Berapa
Mar 26, 2016
Masalah Geokimia pada Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta
Apr 5, 2016

Berbagai Wacana Pembangunan Kawasan Danau Toba

Ilustrasi: Muhamad Rivai

 

Ilustrasi: Muhamad Rivai

Ilustrasi: Muhamad Rivai

 

Danau Toba sedang sekarat

KERUSAKAN Danau Toba, beberapa tahun belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Danau Toba yang merupakan salah satu danau terbesar di Asia Tenggara ini, kini sedang sekarat. Paling tidak, dalam 15 tahun terakhir ini, sektor wisata Danau Toba mengalami mati suri. Selain karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada sekitar 1998 yang lalu, belakangan diperparah dengan kondisi lingkungan yang dari waktu ke waktu semakin memburuk. Keindahan alam Danau Toba tidak lagi mampu menarik minat turis untuk mengunjunginya dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sepanjang Danau Toba. Belakangan, soal keramah-tamahan masyarakat yang dianggap tidak memiliki karakter melayani pun menjadi sorotan, dan disebut sebagai penyebab enggannya turis ke daerah ini.

Adalah fakta bahwa Danau Toba yang dulunya bersih dan indah, kini di beberapa tempat dipenuhi oleh Keramba Jala Apung (KJA). Eceng gondok pun tumbuh subur di pinggir-pinggir pantai. Bukit-bukit dan hutan yang dulunya berisi aneka kayu alam kini banyak yang gundul dan berubah menjadi perkebunan monokultur (hutan tanaman industri). Sungai-sungai yang mengalir dari hutan yang ada di hulu Danau Toba juga mengering di musim kemarau dan meluap di musim hujan. Longsor dan banjir bandang menjadi ancaman yang mengintai kehidupan masyarakat yang ada di kaki bukit. Ternak-ternak penduduk di padang dan di bukit-bukit kini semakin jarang terlihat. Sampah pun bertebaran di mana-mana, menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap. Tidak sedikit yang mengibaratkan Danau Toba sebagai kubangan sampah raksasa dan toilet raksasa. Tidak heran kalau akhir-akhir ini para pengunjung (wisatawan) enggan, bahkan takut mandi di Danau Toba.

Kondisi di atas tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan di Kawasan Danau Toba yang telah menimbulkan berbagai dampak buruk, tidak hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap kehancuran Danau Toba itu sendiri. Sebab berbicara tentang Kawasan Danau Toba tentunya tidak cukup hanya melihat persoalan yang muncul di permukaan saja, hanya melihat Danau Tobanya, tapi harus dilihat secara menyeluruh keterkaitan berbagai aspek di hulu dan hilir. Sehingga upaya (tindakan) yang hanya mengatasi persoalan di permukaan tanpa terlebih dahulu mengatasi akar persoalan (hulu dan hilir), yakni kebijakan pembangunan itu sendiri, khususnya kebijakan pengelolaan SDA, hanyalah tindakan sesaat. Ibarat penyakit akut, hanya akan mengulur waktu hingga penyakit itu benar-benar mematikan.

Buruknya kebijakan pengelolaan SDA di daerah ini bukan sekedar isu tanpa dasar. Berbagai hasil penelitian, baik yang dilakukan instansi pemerintah maupun swasta membenarkannya, bahwa eksploitasi hutan di wilayah Daerah Tangkapan Air (DTA) selama puluhan tahun, kini mengancam kelestarian Danau Toba. Badan Lingkungan Hidup Sumut memperkirakan, hingga 2010, sisa vegetasi hutan tinggal 12 persen dari total sekitar 356.800 hektar areal hutan di Kawasan Danau Toba.

