Jakarta yang Ambles dan Pendalaman Ide Ahok tentang Penataan Ruang
Jan 29, 2017
Normalisasi Kali Ciliwung dan Ahok (yang “Gagal Paham”?)
Feb 17, 2017

Demokrasi Kita sebagai Infrastruktur Kapitalisme

Ilustrasi oleh Dzikri

Ilustrasi oleh Dzikri

Ilustrasi oleh Dzikri

Tulisan ini adalah reaksi terhadap tulisan Melky Nahar, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), bertajuk Ijon Politik Tambang dalam Pemilukada Serentak yang dimuat di Islam Bergerak. Pada awalnya ide awal tulisan ini saya tulis di media sosial. Namun beberapa orang kawan meminta saya untuk membuat tulisan yang lebih sistematis, bukan sekedar status di media sosial. Terutama, demikian argumen permintaan itu, agar analisis ini diketahui oleh publik yang lebih luas. Saya rasa, permintaan itu masuk akal. Karena itulah tulisan ini lahir.

Tulisan Nahar itu pada dasarnya menyatakan bahwa ada pola sistematik di beberapa daerah yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tahun menjelang, saat berlangsung, dan sesudah Pemilukada (Pemelihan umum kepala daerah). Tulisan itu memberikan beberapa contoh di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat (Kalimantan Timur), Belu (Nusa Tenggara Timur), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Tebo (Jambi), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), dan Bengkulu Tengah. IUP menjadi dagangan, seperti yang dicoba dijelaskan oleh Melky, bisa dipahami karena harta rerata kekayaan yang dimiliki oleh para kandidat yang bertarung jauh di bawah angka rerata biaya yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah. Berdagang IUP, kalau kita ikuti logika tulisan itu, adalah salah satu cara untuk menutupi defisit tersebut.

Bagi saya secara pribadi, isu itu terasa bukan sesuatu yang baru. Pada 2014, bersama seorang kolega, saya mengadakan penelitian tentang pola peningkatan pemberian IUP di Kabupaten Belu, terutama untuk komoditas mangan. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Melky. Pada waktu itu, meledaknya IUP mangan di Kabupaten Belu pada periode sekitar 2008-10 kami lihat sebagai perjumpaan dari tiga set kerangka tata-kelola dari berbagai skala. Skala pertama adalah kondisi pertumbuhan kapitalisme yang diorkestrasi negara di China dalam rentang waktu 2002-2011 konsisten berada di atas angka 9%, dan baru menurun menjadi di bawah 8% sejak 2012. Dalam skala nasional, kami melihat titik permasalahannya dalam kerangka desentralisasi kewenangan ke pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam UU 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32/2004, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola kekayaan mineral. Terjadi perubahan “politik skala” kewenangan dari pusat ke daerah, sebagai hasil dari Refomasi ’98. Dan sementara itu, transisi di bidang regulasi mineral dan batubara (Minerba) memberikan ruang bagi para kepala daerah, sebelum pada akhirnya UU Minerba 4/2009 berlaku. Meskipun pada akhirnya UU Minerba 4/2009 juga tidak dilaksanakan secara konsisten dalam pembatasan eksport mineral. Di skala kabupaten, tentu saja adalah momen Pemilukada. Meskipun kami tidak secara spesifik mengidentifikasi relasi antara Pemilukada dengan peningkatan IUP, ketika itu kami sudah menyadarinya. Dengan demikian, satu sumbangan berarti dari tulisan Nahar adalah menyatakan dengan eksplisit relasi Pemilukada dengan peningkatan jumlah IUP.

Tulisan ini tidak akan masuk lagi ke masalah-masalah itu lebih dalam. Tulisan ini hadir untuk memberikan bingkai ekonomi politik bagi pola yang disampaikan dalam tulisan Melky Nahar. Bagaimana caranya?

Dengan mengambil kasus komoditas mangan, saya akan meletakkan ledakan IUP di Kabupaten Belu pada rentang waktu 2009-10 sebagai bagian dari (re)konfigurasi geografis dalam landskap kapitalisme skala planet Bumi. Secara operasional saya akan menghubungkannya, pertama, dengan perekonomian kapitalistik di China, dan kedua, dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, terutama di sektor infrastruktur dimana terjadi investasi yang sangat banyak dan besar dari modal yang berasal dari China. Secara keseluruhan inti yang ingin saya sampaikan adalah: meletakkan fenomena “Ijon Politik Tambang dalam Pemilukada” sebagai penggalan dari pembangunan kapitalistik yang timpang, dimana satu titik mengalami pembangunan atas ongkos kerusakan berupa krisis sosial-ekologi, seperti yang disampaikan Melky Nahar, di titik yang lain. Para teoritis di bidang human geography sering menyebut hal terakhir sebagai uneven geographical development.

