“ANTI-PANCASILA”?: Apa dan Siapa Itu “anti-Pancasila”?

Neoliberalisme merupakan suatu kudeta terselubung atas Pancasila, yang aktor-aktornya adalah IMF, WTO, dan lain-lain, forum-forum global yang di dalamnya Pancasila menjadi tidak berarti di hadapan kepentingan para investor, mereka yang “merekayasa” Indonesia untuk 20-30 tahun ke depan.

Selama definisi itu belum jelas dirumuskan oleh masyarakat sipil dan seluruh elemen rakyat, maka sebutan itu dapat menjadi alat sewenang-wenang oleh negara, melalui berbagai peraturannya, untuk memukul demokrasi dan oposisi demokratik. Perppu Ormas terbaru hanya salah satu instrumennya.

Beberapa fakta berikut perlu dicermati sebelum buru-buru menghakimi suatu ormas atau gerakan “anti-Pancasila”,  atau menyetujui peraturan apapun yang represif terhadap kelompok “anti-Pancasila”:

1 – Pancasila selama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru (Orba) ditafsir sedemikian rupa sebagai legitimasi represif negara atas kekuatan rakyat dan melanggengkan kediktatoran.

2 – Pasca-Reformasi, ada upaya untuk menafsir ulang Pancasila sejalan dengan amanat Reformasi yang lahir dari darah dan keringat para aktivis dan gerakan rakyat, namun tafsir ini tidak berhasil mengental menjadi suatu konsensus yang bulat di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah pasca-Reformasi. Di tengah berbagai hantaman isu, terjadi kevakuman yang cukup panjang dalam diskursus Pancasila, hingga Reformasi dibajak oleh liberalisasi dan pola-pola kehidupan ekonomi-politik yang mengkhianati Pancasila. Berbagai elemen bangsa mulai menyadari kevakuman Pancasila ini, setelah melihat dampak buruk dari liberalisasi itu yang menyuburkan perselingkuhan antara oligarki, ormas paramiliter, paham keagamaan konservatif yang datang dari luar negeri maupun tumbuh di dalam negeri. “Melek Pancasila” pasca-kevakuman panjang ini fenomena yang relatif baru dan masih hangat-hangat kuku. Pancasila mulai dilirik sebagai referensi kehidupan politik, walaupun baru sebatas jargon dan retorika.

3 – Konsepsi tentang Pancasila yang berkembang dalam suasana “melek Pancasila” ini belum matang. Dan kebetulan, di tengah kekosongan wacana sipil, rezim pemerintah mengambil inisiatif untuk menjadi “jubir” Pancasila, seolah-olah rezim ini paling “Pancasilais”. Pengambilalihan wacana Pancasila oleh pemerintah, dan mengatasnamakannya atas nama bangsa, merupakan suatu manuver politik yang tidak terbebas dari kepentingan (tak sadar maupun sadar). Sementara itu, di sisi lain, masyarakat sipil dan rakyat secara umum dibuat percaya begitu saja bahwa mereka tidak mampu merumuskan konsepsi Pancasila-nya sendiri, sejalan dengan keinginan rakyat dan kehendak akan kehidupan yang demokratis, sesuai amanat Reformasi. Masyarakat sipil dan rakyat dibuat percaya bahwa mereka tidak perlu mengambil inisiatif untuk merumuskan pemikiran yang utuh tentang Pancasila, dalam segala dimensinya yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pengambilalihan wacana Pancasila secara bertahap oleh pemerintah ini menciptakan reduksi-reduksi. Misalnya, perhatian pada Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia”, yang ditafsir sebagai senjata politik untuk membungkam kelompok-kelompok yang dianggap “separatis”, tanpa bicara Sila Keempat atau Kelima, yang menekankan musyawarah dan menjunjung keadilan sosial. Reduksi-reduksi ini dapat diperpanjang dengan melihat tidak proporsionalnya pendekatan atas Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi isu politik yang berkembang.