Di daerah ini, berdiri satu perusahaan besar yang bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan penghasil pulp yang pabriknya berlokasi di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir. Perusahaan ini pada 19 November 1984, memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 150.000 ha, mencakup hutan pinus merkusi di Sumatera Utara. Kemudian pada 1 Juni 1992,diperluas menjadi 269.060 ha, dengan Surat Keputusan (SK) Menhut (Ir. Hasjrul Harahap). Yang terakhir, 28 Pebruari 2011, luasan konsesi perusahaan ini direvisi menjadi 188.055 Ha, sesuai dengan SK Menhut No. 58/MENHUT-II/2011. Dengan ijin (konsesi) seluas ini, yang pada umumnya berada di DTA dan Daerah Aliran Sungai (DAS), maka perusahaan ini merubah hutan-hutan yang dulunya berisi aneka kayu alam dan yang berfungsi sebagai hutan lindung menjadi hutan tanaman industri (hamparan eucalyptus–monokultur).

Bukan itu saja, pada 2012 yang lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir juga mengeluarkan Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 800 hektar (ha) di Hutan Tele kepada PT Gorga Duma Sari (GDS). Bermodalkan IPK tanpa memiliki izin lingkungan, perusahaan ini telah melakukan penebangan kayu sekitar 400-an ha. Perlawanan terhadap pemberian izin di Hutan Tele, juga sudah muncul pada 2009, ketika Pemkab Samosir memberikan Izin Lokasi seluas 2200 hektar kepada PT EJS Agro Mulia, sebuah perusahaan tanaman hias dari Korea. Perlawanan datang dari masyarakat Kecamatan Sianjur Mulamula dan berbagai organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Samosir, sehingga akhirnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut ditolak oleh Pemkab Samosir.

Di Danau Toba sendiri, saat ini ada banyak KJA, baik milik perusahaan maupun milik masyarakat. Perusahaan besar pemilik KJA, di antaranya adalah PT Aquafarm Nusantara, sebuah perusahaan peternakan ikan nila yang produk akhirnya berupa ikan nila yang dibekukan dalam bentuk fillet. Perusahaan Swiss ini mengembangkan usahanya di Danau Toba sejak 1998. Saat ini PT Aquafarm Nusantara memiliki tiga lokasi KJA di Danau Toba, yakni di Kabupaten Samosir, Toba Samosir, dan Simalungun.

Selain PT Aquafarm Nusantara, sejak awal 2012, sebuah perusahaan peternakan ikan besar juga hadir di Danau Toba, tepatnya di wilayah pantai Tanjung Unta, Tambun Raya, Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, yakni PT Suri Tani Pemuka, anak perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Menurut Achmad Poernomo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), kegiatan budidaya ikan di Danau Toba sudah over eksploitasi atau jauh melebihi daya dukung alamiahnya, oleh karena itu perlu langkah moratorium dan rasionalisasi pengelolaan KJA. Hasil kajian Balitbang KP, produksi ikan budidaya melalui KJA pada 2012, sudah mencapai 75.559 ton. Padahal, daya dukungnya maksimal sekitar 50.000 ton. Artinya terjadi over produksi sekitar 25.500 ton atau kelebihan sekitar 51 persen dari kapasitas daya dukungnya. Kegiatan budidaya ikan yang berlebihan telah mencemari lingkungan, mengurangi kualitas air, dan mengganggu keanekaragaman hayati di danau.

Terbaru pada 2014, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penelitian terhadap air Danau Toba. Hasilnya, pencemaran di Danau Toba disebabkan oleh pakan ternak, khususnya nitrogen dan phosphor. Status mutu air Danau Toba pada semua titik pantau sudah tercemar sedang. Jumlah beban pencemar yang masuk ke danau juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa sumber pencemar yang diidentifikasi serta dihitung kontribusinya untuk parameter tertentu adalah limbah domestik, pertanian serta pemanfaatan lahan lainnya, peternakan, curah hujan, dan budidaya perikanan. Phospor sebagai indikator pembatas budidaya perikanan, telah memiliki kadar yang melebihi baku mutu untuk status oligotrofik.