Dalam dirinya, kapitalisme mengidap risiko krisis yang tak dapat ditolong. Penyebab krisis ini tidak lain adalah kontradiksi internal dalam kapitalisme itu sendiri. Atau lebih spesifik, kontradiksi internal dalam akumulasi kapital. Para kapitalis selalu berada dalam ketegangan perjuangan kelas dari para buruh dan gesekan/kompetisi internal sesama kapitalis. Perjuangan kelas, tujuan akhirnya dalam bentuk yang disederhanakan dapat disebut sebagai usaha merebut faktor-faktor produksi. Sementara kompetisi internal sesama kapitalis biasanya mewujud dalam bentuk teknologi yang membuat satu kapitalis bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari kapitalis yang lain.

Ketegangan ini mengganggu kesetimbangan proses akumulasi baik itu (re)produksi kapitalis, maupun (re)produksi buruh. Ketegangan inilah yang menghasilkan krisis yang hadir dalam bentuk over-akumulasi. Kapitalis mengalami over-akumulasi karena uang tidak bisa ditanam dalam investasi produktif (bagi kapitalis). Atau dalam kalimat yang berbeda, over-akumulasi sebagai kelebihan kapital jika dibandingkan dengan kesempatan untuk menanamkannya demi mengejar keuntungan. Over-akumulasi bisa hadir dalam bentuk kelebihan komoditas, kelebihan uang, kelebihan kapasitas produksi, yang dapat berujung pada kelebihan tenaga kerja (pengangguran). Dari semua surplus yang disebutkan di atas, yang mungkin agak sedikit perlu penjelasan adalah surplus tenaga kerja. Secara logis dia dapat dijelaskan dengan berangkat, misalnya, dari inovasi kapitalis atas teknologi, dimana semakin canggih teknologi maka semakin sedikit buruh yang dibutuhkan dalam siklus produksi. Atau, kalau tidak ada investasi kapitalistik, maka pengangguran akan meningkat, apalagi dalam kondisi kehidupan sepenuhnya sudah begitu dalam berada di pusaran modus produksi kapitalisme tanpa adanya modus produksi alternatif. Ini salah dua penjelasan saja. Krisis dalam sistem kapitalisme seperti ini, dapat kita sebut sebagai “krisis jenis pertama”.

Kapitalisme memiliki cara untuk kembali mendapatkan kesetimbangannya, dengan lain kata keluar dari krisis, yaitu dengan cara devaluasi (uang, komoditas, atau kapasitas produksi). Devaluasi uang biasanya kita kenal dengan sebutan inflasi, devaluasi komoditas hadir dalam bentuk turunnya harga, dan devaluasi kapasitas produksi hadir dalam bentuk pabrik-pabrik yang tutup.

Selain devaluasi, ada cara lain yang sering dipakai untuk menyembuhkan krisis ini, para pakar menyebutnya “spatio-temporal fix“. Dimensi spasial (spatial fix) dari solusi ini adalah ekspansi geografis untuk menjaga supaya sirkulasi kapital dalam mengejar nilai-lebih terus berjalan. Sebab, kalau sirkulasi kapital tidak berjalan, atau dalam kata lain uang tidak berputar untuk mendatangkan uang, maka mesin kapitalisme tidak bekerja. Dimensi spasial inilah yang hadir dalam bentuk, sebut saja, kolonialisme, dimana ruang koloni dibutuhkan sebagai pasar dari produk-produk. Dan dengan demikian, perluasan pasar ini sekaligus memperluas sumber bahan mentah, mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah dengan memobilisir “cadangan laten” (contoh: pekerja perempuan dan anak-anak), atau memperluas kelas proletar dengan melakukan akumulasi dengan perampasan (misalnya: perampasan-perampasan tanah). Sementara, dimensi temporal dalam “socio-temporal fix” adalah dengan menanamkan uang dari kelebihan akumulasi ini di sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur. Waktu-sosial yang dibutuhkan untuk mendapatkan untung dari proyek-proyek infrastruktur termasuk tergolong lama, namun intinya adalah surplus dalam akumulasi bisa kembali dimasukkan ke dalam sirkuit produksi. Uang-kapital kembali berputar untuk mendatangkan uang. Solusi ini menunda krisis.

Dengan pemahaman seperti ini, sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan ledakan IUP mangan di Kabupaten Belu pada kisaran 2008/9-10. Melky Nahar menyebutkan pada 2010 Kabupaten Belu mengeluarkan 54 IUP sementara pada 2009, tahun Pemilukada, hanya 7 IUP. Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada 2014, kami menjadi tahu bahwa ratusan ribu ton mangan yang dikeruk dari perut Bumi di kawasan ini dikapalkan ke Surabaya untuk kemudian diangkut menuju Qinzou, China. Mengapa China?

