defined, keep it up all the time.