Masih menurut penelitian ini, bahwa di antara sumber-sumber pencemar yang terindikasi, budidaya perikanan merupakan penyumbang phosphor terbesar. Saat ini jumlah beban pencemar phosphor dari sumber teridentifikasi mencapai 1.575,53 ton pertahun, 1.082,1 ton di antaranya berasal dari kegiatan budidaya perikanan, sedangkan sisanya 493,43 ton berasal dari DTA dan curah hujan. Berdasarkan perhitungan beban pencemar dari sumber-sumber teridentifikasi, diketahui bahwa sektor budidaya perikanan menyumbangkan pencemar T-P (Total Phosphor) sebesar 68,7%, sedangkan sektor lainnya hanya 31,3%. Dengan kondisi ini, maka Danau Toba tidak memiliki daya dukung lagi terhadap budidaya perikanan. Kandungan T-P yang diukur tahun 1996 mencapai 0,065 mg/ltr. Kadar ini sudah melebihi kadar phosphor untuk perairan oligotrofik, yakni 0,01 mg/ltr. Dalam kurun 12 tahun, kadar phosphor di perairan Danau Toba telah meningkat hingga 69,2%.

Selain KJA, perusahaan lainnya yang juga menjadi sorotan, adalah PT Alegrindo Nusantara. Perusahaan ini mengembangkan ternak babi di Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. PT Alegrindo Nusantara memelihara sekitar empat puluh ribu ekor babi setiap bulannya, dan sudah beroperasi selama ± 16 tahun pada lahan seluas 46,8 Ha. Volume limbah ternak babi ini, baik dalam bentuk padat maupun cair, mencapai 1200 ton/hari, dibuang ke Sungai Silali melalui Desa Urung Pane dan akhirnya mengalir (masuk) ke Danau Toba.

Industri lainnya, yang juga terkait dengan Danau Toba, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lae Renun dan PLTA Asahan II, juga industri pariwisata dan perhotelan yang semakin berkembang.

Kehadiran berbagai industri (perusahaan) atas nama investasi ini tentunya mengundang sejumlah pertanyaan kritis, sejauhmana kehadiran berbagai industri ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Danau Toba? Seberapa besar kontribusinya dalam meningkatkan PAD dan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan infrastruktur di Kawasan Danau Toba? Seberapa besar pula kontribusi berbagai perusahaan ini terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan tatanan sosial budaya, dan atas timbulnya berbagai konflik sosial di daerah ini?

Respons dan Perlawanan

Respons atas kondisi Danau Toba yang kian terpuruk, khususnya terhadap kehadiran berbagai industri di atas, sangat beragam. Banyak yang mendukung kehadiran berbagai industri ini dengan argumen bahwa pembangunan butuh pengorbanan, bahwa kehadiran berbagai industri ini meningkatkan PAD, menampung tenaga kerja, membawa kemajuan, dan meningkatkan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat. Tidak sedikit juga yang menimpakan kesalahan kepada masyarakat setempat, bahwa kondisi ini dan merosotnya sektor wisata di daerah ini disebabkan kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Masyarakat di daerah ini kurang sadar lingkungan dan kebersihan, membuang sampah sembarangan, kurang ramah dan tidak memiliki karakter melayani atau kasar, dan lainnya.

Namun tidak sedikit juga yang bersuara membantah argumen di atas, bahkan melakukan perlawanan dan menolak eksploitasi Kawasan Danau Toba. Penolakan dan perlawanan masyarakat tidak hanya menyangkut lingkungan yang rusak. Tapi karena mereka menjadi korban dari bencana longsor dan banjir yang menimbulkan kerugian harta benda bahkan kehilangan nyawa. Juga karena menurunnya produksi pertanian, perikanan, dan peternakan mereka. Alasan lainnya, munculnya berbagai penyakit, seperti gatal-gatal dan sesak nafas (ISPA). Juga atas terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar hutan (hutan adat), di mana akses mereka terhadap hutan-hutan adatnya terancam hilang karena sudah menjadi wilayah konsesi perusahaan.