Beberapa dekade sebelumnya (sejak 1980an) pusat-pusat pertumbuhan kapital di dunia macam Amerika Serikat, Jepang dan Eropa mengalami apa yang saya sebut di atas sebagai over-akumulasi. Agar uang terus berputar, maka “spatio-temporal fix” harus ditempuh. China paling siap menerima kucuran kapital dari pusat-pusat pertumbuhan itu. Dalam rentang waktu antara 1991 dan 2002 telah terjadi kenaikan investasi asing yang sangat pesat di China, dari 5 menjadi 50  miliar Dollar AS.

Hasil dari investasi asing besar-besaran di China ini adalah pertumbuhan ekonomi kapitalistik yang konsisten di atas 9% untuk beberapa tahun. Laju pertumbuhan ekonomi seperti ini membutuhkan bahan mentah. Mangan dari perut Timor hanyalah salah satu bahan mentah yang diekstrak demi menopang pertumbuhan ekonomi kapitalistik di China.

Kini pertumbuhan ekonomi di atas 9% yang terjadi di China itu sudah lewat. Berbagai media memberitakan bahwa China kini menghadapi krisis ekonomi. Bangunan-bangunan banyak yang kosong. Beberapa tautan berita yang sempat saya baca menyebutkan krisis finansial terjadi karena kompleksitas dari sistem kapitalisme finansial. Dunia kapitalisme finansial memang dunia yang sangat penuh spekulasi, dan karena itu pula ia sangat rentan terhadap krisis. Krisis dalam kapitalisme finansial ini dapat kita sebut sebagai “krisis jenis kedua”.

Namun, pertumbuhan ekonomi satu dekade di atas 9% tampaknya sudah menghasilkan akumulasi kapital yang cukup besar di China. Dengan demikian, krisis yang terjadi di China bisa juga ditafsirkan sebagai gabungan dari krisis jenis pertama dan kedua. Dan, cara memperbaikinya adalah “spatio-temporal fix“.

Untuk kasus Indonesia, implementasi spatio-temporal fix ini dapat kita lihat dalam bagaimana surplus akumulasi di China itu ditanamkan di Indonesia (sebagai bagian dari ekspansi spasial) dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur. Dengan bantuan google maka akan dengan mudah kita temukan berita tentang proyek infrastruktur yang didanai oleh China/Tiongkok. Misalnya saja, pada 2015 diberitakan bahwa di sela-sela Konferensi Asia Afrika, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk kerjasama bidang infrastruktur. Dalam hal ini Tiongkok akan berinvestasi dalam pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara udara, pembangunan jalan, kereta api, dan pembangkit listrik di Indonesia.

Pada gilirannya, kita tiba pada “krisis jenis ketiga,” dimana keuntungan geografis menjadi pertimbangan dalam modus produksi kapitalisme. Termasuk ke dalam “keuntungan geografis” ini misalnya adalah tenaga kerja yang murah dan juga sumberdaya alam atau bahan mentah yang melimpah. Kapital, berdasarkan teori krisis jenis ketiga ini, akan segera pindah manakala keuntungan (geografis) yang bisa didapatkannya sudah habis. Maka kita tidak usah heran kalau lubang-lubang tambang di Kalimantan sekarang menganga dan ditinggal begitu saja sebagai akibat dari sumber bahan mentah yang sudah tidak menguntungkan di mata kapital.

Dalam sudut pandang ini pulalah dapat kita tempatkan konflik-konflik agraria yang menjamur di Indonesia dewasa ini, dimana berdasarkan laporan-laporan tahunan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, konflik karena pembangunan infrastruktur secara konsisten menyumbang angka yang tinggi di 2014, 2015 dan 2016 (215, 70, dan 100, berurutan) dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dalam kerangka ini pulalah, bersama dengan konflik-konflik yang lain seperti di bidang pertambangan, kita dapat menempatkannya sebagai manifestasi dari “akumulasi karena perampasan” dalam rangka ekspansi spasial kapitalisme dan penciptaan kelompok proletar yang lebih luas.

Kondisi atau analisis ini, saya rasa berlaku bukan hanya untuk mangan dan investasi China di bidang infrastruktur. Tetapi juga pada berbagai jenis komoditas dan berbagai sumber/asal kapital. Tinggal ditelusuri saja dan dilihat seperti apa polanya.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan kembali ke tulisan Melky Nahar. Kalau Pemilukadal yang berdasarkan pola yang disampaikan oleh Nahar disebut sebagai “Ijon Politik Tambang,” maka dalam hemat saya tak ada cara yang lebih pas untuk melakukan abstraksi terhadap fenomena ini selain membawanya ke tingkatan yang lain bahwa pada dasarnya, dengan demikian, demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari proses ekonomi kapitalistik itu sendiri. Dengan kata lain, dapat saya rangkum, demokrasi kita adalah infrastruktur dari kapitalisme.

Comments are closed.