4 – Konsepsi tentang Pancasila yang dipertahankan oleh pemerintah saat ini secara umum mengacu kepada model tafsir Pancasila Orde Baru. Hal ini terlihat dari adopsi TAP MPRS 1966 tentang larangan Marxisme-Leninisme dan sekian produk perundang-undangan yang lahir dan diterapkan pasca-jatuhnya pencetus Pancasila, Presiden Ir. Soekarno. Dengan kata lain, Pancasila-nya pemerintah saat ini secara kandungan dan bobot ideologisnya tidak mengacu kepada Pancasila-nya Bung Karno dan pemimpin bangsa 1940-an yang “progresif”, suatu konsepsi Pancasila yang berorientasi pada perjuangan untuk pembebasan rakyat dan pemerdekaannya.

Acuan kepada konsepsi Pancasila yang dianut oleh Orde Baru ini “wajar”, karena konsepsi itu merupakan “paradigma” yang paling mapan dan relatif paling dekat secara historis jaraknya dengan eksistensi pemerintahan pasca-Reformasi. Disebut “mapan”, karena konsepsi Pancasila seperti ini terbukti efektif untuk menciptakan “stabilitas” (dengan cara-cara kekerasan dan teror sipil) dan terlebih, terbukti efektif untuk mengamankan agenda-agenda ekonomi pemerintah yang saat itu pro-investasi. Konsepsi Pancasila seperti ini juga “mapan”, karena berhasil menciptakan ilusi tentang “persatuan nasional” dengan membungkam minoritas, gerakan-gerakan kritis, dan lain sebagainya – ilusi yang dimanfaatkan benar oleh Cendana untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dan menjualnya. “Kemapanan” tafsir Pancasila ini sempat diinterupsi oleh Reformasi, namun karena Reformasi tidak berhasil menyajikan tafsir tandingan atas Pancasila yang kokoh, maka secara naluriah rezim saat ini kembali mengacu kepada model tafsir Pancasila Orba. Kebetulan, kepentingan yang sama mempertemukan keduanya, yaitu “stabilitas nasional” untuk investasi dan kelangsungan kapitalisme di Indonesia, walaupun kini dengan aktor yang jauh lebih beragam.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah saat ini tidak mencoba menggali tafsir Pancasila ala Bung Karno dan para “pendiri bangsa” yang nasionalis, anti-imperialis, anti-kapitalis, dan sosialis?

Ada dua alasan: karena jarak historis yang lebih jauh, otomatis hal ini membutuhkan reimajinasi kebangsaan yang tidak gampang. Karena faktor persaingan dan konflik kepentingan elite di pemerintahan, sulit berharap mereka akan melakukan reimajinasi ini, karena tiadanya satu hal: keberpihakan yang nyata terhadap kondisi rakyat, yang terus memburuk dengan kesenjangan ekonomi yang meningkat. Pragmatisme dan cara berpikir instan, juga memustahilkan elite-elite pemerintah ini melakukan pelampauan atas jarak historis ini (dari tahun neoliberal 2017 meloncat kembali ke tahun-tahun revolusioner 1945). Alasan kedua, karena jelas tafsir Pancasila ala Bung Karno tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi rezim pemerintahan saat ini yang pro-investasi. Sesederhana itu.

Dengan beberapa latar belakang itu, mari kembali bertanya: apa dan siapa itu “anti-Pancasila”? Hari ini elemen sipil dan gerakan rakyat penting kembali menginisiasi perumusan yang lebih matang tentang siapa itu “pro-Pancasila” dan “anti-Pancasila”.

Beberapa pengertian awal bisa diajukan sementara ini. Misalnya demikian.

1 – “Anti-Pancasila” berarti siapa saja, individu maupun kelompok, yang tindakannya melanggar dan mengkhianati seluruh kelima sila Pancasila secara holistik.