Tercatat perlawanan yang paling gencar adalah terhadap perusahaan yang bernama PT Inti Indorayon Utama (sekarang PT Toba Pulp Lestari), yang berlangsung tahun 1998-2003, hingga perusahaan ini pernah dihentikan operasionalnya selama 3 tahun. Meski untuk perlawanan ini tidak sedikit di pihak masyarakat yang menjadi korban, kehilangan harta benda, mengalami kekerasan aparat, dipenjara, bahkan meninggal dunia akibat tertembak aparat. Hingga saat ini, seruan TOLAK IIU, TOLAK INDORAYON, masih dapat kita temukan tertulis di dinding rumah-rumah penduduk di sekitar Sirait Uruk, Porsea (Tobasa). Hal ini menjadi bukti sejarah bagaimana kuatnya perlawanan (penolakan) masyarakat terhadap Indorayon (TPL) saat itu.

Sebelumnya, perlawanan-perlawanan terhadap perusahaan ini sudah muncul sejak tahun 1987. Perlawanan pertama, Juni-Agustus 1987, di mana penduduk Desa Sianipar I dan II, dan Simanombak (dulu Tapanuli Utara, sekarang Tobasa) mengajukan protes kepada PT IIU atas terjadinya longsor akibat pembuatan jalan perusahaan ini di hutan Simare yang menimbun (menutupi) areal persawahan seluas 15 ha, milik 43 KK warga.

Kemudian, perlawanan warga Desa Natumingka, Kecamatan Habinsaran (dulu Tapanuli Utara, sekarang Tobasa). Pada 7 Oktober 1987, akibat pembukaan jalan yang dilakukan perusahaan ini, terjadi longsor yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia.

Perlawanan lainnya, di Desa Bulu Silape, Kecamatan Silaen, (dulu Tapanuli Utara, sekarang Tobasa). Pada 25 November 1989, ketika hujan turun terjadi longsor yang menimpa perkampungan dan areal persawahan. Saat itu, 13 warga meninggal tertimbun longsor, 5 rumah hancur, 30 ha persawahan tertimbun, 6 ha perladangan rusak. Sebelumnya, perusahaan ini membuka jalan di atas bukit dengan cara mengeruk tanah dan batu dari perut bukit yang bernama Dolok Tampean.

Tentunya masyarakat Desa Sugapa (Tobasa) juga tidak akan lupa peristiwa tahun 1987, bagaimana 10 ibu dari kampung ini dikriminalisasi karena mencabuti tanaman eucalyptus yang ditanam pihak perusahaan ini di tanah adat mereka, yakni tanah adat milik turunan Raja Sidomdom Barimbing yang bernama Tano Parsibarungan seluas 51,36 ha.

Masih banyak perlawanan-perlawanan yang muncul terhadap perusahaan ini. Yang terbaru, sejak Juni 2009, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan berjuang untuk mempertahankan sekitar 4000-an ha Tombak Haminjon (hutan kemenyan) yang akan ditebang habis oleh perusahaan ini. Sekitar 400-an ha sempat ditebang dan kini lahan bekas tebangan tersebut ditanami perusahaan ini dengan eucalyptus.

Bukan hanya masyarakat, para pegiat lingkungan yang perduli dengan Kawasan Danau Toba pun tidak henti-hentinya menyuarakan kerusakan lingkungan di daerah ini. Demikian halnya dengan perampasan tanah/hutan adat yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Desakan perubahan atas berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan di Kawasan Danau Toba, yang menjadi akar penyebab berbagai persoalan di daerah ini, terus-menerus disuarakan. Demikian halnya dengan ijin-ijin industri yang semakin berkembang, mulai dari sektor kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan, dan sektor wisata.

Adalah fakta bahwa di banyak tempat, bahkan di banyak negara, kehadiran berbagai investor (investasi-pembangunan) kerap menimbulkan berbagai persoalan baru, khususnya bagi masyarakat setempat (lokal/adat). Tidak sedikit yang akhirnya tergusur dan dipindahkan ke tempat lain karena tanah-tanah mereka dirampas atas nama pembangunan dan investasi. Masyarakat yang sudah hidup secara turun temurun sejak beratus-ratus tahun yang lalu, terpaksa dan dipaksa kehilangan hak atas asal-usul, identitas, dan sumber hidupnya.

Harus diakui, bahwa ada kemajuan di beberapa aspek. Namun kemajuan ini tidak akan sebanding dengan akibat (dampak) yang ditimbulkan kemudian. Kemajuan yang dihasilkan dengan mengeksploitasi sumber daya alam, telah menyebabkan hutan dan lahan-lahan pertanian masyarakat kian tergusur oleh kepentingan berbagai industri, permukiman, dan kegiatan komersial lainnya. Akibat lainnya yang harus diterima adalah bencana lingkungan seperti ancaman banjir, kekeringan, asap, dan lainnya.

Wacana pembangunan Kawasan Danau Toba

Belakangan, paling tidak 5 tahun terakhir ini, suara-suara kekhawatiran menyangkut kondisi lingkungan di Kawasan Danau Toba semakin kuat. Banyak pihak, individu maupun kelompok, yang memberi perhatian ke Danau Toba. Tentunya, seperti apapun bentuk, wujud, pendekatan atau strategi yang digunakan berbagai individu dan kelompok yang mengatasnamakan perduli Danau Toba ini, patut diapresiasi. Terlepas dari berbagai motivasi dan kepentingan, berbagai perhatian ini tentunya membuat Danau Toba berbangga hati. Danau yang cukup lama minus perhatian, kini menjadi pusat perhatian. Ibarat kembang desa, kini berbagai pihak dari berbagai penjuru berlomba-lomba menyatakan cintanya dan bermaksud meminang Danau Toba.

Berbagai wacana pun muncul dalam kerangka membangun Kawasan Danau Toba, yakni: Pertama, penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Sebagaimana dituliskan dalam Perpres tersebut, penataan ruang ini bertujuan untuk pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan/air yang jernih (aek natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak. Tujuan lainnya adalah pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

Kedua, wacana menjadikan Danau Toba sebagai Geopark Toba. Sejak awal 2011, pemerintah menggulirkan wacana Geopark Kaldera Toba (GKT) yang melibatkan tujuh kabupaten di Kawasan Danau Toba. GKT diharapkan akan menjadi anggota Global Geopark Network (GGN) UNESCO. Para penggagas GKT ini menyebutkan bahwa hal ini merupakan upaya untuk menyelamatkan Kawasan Danau Toba. Dengan dijadikannya Danau Toba sebagai Geopark, Danau Toba akan menjadi warisan dunia yang wajib dilindungi oleh semua warga dunia, upaya-upaya pelestariannya menjadi perhatian dunia, khususnya UNESCO. Selain itu Danau Toba akan memiliki pusat penelitan tentang bumi yang akan dikunjungi banyak pihak, dalam dan luar negri. Kondisi ini akan meningkatkan kunjungan wisata.

Pemerintah di tujuh kabupaten Kawasan Danau Toba dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Paling tidak selama dua tahun pemerintah gencar melakukan sosialisasi melalui pemberitaan di media dan seminar-seminar. Namun sosialisasi ini masih bersifat elit dan tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat yang berada di Kawasan Danau Toba. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dengan masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Samosir dan Tobasa, terlihat bahwa informasi tentang rencana pengusulan Danau Toba sebagai Geopark dunia hanya diketahui segelintir saja. Bahkan masyarakat di sekitar Sianjur Mulamula, tempat akan dibangunnya museum Geopark Toba, sama sekali tidak peduli dengan rencana tersebut. Justru sebagian besar khawatir jika usulan itu disetujui, akses (hak) mereka terhadap tanah-tanah adat mereka akan hilang.

Namun kemudian, pada 19 September 2015 lalu, GKT belum berhasil diterima sebagai anggota GGN UNESCO. Tidak jelas apa yang menyebabkan kegagalan ini. Namun menurut berbagai pihak, disebabkan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, kondisi lingkungan, dan infrastruktur yang tidak mendukung. Ada juga yang berpendapat karena minimnya sosialisasi dan keterbukaan pemerintah daerah, dan juga para penggagas menyangkut proyek, tujuan, dan manfaat dari proyek ini bagi masyarakat sekitar. Meskipun usulan ini belum berhasil, namun pemerintah tetap mewacanakan untuk mengusulkannya kembali di tahun-tahun mendatang.