Misalnya, seorang pejabat pemerintah yang menggunakan cara-cara represif terhadap rakyatnya dalam menjalankan kebijakannya, melanggar Sila Empat Pancasila yang bersemangat musyawarah. Demikian juga ormas agama atau sekular yang memakai premanisme dalam memaksakan keyakinannya, melanggar dan mengkhianati Sila Empat Pancasila.
Ilustrasi ini dapat diperluas. Tetapi, hal ini mensyaratkan: 1) Pancasila dibaca secara holistik dan terkait satu sama lain, dan 2) tindakan yang terjadi dilihat dari kaitannya dengan salah satu atau keseluruhan Sila yang dilanggar. Metode ini mungkin berguna untuk menilai siapa “anti-Pancasila” dengan lebih koheren.

Dilihat dari hal ini, rezim pemerintahan hari ini bisa disebut “anti-Pancasila”, misalnya, karena sering melakukan pelanggaran atas Sila Kedua (karena sering memakai cara-cara “tidak adil dan tidak beradab” dalam konflik dengan rakyat), Sila Keempat, dan Sila Kelima. Rezim pemerintahan saat ini juga dapat didakwa dengan pelanggaran atas Sila Pertama, karena membiarkan terjadi intoleransi agama di mana-mana terjadi terhadap kelompok yang memiliki penghayatan berbeda atas “Ketuhanan yang Maha Esa”. Namun pertanyaannya, siapa berani mendakwa pemerintah sebagai “anti-Pancasila”?

Dilihat hal ini, korporasi dan aktor-aktor masyarakat tertentu dapat juga kita dakwa “anti-Pancasila”, karena pelanggaran atas salah satu atau sejumlah Sila sekaligus.

2 – “Anti-Pancasila” berarti siapa saja, individu atau kelompok, yang berniat mengganti Pancasila, atau mengkudeta Pancasila secara sadar dan berkelanjutan.

Ada banyak suara yang menunjuk hidung ormas-ormas Islam konservatif tertentu sebagai “anti-Pancasila” karena poin ini, misalnya saat ini yang sedang hangat, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Tuduhan ini serius dan harus dibuktikan melalui proses peradilan, karena bisa jadi, yang dilakukan ormas-ormas Islam konservatif dan (sebagian) fasistik itu lebih tepat dikategorikan pelanggaran pada poin 1, yaitu pelanggaran pada salah satu atau seluruh Sila. Namun, bisa jadi tuduhan ini benar, karena sebagian tendensi politik dari ormas-ormas ini. Tuduhan-tuduhan ini hanya bisa difalsifikasi melalui peradilan yang terbuka.

Namun, mengapa poin 2 ini tidak pernah kita alamatkan kepada para perancang neoliberalisme di Indonesia, mereka yang sebenarnya mengarsiteki – dengan cara halus – penggantian Pancasila dengan sistem yang sama sekali asing dengan kebutuhan rakyat Indonesia?

Neoliberalisme merupakan suatu kudeta terselubung atas Pancasila, yang aktor-aktornya adalah IMF, WTO, dan lain-lain, forum-forum global yang di dalamnya Pancasila menjadi tidak berarti di hadapan kepentingan para investor, mereka yang “merekayasa” Indonesia untuk 20-30 tahun ke depan. Di Indonesia, para perancang neoliberalisme cukup banyak, dan mereka merupakan kaki-tangan kepentingan investasi ini. Kesulitannya, definisi “neoliberalisme” belum populer dan disepakati, walaupun kerjanya sangat efektif dan riil dirasakan. Untuk itu, elemen sipil dan gerakan rakyat perlu membuat neoliberalisme itu konkret dan mewujud sebagai kekuatan politik yang, dengan satu dan lain cara, mengkudeta Pancasila. Karena definisinya belum disepakati, juga belum disepakati sebagai musuh bersama, maka aktor-aktor perancang skenario neoliberalisme begitu bebas bergentayangan – hukum tak pernah dapat menyentuh mereka. Pendefinisian ini memerlukan konsensus dari seluruh elemen rakyat, jika benar-benar ingin menyasar “anti-Pancasila” dalam pengertian yang sistemik.

Dari sekilas paparan di atas, pengertian “anti-Pancasila” ternyata tidak sesederhana cara berpikir yang dianut oleh Perppu baru Ormas dan opini-opini “status quo” yang kita konsumsi sehari-hari dari media.

Comments are closed.