Ketiga, wacana menjadikan Danau Toba menjadi tujuan wisata berkelas internasional. Wacana yang dibangun, Danau Toba memiliki keindahan alam yang luar biasa, danau vulkanik terluas di Asia Tenggara ini pernah mengalami masa-masa kejayaan di sektor wisata sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1998 lalu, dan wacana lainnya.

Belakangan, wacana Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba pun mencuat menyusul dijadikannya Kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Menurut informasi, demi mewujudkan Danau Toba sebagai tujuan wisata nasional dan internasional, langkah-langkah sudah disusun, termasuk dengan rencana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba. Pemerintah pun sudah mulai menyoroti persoalan lingkungan Danau Toba yang semakin buruk, khususnya dengan keberadaan KJA milik perusahaan dan masyarakat. Bahkan katanya, pemerintah sudah memberikan ultimatum kepada dua perusahaan di Danau Toba supaya menghentikan operasionalnya di Danau Toba. Istilah-istilah yang jauh dari pemahaman warga lokal pun muncul, seperti “Mewujudkan Monaco of Asia.”

Rencana pemerintah ini pun disambut baik oleh berbagai pihak, baik pelaku wisata maupun pecinta Danau Toba. Rencana pembangunan infrastruktur dalam mendukung parawisata pun mulai gencar dibicarakan. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, jembatan yang menghubungkan kota Parapat dengan Pulau Samosir, dermaga, hingga ke pembangunan hotel bintang lima bertaraf internasional. Anggaran (dana) untuk pembangunan kawasan ini pun tidak tanggung-tanggung, sekitar 21 Triliun rupiah.

Selanjutnya, muncul draft Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba. Dari analisis cepat terhadap draft Perpres ini, terlihat belum menyinggung (mengatur) tentang posisi dan peran serta masyarakat (adat/lokal) yang berada di Kawasan Danau Toba secara tegas, khususnya kaitannya dengan hak atas tanah (wilayah adat) dan dalam pengelolaan parawisata Danau Toba. Dalam hal pertanahan, Perpres ini lebih mengatur tentang kewenangan Badan Otorita dalam pengelolaan tanah, dan untuk membangun kerjasama atau menyewakan tanah kepada pihak ketiga, dalam hal ini tentunya investor. Kepada Badan ini akan diberikan kewenangan mengelola sekitar 500 ha tanah. Sehingga hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan berbagai konflik pertanahan di Kawasan Danau Toba, mengingat status tanah di daerah ini pada umumnya adalah tanah adat dan hutan adat. Sementara kasus-kasus pertanahan yang ada dan sudah berlangsung lama akibat pemberian konsesi secara sepihak oleh negara (Kementerian Kehutanan) kepada perusahaan (TPL), belum juga terselesaikan.

Pro-kontra terhadap berbagai rencana ini pun ramai, termasuk di dunia maya facebook. Sebahagian berpendapat bahwa dengan menjadikan Danau Toba sebagai daerah wisata bertaraf internasional, yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur, maka masyarakat di daerah ini pun akan maju, sejahtera dan makmur. Mereka menjadikan Bali dan Monaco sebagai contoh keberhasilan sektor parawisata. “Tidak apa-apalah berkorban, menyerahkan tanah untuk kepentingan pembangunan dan investor supaya daerah ini maju. Kalau masyarakatnya belum siap, yah dibiarkan (ditinggal) saja, jangan pula karena ketidaksiapan mereka pembangunan jadi tidak jadi. Kita tidak perlulah terlalu paranoid, belum apa-apa sudah menolak pembangunan…,” demikian pemahaman-pemahaman yang dibangun.

Sebagian lagi berpendapat bahwa rencana ini sangat Jakarta-sentris, karena digagas oleh segelintir elit Jakarta, minus keterlibatan aspirasi dari masyarakat sekawasan Danau Toba dan Sumatera Utara. Dalam hal ini, masyarakat hanya akan menjadi penonton dan objek, bahkan akan tergusur dari tanahnya. Yang dibutuhkan Danau Toba adalah eco-tourism, parawisata yang sesuai dengan potensi dan kondisi Danau Toba, bukan Bali atau Monaco, dan bukan konsep-konsep luar yang justru akan menggeser (menghilangkan) budaya asli daerah ini. Tidak sedikit juga yang melihat bahwa proyek ini hanya akan menjadi ajang “rebutan kue” antar elit atau antar daerah.

Penutup

Berbagai wacana menyangkut pembangunan Kawasan Danau Toba sangat patut diapresiasi, dan tentunya pembangunan ini harus didukung oleh masyarakat sekawasan Danau Toba. Tapi, hendaknya pembangunan ini mampu mengatasi akar persoalan dan menjawab keprihatinan atas rusaknya ekosistem di Kawasan Danau Toba, dan juga mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi di daerah ini. Artinya, pembangunan Kawasan Danau Toba harus dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan, yakni keterkaitan antara kebijakan menyangkut pengelolaan SDA dan lingkungan, pengakuan dan perlindungan akan posisi masyarakat (adat/lokal), dan kepentingan investasi (investor). Untuk itu, menjadi sangat penting dan prioritas untuk meninjau ulang atau bahkan mencabut ijin-ijin perusahaan yang merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba dan meneguhkan posisi masyarakat (adat/lokal). Selain itu, juga perlu kebijakan untuk moratorium ijin-ijin baru. Jika tidak, maka berbagai wacana ini hanya akan menjadi wacana dan sekedar isu yang berkembang, sementara Danau Toba dan penghuninya tetap terpuruk dan akan semakin terpuruk.

Pro-kontra dalam merespons berbagai wacana di atas hendaknya dilihat sebagai ekspresi kecintaan dan kerinduan banyak pihak, khususnya orang Batak, akan adanya perhatian dan pembangunan Danau Toba (Kawasan Danau Toba). Juga hal ini harus dilihat dalam kerangka mengingatkan para pihak, khususnya pengambil kebijakan (pemerintah), agar dalam proses pembangunan, pembangunan apapun itu, hendaknya menggunakan prinsip/mekanisme Free, Prior and InformedConsent (FPIC), yakni harus melalui proses sosialisasi atau pemberian informasi yang benar dan terbuka, dan meminta persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat (adat/lokal) atas kehadiran pembangunan atau industri (perusahaan) apapun di daerah ini. Dengan demikian maka pembangunan Kawasan Danau Toba akan menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek atau pelaku pembangungan, bukan objek atau penonton.

Peran serta atau pelibatan masyarakat (adat/lokal) mutlak diperlukan, sehingga lahir sense of belonging (rasa memiliki) dari masyarakat. Untuk itu menjadi sangat penting dan sangat prioritas peningkatan SDM/kapasitas masyarakat agar mampu menjadi pelaku perubahan di daerah ini. Sebab, paradigma pembangunan yang mengorbankan atau menafikan kesejahteraan masyarakat setempat dan lingkungan yang berkelanjutan, akan menimbulkan persoalan besar yang pada akhirnya akan sulit diatasi. Kita harus senantiasa belajar dari pengalaman, di mana akibat keserakahan segelintir orang yang mengeksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan dirinya, kelompok, dan golongannya, dibutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar untuk membangun kembali kehidupan yang rusak tersebut. Artinya, nilai nominal hasil dari kehadiran berbagai perusahaan di daerah ini sangatlah tidak sebanding dengan nilai nominal yang harus dibayar untuk membangun kembali kehidupan dan peradaban yang rusak (dirusak) di daerah ini. Pepatah Batak mengatakan: Hatop Adong Pinareakna, Lambat Adong Pinaimana (dalam memutuskan sesuatu perlu bijaksana dan mempertimbangkan dampak baik-buruknya, jangan hanya karena keinginan yang serba cepat atau instan sehingga hasilnya pun tidak maksimal dan justru tidak membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan).

Parapat, 24 Maret 2016

Suryati Simanjuntak
Suryati Simanjuntak
Bergiat di Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM

Comments are closed.